Efektivitas penerapan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjilgenap disangsikan banyak pihak. Penyediaan angkutan massal yang representatif dinilai lebih baik.
Selain belum jelasnya mekanisme pemberlakuan ganjil genap, sistem ini diprediksi memunculkan masalah baru, salah satunya kecenderungan masyarakat untuk membeli kendaraan baru.
”Ganjil genap itu hanya akan menjadi masalah, karena itu cuma opsi kepada kelas menengah,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon. Fadli menjelaskan, di banding kan dengan ganjil genap, dia lebih tertarik untuk meningkatkan kualitas angkutan umum di Ibu Kota.
Terlebih, akhir-akhir ini angkutan umum kembali menjadi sorotan setelah terjadinya peristiwa penodongan yang berakibat seorang penumpang tewas setelah mencoba melarikan diri. ”Transportasi publik itu yang lebih diutamakan, karena lebih efektif mengangkut banyak penumpang. Untuk itu harus segera diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya, agar masyarakat tertarik menggunakannya,” lanjutnya.
Namun, Fadli pun me maklumi jika jabatan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Basuki) masih terlalu singkat untuk bisa berbuat banyak. Untuk itu, dia berharap agar pasangan yang diusung partainya tersebut dapat di berikan waktu untuk merealisasikan program-program yang dicanangkan. ”Jadi, saya kira memang harus diberi kesempatan, tapi memang sudah on the right track,” ujarnya.
Keraguan akan kesuksesan sistem ganjil-genap juga diutara kan anggota Dewan Per wakilan Rakyat (DPR) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid. Pria yang juga pernah mencalonkan diri pada Pilkada DKI Jakarta 2012 tersebut mengatakan kebijakan ganjil genap hingga kini masih menyisakan tanda tanya, terutama mengenai batasan-batasan sistem ini nantinya.
”Pertanyaannya adalah apakah sistem itu akan berlaku umum atau khusus? Kalau berlaku umum, berarti semuanya akan diberlakukan, termasuk gubernur dan wakil gubernur,” ucap Hidayat.
Ketua Fraksi PKS DPR ini menjelaskan, Jokowi-Basuki kini harus bisa menjawab harapan dari warga yang menginginkan perbaikan, khususnya di bidang lalu lintas dan kemacetan.
”Apakah sudah disiap kan untuk transportasi umumnya, yang kemudian bisa mengangkut mereka yang hari itu mobilnya tidak bisa jalan? Itu bagian-bagian yang harus dijawab,” imbuhnya. Namun begitu, Hidayat menyerahkan semuanya kepada Jokowi-Basuki untuk segera memastikan solusi terbaik untuk memecahkan masalah kemacetan yang dianggap sangat menyengsarakan warga.
Usulan Gubernur DKI Jakarta Jokowi untuk penerapan sistem Ganjil-Genap kendaraan di Jakarta, perlu dikaji ulang.
“Sistem Ganjil-Genap tak akan mengatasi kemacetan. Banyak negara terbukti gagal menjalankan kebijakan ini. Seperti di Athena, Yunani (sejak 1982), Meksiko City (1989), Beijing, RRC (sejak 2008), Sao Paulo, Brazil (sejak 1997), dan Bogota, Kolombia (sejak 2000),” Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mengungkap, Jumat (28/12/2012)
Dijelaskan, hampir semua menunjukkan hasil negatif. Pengalaman di Athena, Meksiko City, dan Beijing menunjukkan efek positif sementara, hanya 2-5 persen mengurangi volume kendaraan pada saat jam sibuk.
Pada jangka panjang, lanjutnya, kebijakan ini justru mendorong warga membeli kendaraan baru. Pembelian mobil meningkat.
“Perlu diingat, kelas menengah punya opsi ini, bukan beralih ke kendaraan umum. Efeknya menimbulkan kemacetan di luar kota yang tak menerapkan kebijakan ganjil genap,” ujarnya.
Kota seperti Meksiko City, Bogota, dan Beijing memang masih menerapkan kebijakan ganjil-genap. Tapi, imbuh Fadli Zon, di kota tersebut transportasi publik relatif bagus. Namun, kalau diterapkan di Jakarta yang transportasi publiknya belum memadai, yang muncul bisa tambah semrawut.
