Menko Perekonomian Hatta Rajasa optimis target penurunan angka kemiskinan 2013 tercapai. Hal ini ditempuh melalui peningkatan efektivitas belanja sosial. Padahal, seharusnya, langkah awal yang lebih penting dilakukan pemerintah adalah mengoreksi dengan jujur data kemiskinan.
“Pemerintah sering melakukan akrobat data kemiskinan. Ketika standar internasional (PBB) menetapkan 2 dollar AS, atau Rp 18.000 per hari sebagai garis kemiskinan, pemerintah dalam hal ini BPS justru hanya menggunakan standar Rp 7.800 rupiah per hari. Lalu dengan standar ini, apakah orang yang hidup bahkan dengan Rp 10 ribu rupiah per hari, dapat dikategorisasikan tidak miskin?” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, fadli Zon, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 11/1).
Bila standar BPS digunakan, ungkap Fadli, angka kemiskinan berkisar 12 persen atau sekitar 30 juta jiwa. Tapi, kalau gunakan standar internasional, lebih 100 juta jiwa rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang artinya lebih dari tiga kali lipat data statistik BPS.
“Inilah akrobat data pemerintah yang seringkali rakyat tak ketahui. Perbedaan standar ini yang membuat seolah-olah secara statistik angka kemiskinan di Indonesia turun dan rendah. Turunnya angka kemiskinan yang ada bisa jadi bukan karena suksesnya kebijakan pemerintah, melainkan karena rendahnya standar garis kemiskinan. Seharusnya 18 ribu rupiah hanya 7 ribu rupiah per hari,” jelas Fadli
Soal peningkatan efektifitas belanja sosial, Fadli menegaskan bahwa hal itu memang sejak lama dilakukan. Apalagi alokasi belanja sosial sangat berpotensi diselewengkan dan sedikit yang tersalurkan pada rakyat kecil, selain barangkali pemerintah juga tahu bahwa potensi perburuan rente di belanja sosial ini cukup besar, terutama menjelang Pemilu. Karena itu, peningkatan efektifitas belanja sosial ini bukanlah terobosan yang baru
“Pemerintah harus berani mengoreksi data kemiskinan dengan menggunakan standar internasional, bukan Rp 7.000 per hari. Keberanian untuk jujur memotret fenomena kemiskinan, adalah salah satu langkah penting untuk menangani masalah kemiskinan,” demikian Fadli.