Wakil Ketua DPR 2014-2019 Fadli Zon tak ditunjuk lagi oleh Partai Gerindra untuk mengisi posisi yang sama di DPR periode 2019-2024. Fadli mengaku bersyukur telah menyelesaikan masa tugasnya.
“Nggaklah, masa kecewa. Kita bersyukur malah karena telah menunaikan tugas selama lima tahun dan bisa juga tugas itu kita laksanakan,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019).
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto telah menugaskan Sufmi Dasco Ahmad untuk menempati posisi Wakil Ketua DPR 2019-2024. Fadli menyebut hal itu biasa dilakukan sebagai bentuk penyegaran.
“Biasa itu kan, tour of duty. Saya kira saya juga diberitahu beberapa hari lalu. Memang ya biasa ini kan tout of duty, biasa begitu. Saya kira bagus, nggak ada masalah, biar ada kaderisasi dan penyegaran dan juga tentu kebutuhannya kan berbeda di setiap periode,” ujar Fadli.
Menurut Fadli, hari-harinya sebagai wakil rakyat dirasa cukup berat dan penuh turbulensi. Ia bersyukur telah melewati periode sebagai pimpinan DPR.
“Saya kira menjalan ini dari hari ke hari itu kan cukup berat juga, apalagi dari sebuah periode yang penuh turbulensi. Jadi saya bersyukur dan saya juga katakan ini kepada Pak Prabowo bahwa saya berterima kasih dan bersyukur,” ucapnya.
Fadli tak menyebut akan ditugaskan untuk mengisi jabatan apa dari partainya di DPR. Namun, ia menegaskan akan tetap membela rakyat.
“Saya di DPR lah, saya harus tetap berpihak kepada rakyat. Saya akan tetap dan terus berpihak dan membela kepentingan rakyat di DPR,” tegasnya.
Sebelumnya, Gerindra sudah menunjuk nama untuk diusulkan menjadi pimpinan MPR RI dan Wakil Ketua DPR periode 2019-2024. Untuk pimpinan MPR, Gerindra mengusulkan Ahmad Muzani, sedangkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
“Sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum, Pak Prabowo (Subianto) sudah menandatangani dua SK (surat keputusan). Pertama adalah calon Wakil Ketua DPR, Pak Prabowo menunjuk Saudara Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon Wakil Ketua DPR dan sebagai calon pimpinan MPR Pak Prabowo menunjuk Ahmad Muzani menjadi calon pimpinan MPR,” kata Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).
Muzani menjelaskan alasan Prabowo tak lagi mengusulkan Fadli sebagai Wakil Ketua DPR periode 2019-2024.
“(Pergantian Fadli) lebih merupakan rotasi. Pergiliran kepemimpinan dalam partai itu juga penting sehingga ada regenerasi dalam kepemimpinan legislatif, karena kita adalah partai yang berada di luar pemerintahan,” papar Muzani.
“Dan tentu saja Pak Fadli nanti akan ada, Pak Fadli akan mendapat tugas-tugas baru yang sudah disampaikan Pak Prabowo ketika keduanya bertemu,” imbuhnya.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendengar suara publik yang meminta ia menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perpu KPK).
Fadli mengatakan sudah banyak orang yang menyerukan agar Presiden Jokowi menerbitkan Perpu. “Saya kira faktor masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa itu harus jadi perhatian penting, harus didengar, karena saya kira ini sebuah aspirasi yang sekarang jadi perhatian publik,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 September 2019.
Fadli menuturkan bola panas penerbitan Perpu itu kini ada di tangan Presiden Jokowi. Dia mengatakan Jokowi bisa menggunakan hak perogratif jika memang ingin mengeluarkan Perpu KPK.
Namun Fadli belum memastikan sikap partainya seumpama Jokowi benar menerbitkan Perpu KPK. Wakil Ketua Umum Gerindra ini mengatakan partai akan melihat substansi dari Perpu tersebut lebih dulu. “Kami akan melihat nanti posisinya,” ujarnya.
Sejumlah pihak mendesak Jokowi menerbitkan perpu untuk membatalkan revisi UU KPK yang akan melemahkan lembaga antikorupsi tersebut. Direktur Pusat Kajian Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan syarat penerbitan perpu terpenuhi dengan adanya kegentingan yang mendesak saat ini.
