Gagasan swasembada pangan nampaknya benar-benar menjadi isapan jempol. Pada tahun 2012, realisasi impor beras telah menembus dua juta ton. Tahun ini, sebagaimana diungkap oleh Direktur Utama Perum Bulog, Indonesia mau kembali mengimpor beras sebesar 670 ribu ton.
Terkait rencana ini, Wakil Ketua Umum Gerindra, Fdali Zon pun menegaskan bahwa kebijakan impor beras ini harus dicegah, apalagi Indonesia merupakan negara agraris. Di saat yang sama, ada kontradiksi dari data pemerintah sebab dengan perencanaan peningkatan target 10 juta ton beras per tahun, seharusnya tak perlu lagi impor beras.
Bahkan Kementerian Pertanian sendiri menyatakan produksi beras meningkat menjadi sebanyak 39 juta ton dengan total konsumsi 34-35 juta ton.
“Berarti masih ada surplus lima juta ton. Kalau sudah surplus, buat apa impor beras lagi? Ini merugikan petani yang telah kerja keras dalam proses produksi. Jika terus-menerus impor, harga di pasaran bisa menjadi liar. Lebih jauh, kita semakin kehilangan kedaulatan pangan,” kata Fadli, yang juga Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 8/1).
Fadli pun menduga di balik impor beras juga seringkali ada praktek perburuan rente alias praktik korupsi. Karena itu, ia meminta dengan tegas agar kebijakan impor beras ditinjau ulang dan dihentikan.
“Pemerintah harus membuat perencanaan yang matang dan melakukan koordinasi intensif antara Kementerian Pertanian dan Bulog, serta stakeholder lainnya,” saran Fadli.
Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso berencana melakukan impor beras di 2013 sebesar 670 ribu ton. Sementara realisasi impor tahun lalu hampir menembus 2 juta ton.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra yang juga Sekjen DPP HKTI Fadli Zon menyerukan agar kebijakan impor dicegah. Indonesia, kata Fadli, sebagai negara agraris sebenarnya tidak memerlukan impor.
“Ada kontradiksi dari data pemerintah sendiri. Dengan perencanaan peningkatan target 10 juta ton pertahun, seharusnya tak perlu lagi impor beras. Bahkan, Kementerian Pertanian sendiri menyatakan produksi beras meningkat menjadi sebanyak 39 juta ton dengan total konsumsi 34-35 juta ton. Berarti masih ada surplus 5 juta ton,” ungkap Fadli Zon dalam rilisnya kepada Tribunnews.com, Selasa (8/1/2013).
“Kalau sudah surplus, buat apa impor beras lagi? Ini merugikan petani yang telah kerja keras dalam proses produksi,” Fadli mengingatkan.
Jika terus-menerus impor, lanjutnya lagi, harga di pasaran bisa menjadi liar. Lebih jauh, bangsa Indonesia diyakininya akan semakin kehilangan kedaulatan pangan.
“Saya menduga dibalik impor beras ini seringkali ada praktek perburuan rente alias praktik korupsi. Karena itu stop impor beras,” Fadli menegaskan kembali.
Apapun argumentasinya, kebijakan impor beras harus ditinjau ulang dan dihentikan. Pemerintah harus membuat perencanaan yang matang dan melakukan koordinasi intensif antara Kementerian Pertanian dan Bulog, serta stakeholder lainnya.
Blusukan ala Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) juga dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Kampung Nelayan, Banten, pada Jumat 4 Desember kemarin. Langkah SBY itu dinilai bagus, tapi sudah terlambat.
“Saya kira itu (blusukan SBY) sudah bagus, walau agak terlambat. Kalau yang baik yang patut ditiru kan bagus daripada tidak ditiru sama sekali,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon kepada Liputan6.com, di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (5/1/2013).
Meski mendukung, namun Fadli juga mengkritik blusukan Presiden SBY yang dilakukan seperti upacara atau sudah terencana itu.
