Ketua Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono Hatta Rajasa, mengaku belum mengetahui beredarnya surat elektronik (email) yang mengundang kontroversi atas nama Juru Bicara Presiden Andi Alfian Mallarangeng.
“Saya belum tahu jadi tidak bisa berkomentar nanti salah,” katanya kepada wartawan di Bravo Media Center, Minggu (5/7/2009) malam. Senada dengan Hatta, anggota tim kampanye Megawati Prabowo Fadli Zon yang namanya disebut-sebut dalam email tersebut juga mengaku tidak tahu.
Sejak kemarin, email atas nama Andi Alfian Mallarangeng yang berkorespondensi dengan seseorang atas nama Muchlis Hasyim beredar luas dan menjadi bahasan hangat di sejumlah blog publik seperti kompasiana.com yang dikelola oleh Harian Kompas.
Isi email itu antara lain menyebutkan: “Kejadian saya di Makassar kemarin itu tidak usah dipikir terlalu berat, itu hanya sebuah eksperimen kecil saya untuk melihat apakah isu berbau SARA masih mendapat tempat di masyarakat kita? dan saya sudah mendapatkan jawabannya. Memang betul terjadi sedikit riak di Makassar sana dan mungkin elektabilitas JK langsung meningkat tajam. Tetapi lihatlah pada hari pencontrengan nanti, masyarakat tetap tidak akan bergeming dari pilihan kita.”
Nama Fadli Zon juga disebut-sebut meski dengan inisial di antaranya dalam kalimat: FZ cs tidak percaya bahwa politik aliran sudah mati di Indonesia. NU, Muhammadiyah apalah yang lain juga sudah tidak seperti dulu lagi. Kita kan juga liat sendiri, kiai kan UUD juga akhirnya toh, tinggal mana yang kantongnya paling dalam dan janjiny a paling manis aja. Ok boss, nda usah kuatir dengan FZ cs, mereka itu cuma angin sepoi-sepoi. Tiga hari lagi dan lima tahun ke depan kita selesaikan urusan dengan mereka satu persatu.
Saat diceritakan mengenai isi email tersebut, Fadli Zon sempat bergurau. “Entar gue bikin badai baru tahu,” selorohnya.
Jakarta, RMOL. Isu yang menyebutkan bahwa Partai Gerindra mendapat tawaran dua menteri dari SBY ditepis Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon.
“Itu spekulatif. Sama sekali tidak ada tawar menawar dan jual beli dalam Partai Gerindra. Partai Gerindra didirikan bukan untuk rebutan jabatan, tapi membangun idealisme,” kata Fadli Zon kepada Rakyat Merdeka Online di kantor DPP Partai Gerindra, Jalan Brawijaya, Jakarta, seusai mengadakan rapat dengan pengurus DPP dan DPD Partai Gerindra mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (Selasa, 18/8). Sebelumnya, sempat beredar bahwa Partai Gerindra ditawari menteri pertanian serta menteri pertahanan dan keamanan.
Menarik sekaligus bikin bingung. Kesan itulah yang langsung menyergap pembaca kalau menyimak kontroversi soal keterlibatan IFES dalam Pilpres 2009. Betapa tidak? Ada dua keterangan yang berbeda, bahkan bertolak belakang, mengenai hal yang sama. Jadi siapa yang bohong?
Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dituding telah berbohong terkait MoU dengan IFES. Pasalnya, menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Hafiz mengaku MoU soal kerja sama IFES-KPU ditandatangani oleh Bappenas. Padahal faktanya MoU itu dilakukan KPU sendiri.
Dari website KPU sendiri, Fadli Zon melihat jelas MoU itu dilakukan dengan KPU tanggal 18 Maret. Padahal kerja sama KPU dengan IFES dianggap sebagai masalah yang sangat mendasar dalam pelaksanaan pemilu, karena menyangkut hal yang bersifat teknis dan operasional.
Fadli Zon bahkan menilai bantuan IFES, berupa biaya pelaksanaan perhitungan suara lewat SMS, adalah suatyu bentuk intervensi pihak asing atas pelaksanaan pemilu. Selain itu, kerjasama tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap UUD 1945 pasal 22 E ayat 5, yakni pemilu harus dilaksanakan secara nasional, tetap, dan mandiri, tidak boleh ada keterlibatan lembaga asing. Apalagi IFES didanai USAID.
