Energi Terbarukan Terbengkalai, Gerindra Kritik Pemerintah

Energi Terbarukan Terbengkalai, Gerindra Kritik Pemerintah

Energi Terbarukan Terbengkalai, Gerindra Kritik PemerintahWakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini sudah mengisyaratkan salah satu kendala utama pengembangan energi terbarukan adalah soal harga yang mahal

Di tengah rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan tarif tenaga listrik (TTL), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mempertanyakan pelaksanaan pengembangan energi terbarukan yang sangat lamban.

Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, mengatakan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini sudah mengisyaratkan salah satu kendala utama pengembangan energi terbarukan adalah soal harga yang mahal.

Sikap ini sangat disayangkan mengingat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui anggaran Rp 1 triliun untuk mengembangkan energi terbarukan.

Diketahui bahwa dari jumlah itu, yang terserap hanya 2 persen.

“Kenapa penyerapan anggaran untuk pengembangan energi terbarukan sangat kecil?” tegas Fadli Zon di Jakarta, Minggu (23/12).

Kondisi ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam mengembangkan energi terbarukan. Anggarannya sudah ada dan sudah disediakan, namun tak dimanfaatkan maksimal.

Sebaliknya, kata Fadli Zon, Pemerintah malah berdalih bahwa proses pengembangan energi terbarukan terhambat biaya.

Seharusnya pemerintah fokus merealisasikan energi terbarukan dengan dana yang sudah dialokasikan. Sehingga dengan pemanfaatan maksimal, kemajuan pengembangan energi terbarukan semakin lebih cepat.

“Pemerintah bisa menggandeng ilmuwan-ilmuwan Indonesia yang kini justru banyak melakukan riset pengembangan energi alternatif di luar negeri,” kata dia.

Dia melanjutkan energi terbarukan juga bisa memicu pendapatan petani karena sebagian besar bahannya dari produk pertanian.

Sangat ironis bila melihat saat ini 95 persen kebutuhan energi nasional masih dipasok dari minyak, gas dan batu bara. Kondisi ini, kata Fadli Zon, seharusnya lebih memacu pemerintah untuk meneliti pasokan energi alternatif yang bisa dikembangkan di Indonesia.