“Kalau bisa jangan disiapkan seperti upacara. Paspampres sudah siap di mana-mana, area sudah disterilkan. Harusnya incognito, atau secara menyamar. Dulu Presiden Soeharto pernah melakukan ini,” jelas Fadli.
“Dan kalau bisa, Pak SBY harus sering-sering melakukan ini,” tambahnya.(Mut)
Partai Gerindra sudah menetapkan sang Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto sebagai kandidat calon presiden 2014. Hal itu dilakukan Gerindra jauh sebelum 2014 agar masyarakat memiliki waktu lebih banyak mengenal sosok calon presidennya.
“Kami perlu memantapkan capres sejak dini supaya jangan sama seperti memilih kucing dalam karung. Harus seperti orang jualan, ini loh bendanya yang kita jual,” ujar Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (5/1/2013).
Fadli menuturkan, pola pengenalan seperti ini baik bagi rakyat Indonesia. Mereka akan lebih pintar dalam memilih sosok pemimpin nantinya.
“Jadi perlu ditampilkan, kalau ada calon-calon yang bagus. Ini pendidikan penting yang bagus bagi rakyat. Kalau tidak suka, ya rakyat tidak akan pilih,” ungkapnya.(Ndy)
Politikus senior Partai Gerindra, Fadli Zon, menyatakan demokrasi di Indonesia jauh dari demokrasi yang dicita-citakan. Pasalnya, meski prosedurnya dilakukan secara demokratis, namun yang terjadi justru praktek kriminal.
“Parpol itu sudah membuat demokrasi jauh dari harapan, saya sebut politik sekarang sebagai political animal karena demokrasi Indonesia jauh dari demokrasi, jadi demokrasi Indonesia demokrasi kriminal, karena prakteknya kriminal,” ungkap Fadli dalam diskusi Polemik Sindo Radio dengan tema Tahun Berburu Politik di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (5/1/2013).
Bagi dia, politik masih belum dimaknai sebagai tujuan untuk menyejahterakan rakyat. Sehingga rakyat hanya menjadi objek politik dan tidak mendapatkan hasil apa-apa dari politik.
“Politik semakin gaduh karena hanya dibentuk untuk kepentingan parpol, bukan untuk tujuan kesejahteraan. Dalam hal ini rakyat jadi objek politik. Seperti ketika TDL naik, pemerintah tidak mau tahu dengan rakyat,” jelas dia.
Proses ini akan dimulai pekan depan dan berlangsung selama satu bulan. Partai Gerindra akan merekrut calon legislatif, baik di pusat maupun daerah melalui pengumuman lowongan di berbagai media baik cetak maupun online.
Proses ini akan dimulai pekan depan dan berlangsung selama satu bulan.
“Soal rekrutmen, Partai Gerindra merupakan salah satu yang menerima calon terbuka, kami akan mengumumkan di media dan siapapun yang mau menjadi calon legislatif (caleg) bisa mendaftar,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, usai acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta (5/1).
Fadli mengatakan sejauh ini partainya akan menerima sebanyaknya calon dan yang tertarik menjadi calon legislatif pusat mendaftar ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sementara untuk legislatif daerah ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
“Ya sejauh ini terbuka tergantung berapa banyak yang mendaftar,” lanjutnya.
Namun partai pimpinan Prabowo Subianto itu tetap akan memprioritaskan anggota DPR yang sudah ada di Senayan untuk dimajukan kembali dengan alasan para anggota Dewan itu sudah berinventasi bagi partai.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, tujuan partai politik saat ini sudah melenceng jauh dari idealisme awalnya. Ia pun mengatakan, politisi saat ini seperti menerapkan political animal di mana para politisi bisa berpindah-pindah parpol hanya mencari kendaraan politik.
