Bantuan logistik korban gempa Sumbar masih berpusat di Padang dan Pariaman. Masih banyak daerah-daerah yang belum tersentuh bantuan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Agam, Nagari Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Jorong Bukit Malintang. Belum ada sedikit pun bantuan yang mengalir ke daerah yang berjarak 4 jam perjalanan darat dari pusat Kota Padang ini.
“Daerah itu belum tersentuh, banyak rumah yang rata dengan tanah,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, saat berbincang dengan detikcom, Selasa (6/10/2009). Fadli yang saat ini berada di lokasi menjelaskan korban gempa terpaksa bertahan di halaman rumah dengan membuat tenda seadanya. “Warga masih takut masuk rumah,” terangnya.
Menurut Fadli, rombongan Gerindra berkunjung ke daerah itu dalam rangka bakti sosial. Fadli didampingi Halida Hatta dan Asrian Mirza dari DPP Partai Gerindra. Mereka menyerahkan sejumlah bantuan seperti selimut, sarung dan sembako. “Di Pariaman kita juga membuat posko dan menyumbang dua ekskavator, alhamdulillah bisa terpakai,” jelasnya.
Partai Gerakan Indonesia Raya tak berniat masuk pemerintahan Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono. Gerindra menegaskan perannya di luar pemerintahan.
Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra, Prabowo Subianto, mengatakan tidak ada tawaran bagi Gerindra untuk masuk dalam kabinet pemerintahan SBY. “Belum, belum. Enggak ada,” kata Prabowo menanggapi pertanyaan wartawan mengenai adakah tawaran untuk bergabung bersama pemerintahan, usai menghadiri pernikahan Yenny-Faris di Ciganjur, Jakarta Selatan, Kamis 14 Oktober 2009.
Sampai sekarang komunikasi yang lebih intensif antara Gerindra dengan pihak Cikeas atau sebaliknya tidak saling mengajukan permintaan maupun penawaran.
Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani, yang diwawancarai di tempat yang sama, menjelaskan komitmen oposisi dilakukan karena dua alasan. Pertama karena pada saat pemilihan presiden yang lalu Gerindra tidak mendukung SBY. Kedua, karena Gerindra ingin memberi penguatan terhadap kabinet sistem presidensial.
Penguatan sistem presidensial, lanjut Muzani, presiden diberikan hak untuk menentukan pembantunya berdasarkan profesionalitas. “Presiden di persilahkan memilih pembantunya yang cakap dan mungkin loyal,” kata Muzani.
Muzani menegaskan Gerindra tidak akan meminta-minta atau mengajukan nama-nama sebagai wujud keinginan bersama dalam pemerintahan. Oleh karena itu, Muzani memahami wajar saja apabila SBY mengasumsikan
Gerindra beroposisi. “Kita di luar pemerintahan,” kata Muzani.
Oleh karena itu Gerindra akan mengambil sikap lebih kritis. Kata Muzani, baik di luar maupun didalam pemerintahan sama mulianya. Kalau yang di dalam berperan menjadikan pemerintahan lebih efektif lagi. Kalau yang di luar, perannya mengawasi supaya pemerintahan menjadi lebih baik lagi. “Dua-duanya baik untuk demokrasi dan rakyat,” kata Muzani.
Lebih jauh, sikap politik Gerindra, kata Muzani, akan diumumkan oleh Prabowo selaku ketua Dewan Pembina setelah pelantikan presiden.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa partainya mendapat tawaran kursi menteri di kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.
“Tawaran kursi menteri melalui pihak-pihak ketiga memang ada,” kata Ahmad di Jakarta. Tapi, kata Ahmad, sampai sekarang belum pernah ada tawaran kursi menteri secara langsung dari Partai Demokrat. Itu sebabnya, partai yang dipimpin Prabowo Subianto ini meresponnya.
Pada waktunya nanti, kata dia, Prabowo akan memanggil para pengurus partai untuk bersama-sama membahas dan mengambil keputusan politik yang tepat bagi Partai Gerindra. Ahmad menambahkan bahwa sekarang ini Partai Gerindra masih melakukan komunikasi politik dengan partai-partai, termasuk dengan Partai Demokrat.
Dia mengakui kalau sekarang ini Partai Gerindra dengan Partai Demokrat mulai mencair. Hal itu terjadi karena intensitas komunikasi antara kedua partai makin meningkat. Partai Gerindra merupakan partai baru peserta Pemilihan Legislatif 2009. Karena lolos parliamentary threshold, partai ini berhasil menempatkan sejumlah kader di DPR.
Partai ini telah menunjuk Mujiono Haryanto menjadi Ketua Fraksi Gerindra DPR. Sedangkan Ahmad Muzani akan diposisikan sebagai Wakil Ketua Fraksi.
