Wakil Ketum Partai Gerindra Fadli Zon menyesalkan hukuman ringan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Angelina Sondakh. putusan ini disebut langkah mundur pemberantasan korupsi.
“Ini preseden buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebuah langkah mundur. Hukum belum bisa mencerminkan rasa keadilan rakyat, malah melukai nurani keadilan,” kata Fadli dalam keterangan pers tertulis, Minggu (13/1/2013).
Fadli mempertanyakan putusan hakim yang tidak mewajibkan Angie mengembalikan uang pengganti kepada negara. “Ini jelas penilaian yang jauh dari akal sehat apalagi nurani kebenaran. Padahal Pasal 18 UU Tipikor mengatur tentang pengembalian kepada negara atas uang yang dikorupsi. Lantas kenapa Majelis Hakim menilai pasal itu tak bisa diterapkan kepada Angie? Ada apa?” tanyanya.
Putusan ini sebutnya tidak memberi efek jera terhadap koruptor. Justru dengan hukuman ringan, koruptor katanya malah akan leluasa.
“Kalau mau efek jera, koruptor harus dimiskinkan, sita hartanya seperti dilakukan di hampir semua negara lain. Bahkan jika sampai taraf merugikan rakyat secara masif, koruptor bisa dihukum mati,” tutur Fadli.
Angie diputus pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan penjara. Angie yang juga diwajibkan membayar denda Rp 250 juta ini, dinyatakan bersalah dalam perkara suap pembahasan anggaran proyek Kemenpora dan Kemendiknas.
Putusan ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni hukuman 12 tahun penjara, denda Rp 500 juta dan uang pengganti Rp 12,5 miliar dan 2,3 juta dolar AS. Atas putusan hakim, jaksa pada KPK segera mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.
Perbedaan standar pendapatan membuat seolah-olah secara statistik angka kemiskinan di Indonesia turun dan rendah.
Pemerintah diminta untuk berani mengoreksi data kemiskinan masyarakat, dengan cara mengubah standar pendapatan untuk masyarakat miskin mengikuti standar internasional.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menyatakan bahwa selama ini pemerintah mengelompokkan warga miskin berdasarkan pendapat Rp7.000 per hari, atau berjumlah sekitar 30 juta penduduk (12 persen).
“Pemerintah harus berani mengoreksi data kemiskinan, dengan menggunakan standar internasional atau pendapatan Rp18 ribu per hari, bukan Rp7 ribu per hari,” kata Fadli Zon dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (12/1).
Menurut Fadli, memang dengan standar pendapatan orang miskin versi internasional yang kisarannya hampir USD2 itu, jumlah angka warga miskin Indonesia akan membengkak menjadi lebih dari 100 juta jiwa.
Tapi baginya, keberanian untuk jujur memotret fenomena kemiskinan adalah salah satu langkah penting untuk menangani masalah kemiskinan.
“Kalau menggunakan standar internasional, ada lebih dari 100 juta jiwa rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Lebih dari 3 kali lipat data statistik BPS. Inilah akrobat data pemerintah yang sering kali rakyat tak tahu,” ungkapnya.
Perbedaan standar itu, menurutnya lagi, membuat seolah-olah secara statistik angka kemiskinan di Indonesia turun dan rendah.
Padahal dengan perspektif dan standar yang berbeda, turunnya angka kemiskinan yang ada, bisa jadi bukan karena suksesnya kebijakan pemerintah, melainkan karena rendahnya standar garis kemiskinan.
Secara positif, dijadikannya standar internasional pendapatan Rp18 ribu per hari sebagai acuan, menurut Fadli, akan meningkatkan efektifitas belanja sosial oleh negara.
Dengan secara jujur membuka angka warga miskin yang sebenarnya, maka menurutnya potensi penyelewengan belanja sosial negara bisa dihilangkan atau diminimalisir.
“Barangkali pemerintah juga tahu, bahwa potensi perburuan rente di belanja sosial ini cukup besar. Apalagi menjelang Pemilu,” kata Fadli pula.
Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon menegaskan pemerintah harus jujur soal kemiskinan di Indonesia. Hal itu dikatakan Fadli, Jumat (11/1), di Jakarta, menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang optimis target penurunan angka kemiskinan 2013 tercapai yang ditempuh melalui peningkatan efektivitas belanja sosial.
“Seharusnya, langkah awal yang lebih penting dilakukan pemerintah adalah mengoreksi dengan jujur data kemiskinan,” kata Fadli. Ia menambahkan, pemerintah sering melakukan akrobat data kemiskinan. Ketika standar internasional (PBB) menetapkan 2 dollar AS (Rp 18 ribu) per hari sebagai garis kemiskinan, pemerintah dalam hal ini BPS justru hanya menggunakan standar Rp 7.800 rupiah. “Lalu dengan standar ini, apakah orang yang hidup bahkan dengan Rp 10 ribu perhari, dapat dikategorisasikan tidak miskin?” kata Fadli tak habis pikir.