“Parpol kan tujuannya untuk merangkum pendapat dan suara. (Ini) tujuannya untuk mencari kekuasaan guna menerapkan tujuan. Namun, saat ini, sekarang melenceng cukup jauh,” ujar Fadli, Sabtu (5/1/2013), dalam diskusi di Warung Daun, di Cikini, Jakarta.
Fadli mencontohkan, melencengnya komitmen para politisi saat ini terlihat dari banyaknya politisi yang menjadi menteri, tetapi tidak memiliki prestasi. Rakyat pun ujung-ujungnya hanya menjadi obyek politik.
“Banyak politisi sekarang ini sebagai political animal. Melihat parpol hanya kendaraan politik, bisa berpindah-pindah,” kata Fadli.
Pengamat politik Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), Sukardi Rinakit, menilai pada tahun 2013 ini akan terjadi perburuan kekuasaan. Para politisi bergerilya agar namanya bisa diusung partai politik. Sementara partai politik juga berlomba untuk merekrut kadernya.
“Sekarang kan orang tenar direkrut, tidak ada ideologinya. Orang punya uang ingin masuk partai untuk memburu kekuasaan,” ucapnya. Jika elektabilitas parpol turun, partai akan mencari alat untuk menjatuhkan partai lainnya.
“Sehingga tidak ada kebajikan politik. Dari awal, desainnya itu transaksional. Akhirnya, yang terjadi parpol saling menyandera,” kata Sukardi.
Partai Gerindra mengkritik kenaikan tarif dasar listrik (TDL) per 1 Januari 2013. Kebijakan pemerintah itu dinilai bakal memberatkan ekonomi masyarakat.
“Alasan pemerintah untuk menekan angka subsidi listrik dengan menaikkan TDL tak dapat diterima akal sehat. Efek domino kebijakan ini banyak sekali,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon dalam siaran pers, Jumat (4/1/2013).
Fadli mengatakan, kalangan industri dipastikan akan meningkatkan harga jual produk karena biaya produksi meningkat. Jika pasar tak bisa menerima kenaikan harga, kata dia, konsekuensinya akan banyak pemutusan hubungan kerja.
Dampak lain, tambah Fadli, akan memicu inflasi yang tinggi. Apalagi jika pemerintah tak bisa meningkatkan pendapatannya. Fadli menambahkan, seharusnya pemerintah, terutama PT Perusahaan Listrik Negara dan Kementerian ESDM, melakukan efisiensi.
Fadli menyinggung temuan Badan Pemeriksa Keuangan adanya inefisiensi di PLN pada 2010-2011 sebesar Rp 37,6 triliun. Selain itu, lemahnya kontrol PLN terhadap pencurian listrik yang bisa merugikan negara lebih dari Rp 15 miliar. “Ditambah potensi kerugian akibat korupsi di PLN,” kata dia.
Fadli menambahkan,” tingginya subsidi selama ini dijadikan alasan oleh pemerintah sebagai penyebab tak sehatnya APBN. Padahal, belanja pegawai negeri sipil dan beban pembayaran serta bungannya yang juga membuat inefisiensi anggaran.”
Seperti diberitakan, TDL akan naik 15 persen dalam setahun. Kenaikan akan dilakukan per tiga bulan dimulai per 1 Januari 2013 . Kenaikan tidak akan dilakukan terhadap pelanggan yang memiliki daya 450 VA dan 900 VA.
DPR menyetujui usulan pemerintah mengalokasikan dana subsidi untuk listrik tahun 2013 sebesar Rp 78,63 triliun. DPR menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah soal mekanisme kenaikan TDL.
Jakarta – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon menilai kebijakan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) mulai 1 Januari 2013 memberatkan beban rakyat.
“Membuat beban ekonomi masyarakat semakin berat,” katanya, di Jakarta, Jumat.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan kebijakan kenaikan TDL secara bertahap hingga 15% pada pelanggan rumah tangga di atas 900VA dan beberapa sektor industri.
“Kebijakan ini sulit diterima jika tujuannya menekan angka subsidi listrik. Sebab, efek domino kebijakan ini banyak sekali, seperti harga kebutuhan barang rumah tangga naik,” katanya.