Menyikapi tudingan Fadli Zon itu, sudah selayaknya Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary memberikan penjelasan kepada publik. Ini penting agar masyarakat tidak dibuat bingung oleh perbedaan informasi tersebut.
Tim Sukses Megawati-Prabowo, Fadli Zon, menyesalkan pernyataan Presiden SBY yang menuding ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton dilatarbelakangi hasil pemilihan presiden. SBY dinilai hanya memperkeruh suasana.
“Itu statement yang provokatif, hanya memperkeruh suasana. Seharusnya dia fokus bagaimana mengungkap pelaku pengeboman,” kata Fadli saat dihubungi VIVAnews, Jumat 17 Juli 2009.
Ledakan di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton yang terjadi pukul 07.45 WIB dan pukul 07.47 WIB telah menewaskan sembilan orang dan melukai 55 orang.
Fadli meminta SBY tidak mempolitisir dan mengambil keuntungan dari kasus ini sementara investigasi belum dilakukan secara menyeluruh.
“Pikirkan bagaimana melakukan investigasi, bagaimana merawat korban, mengamankan lokasi dan mengungkap pelaku, bukan malam mengambil keuntungan politik seperti ini, apalagi dikaitkan dengan pilpres,” cetus Fadli yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Fadli tidak habis pikir dengan pernyataan SBY yang jauh sikap seorang negarawan, padahal ia bicara atas nama presiden. “Kalau kita mau kita juga bisa bilang maling teriak maling, bahwa ini hanya pengalihan dari kisruh pilpres, seperti soal DPT dan sebagainya,” tegas Fadli.
Sebelumnya dalam jumpa pers di Istana Negara, SBY yakin ledakan bom di dua hotel tersebut ada kaitannya dengan hasil pilpres, di mana SBY lebih unggul dibandingkan kandidat lainnya.
“Ada pernyataan akan ada revolusi jika SBY menang, ini intelijen bukan rumor dan gosip. Dan yang terakhir ada pernyataan, bagaimanapun jugaSBY tidak boleh dan tidak bisa dilantik,” kata dia.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan penggunaan KTP bagi warga yang belum terdaftar dalam DPT. Kubu Megawati-Prabowo pun bersyukur atas keputusan itu.
“Kita bersukur, ini adalah kemenangan rakyat. Jutaan rakyat yang kehilangan hak pilihnya sekarang bisa memilih,” ujar Sekretaris Umum Tim Kampanye Pasangan Mega-Prabowo, Fadli Zon kepada detikcom, Senin (6/7/2009) malam.
Menurut Fadli, hal ini merupakan komitmen pasangan Mega-Prabowo untuk memperjuangkan hak suara bagi seluruh masyarakat. Namun kubu Mega-Prabowo belum puas, karena KPU masih enggan membuka DPT. Padahal KPU telah berjanji untuk memperlihatkan DPT.
“Ini menunjukan bahwa DPT memang bermasalah. Kita melihat sebagian ternyata untuk pulau Jawa saja ada sekitar 10 juta pemilih yang bermasalah. Untuk seluruh Indonesia kira-kira ada 25 juta pemilih yang bermasalah,” ungkap wakil ketua umum Partai Gerindra ini.
Kubu Mega Prabowo mengaku diuntungkan dengan penggunaan KTP ini, karena pada pileg yang lalu, banyak anggota Gerindra dan PDI Perjuangan yang tidak bisa memilih. Fadli pun berharap perolehan suara pasangan ini bisa naik signifikan.
“Tapi tentu saja intinya bukan cuma soal menang kalah. Yang penting adalah rakyat bisa menyalurkan suaranya,” terang Fadli. Fadli pun menepis kekhawatiran akan banyaknya pemilih ganda jika menggunakan KTP. “Untuk pengamanan memang harus diperhatikan, tetapi kan ada tinta dan ada saksi,” pungkasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengungkapkan, banyaknya partai yang turun ke lapangan memberikan bantuan kepada para korban bencana banjir di Jakarta, tidak dipermasalahkan sekalipun dianggap bagian dari kampanye. Sebab, hal tersebut selain dilakukan atas dasar kemanusiaan tentu juga untuk menarik dukungan serta memberi bukti konkret kepada masyarakat.
