Terlihat jelas, SBY serius membenahi Partai Demokrat. Apalagi Minggu malam (10/2), SBY kembali menyampaikan pidato Pakta Integritas Partai Demokrat setelah pada Jumat malam (8/2) mengambil alih fungsi eksekutif DPP Demokrat.
“Sangat jarang, seorang presiden dalam sepekan sampai melakukan dua kali pidato politik hanya untuk merespon urusan internal partainya,” kata Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Fadli Zon, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 11/2).
Agar lebih fokus menyelesaikan permasalahan partainya, Fadli Zon menyarankan agar SBY mengambil cuti. Hal ini dilakukan agar urusan negara dan partai tak campur aduk. Sebab jika tidak, potensi abuse of right sebagai presiden dapat terjadi, seperti menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan partai.
“Dan ini contoh yang kurang baik dari seorang kepala negara,” tegas Fadli.
Penyampaikan dua kali pidato dalam sepekan ini, lanjut Fadli, menunjukkan bahwa prioritas masalah bagi SBY saat ini adalah partainya, dan bukan rakyat dan negara. Bahkan ketika umroh pun, doa yang diminta SBY yakni mencari solusi masalah partainya bukan solusi negara.
“Tentu ini adalah hak Pak SBY sebagai pembina partai,” ungkap Fadli, sambil mengatakan bahwa di negara lain pun, para presiden mengambil cuti untuk urusan lain yang dipikir lebih prioritas. Hugo Chavez misalnya mengambil cuti karena sakit. Sementara presiden Ekuador, Rafael Correa, pernah cuti untuk fokus kampanye partainya selama 30 hari. Bahkan Obama juga pernah cuti untuk liburan.
“Hal ini mereka lakukan untuk menghindari penyalahgunaan hak jabatannya, dan agar fokus untuk urusannya. Sehingga, jika SBY tetap ingin fokus mengurusi partainya hingga usai, cuti adalah langkah yang tepat agar beliau dapat konsentrasi dulu menyelesaikan masalah partainya. Saya yakin urusan partai pun penting karena menyangkut dugaan korupsi,” demikian Fadli.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil alih kendali Partai Demokrat (PD) dan memulai upaya penyelamatan partainya. SBY disarankan untuk mengambil cuti agar pekerjaannya tidak terganggu.
Keseriusan SBY untuk membenahi partainya memang sangat terlihat jelas. Sangat jarang, seorang presiden dalam sepekan sampai melakukan dua kali pidato politik untuk merespons urusan internal PD.
“Agar lebih fokus menyelesaikan permasalahan partainya, SBY lebih baik mengambil cuti,” saran Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, dalam siaran pers, Senin (11/2/2013).
Langkah ini dinilai perlu dilakukan agar urusan negara tak terganggu karena prahara yang menimpa PD cukup berat.
“Waktu umroh pun doa yang diminta SBY yakni mencari solusi masalah partainya bukan solusi negara. Tentu ini adalah hak Pak SBY sebagai pembina partai,” katanya.
Fadli menuturkan, di negara lain pun, para presiden mengambil cuti untuk urusan lain yang dipikir lebih prioritas. “Hugo Chavez mengambil cuti karena sakit. Presiden Ekuador Rafael Correa pernah cuti untuk fokus kampanye partainya selama 30 hari. Bahkan Obama juga pernah cuti untuk liburan,” lanjutnya.
Keseriusan SBY untuk membenahi partainya nampak sangat terlihat jelas. Apalagi, setelah Minggu (10/2/2013) malam, SBY kembali menyampaikan pidato pakta integritas Partai Demokrat.
“Sangat jarang, seorang presiden dalam sepekan sampai melakukan dua kali pidato politik hanya untuk merespon urusan internal partainya,” sindir politisi Partai Gerindra, Fadli Zon, Senin (11/2/2013).
Agar lebih fokus menyelesaikan permasalahan partainya, saran Fradli, SBY lebih baik mengambil cuti. Hal ini dilakukan agar urusan negara dan partai tak campur aduk. Sebab jika tidak, lanjutnya,potensi abuse of right (penyalahgunaan hak) sebagai presiden dapat terjadi.
“Fasilitas negara dipakai untuk kepentingan partai. Dan ini contoh yang kurang baik dari seorang kepala negara,” tegas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini.