Gerindra kembali berancang-ancang untuk menghadapi pelaksanaan Pemilu 2014. DPP Partai Gerakan Indonesia Raya kembali berancang-ancang untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2014. Pengalaman di Pemilu 2009 menjadi landasan bagi partai ini untuk mendongkrak suara di pemilihan mendatang.
Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Suhardi, Rabu 3 September 2009, mengungkapkan langkah yang sedang ditempuh sekarang ini ialah melakukan konsolidasi. “Kami konsolidasi ke semua lini untuk menguatkan misi partai,” kata Suhardi. Langkah konsolidasi dilakukan sekaligus dengan melaksanakan dan merancang persiapan program jangka pendek, menengah, dan panjang Partai Gerindra.
Gerakan lainnya ialah menguatkan kaderisasi dan sosialisasi ke segala sendi masyarakat. Suhardi mengatakan Partai Gerindra telah banyak belajar dari pencapaian di Pemilu 2009. Dengan waktu persiapan hanya dua sampai tiga bulan, Partai Gerindra mampu melejit ke posisi partai papan tengah. Kendati demikian tidak membuat partai ini berpuas diri. “Ada beberapa poin yang betul-betul belum siap kemarin itu.”
Misalnya, Partai Gerindra baru perang udara, ternyata partai lain sudah perang darat. “Karena memang waktu kami sangat pendek.” Partai yang dipimpin Prabowo ini merupakan partai baru. Tetapi berhasil melejit ke partai papan tengah.
Pada Pemilihan Presiden, Partai Gerindra mengusung Prabowo menjadi wakil presiden berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri (PDI Perjuangan). Tapi mereka tidak berhasil keluar sebagai pemenang.
Ketua dewan pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menekankan kepada para caleg terpilihnya untuk terus menjaga amanat rakyat setelah resmi dilantik. Antineoliberalisme yang dahulu gencar dikampanyekannya saat pilpres lalu, tetap harus diperjuangkan.
Hal tersebut disampaikan Prabowo seusai menghadiri acara pembekalan kepada caleg terpilih Gerindra mulai dari DPRD tingkat I, DPRD tingkat II, dan DPR RI di Hotel Red Top, Pecenongan, Jakarta Pusat, Minggu (6/9).
“Dibidang ekonomi kita perjuangkan ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi neoliberal yang semuanya diserahkan kepada persaingan pasar,” tegasnya.
Dikatakan Prabowo, Gerindra adalah partai yang berwawasan kebangsaan, membela undang-undang dan Pancasila. Hal lain yang tak kalah penting, lanjutnya, adalah menggorek sistem ekonomi yang dijalankan saat ini yang tidak memberikan kesejahteraan kepada rakyat.
“Sistem ekonomi ini sudah berjalan berpuluh tahun, namun berdasarkan pandangan sistem ini tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat. Yang ada malah menimbulkan kebocoran kekayaan negeri ini,” pungkasnya.
Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto mengaku belum ditawari salah satu kursi kabinet pada pemerintahan mendatang.”Ditawari saja tidak, bagaimana mau komentar,” ujarnya, dalam jumpa pers mengenai penetapan presiden dan wakil presiden RI oleh Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta, Selasa.
Prabowo yang pada Pilpres 2009 mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi calon presiden Megawati Soekarnoputri hanya tertawa lebar, ketika didesak lebih lanjut tentang kemungkinan dirinya masuk dalam kabinet mendatang.”Wartawan itu senangnya mendesak terus…maunya kalian bagaimana…?,” ujarnya dengan tertawa lebar sambil setengah berlari menuju mobil pribadinya.
Mantan Panglima Kostrad itu mengemukakan Indonesia tidak pernah mengenal oposisi dalam sistem pemerintahannya. “Yang ada bagaimana kita dapat menjalankan fungsi ‘check and balances’. Dan kita akan melakukan itu,” ujarnya.
Prabowo menekankan, Gerindra tetap akan konsisten menjalankan visi dan misinya menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.”Kami juga tetap akan melaksanakan kebijakan-kebijakan pro rakyat. Ya kita sampaikan visi misi kita kepada pemerintahan mendatang. Jika ada kebijakan yang tidak pro rakyat ya kita kritisi,” katanya.
Hal senada diungkapkan fungsionaris Gerindra Fadli Zon yang mengatakan jatah kursi di kabinet masih sangat spekulatif. “Jadi, bisa bermacam-macam yang berkembang dan terjadi. Kami tidak mau terjebak di situ,” ujarnya.
Fadli Zon menambahkan, Gerindra akan memfokuskan diri pada konsolidasi partai menuju 2014. “Kami lihat saja bagaimana dinamika kedepan…,” katanya.