Kamis pekan lalu, Presiden Jokowi mengatakan mempertimbangkan mengeluarkan perpu UU KPK. Hal ini dia sampaikan seusai pertemuan dengan para tokoh, mulai dari pakar hukum, agamawan, hingga budayawan di Istana Merdeka.
“Berkaitan Undang-Undang KPK yang sudah disahkan, banyak sekali masukan pada kami utamanya masukan itu berupa penerbitan perpu. Akan segera kami hitung, kalkulasi, dan nanti dan setelah kami putuskan akan kami sampaikan kepada para senior yang hadir,” kata Jokowi.
Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra itu menilai, konflik dan kerusuhan yang terjadi di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Senin, 23 September 2019 lalu, merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat tidak berperikemanusiaan.
Tindakan yang dilakukan sebagian pihak itu bukan hanya didasari rasisme yang mengoyak kawasan Papua, tapi latar belakang kriminalitas.
Banyak perampokan, penjarahan, dan pembunuhan yang sangat sadis.
Sejumlah orang tak berdosa menjadi korban, dibakar, disiksa, dan berbagai tindakan keji lainnya.
Menurut Fadli Zon, Konflik di Papua telah mengakibatkan korban jiwa dan pengungsian.
“Pemerintah telah gagal menjamin keselamatan warga Minang dan etnis lain di Papua,” katanya.
Sebagai anak dari sebuah bangsa yang warganegaranya sangat plural, menurut Fadli Zon, setiap konflik yang melibatkan sentimen etnis memang pantas menyakiti rasa kebangsaan kita.
“Apalagi, akibat konflik tersebut kini lebih dari lima ribu orang mengungsi, dan ribuan lainnya terpaksa eksodus dengan perasaan traumatik.”
“Tak terasa kehadiran negara dan belum ada ungkapan belasungkawa dari Presiden Joko Widodo,” katanya.
Menurut Fadli Zon, sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Minang (IKM), ada beberapa poin yang ingin di sampaikan.
“Pertama, saya ingin menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya warga Minangkabau, serta saudara-saudara saya dari etnis lainnya pada bentrokan yang terjadi awal pekan kemarin.”
“Kita sangat menyesalkan kejadian tersebut.”
“Tindakan pembantaian terhadap warga Minang adalah perbuatan biadab.”
“Orang Minang adalah warga cinta damai dan selalu berprinsip “Di mana bumi dipijak disitu langit dijunjung.”
Kedua, kata Fadli Zon, IKM meminta agar aparat keamanan dan pemerintah setempat bergerak cepat memastikan keamanan dan keselamatan semua orang yang ada di Wamena.
“Pemerintah Kabupaten Jayawijaya harus bisa melindungi dan memastikan keamanan masyarakat Minangkabau, juga etnis pendatang lainnya, yang bertahan di Wamena.”
“Jaminan keamanan dan keselamatan ini penting, agar konflik dan kerusuhan kemarin tidak memancing konflik lebih luas.”
Informasi yang dihimpun dari Pengurus DPW IKM Papua, saat ini, ada sekitar 981 perantau Minang di Provinsi Papua, di mana 500 orang di antaranya tinggal di Wamena.
Ketiga, kata Fadli Zon, oleh karena ini bukan pertama kalinya terjadi konflik horisontal berlatar belakang sentimen etnis di Wamena, pemerintah dan aparat keamanan mestinya menggunakan pendekatan yang hati-hati.
“Semua pihak harus mendorong terjadinya resolusi konflik.”
“Kerjasama yang terjadi antara pemerintah Provinsi Papua dengan Provinsi Sumatera Barat dalam menangani para korban saya kira sudah bagus dan bisa meredam konflik ini agar tak meluas.”
Keempat, Fadli Zon meminta semua tokoh, baik tokoh Minang maupun tokoh Papua, baik yang ada di Papua maupun di Jakarta, agar bisa segera duduk bersama untuk menenangkan masyarakat, terutama untuk memastikan agar tidak muncul kesalahpahaman dan prasangka pascakonflik, kemarin.