Ia mengatakan, jika standar BPS digunakan, angka kemiskinan berkisar 12 persen atau sekitar 30 juta jiwa. Tapi, kalau gunakan standar internasional, lebih 100 juta jiwa rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. “Lebih dari 3 kali lipat data statistik BPS. Inilah akrobat data pemerintah yang seringkali rakyat tak ketahui,” ungkap Fadli.
Ia mengatakan, perbedaan standar ini yang membuat seolah-olah secara statistik angka kemiskinan di Indonesia turun dan rendah. “Turunnya angka kemiskinan yang ada bisa jadi bukan karena suksesnya kebijakan pemerintah, melainkan karena rendahnya standar garis kemiskinan. Seharusnya Rp 18 ribu tapi yang dipakai standarnya hanya Rp 7 ribu per hari,” paparnya.
Dia mengungkapkan, peningkatan efektifitas belanja sosial memang harus dilakukan sejak lama. Apalagi alokasi belanja sosial sangat berpotensi diselewengkan dan sedikit yang tersalurkan pada rakyat kecil. “Barangkali pemerintah juga tahu bahwa potensi perburuan rente (rent seeking) di belanja sosial ini cukup besar. Apalagi menjelang Pemilu. Jadi, ini bukanlah terobosan,” kritiknya.
Menurutnya, pemerintah harus berani mengoreksi data kemiskinan dengan menggunakan standar internasional Rp18 ribu per hari bukan Rp7ribu perhari. “Keberanian untuk jujur memotret fenomena kemiskinan, adalah salah satu langkah penting untuk menangani masalah kemiskinan,” pungkasnya.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa optimis target penurunan angka kemiskinan 2013 tercapai. Hal ini ditempuh melalui peningkatan efektivitas belanja sosial. Padahal, seharusnya, langkah awal yang lebih penting dilakukan pemerintah adalah mengoreksi dengan jujur data kemiskinan.
“Pemerintah sering melakukan akrobat data kemiskinan. Ketika standar internasional (PBB) menetapkan 2 dollar AS, atau Rp 18.000 per hari sebagai garis kemiskinan, pemerintah dalam hal ini BPS justru hanya menggunakan standar Rp 7.800 rupiah per hari. Lalu dengan standar ini, apakah orang yang hidup bahkan dengan Rp 10 ribu rupiah per hari, dapat dikategorisasikan tidak miskin?” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, fadli Zon, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 11/1).
Bila standar BPS digunakan, ungkap Fadli, angka kemiskinan berkisar 12 persen atau sekitar 30 juta jiwa. Tapi, kalau gunakan standar internasional, lebih 100 juta jiwa rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang artinya lebih dari tiga kali lipat data statistik BPS.
“Inilah akrobat data pemerintah yang seringkali rakyat tak ketahui. Perbedaan standar ini yang membuat seolah-olah secara statistik angka kemiskinan di Indonesia turun dan rendah. Turunnya angka kemiskinan yang ada bisa jadi bukan karena suksesnya kebijakan pemerintah, melainkan karena rendahnya standar garis kemiskinan. Seharusnya 18 ribu rupiah hanya 7 ribu rupiah per hari,” jelas Fadli
Soal peningkatan efektifitas belanja sosial, Fadli menegaskan bahwa hal itu memang sejak lama dilakukan. Apalagi alokasi belanja sosial sangat berpotensi diselewengkan dan sedikit yang tersalurkan pada rakyat kecil, selain barangkali pemerintah juga tahu bahwa potensi perburuan rente di belanja sosial ini cukup besar, terutama menjelang Pemilu. Karena itu, peningkatan efektifitas belanja sosial ini bukanlah terobosan yang baru
“Pemerintah harus berani mengoreksi data kemiskinan dengan menggunakan standar internasional, bukan Rp 7.000 per hari. Keberanian untuk jujur memotret fenomena kemiskinan, adalah salah satu langkah penting untuk menangani masalah kemiskinan,” demikian Fadli.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa optimis target penurunan angka kemiskinan 2013 tercapai. Hal ini ditempuh melalui peningkatan efektivitas belanja sosial.
Seharusnya, langkah awal yang lebih penting dilakukan pemerintah adalah mengoreksi dengan jujur data kemiskinan.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra menegaskan, pemerintah kerap melakukan akrobat data kemiskinan. Ketika standar internasional (PBB) menetapkan 2 dollar AS (18 ribu rupiah) per hari sebagai garis kemiskinan, pemerintah dalam hal ini BPS justru hanya menggunakan standar 7.800 rupiah.