Dia menambahkan kalangan industri dipastikan akan meningkatkan harga jual karena biaya produksi juga meningkat. “Jika pasar tidak bisa menerima produk dengan harga tinggi, konsekuensinya banyak pekerja yang dirumahkan, sebagai langkah efisiensi,” kata dia.
Dia juga mengatakan akan terjadi inflasi tinggi jika pemerintah tidak bisa meningkatkan pendapatan negara. “Efek dominonya juga akan memicu tingginya inflasi,” katanya.
Dia berpendapat untuk mengatasi efisiensi, harus dimulai dari tubuh pemerintah yakni Kementerian ESDM dan PLN. Berdasarkan data BPK pada 2012, inefisiensi PLN mencapai Rp867 miliar dan Rp37,6 triliun pada 2011.
“Belum lagi kontrol PLN terhadap pencurian listrik yang bisa merugikan lebih dari Rp15 miliar yang ditambah dengan potensi kerugian akibat korupsi di tubuh PLN sendiri,” katanya.
Menurut dia, evaluasi juga harus dilakukan terhadap Kementerian ESDM yang hanya menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2012 sebesar 10%, yaitu Rp1,752 triliun dari Rp16,286 triliun.
Kebijakan pemerintah melalui kementerian ESDM menaikan TDL (Tarif Daftar Listrik) per 1 Januari 2013, merupakan kebijakan yang membuat beban ekonomi masyarakat makin berat.
Kenaikan TDL ini akan dilakukan bertahap hingga 15 persen pada pelanggan rumah tangga di atas 900VA, dan beberapa sektor industri.
“Alasan pemerintah untuk menekan angka subsidi listrik dengan menaikan tarif dasar listrik tak dapat diterima akal sehat. Sebab, efek domino kebijakan ini banyak sekali. Seperti akan naiknya harga kebutuhan barang rumah tangga yang dikonsumsi rakyat,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon dalam rilisnya kepada Tribunnews, Jumat (4/1/2013).
Kalangan industri, kata Fadli, dipastikan akan meningkatkan harga jual karena biaya produksi juga meningkat. Jika pasar tak bisa terima produk dengan harga tinggi, imbuhnya, konsekuensinya banyak PHK, sebagai langkah efisiensi.
“Efek domino lainnya akan memicu inflasi yang tinggi. Apalagi jika pemerintah tak bisa meningkatkan pendapatannya,” ujarnya.
Untuk mengatasi efisiensi, harusnya dimulai dari tubuh pemerintah sendiri, dalam hal ini ESDM dan PLN. Pada 2011, Fadli menambahkan, BPK mencatat inefisiensi di PLN sebesar Rp 37,6 triliun dan Rp 867 miliar di tahun 2012.
Belum lagi kontrol PLN terhadap pencurian listrik yang bisa merugikan lebih dari Rp 15 miliar. Ditambah potensi kerugian akibat korupsi di tubuh PLN sendiri.
Evaluasi juga harus dilakukan terhadap kinerja kementerian ESDM. Pada 2012 tercatat buruk kinerjanya.Dari pos APBNP sebesar Rp 16,286 triliun, ESDM hanya mampu menyerap Rp 1,752 triliun. Hanya 10% saja.
Rendahnya penyerapan anggaran menunjukkan rendahnya kinerja ESDM mengatur manajemen energi di Indonesia. Pemotongan subsidi menjadi langkah mujarab menutupi buruknya performance kinerja ESDM.
“Imbasnya ya kepada rakyat lagi pada akhirnya,” ujarnya.
“Tingginya subsidi selama ini dijadikan alasan oleh pemerintah sebagai penyebab tak sehatnya APBN kita.Padahal,belanja PNS dan beban pembayaran utang serta bunganya lah yang juga membuat inefisiensi anggaran,” tambah Fadli Zon.