Penyampaikan dua kali pidato dalam sepekan, sambung Fadli lagi, menunjukkan prioritas masalah bagi SBY saat ini adalah partainya, bukan rakyat dan negara.
“Waktu umroh pun, doa yang diminta SBY yakni mencari solusi masalah partainya bukan solusi negara. Tentu ini adalah hak Pak SBY sebagai pembina partai,” Fadli mengingatkan.
Dijelaskan, di beberapa negara lain pun, para presiden mengambil cuti untuk urusan lain yang dipikir lebih prioritas. Hugo Chavez mengambil cuti karena sakit.
Kemudian, Presiden Ekuador, Rafael Correa, pernah cuti untuk fokus kampanye partainya selama 30 hari. Bahkan Obama juga pernah cuti untuk liburan. Hal ini mereka lakukan untuk menghindari penyalahgunaan hak jabatannya, dan agar fokus untuk urusannya.
“Sehingga, jika SBY tetap ingin fokus mengurusi partainya hingga usai, cuti adalah langkah yang tepat. Agar beliau dapat konsentrasi dulu menyelesaikan masalah partainya. Saya yakin urusan partai pun penting karena menyangkut dugaan korupsi,” pungkas Fadli Zon.
Wakil Ketua GERINDRA, Fadli Zon angkat suara atas tindakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil alih kendali Partai Demokrat. Padahal, selama ini SBY menyerukan agar para bawahannya yakni nenteri lebih fokus bekerja daripada sibuk mengurusi partai.
Menuruf Fadli Zon, pernyataan SBY itu sangat bertolak belakang dengan teladan yang disuguhkannya pasca SBY mengambil-alih kendali Partai Demokrat, Jumat (8/2/2013) malam.
“Pernyataan SBY ini kontradiksi dengan apa yang pernah disampaikannya sendiri yaitu agar menteri fokus kerja di bidang masing-masing. Presiden juga pernah menyampaikan banyak instruksinya tak jalan. Sementara waktu berjalan terus. Kini justru Presiden ingkari kata-katanya sendiri agar para menteri fokus. Menteri yang berasal dari partai akhirnya sibuk dengan urusan partai,” ungkap Fadli Zon kepada Tribunnews.com, di Jakarta, Sabtu (9/2/2013).
Fadli Zon, menyayangkan putusan SBY yang mengambil komando partai. Hal itu berarti SBY sebagai Presiden akan kini lebih banyak mengurusi partai. Akibatnya, urusan pemerintahan dan rakyat bisa terabaikan.
“Terlebih lagi, ada campur aduk posisi presiden sebagai presiden maupun sebagai Ketua Pembina Partai. Rakyat bingung. Di zaman Pak Harto saja tak pernah sekalipun urusan Presiden pidato bicara soal parpolnya,” tegas Fadli.
Selain itu, menurut dia, pidato Presiden soal KPK agar memperjelas kasus Anas, merupakan bentuk intervensi politik terhadap hukum.
“Sekali lagi kita saksikan hukum menjadi subordinasi politik. Biarlah KPK bekerja sesuai bidangnya. Selama masih di jalan yang benar, jangan diintervensi,” menurutnya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengimbau pers untuk lebih menyuarakan kepentingan publik dibanding kalangan elite.
“Pers harus memperkuat peran sebagai penyuara kepentingan publik dibanding kepentingan segelintir elite yang tengah berkuasa,” katanya dalam keterangan tertulis bertepatan dengan Hari Pers Nasional di Jakarta, Sabtu.
Fadli juga mengimbau masyarakat untuk lebih memahami peran pers dan demokrasi media.
“Banyak kasus korupsi yang terbongkar karena pers. Inilah makna kebebasan pers dan demokrasi media,” katanya.
Menurut dia, peran pers tidak sekadar menjadi media komunikasi, tetapi menjadi pilar penjaga demokrasi Indonesia yang tengah tumbuh.
Dia menilai dinamika pers Indonesia terus mengalami perubahan yang signifikan sebelum dan sejak awal kemerdekaan.
“Pers adalah alat perjuangan. Sekadar contoh, foto wartawan Frans Mendur yang abadikan peristiwa Proklamasi, salah satu bukti jasa pers bagi kemerdekaan,” katanya.