“Kita harus sama-sama berkepentingan konflik tersebut tidak merembet ke mana-mana.”
“Karena, pascakerusuhan, kemarin, banyak warga Minang tak lagi merasa aman, sehingga meminta dipulangkan ke kampung halaman,”
“IKM berharap, agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi aspirasi tersebut dan membantu para korban.”
“Sejauh ini, saya mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua dan Sumatera Barat yang telah mengambil tanggung jawab dalam mengurus serta memulangkan jenazah para korban.”
Menurut Fadli Zon, bantuan hendaknya juga diberikan untuk korban yang mengungsi, eksodus, dan mengalami trauma.
“Kita berharap, kasus ini segera ditangani tuntas, agar tidak muncul kegelisahan di kalangan para perantau di Papua.”
“Perdamaian adalah buah ikhtiar bersama. Tak boleh lagi ada diskriminasi agama, suku, golongan, maupun etnis tertentu dan negara harus hadir dalam melindungi warganya sebagai amanat konstitusi,” katanya.
Kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua, mendapat perhatian dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon. Melalui Twitter, ia membuat kultwit tentang Wamena yang terjadi konflik serta jatuhnya korban jiwa.
“Konflik dan kerusuhan yang terjadi di Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Senin, 23 September 2019 lalu, merupakan tragedi kemanusiaan. #WamenaBerduka,” tulis @fadlizon di Twitter.
Fadli Zon menyebut kejadian di Wamena melihatkan jika pemerintah telah gagal menjamin keselamatan warga Wamena.
“Sebagai anak dari sebuah bangsa yang warganegaranya sangat plural, setiap konflik yang melibatkan sentimen etnik memang pantas menyakiti rasa kebangsaan kita. #WamenaBerduka,” kata dia.
Kata Fadli Zon, akibat konflik tersebut kini lebih dari lima ribu orang mengungsi dan ribuan lainnya terpaksa eksodus dengan perasaan traumatik. Namun, belum ada ungkapan belasungkawa dari Presiden Joko Widodo.
Ketua Umum DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini mengatakan jika ada beberapa poin yang ingin ia sampaikan.
“Pertama, saya ingin menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya warga Minangkabau, serta saudara-saudara saya dari etnis lainnya pada bentrokan yang terjadi awal pekan kemarin. Kita sangat menyesalkan kejadian tersebut. #WamenaBerduka,” ujarnya.
Ia mengatakan jika tindakan pembantaian terhadap warga Minang adalah perbuatan biadab. Orang Minang merupakan warga yang cinta damai dan selalu berprinsip ‘Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung’.
“Kedua, IKM meminta agar aparat keamanan dan pemerintah setempat bergerak cepat memastikan keamanan dan keselamatan semua orang yang ada di Wamena. #WamenaBerduka,” katanya.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya harus bisa melindungi dan memastikan keamanan masyarakat Minangkabau, juga etnis pendatang lainnya, yang bertahan di Wamena.
“Jaminan keamanan dan keselamatan ini penting, agar konflik dan kerusuhan kemarin tidak memancing konflik lebih luas. #WamenaBerduka,” kata dia.
Fadli mendapatkan informasi jika Pengurus DPW IKM Papua menghimpun ada sekitar 981 perantau Minang di Provinsi Papua, di mana 500 orang di antaranya tinggal di Wamena.
“Karena ini bukan pertama kalinya terjadi konflik horisontal berlatar belakang sentimen etnis di Wamena, pemerintah dan aparat keamanan mestinya menggunakan pendekatan yang hati-hati. #WamenaBerduka,” ujar dia.
Selain itu, Fadli meminta semua tokoh, baik Minang maupun tokoh Papua, baik yang ada di Papua maupun di Jakarta, agar bisa segera duduk bersama untuk menenangkan masyarakat.
“Terutama untuk memastikan agar tidak muncul kesalahpahaman dan prasangka pasca-konflik kemarin. Kita harus sama-sama berkepentingan konflik tersebut tidak merembet ke mana-mana. #WamenaBerduka,” tuturnya.
Kemudian, IKM berharap agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi aspirasi dan membantu para korban karena banyak warga Minang tak lagi merasa aman, sehingga meminta dipulangkan ke kampung halaman.