“Kegiatan bantuan seperti itu diharapkan jangan selalu dianggap kampanye, sebab merupakan bagian dari upaya untuk merekrut dan mencari dukungan. Banyak masyarakat yang menginginkan bukti konkret dari janji partai. Bencana banjir sekarang sebagai kesempatan untuk membuktikan,” kata Fadli Zon ketika ditemui seusai diskusi di Jakarta, Kamis (15/1).
Fadli mengatakan, kegiatan bantuan yang dilakukan banyak partai saat ini bukan lagi dianggap sebagai sebuah kampanye terselubung, tetapi sudah terbuka. Bedanya, waktunya dilaksanakan lebih dulu dari jadwal yang telah ditetapkan.
Selain itu, apakah hal seperti itu dianggap pelanggaran atau tidak, penilaiannya harus dikembalikan kepada masyarakat. Jika disambut positif dan partai memperoleh keuntungan terutama untuk partainya, hal tersebut sah-sah saja.
Fadli mencontohkan, jika dalam aksi bantuan caleg atau politisinya turun langsung ke lapangan tentu ada dua maksud. Harapan untuk dapat langsung membantu langsung korban dan masyarakat dapat mengenal dirinya lebih baik. Akibatnya, masyarakat yang dibantu akan merasa senang sehingga pamor kader tentu meningkat dan kans untuk terpilih pada pemilu tentu lebih besar.
“Jika memang berharap ada imbalan berupa dukungan, ya itulah yang dinamakan politik,” ujarnya.
Tim Kampanye Nasional Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto menemukan persoalan Daftar Pemilih Tetap masih terjadi dalam Pemilihan Presiden 2009. Selain itu, mereka juga menemukan indikasi pelanggaran seperti penandatangan formulir C1 sebelum pencontrengan.
“Setelah dua hari Pemilihan Presiden, Tim Mega-Prabowo memutuskan untuk meneruskan penelitian dan pengecekan termasuk memverifikasi data soft copy DPT yang diterima dari KPU,” kata Sekretaris Umum Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo, Fadli Zon, usai rapat evaluasi di Jalan Cik Di Tiro, Jakarta, Jumat 10 Juli 2009.
Dari penelusuran itu, Tim Mega-Prabowo menemukan DPT bermasalah 7.653.210. “Kesalahan tersebut di antaranya, nama-nama ganda dalam satu TPS, nama-nama ganda, nama berbeda tapi nomor induk kependudukan sama, dan seterusnya,” ujar Fadli Zon.
Koordinator Saksi Tim Kampanye Mega-Prabowo, Budiman Sudjatmiko, menambahkan temuan baru dalam pemungutan suara 8 Juli lalu. “Yang paling menarik temuan di Kota Tangerang, di 80 persen TPS, form C1 yang seharusnya di tandatangani oleh setiap saksi capres-cawapres hanya setelah berakhirnya pemungutan suara dan hanya boleh formulir C1 dibuka sebagai sebuah dokumen negara ternyata dokumen negara ini sudah dibagikan sehari sebelum pemungutan suara, tanggal 7 malam,” kata salah satu Ketua departemen di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Budiman lalu mencontohkan TPS 19 di Desa Pabuaran, Karawaci, Tangerang, Banten. Formulir C1 di TPS tersebut, pada bagian saksi calon dan nama pasangan calon dari kubu capres-cawapres SBY-Boediono sudah diketik rapi dan ditandatangani rapi oleh saksi SBY-Boediono. “Para capres lain JK-Wiranto dan Mega-Prabowo dibiarkan kosong,” kata Budiman.
“Kami tidak bisa bayangkan bagaimana TPS yang letaknya jauh dari ibukota, jauh dari pusat informasi,” ujar Budiman. “Kami akan menggugat dan memproses secara hukum,” katanya.
Sementara temuan pemilih terdaftar ganda dan fiktif sangat marak ditemukan di lapangan. Budiman menyimpulkan, kerusakan dan penyimpangan ini bagian dari sebuah sistem Pemilihan yang cacat. “Jumlah yang signifikan ini, pasti akan jadi hulu dari sebuah proses Pemilu yang dipastikan cacat,” katanya.
Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) membantah telah menolak menayangkan dua iklan kampanye calon presiden dan wakil presiden, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. RCTI telah menayangkan iklan tersebut.
“Iklan versi tersebut sudah tayang di RCTI,” kata Corporate Secretary RCTI, Gilang Iskandar, saat dihubungi VIVAnews, Rabu 17 Juni 2009. “Jadi kami tak benar menolak,” ujar Gilang.
Iklan bertema “Harga” sudah ditayangkan sejak 11 Juni 2009. Sementara iklan bertema “Pekerjaan” baru ditayangkan mulai hari ini. Jadwal penayangan itu sesuai order dari pemasang iklan.
Selasa kemarin, Sekretaris Tim Kampanye Mega-Prabowo, Fadli Zon, menyatakan semua stasiun televisi menolak menayangkan dua iklan kampanye Mega-Prabowo yang bertema “Harga” dan “Pekerjaan”. Dua iklan tersebut merupakan bagian dari tujuh versi iklan Mega-Prabowo untuk Pemilihan Presiden 2009 ini.
Menurut Hasto Kristiyanto, Sekretaris II Tim Kampanye Nasional Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, iklan itu tidak berisi kampanye hitam atau kampanye negatif. “Ini semata kan kritik yang wajar dan biasa kepada incumbent.”
Namun Mega-Prabowo tidak punya bukti siapa pelaku intervensi. “Waktu ditanyakan ke media-media itu, mereka jawabnya cuma coba tolong pahami juga posisi kamilah,” ujar Hasto.
Pengacara Megawati-Prabowo, Mahendradatta, kemarin menegaskan bahwa penolakan ini bentuk diskriminasi. Menurut tim kuasa hukum, pengaturan iklan ini sudah disebut bahwa dalam Undang-Undang Penyiaran.
“Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang memiliki hak dan wewenang untuk menyiarkan. Larangan ini justru bukan dari KPI, tapi dari televisi-televisi,” kata Mahendradatta.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencabut 69 ribu tempat pemilihan suara (TPS). Langkah KPU ini dinilai salah.
“Kami akan melayangkan surat untuk KPU mengenai penolakan terhadap pencabutan 69 ribu TPS siang ini,” kata Sekretaris Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo, Fadli Zon di kediaman Mega, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Kamis (11/6/2009).
Fadli mengatakan, pancabutan TPS ini akan merugikan masyarakat karena warga yang tadinya tahu ada TPS di dekat tempat tinggalnya, sebagian besar TPS sudah tidak ada. Dengan begitu, warga kemungkinan jadi malas untuk datang ke TPS karena jauh.
“Pencabutan ini tidak sejalan dengan asas memberi kemudahan kepada para pemilih,” katanya. Fadli pun menilai, masalah pencabutan TPS ini sama krusialnya dengan persoalan daftar pemilih tetap (DPT). “Kita sudah koordinasi dengan tim advokasi dan Bawaslu. Jangan sampai masyarakat tidak memilih atau kehilangan hak pilih,” tandasnya.
Ketua PP Muhammadiya Din Syamsuddin mengatakan, tidak ada agenda khusus dalam pertemuan antara dua calon presiden Megawati dan Jusuf Kalla, di kantor PP Muhammadiyah, malam ini, Minggu 5 Juli 2009.
“Tidak ada agenda yang khusus, fleksibel saja dan sifatnya mengalir,” kata Din yang baru saja tiba dari Semarang.Namun demikian, kata Din pertemuan ini adalah inisiatif dari tim kampanye nasional Mega-Prabowo, yang saat itu diminta langsung oleh Fadli Zon, Wakil Sekretaris Umum tim kampanye Mega-Prabowo.”Ini inisiatif Fadli Zon yang menghubungi saya, dan kami Muhammadiyah terbuka,” ujar Din Syamsuddin. Menurut Din, ini sebagai gerakan moral, jujur, adil dan beradab untuk pemilihan presiden yang akan datang (8 Juli).Wiranto datang lebih awal, setelah itu disusul Jusuf Kalla yang didampingi Alil Mochtar Ngabalin, dan Fahmi Idris.