“Penerapan kebijakan ganjil-genap ketika transportasi umum belum memadai hanya memicu pembelian kendaraan tambahan. Harusnya pemerintah Jakarta prioritaskan perbaikan transportasi publik dulu,” Fadli mengingatkan.
“Kebijakan ganjil-genap ini sebaiknya diurungkan saja. Sudah terbukti gagal kenapa mau ditiru?” tegasnya lagi.
Sebenarnya Pemda DKI Jakarta telah melakukan langkah tepat belakangan ini, yakni menambah 1000 armada bus Transjakarta. Hal ini tepat, sebagai upaya jangka pendek dan cepat untuk meningkatkan pelayanan transportasi umum.
Jika pelayanan Transjakarta meningkat, kata Fadli Zon lagi, maka masyarakat pun akan mulai beralih. Perlu juga perluasan halte untuk menampung penumpang. “Pembayaran sebaiknya menggunakan kartu langganan untuk mempercepat layanan dan menghindari kecurangan,” saran Fadli Zon.
Rencana pengaturan arus lalu lintas dengan sistem plat nomor ganjil genap di DKI Jakarta diyakini tidak akan berhasil mengatasi kemacetan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi diminta mengkaji ulang kebijakan itu.
“Kebijakan ganjil genap ini sebaiknya diurungkan saja. Sudah terbukti gagal, kenapa mau ditiru?” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon dalam siaran pers, Jumat (28/12/2012).
Fadli mengatakan, banyak negara yang terbukti gagal mengatasi kemacetan setelah menerapkan sistem ganjil genap. Dia memberi contoh di Athena Yunani (sejak 1982), Meksiko City (1989), Beijing Cina (2008), Sao Paulo Brazil (1997), dan Bogota Kolombia (2000).
“Hampir semua menunjukkan hasil negatif. Pengalaman di Athena, Meksiko City, dan Beijing menunjukkan efek positif yang sementara, hanya 2-5 persen mengurangi volume kendaraan pada saat jam sibuk,” kata politisi yang partainya ikut mengusung pasangan Jokowi-Basuki Tjahja Purnama itu.
Dia menambahkan, pada jangka panjang, kebijakan itu malah mendorong warga untuk membeli kendaraan baru. Masyarakat kelas menengah ke atas, katanya, memiliki opsi itu, bukan beralih menggunakan angkutan umum. Efeknya menimbulkan kemacetan di luar kota yang menerapkan kebijakan ganjil genap.
Pemerintah DKI Jakarta, tambah Fadli, seharusnya memprioritaskan perbaikan seluruh transportasi publik dulu agar masyarakat mau beralih. Dia mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang menambah 1.000 armada Transjakarta sebagai upaya mengatasi kemacetan jangka pendek. Hanya saja, Fadli berharap, ada perbaikan fasilitas busway lain seperti perluasan halte.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon menuturkan pemberlakuan kebijakan pembatasan kendaraan melalui nomor polisi ganjil perlu dikaji ulang.
“Sistem ganjil-genap bakal gagal mengatasi kemacetan lalulintas di wilayah Jakarta,” kata Fadli Zon melalui keterangan pers di Jakarta, Jumat.
Fadli menuturkan sejumlah negara terbukti gagal menjalankan kebijakan nomor ganjil-genap untuk membatasi kendaraan dalam mengatasi kemacetan lalulintas.
Pimpinan Gerindra itu mencontohkan beberapa negara tersebut, seperti Athena, Yunani sejak 1982, Meksiko City (1989), Beijing, RRC (2008), Sao Paulo, Brazil (1997) dan Bogota, Kolombia (2000).
Fadli menyebutkan kebijakan itu menunjukkan hasil negatif, meski beberapa negara, seperti Athena, Meksiko City dan Beijing berdampak postif sementara yang mengurangi kemacetan sekitar 2,5 persen saat jam sibuk.
Namun, kebijakan nomor polisi ganji-genap berdampak terhadap masyarakat membeli mobil baru dalam jangka panjang.
“Perlu diingat bahwa kelas menengah punya opsi ini, bukan beralih ke kendaraan umum, namun efeknya menimbulkan kemacetan di luar kota yang tak menerapkan kebijakan ganjil genap,” ujar Fadli.
Fadli menambahkan Meksiko City, Bogota dan Beijing masih menerapkan kebijakan ganjil-genap, karena memiliki trasnportasi massa yang relatif bagus.