“Sejauh ini saya mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua dan Sumatera Barat yg telah mengambil tanggung jawab dalam mengurus serta memulangkan jenazah para korban. Bantuan hendaknya juga diberikan untuk korban yang mengungsi, eksodus, dan mengalami trauma. #WamenaBerduka.”
Fadli Zon berharap kasus ini segera ditangani tuntas, agar tidak muncul kegelisahan di kalangan para perantau di Papua. Perdamaian adalah buah ikhtiar bersama.
“Tak boleh lagi ada diskriminasi agama, suku, golongan, maupun etnis tertentu. Dan negara harus hadir dalam melindungi warganya sebagai amanat konstitusi. #WamenaBerduka,” ucapnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pemerintah telah gagal melindungi keselamatan warga negara sendiri dalam kerusuhan di Wamena, ibu kota Kabupaten Jawawijaya, Papua. Menurutnya, konflik di Wamena yang mengakibatkan puluhan orang tewas dan ribuan penduduk mengungsi merupakan tragedi kemanusiaan.
“Konflik telah mengakibatkan korban jiwa dan pengungsian. Pemerintah telah gagal menjamin keselamatan warga Minang dan etnis lain di Papua,” ujar Fadli melalui layanan pesan, Minggu (29/9).
Ketua umum DPP Ikatan Keluarga Minangkabau itu menambahkan, Indonesia merupakan bangsa yang sangat plural. Karena itu, katanya, setiap konflik yang melibatkan sentimen etnik langsung menyakiti rasa kebangsaan.
“Apalagi, akibat konflik tersebut kini lebih dari lima ribu orang mengungsi, dan ribuan lainnya terpaksa eksodus dengan perasaan traumatik. Tak terasa kehadiran negara dan belum ada ungkapan belasungkawa dari Presiden Joko Widodo,” tegasnya.
Fadli juga menyampaikan dukacitanya atas meninggalnya warga Minang maupun etnis lainnya akibat kerusuhan di Wamena. Dia menyayangkan insiden kekerasan yang menurutnya perbuatan biadab tersebut.
“Orang Minang adalah warga cinta damai. Prinsipnya adalah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung,” tegasnya.
Selain itu, Fadli juga meminta aparat keamanan dan pemerintah di Jayawijaya ataupun Papua bergerak cepat memastikan keamanan dan keselamatan semua orang di Wamena. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya harus bisa melindungi dan memastikan keamanan masyarakat Minangkabau dan etnis lainnya yang bertahan di Wamena.
Merujuk data Pengurus DPW IKM Papua, Fadli menyebut 500 perantau Minang berada di Wamena. Adapun total perantau Minang di Papua mencapai sekitar 981 orang.
“Jaminan keamanan dan keselamatan ini penting agar konflik dan kerusuhan kemarin tidak lebih luas,” tegasnya.
Fadli menambahkan, kerusuhan itu bukanlah peristiwa yang baru pertama kali terjadi. Karena itu dia mengharapkan kasus segera ditangani hingga tuntas agar tidak muncul kegelisahan di kalangan para perantau di Papua.
“Perdamaian adalah buah ikhtiar bersama. Tak boleh lagi ada diskriminasi agama, suku, golongan, maupun etnis tertentu dan negara harus hadir dalam melindungi warganya sebagai amanat konstitusi,” pungkasnya.
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebut Wakil Ketua DPR Fadli Zon pernah melakukan pelanggaran etik. Menanggapi hal itu, Fadli Zon menyatakan dirinya tidak pernah melakukan pelanggaran.
“Tidak ada pelanggaran termasuk teguran (dari MKD). Silakan cek tak ada satu dokumen pun yang menyatakan adanya pelanggaran etik dalam bentuk apa pun,” ujar Fadli Zon kepada detik, Minggu, 29 September 2019.
Menurut Fadli Zon, informasi yang disampaikan oleh Formappi itu tak akurat. Dirinya menyebut informasi itu menyesatkan.
“Informasinya tak akurat dan menyesatkan,” tukas Fadli Zon.
Sebelumnya, Peneliti Formappi Lucius Karus mengungkapkan sejumlah noda pelanggaran etik yang pernah mewarnai DPR. Salah satu yang disebut pernah melakukan pelanggaran etik adalah Fadli Zon.