Wakil ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon berharap Mahkamah Konstitusi (MK) dapat bersikap independen dalam memutuskan sengketa hasil pemilihan umum dan tidak terpengaruh dengan pernyataan Presiden SBY.
Di hadapan 145 calon anggota legislatif Partai Demokrat, Senin malam, di Cikeas, Bogor, SBY menyatakan ada pihak tertentu yang menuduh kubunya melakukan kecurangan pada pemilihan umum lalu. Menurut SBY, hal tersebut merupakan bentuk pencemaran nama baik.
Fadli menyatakan MK tidak boleh terpengaruh pada pernyataan maupun opini dari kepala negara yang menyudutkan kelompok parpol yang menuding adanya kecurangan pemilu dari kubu Partai Demokrat.
Fadli Zon juga menyayangkan sikap berlebihan dari seorang pimpinan nasional yang justru memberikan sinyal salah bagi hasil putusan sidang sengketa pemilu pada Rabu (12/7/2009) besok.
“Saya kira bisa memberikan sinyal dan mekanisme salah karena pernyataan dari pimpinan nasional sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan bisa mempengaruhi hasil sidang,” kata Fadli Zon kepada okezone, Selasa (11/07/2009).
Menurutnya, menunggu hasil putusan MK merupakan sikap ksatria yang seharusnya dilakukan oleh seorang pimpinan sesuai dengan proses hukum yang berdemokrasi dan bukan menciptakan conflict interest.
“Sebaiknya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan tidak perlu memberikan pernyataan yang menekan tapi tunggu proses hukum karena pernyataan-pernyataan seperti itu bisa mempengaruhi,” ungkapnya.
Sebagai pemohon gugatan, sambungnya, Gerindra akan tetap konsisten demi keadilan yang seadil-adilnya bagi pesta demokrasi rakyat dan berharap hasil yang dikeluarkan oleh MK tidak memihak pada penguasa.
“MK tidak berpengaruh pada statement tersebut. Seharusnya dapat dibuktikan pihak mana saja yang melakukan dan siapa saja yang telah menuding pasangan tersebut (SBY-Boediono), Itu hak mereka jika merasa dirugikan,” pungkasnya.
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Fadli Zon membantah partainya ingin mendapat jatah menteri di kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mendatang.
Ini menyusul ucapan selamat yang dilontarkan Prabowo Subianto kepada pasangan SBY-Boediono atas kemenangannya sebagai presiden dan wakil presiden.
“Ucapan selamat itu sesuatu yang biasa. Tidak perlu pakai ongkos,” kata Fadli Zon di DPP Gerindra, Jalan Brawijaya, Jakarta, Selasa 18 Agustus 2009. Dalam demokrasi, Fadli Zon mengatakan, memberi selamat kepada pemenang pemilu diperlukan untuk pendidikan politik yang santun. Dia mengaku tidak mau berandai-andai mendapat jatah dari Partai Demokrat, soal akan menerima atau menolak tawaran SBY. “Tidak usah berandai-andai. Sampai saat ini tidak ada tawar menawar, tidak ada jual beli,” katanya.
Lagipula, jika ingin dapat jatah di kabinet, tidak perlu mendirikan partai. Sebab, menteri tidak mesti dari partai. Dia membantah, pemberian selamat dari Prabowo yang terkesan pecah kongsi dengan pasangannya, Megawati Soekarnoputri. “Satu sama lain harus saling menghargai,” kata Fadli.
Sebelum jumpa pers ucapan selamat kepada SBY-Boediono, Gerindra sudah memberitahu kepada PDI Perjuangan sebagai mitra koalisinya. “Siang tadi sudah bicara dengan Sekjen PDIP Pramono Anung lewat telepon, karena Bu Mega di luar kota.”
Sementara itu, Cawapres Prabowo Subianto membantah ucapan selamat yang disampaikan presiden dan wakil presiden terpilih, SBY-Boediono sebagai sinyalemen agar Partai Gerindra diajak berkoalisi dalam kabinet pemerintahan.
Prabowo yang berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri mengatakan ucapan selamat itu sebagai upaya membangun budaya politik santun.
“Merapat? Sama sekali tidak! Ini untuk hanya budaya politik santun. Keputusan itu diterima, beliau jadi presiden dan wakil presiden, kami berikan selamat. Itu saja,” kata Prabowo dalam jumpa pers di DPP Gerindra, Jalan Brawijaya IX nomor 1.
Apakah dia akan memilih menjadi oposisi? Prabowo mengatakan dalam sistem politik negara ini tidak mengenal oposisi. Namun prinsipnya, dirinya akan berusaha menjaga keseimbangan antara masyarakat dengan pemerintah.