Kebijakan nomor polisi ganjil-genap di wilayah Jakarta akan meningkatkan pembelian kendaraan roda empat, karena belum tersedia transportasi massa yang memadai, tutur Fadli.
Lebih tepat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbaiki transportasi massa seperti menambah 1.000 armada bus maupun perluasan halte.
Wakil menteri ESDM Rudi Rubiandini mengatakan, salah satu kendala utama pengembangan energi terbarukan adalah soal harga yang mahal.
Tapi alasan ini sangat disayangkan, mengingat DPR telah menyetujui anggaran Rp 1 triliun untuk mengembangkan energi terbarukan. Dari jumlah itu, yang terserap hanya 2 persen. Kenapa penyerapan anggaran untuk pengembangan energi terbarukan sangat kecil? Mengapa cari gampangnya saja dengan impor BBM terus?
“Kondisi ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam mengembangkan energi terbarukan. Anggarannya sudah ada dan sudah disediakan, namun tak dimanfaatkan maksimal. Malah berdalih bahwa proses pengembangan energi terbarukan terhambat biaya,” tanya Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, Sabtu (23//12/2012)
Padahal, Fadli mengingatkan, pemerintah seharusnya fokus merealisasikan energi terbarukan dengan dana yang sudah dialokasikan. Sehingga dengan pemanfaatan maksimal, progres pengembangan energi terbarukan semakin lebih cepat.
“Pemerintah bisa menggandeng ilmuwan-ilmuwan Indonesia yang kini justru banyak melakukan riset pengembangan energi alternatif di luar negeri,” imbuhnya.
Energi terbarukan, lanjut Fadli lagi, juga bisa memicu pendapatan petani karena sebagian besar bahannya dari produk pertanian.
Ia mengigatkan, saat ini 95 persen kebutuhan energi kita masih dipasok dari minyak, gas dan batu bara. Kondisi ini seharusnya lebih memacu pemerintah untuk meneliti pasokan energi alternatif yang bisa dikembangkan di Indonesia.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini sudah mengisyaratkan salah satu kendala utama pengembangan energi terbarukan adalah soal harga yang mahal
Di tengah rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan tarif tenaga listrik (TTL), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mempertanyakan pelaksanaan pengembangan energi terbarukan yang sangat lamban.
Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, mengatakan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini sudah mengisyaratkan salah satu kendala utama pengembangan energi terbarukan adalah soal harga yang mahal.
Sikap ini sangat disayangkan mengingat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui anggaran Rp 1 triliun untuk mengembangkan energi terbarukan.
Diketahui bahwa dari jumlah itu, yang terserap hanya 2 persen.
“Kenapa penyerapan anggaran untuk pengembangan energi terbarukan sangat kecil?” tegas Fadli Zon di Jakarta, Minggu (23/12).
Kondisi ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam mengembangkan energi terbarukan. Anggarannya sudah ada dan sudah disediakan, namun tak dimanfaatkan maksimal.
Sebaliknya, kata Fadli Zon, Pemerintah malah berdalih bahwa proses pengembangan energi terbarukan terhambat biaya.
Seharusnya pemerintah fokus merealisasikan energi terbarukan dengan dana yang sudah dialokasikan. Sehingga dengan pemanfaatan maksimal, kemajuan pengembangan energi terbarukan semakin lebih cepat.
“Pemerintah bisa menggandeng ilmuwan-ilmuwan Indonesia yang kini justru banyak melakukan riset pengembangan energi alternatif di luar negeri,” kata dia.
Dia melanjutkan energi terbarukan juga bisa memicu pendapatan petani karena sebagian besar bahannya dari produk pertanian.
Sangat ironis bila melihat saat ini 95 persen kebutuhan energi nasional masih dipasok dari minyak, gas dan batu bara. Kondisi ini, kata Fadli Zon, seharusnya lebih memacu pemerintah untuk meneliti pasokan energi alternatif yang bisa dikembangkan di Indonesia.
“Pameran ini menjadi penting untuk perkembangan seni rupa Sumatra Barat dalam usaha apresiasi yang lebih besar. Untuk itu butuh kerja sama dari berbagai pihak,” ujar Fadli Zon,
37 perupa yang berproses di Yogyakarta, Jakarta, Bandung dan Sumatra Barat, mengikuti Pameran Lukisan Marapi-Singgalang yang dibuka secara resmi oleh Penyair Taufiq Ismail Minggu (23/12/2012) besok di Rumah Budaya Fadli Zon.