“Fadli Zon (Wakil Ketua DPR RI) juga melakukan pelanggaran etik pertama kali ketika bersama Setya Novanto bertemu Donald Trump. Kedua, meminta fasilitas penjemputan dan pendampingan untuk putrinya kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di New York. Ketiga, terlibat dalam kasus penyebaran berita bohong atau hoax terkait Ratna Sarumpaet melalui akun Twitter-nya. Namun hingga kini atau berakhirnya masa jabatannya, ia tetap bercokol dan tak tergoyahkan di posisinya,” beber Lucius Karus.
Konflik dan kerusuhan yang terjadi di Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Senin, 23 September 2019 lalu, merupakan tragedi kemanusiaan. Konflik telah mengakibatkan korban jiwa dan pengungsian. Pemerintah telah gagal menjamin keselamatan warga Minang dan etnis lain di Papua.
Sebagai anak dari sebuah bangsa yang warganegaranya sangat plural, setiap konflik yang melibatkan sentimen etnik memang pantas menyakiti rasa kebangsaan kita. Apalagi, akibat konflik tersebut kini lebih dari lima ribu orang mengungsi, dan ribuan lainnya terpaksa eksodus dengan perasaan traumatik. Tak terasa kehadiran negara dan belum ada ungkapan belasungkawa dari Presiden Joko Widodo.
Sebagai Ketua Umum DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Ikatan Keluarga Minang (IKM), ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan.
Pertama, saya ingin menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya warga Minangkabau, serta saudara-saudara saya dari etnis lainnya pada bentrokan yang terjadi awal pekan kemarin. Kita sangat menyesalkan kejadian tersebut. Tindakan pembantaian terhadap warga Minang adalah perbuatan biadab. Orang Minang adalah warga cinta damai dan selalu berprinsip “Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung.”
Kedua, IKM meminta agar aparat keamanan dan pemerintah setempat bergerak cepat memastikan keamanan dan keselamatan semua orang yang ada di Wamena. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya harus bisa melindungi dan memastikan keamanan masyarakat Minangkabau, juga etnis pendatang lainnya, yang bertahan di Wamena. Jaminan keamanan dan keselamatan ini penting, agar konflik dan kerusuhan kemarin tidak memancing konflik lebih luas. Informasi yang dihimpun dari Pengurus DPW IKM Papua, saat ini ada sekitar 981 perantau Minang di Provinsi Papua, di mana 500 orang di antaranya tinggal di Wamena.
Ketiga, karena ini bukan pertama kalinya terjadi konflik horisontal berlatar belakang sentimen etnis di Wamena, pemerintah dan aparat keamanan mestinya menggunakan pendekatan yang hati-hati. Semua pihak harus mendorong terjadinya resolusi konflik. Kerjasama yang terjadi antara pemerintah Provinsi Papua dengan Provinsi Sumatera Barat dalam menangani para korban saya kira sudah bagus dan bisa meredam konflik ini agar tak meluas.
Keempat, saya meminta semua tokoh, baik tokoh Minang maupun tokoh Papua, baik yang ada di Papua maupun di Jakarta, agar bisa segera duduk bersama untuk menenangkan masyarakat, terutama untuk memastikan agar tidak muncul kesalahpahaman dan prasangka pasca-konflik kemarin. Kita harus sama-sama berkepentingan konflik tersebut tidak merembet ke mana-mana.
Karena pasca-kerusuhan kemarin banyak warga Minang tak lagi merasa aman, sehingga meminta dipulangkan ke kampung halaman, IKM berharap agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi aspirasi tersebut dan membantu para korban. Sejauh ini saya mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua dan Sumatera Barat yang telah mengambil tanggung jawab dalam mengurus serta memulangkan jenazah para korban. Bantuan hendaknya juga diberikan untuk korban yang mengungsi, eksodus, dan mengalami trauma.
Kita berharap kasus ini segera ditangani tuntas, agar tidak muncul kegelisahan di kalangan para perantau di Papua. Perdamaian adalah buah ikhtiar bersama. Tak boleh lagi ada diskriminasi agama, suku, golongan, maupun etnis tertentu. Dan negara harus hadir dalam melindungi warganya sebagai amanat konstitusi.
