Jakarta, (ANTARA) – Sekjen Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon, mengatakan Indonesia sebagai negara agraris harus dapat mandiri dalam hal ketahanan pangan sehingga impor beras pada 2013 harus mulai dihentikan.
“Kebijakan impor beras harus dicegah karena Indonesia sebagai negara agraris tak perlu impor. Selain itu, dengan perencanaan peningkatan target produksi beras 10 juta ton per tahun, seharusnya tak perlu lagi impor beras,” kata Fadli kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, Kementerian Pertanian bahkan telah menyatakan bahwa produksi beras meningkat menjadi 39 juta ton.
“Sedangkan total konsumsi kita 34 hingga 35 juta ton, berarti masih ada surplus 5 juta ton,” ujarnya.
“Kalau memang sudah surplus, untuk apa impor beras lagi? Ini justru merugikan petani yang telah bekerja keras dalam proses produksi,” lanjutnya.
Dia menyatakan kekhawatiran apabila impor beras terus dilakukan, harga beras di pasaran akan menjadi tak terkendali dan Indonesia akan semakin kehilangan kedaulatan pangan.
“Saya menduga adanya praktek perburuan rente alias praktik korupsi, karena itu stop impor beras,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.
Oleh karena itu, Fadli menyarankan pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan impor beras dengan membuat perencanaan yang matang dan melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pertanian, Badan Urusan Logistik (Bulog), dan pemangku kepentingan terkait.
Fadli Zon membuat pernyataan tersebut sebagai tanggapan terhadap rencana Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Sutarso Alimoeso untuk melakukan impor beras sebesar 670 ribu ton pada 2013.
“Sementara realisasi impor tahun lalu hampir menembus 2 juta ton,” katanya.