Pameran seni rupa Marapi-Singgalang merupakan pameran yang merepresentasikan gejolak seni rupa yang ada di Sumatra Barat saat ini.
Pameran ini juga sebagai keaktifan seniman lukis di Sumatra Barat, bahwa mereka masih ada, masih berproses dan masih memiliki kepekaan artistik yang layak untuk diapresiasi.
Pameran yang terbuka untuk umum ini, berlangsung sampai tanggal 2 Januari 2013. Pameran ini dikuratori oleh Dio Pamola, kurator muda dari Yogyakarta dan Fadli Zon selaku founder juga menulis tentang pameran ini dengan memuatkan fakta-fakta sejarah. Penulis lain, Syafwan Ahmad membahas tentang fenomena seni rupa di Sumatra Barat.
“Pameran ini menjadi penting untuk perkembangan seni rupa Sumatra Barat dalam usaha apresiasi yang lebih besar. Untuk itu butuh kerja sama dari berbagai pihak,” ujar Fadli Zon, budayawan dan politisi yang juga pendiri Rumah budaya Fadli Zon di Nagari Aie Angek, Sumatera Barat dalam rilisnya kepada Tribun.
Dijelaskan, Marapi dan Singgalang, bukan sekadar nama dua gunung yang berdiri gagah di sekitar Bukittinggi, Padang Panjang, Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat. Marapi dan Singgalang sudah menjadi identitas Ranah Minang.
“Diantara keduanya, ada denyut kehidupan para petani, pedagang pasar, para guru, dan rakyat biasa yang bergelut dengan perjuangan sehari-hari. Dari tanah ini telah banyak pula lahir para tokoh pergerakan, ulama, seniman dan budayawan, serta anak-anak bangsa yang mengukir jalan sejarah Republik Indonesia,” paparnya.
Di antara Marapi dan Singgalang, lanjut Fadli Zon, kini juga berdiri Rumah Budaya, sebuah ruang kebudayaan, untuk memajukan kebudayaan Sumatera Barat dan Nusantara. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menghargai kebudayaannya.
Dalam area yang sama, telah lebih dulu berdiri Rumah Puisi Taufiq Ismail, satu-satunya Rumah Puisi di Indonesia yang didedikasikan untuk mendukung kemajuan sastra dan budaya Nusantara.
“Pameran Lukisan Marapi-Singgalang adalah pameran lukisan pertama di Rumah Budaya. Sebelumnya sudah banyak kegiatan seni lain dilaksanakan di sini seperti musik tradisi, konser musik Idris Sardi, Trio Cantabile dari Kroasia, hingga Pameran Artefak dan Regalia Kesultanan Melayu Asia Tenggara pada 26-29 Nopember 2012,” tambahnya.
Sementara itu, melukis bersama sudah dua kali dilaksanakan di Rumah Budaya dalam suasana santai dan kekeluargaan. Ada sejumlah karya dilahirkan saat melukis “Marapi Singgalang” di Rumah Budaya beberapa waktu lalu. Pelukis Minang di Sumatera Barat, Kamal Guci, dengan sapuannya yang naturalis-realis merekam panorama dan kegelisahan nasib budaya Minang.
Pelukis Hardi dari Jakarta dengan gaya ekspresionisnya menghadirkan lukisan modern yang kuat dan indah. Hardi bahkan melukis di lantai di tengah guyuran hujan.
Pelukis senior Ipe Maaroef menghasilkan puluhan sketsa dan lukisan cat minyak dengan warnanya yang unik bergaya impresionis. Terasa ada kerinduan Ipe terhadap landskap Minangkabau. Pelukis Yoes Rizal dari Bandung mengekspresikan Marapi dan Singgalang dengan gaya ITB yang khas.
Pameran “Marapi Singgalang” di akhir tahun 2012 ini menghadirkan para perupa dari beberapa daerah yaitu Yogyakarta, Jakarta, Bandung dan Sumatera Barat sendiri. Inilah pameran bersama dari beragam aliran dan gaya, dari pelukis muda hingga perupa senior, dari perspektif ranah maupun rantau. “Marapi Singgalang” adalah sebuah harmoni.
“Mudah-mudahan pameran ini menambah semangat dan geliat seni rupa Sumatera Barat khususnya dan Indonesia umumnya,” pungkas Fadli Zon.