“Lalu dengan standar ini, apakah orang yang hidup bahkan dengan 10 ribu rupiah perhari, dapat dikategorisasikan tidak miskin?” tegas Fadli Zon, Jumat (11/1/2013).
Jika standar BPS digunakan, Fadli memberikan argumentasi, angka kemiskinan berkisar 12 persen atau sekitar 30 juta jiwa. Akan tetapi, kalau gunakan standar internasional, lebih 100 juta jiwa rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
“Lebih dari 3 kali lipat data statistik BPS. Inilah akrobat data pemerintah yang seringkali rakyat tak ketahui,” kecam Fadli.
Ditegaskan lagi, perbedaan standar ini yang membuat seolah-olah secara statistik angka kemiskinan di Indonesia turun dan rendah. Turunnya angka kemiskinan yang ada, katanya lagi, bisa jadi, bukan karena suksesnya kebijakan pemerintah, melainkan karena rendahnya standar garis kemiskinan. Seharusnya 18 ribu rupiah hanya 7 ribu rupiah per hari.
“Peningkatan efektifitas belanja sosial memang harus dilakukan sejak lama. Apalagi alokasi belanja sosial sangat berpotensi diselewengkan dan sedikit yang tersalurkan pada rakyat kecil. Barangkali pemerintah juga tahu bahwa potensi perburuan rente (rent seeking) di belanja sosial ini cukup besar. Apalagi jelang Pemilu. Jadi, ini bukanlah terobosan,” paparnya.
“Pemerintah harus berani mengoreksi data kemiskinan dengan menggunakan standar internasional (Rp18 ribu/hari), bukan Rp 7ribu/hari. Keberanian untuk jujur memotret fenomena kemiskinan, adalah salah satu langkah penting untuk menangani masalah kemiskinan.
Partai Gerindra bersyukur lolos dari verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta Pemilu 2014. Partai Gerindra menganggap hasil itu merupakan bukti kehadiran partai di seluruh wilayah Indonesia untuk menyerap aspirasi rakyat.
“Ini amanah rakyat yang harus kami jaga sebaik-baiknya. Gerindra akan tetap menyuarakan kepentingan rakyat di dalam setiap sikap dan kebijakan partai,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon di Jakarta, Rabu (9/1/2013).
Sebelumnya, KPU menyatakan hanya 10 partai politik yang lolos verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu 2014 . Seluruh parpol yang kini berada di DPR, salah satunya Partai Gerindra, kembali lolos verifikasi faktual ditambah Partai Nasdem. Sebanyak 24 parpol lainnya dinyatakan tidak lolos.
Fadli mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada KPU maupun KPUD yang telah maksimal melakukan tahapan proses verifikasi. Dia juga berterima kasih kepada seluruh pengurus, kader, dan simpatisan partai atas kerja menghadapi verifikasi parpol.
Menurut Fadli, hasil verifikasi itu tidak membuat pihaknya terbuai. Hasil itu justru memacu seluruh kader Gerindra untuk bekerja keras merebut hati rakyat agar dapat memenangkan pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden 2014.
“Gerindra mengajak semua komponen bangsa untuk bersama-sama berjuang memperbaiki keadaan. Gerindra membuka peluang rekrutmen caleg secara terbuka,” pungkas Fadli.
Partai Gerindra sependapat dengan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Pasal yang mengatur Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di bawah sekolah-sekolah pemerintah itu dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Demikian kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon melalui pesan singkatnya kepada Tribunnews.com, di Jakarta, Rabu (9/1/2013).
Karena, tegas dia, pemerintah harus meningkatkan kualitas sekolah umum, sehingga bisa bertaraf internasional.
“Kualitas sekolah umum harusnya ditingkatkan sehingga semua bertaraf internasional. Itu baru strategi,” kata Fadli Zon.
Lebih lanjut Fadli Zon, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengingatkan agar kualitas semua sekolah ditingkatkan secara merata.
Pasalnya, dengan dana pendidikan yang besar, harusnya pendidikan Indonesia di semua level bisa kompetitif.
“Sekarang ini ironis, masih banyak infrastruktur sekolah yang ketinggalan malah rusak tak terawat, atapnya bolong atau mau rubuh,” keluhnya atas kondisi pendidikan nasional sekarang ini.
KPU telah mengumumkan 10 parpol yang lolos dalam verifikasi faktual pemilu 2014. Partai Gerindra salah satu dari 10 partai tersebut.
“Atas lolosnya Gerindra sebagai peserta pemilu 2014, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan YME. Kami juga terima kasih sebesar besarnya kepada seluruh pengurus, kader dan simpatisan Partai Gerindra di seluruh tanah air di semua level kepengurusan di DPP, DPD, DPC, dan PAC yang telah berjuang keras dalam proses verifikasi, baik verifikasi administrasi maupun faktual,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, Rabu (9/1/2013).