Wakil Ketua Umum Partau Gerindra, Fadli Zon mengkritik pemerintahan Joko Widodo yang gagal dalam mengatasi kerusuhan di Papua, seperti Wamena. Imbas kerusuhan tersebut, lebih dari 20 warga etnis non Papua yang tewas di Wamena.
Fadli menyebut, meninggalnya puluhan warga etnis Minang dan etnis lain di Papua sebagai tragedi kemanusiaan.
“Konflik telah mengakibatkan korban jiwa dan pengungsian. Pemerintah telah gagal menjamin keselamatan warga Minang dan etnis lain di Papua,” kata Fadli kepada wartawan, Minggu 29 September 2019.
Dia mengingatkan, Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang prulal. Namun, dengan peristiwa ini, ia heran pemerintahan Jokowi seperti telat merespons peristiwa tersebut.
“Tak terasa kehadiran negara dan belum ada ungkapan belasungkawa dari Presiden Joko Widodo,” jelas Fadli yang juga Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) tersebut.
Dia menambahkan, peristiwa di Wamena, membuat ribuan warga mengungsi. Ia pun menyampaikan duka mendalam atas peristiwa tersebut. Pembantaian terhadap warga etnis Minang, dinilai sebagai perbuatan biadab.
“Tindakan pembantaian terhadap warga Minang adalah perbuatan biadab. Orang Minang adalah warga cinta damai dan selalu berprinsip, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung,” tutur Fadli
Lalu, Fadli mewakili IKM meminta, agar aparat keamanan dan pemerintah daerah setempat bergerak cepat memastikan jaminan keselamatan semua orang yang ada di Wamena.
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, harus bisa melindungi dan memastikan keamanan masyarakat Minangkabau, serta etnis pendatang lainnya di Wamena.
“Jaminan keamanan dan keselamatan ini penting, agar konflik dan kerusuhan kemarin tidak memancing konflik lebih luas,” tutur Fadli.
Kemudian, ia merincikan dari data IKP di Papua, saat ini ada sekitar 981 perantau Minang di Provinsi Papua. 500 orang di antaranya tinggal di Wamena. Kata dia, seharusnya dalam masalah ini pemerintah dan aparat, mesti menggunakan pendekatan yang hati-hati.
“Semua pihak harus mendorong terjadinya resolusi konflik. Kerja sama yang terjadi antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Provinsi Sumatera Barat dalam menangani para korban, saya kira sudah bagus dan bisa meredam konflik ini agar tak meluas,” jelas Fadli.
Selain itu, ia meminta, agar semua tokoh baik tokoh Minang maupun Papua bisa bertemu dan segera duduk bersama untuk menenangkan masyarakat. Hal ini penting, agar tidak muncul kesalahpahaman dan prasangka imbas kerusuhan ini,
“Karena pascakerusuhan kemarin, banyak warga Minang tak lagi merasa aman, sehingga meminta dipulangkan ke kampung halaman,” tuturnya.
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebut Wakil Ketua DPR Fadli Zon pernah melakukan pelanggaran etik. Namun Fadli Zon membantah hal itu. Fadli menegaskan dia tak pernah melakukan pelanggaran.
“Tidak ada pelanggaran termasuk teguran (dari MKD). Silakan cek tak ada satu dokumen pun yang menyatakan adanya pelanggaran etik dalam bentuk apa pun,” kata Fadli Zon kepada detikcom, Minggu (29/9/2019).
Selain itu, Fadli menyebut informasi yang disampaikan oleh Formappi itu tak akurat. Dia menilai informasi itu menyesatkan.
“Informasinya tak akurat dan menyesatkan,” ujarnya.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon diskriminasi Suku, Ras, Agama dan Golongan (SARA) di Wamena, Papua dihentikan segera.
Ia meminta negara segera hadir melindungi seluruh golongan masyarakat di Wamena.
“Tak boleh lagi ada diskriminasi agama, suku, golongan, maupun etnis tertentu. Dan negara harus hadir dalam melindungi warganya sebagai amanat konstitusi,” kicau politisi Gerindra itu Minggu (29/9/2019).