Setoran pemerintahan SBY-Boedono kepada IMF sebesar Rp 25,8 triliun terus menuai pertanyaan banyak pihak. Meskipun Menteri Keuangan Agus Martowardojo telah mengatakan bahwa dana ini adalah standby loan atau penyertaan utang dan kewajiban atas setiap anggota IMF setiap tahunnya sebagaimana yan tercatat dalam agreement, namun anehnya dana setoran ini semakin meningkat. Apalagi sebelumnya, pemerintah menyatakan maksimal pinjaman hanya sebesar 9,6 Rp triliun.
“Namun tahun ini meningkat hampir tiga kali lipat. Hal ini sangat mencurigakan. Untuk apa Indonesia menyetorkan dana sebesar itu? Kenapa junlahnya meningkat? Dan apa manfaatnya bagi Indonesia?,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Kamis, 20/12).
Menurut Fadli, seharusnya pemerintah menyampaikan hal ini kepada publik sebab dana yang disetorkan adalah dana dari APBN. Fadli pun menegaskan bahwa di lihat dari mekanisme kebijakan pun setoran ini patut dipertanyakan. Misalnya, apakah sebelumnya penyetoran dana ini sudah dikonsultasikan kepada DPR atau belum. Bila belum,maka ada cacat prosedural di dalamnya, dan publik semestinya tahu mengenai hal ini.
Lebih jauh, Fadli mengatakan bahwa selama ini bergabungnya Indonesia ke IMF tidak mendapatkan benefit apapun, namun justru perekonomian Indonesia semakin liberal, dan harus menyisihkan Rp 25 triliun untuk IMF. Padahal dana sebesar itu akan berdampak pd pengurangan belanja publik seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Dan, meskipun pemerintah menyatakan bahwa ini tanggung jawab BI, namun tetap saja dana yang digunakan diambil dari APBN, yang merupakan dana di luar semua utang proyek program.
“Oleh karenanya, pemerintah harus memperjelas untuk apa Indonesia harus menyetor Rp 25triliun kepada IMF. Di era keterbukaan seperti sekarang ini, penjelasan tersebut perlu dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat tidak curiga,” demikian Fadli
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra mengungkap, pemerintah menyetorkan dana Rp 25,8 triliun kepada IMF.
Menteri Keuangan Agus Martowardoyo kemudian menyatakan, dana ini adalah Standby Loan atau penyertaan utang dan kewajiban atas setiap member IMF setiap tahunnya sebagaimana yang tercatat dalam agreement setiap anggota IMF.
Menariknya, Fadli menegaskan kembali, angka ini semakin meningkat. Sebelumnya pemerintah menyatakan maksimal pinjaman hanya sebesar Rp 9,6 triliun. Namun, tahun ini meningkat hampir tiga kali lipat.
“Hal ini sangat mencurigakan. Untuk apa Indonesia menyetorkan dana sebesar itu? Kenapa jumlahnya meningkat? Dan apa manfaatnya bagi Indonesia? Pemerintah seharusnya menyampaikan ini kepada publik. Sebab, dana yang disetorkan adalah dana dari APBN,” tegas Fadli Zon kepada Tribun, Kamis (20/12/2012).
“Secara mekanisme kebijakan pun patut dipertanyakan. Apakah sebelumnya penyetoran dana ini sudah dikonsultasikan kepada DPR? Jika belum, maka ada cacat prosedural didalamnya, dan publik semestinya tahu mengenai hal ini,” tambah Fadli.
Lebih jauh, Fadli menegaskan kembali, selama ini bergabungnya Indonesia ke IMF tidak mendapatkan benefit apapun. Yang ada, justru perekonomian Indonesia semakin liberal, dan harus menyisihkan Rp 25triliun untuk IMF.
Padahal, dana sebesar itu akan berdampak pada pengurangan belanja publik,seperti pendidikan,kesehatan, dan sektor lainnyal. Dan meski pemerintah menyatakan bahwa ini tanggung jawab BI, imbuh Fadli Zon, namun tetap saja dana yang digunakan diambil dari APBN (dana ini diluar semua utang proyek program)
Pemerintah harus perjelas, untuk apa Indonesia harus menyetor 25 triliun kepada IMF? Di era keterbukaan seperti sekarang ini, penjelasan tersebut perlu dilakukan oleh pemerintah,agar masyarakat tak curiga,” Fadli Zon mengingatkan.