“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada KPU dan KPUD yang telah berupaya maksimal melakukan tahapan proses verifikasi. Saya yakin proses verifikasi ini bukan pekerjaan mudah,” ungkapnya.
Lolosnya sebagai peserta pemilu 2014, lanjutnya lagi, merupakan bukti kehadiran Partai Gerindra di seluruh daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat. Ini, kata Fadli lagi, sebuah amanat rakyat yang harus dijaga sebaik-baiknya. Gerindra akan tetap menyuarakan kepentingan rakyat di dalam setiap sikap dan kebijakan partai.
“Hasil ini tak membuat kami terbuai. Justru memacu seluruh kader Gerindra untuk bekerja keras merebut hati dan pikiran rakyat dalam memenangkan Pemilu legislatif maupun pilpres 2014,” Fadli mengingatkan.
Fadli Zon kemudian menyerukan, mengajak semua komponen bangsa untuk sama-sama berjuang memperbaiki keadaan. Termasuk, membuka peluang rekrutmen caleg secara terbuka.
Jakarta, (ANTARA) – Sekjen Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon, mengatakan Indonesia sebagai negara agraris harus dapat mandiri dalam hal ketahanan pangan sehingga impor beras pada 2013 harus mulai dihentikan.
“Kebijakan impor beras harus dicegah karena Indonesia sebagai negara agraris tak perlu impor. Selain itu, dengan perencanaan peningkatan target produksi beras 10 juta ton per tahun, seharusnya tak perlu lagi impor beras,” kata Fadli kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, Kementerian Pertanian bahkan telah menyatakan bahwa produksi beras meningkat menjadi 39 juta ton.
“Sedangkan total konsumsi kita 34 hingga 35 juta ton, berarti masih ada surplus 5 juta ton,” ujarnya.
“Kalau memang sudah surplus, untuk apa impor beras lagi? Ini justru merugikan petani yang telah bekerja keras dalam proses produksi,” lanjutnya.
Dia menyatakan kekhawatiran apabila impor beras terus dilakukan, harga beras di pasaran akan menjadi tak terkendali dan Indonesia akan semakin kehilangan kedaulatan pangan.
“Saya menduga adanya praktek perburuan rente alias praktik korupsi, karena itu stop impor beras,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.
Oleh karena itu, Fadli menyarankan pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan impor beras dengan membuat perencanaan yang matang dan melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pertanian, Badan Urusan Logistik (Bulog), dan pemangku kepentingan terkait.
Fadli Zon membuat pernyataan tersebut sebagai tanggapan terhadap rencana Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Sutarso Alimoeso untuk melakukan impor beras sebesar 670 ribu ton pada 2013.
“Sementara realisasi impor tahun lalu hampir menembus 2 juta ton,” katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Fadli Zon mengatakan, sebagai negara agraris, Indonesia harus menghentikan impor beras. Hal itu dikatakan Fadli menanggapi pernyataan Direktur Utara Perusahaan Badan Umum Logistik (Perum Bulog) Sutarto Alimoeso yang berencana melakukan impor beras di 2013 sebesar 670 ribu ton. Sementara realisasi impor tahun lalu hampir menembus dua juta ton.
“Kebijakan impor harus dicegah. Indonesia sebagai negara agraris tak perlu impor. Ada kontradiksi dari data pemerintah sendiri,” kata Fadli, Selasa (8/1).
Ia menambahkan dengan perencanaan peningkatan target 10 juta ton pertahun, seharusnya tak perlu lagi impor beras. Bahkan Kementerian Pertanian sendiri menyatakan produksi beras meningkat menjadi sebanyak 39 juta ton dengan total konsumsi 34-35 juta ton. “Berarti masih ada surplus 5 juta ton,” kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia 2010-2015 itu.
“Kalau sudah surplus, buat apa impor beras lagi? Ini merugikan petani yang telah kerja keras dalam proses produksi,” tambah Fadli.
Ia menambahkan jika terus-menerus impor, harga di pasaran bisa menjadi liar. “Lebih jauh, kita semakin kehilangan kedaulatan pangan,” paparnya.
Fadli menduga di balik impor beras juga seringkali ada praktek perburuan rente alias praktik korupsi. “Karena itu stop impor beras,” tegasnya. Ia mengungkapkan lagi, kebijakan impor beras harus ditinjau ulang dan dihentikan. Pemerintah harus membuat perencanaan yang matang dan melakukan koordinasi intensif antara Kementerian Pertanian dan Bulog, serta stakeholder lainnya.