“Mana kala ada kebijakan mendukung kepentingan nasional dan rakyat kami akan mendukung. Tapi jika tidak, kami kritisi. Check and balance akan terus kami lakukan,” kata Prabowo.
Sikap menerima dan memberi selamat ini juga, kata Prabowo, sudah diberitahukan kepada mitranya di PDIP, Megawati Soekarnoputri. Dan mereka masih saling menghormati, dan masing-masing punya sikap. “Sikap ini adalah akomodasi pendapat yang berjalan di Gerindra,” kata Prabowo.
Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon membantah kesediaan Prabowo menjadi cawapres mendampingi Megawati kerena dijanjikan akan mendapat sepuluh menteri di kabinet jika menang nanti.
“Tidak ada, yang sekarang jadi fokus dari tim kampanye nasional adalah bagaimana memenangkan. Kalau sudah menang fokus ke kabinet,” katanya di sela-sela Rakernas Gerindra di Hotel Grand Kemang, Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (23/5/2009).
Fadli Zon menjelaskan, kabinet adalah perangkat dari pemerintah yang mengajukan visi misi. “Artinya dari tim yang mau memperjuangkan ekonomi kerakyatan itu harus diterima dalam kabinet,” ujarnya.
Namun dia mengakui memang untuk tim ekonomi, Megawati menyerahkan sepenuhnya kepada Gerindra. “Ketika pengumuman capres dan cawapres, Ibu Mega mengatakan bahwa jika pasangan ini terpilih saya akan memberikan wakil presiden mengendalikan program ekonomi kerakyatan,” ucap Fadli Zon menirukan perkataan Megawati kala itu.
Apa ada dalam kontrak politik? “Ya, sebetulnya kesepakatan itu sudah ada di PDIP dan Gerindra. Saya kira kontrak politiknya dengan rakyat,” tutur Sekretaris dari tim sukses Mega-Prabowo ini.
Apakah ada 10 menteri yang diajukan Gerindra? “Maksudnya bukan sepuluh menteri dari Gerindra, bukan begitu. Kita menginginkan menteri yang akan datang mencerminkan haluan kerakyatan bukan neolib,” tegasnya.
Mengenai isu menteri ini, dia menjelaskan tidak masuk dalam pembahasan rakornas sekarang. “Tidak. Kita fokus pada pemenangan, masalah menteri masih jauh. Pembahasannya bagaimana memenangkan.”
Soal figur calon menteri, Fadli Zon mengaku juga belum ada pembicaraan ke arah itu. “Belum. Masih jauh, belum sampai ke situ. Tetap tim ekonomi dari keduabelah pihak,” paparnya.
“Nanti ada UU Kementrian yang mengatur. Pokoknya harus sejalan dengan visi misi dan program, ini harus sejalan dengan ekonomi kerakyatan,” kata dia menjawab pertanyaan bagaimana komposisi menteri di kabinet nanti jika menang.
Setelah DPT diperlihatkan kepada Tim Megawati-Probowo dan JK-Win, ternyata DPT benar-benar bermasalah. Tidak seperti yang dilansir KPU bahwa tidak ada masalah dengan DPT.
Hal tersebut terbukti setelah dua operator dari kedua tim sukses melakukan penyisiran data DPT yang diserahkan KPU selama 12,5 jam. “Ada begitu banyak keanehan dan kejanggalan ketika data tersebut kami buka,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dalam suatu diskusi di Jakarta, Rabu (15/7).
Kejanggalan tersebut, lanjut Fadli, seperti di setiap wilayah judul DPT-nya berbeda-beda. Ada yang DPT, DPS, bahkan ada yang berjudul Pilkada Jatim. “Selain itu, juga ditemukan ada pendobelan nomor NIK, NIK nama, NIK tanggal lahir, NIK tempat tinggal,” papar Fadli.
Fadli yang juga Tim Kampanye Megawati-Probowo menyatakan, pihaknya meyakini bahwa KPU tidak pernah melakukan pemutakhiran data. “Kita tidak tahu di mana server-nya, siapa tim IT-nya, di mana mereka bekerjanya?” ungkapnya.
Di dalam data DPT yang didapat setelah Megawati dan Jusuf Kalla datang sendiri ke KPU menjelang pilpres yang lalu, menurut Fadli, juga tidak tercermin adanya pengurangan 69.000 TPS. Sebelumnya, KPU mengumumkan secara terbatas bahwa demi efisiensi, KPU mengurangi 69.000 TPS pada Pilpres 2009. “Pengurangan ini membuka potensi kecurangan,” ungkapnya.
Terkait dengan karut-marutnya DPT, pihaknya meminta apa yang mereka temukan itu dikonfrontir dengan KPU dan juga pers. “Ini bukan soal siap menang atau kalah, tapi soal bagaimana kalah dan bagaimana menang,” kata Fadli.