Kicauan Fadli ini mengingat banyaknya perantau yang resah dengan konflik di Wamena yang berlangsung hampir sepekan.
“Kita berharap kasus ini segera ditangani tuntas, agar tidak muncul kegelisahan di kalangan para perantau di Papua. Perdamaian adalah buah ikhtiar bersama,” kata Ketua Umum DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu.
Setidaknya kata Fadly, dari 981 perantau yang ada di Papua, ada 500 perantau dari Sumatera Barat yang tinggal di Wamena.
“Semua pihak harus mendorong terjadinya resolusi konflik. Kerjasama yg terjadi antara pemerintah Provinsi Papua dengan Provinsi Sumatera Barat dalam menangani para korban saya kira sudah bagus dan bisa meredam konflik ini agar tak meluas,” kata Fadli.
Ia juga meminta tokoh-tokoh Minang dan Papua duduk bersama untuk segera menenangkan masyarakat.
“Terutama untuk memastikan agar tidak muncul kesalahpahaman dan prasangka pasca-konflik kemarin. Kita harus sama-sama berkepentingan konflik tsb tidak merembet ke mana-mana,” jelas Fadli Zon.
Karena kata Fadli Zon, pasca-kerusuhan kemarin banyak warga Minang tak lagi merasa aman, sehingga meminta dipulangkan ke kampung halaman. Ia berharap agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi aspirasi tersebut dan membantu para korban.
Ia juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua dan Sumatera Barat yang telah mengambil tanggung jawab dalam mengurus serta memulangkan jenazah para korban.
Pria asal Sumatera Barat itu juga berharap bantuan juga diberikan untuk korban yang mengungsi, eksodus, dan mengalami trauma.
Diberitakan Kompas.com sebelumnya korban selamat kerusuhan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, banyak yang kehilangan harta bendanya karena sudah hangus terbakar dan dijarah massa.
Hingga kini para korban yang masih mengungsi di sejumlah titik pengungsian yang ada di Wamena, banyak yang membutuhkan pakaian.
“Banyak dari mereka yang harta bendanya hilang semua dan hanya punya pakaian yang ada di badan saat ini, mereka tidak ganti-ganti baju,” kata Komandan Kodim 1702/Jayawijaya Letkol Inf. Candra Dianto, saat dihubungi melalui telepon, Sabtu (28/9/2019).
Candra pun meminta informasi ini disebarkan seluas-luasnya agar banyak pihak yang tergerak untuk membantu para korban yang kini tengah mengungsi.
Selain pakaian, ia mengaku ada masalah dalam hal distribusi bantuan bahan pokok yang saat ini terfokus di satu titik.
Menurut dia, bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua hanya tersalur ke posko pengungsian Gedung Okumarek yang dibuka oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
“Bantuan dari provinsi hanya sampai ke Okumarek tidak sampai ke Kodim sehingga kita hanya mengandalkan logistik yang ada. Pengungsi tidak mau ke Okumarek, mereka maunya di Kodim sementara dapur lapangannya Pemda ada di sana,” tuturnya.
“Yang paling dibutuhkan pengungsi saat ini kebutuhan pokok, susu Balita, Pampers, pembalut, pakaian,” sambung Candra. Ia mengakui saat ini sudah ada beberapa relawan yang mulai memberikan bantuan.
Namun, jumlah pengungsi terus berubah karena selain ada pengungsi Wamena yang sudah terbang ke Jayapura, tetapi ada juga pengungsi yang masuk dari beberapa kabupaten di sekitar Jayawijaya.
“Di tempat kita sudah 3.200 pengungsi, bertambah lagi, keseluruhan sekitar 5.500 orang. Jadi jumlah tetap karena ada yang turun ke Jayapura dan ada yang datang ke Wamena. Pengungsi berdatangan ke Wamena dari Kabupaten Yalimo, Lanny Jaya dan Tolikara,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, dampak kerusuhan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, masih terus berkembang.
“224 mobil roda 6 dan 4 hangus, 150 motor, 465 ruko hangus, dan 165 rumah dibakar,” jata Kabid Humas Polda Papua, Kombes AM Kamal . Sementara korban luka-luka mencapai 76 orang.