Fadli mengatakan bahwa peran pers semakin kuat dan tak terpisahkan sejak Indonesia memasuki fase reformasi.
“Pers kini menjadi bagian tak terpisahkan dari demokrasi dan telah menjadi pilar keempatnya, yang bekerja di luar sistem politik. Peran ini harus diperkuat melalui demokrasi media,” katanya.
Dia juga berpesan agar pers harus lebih mampu mengendalikan segala tindakan penyelahgunaan kekuasaan oleh kalangan elite tersebut.
“Pers harus lebih mampu mengontrol segala tindakan ‘abuse of power’ (penyalahgunaan kekuasaan) yang dilakukan para penguasa,” katanya.
Dia menambahkan pers juga berperan dalam memajukan dan mengawal kepentingan nasional sebab di tengah demokrasi yang makin liberal, bahkan kriminal ini, pers dengan berbagai perangkatnya mampu mengawal perjalanan bangsa.
Meski berada di luar pemerintahan, dia berpendapat bahwa pengaruh pers sangat besar.
“Apalagi pada era multimedia seperti sekarang, pers semakin mudah dijangkau dan cepat diakses. Di sini letak tanggung jawab pers nasional untuk mewujudkan kehidupan berdemokrasi yang sehat, kuat, dan mapan,” katanya.
“Sejak reformasi, posisi pers makin kuat. Pers kini menjadi bagian tak terpisahkan dari demokrasi dan telah menjadi pilar keempatnya, yang bekerja di luar sistem politik,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon
Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, peran pers tidak dapat dipisahkan dari demokrasi. Pers juga sangat berperan dalam mendorong reformasi.
“Sejak reformasi, posisi pers makin kuat. Pers kini menjadi bagian tak terpisahkan dari demokrasi dan telah menjadi pilar keempatnya, yang bekerja di luar sistem politik,” ujarnya melalui siaran pers yang diterima Aktual.co, sabtu, (09/02).
Peran pers dalam demokrasi harus terus diperkuat. Pers harus mampu menjadi kontrol segala tindakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan para penguasa.
“Peran ini harus diperkuat melalui demokrasi media. Pers harus lebih mampu mengkontrol segala tindakan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) yang dilakukan para penguasa,” tambahnya.
Dia menilai pres harus memperkuat peran sebagai penyalur kepentingan publik dibandingkan kepentingan segelintir elit yang berkuasa. Peran pers dalam pembongkaran kasus-kasus korupsi membuktikan bahwa demokrasi media telah berjalan dengan baik.
“Pers harus memperkuat peran sebagai penyuara kepentingan publik dibanding kepentingan segelintir elit yang tengah berkuasa. Kasus korupsi banyak terbongkar karena peran pers. Inilah makna kebebasan pers dan demokrasi media,” pungkasnya.
Terakhir, Ia melihat pers sebagai mitra perjuangan yang sangat penting. Dan pada peringatan hari pers nasional yang jatuh pada 9 februari hari ini, ia mengucapkan selamat hari pers nasional.
“Partai Gerindra melihat pers sebagai mitra perjuangan yang sangat penting. Partai Gerindra mengucapkan selamat Hari Pers Nasional, semoga pers Indonesia terus maju dan berkembang,” pungkasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, bahwa tanggal 9 februari hari ini merupakan perngatan Hari Pers Nasional.
Dinamika pers Indonesia terus mengalami perubahan yang signifikan. Peran pers makin penting di saat demokrasi yang tengah tumbuh sekarang ini.
“Hari ini, 9 Februari, segenap insan pers Indonesia merayakan Hari Pers Nasional. Tak sekedar media komunikasi, pers menjadi pilar penjaga demokrasi Indonesia,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, Sabtu (9/2).
Menurutnya, pers berperan sebelum dan sejak awal kemerdekaan. Pers adalah alat perjuangan. “Sekedar contoh, foto wartawan Frans Mendur yang abadikan peristiwa Proklamasi, salah satu bukti jasa pers bagi kemerdekaan,” kata Fadli.
Sejak reformasi, kata dia, posisi pers makin kuat. Pers kini menjadi bagian tak terpisahkan dari demokrasi dan telah menjadi pilar keempatnya, yang bekerja di luar sistem politik.
Peran ini harus diperkuat melalui demokrasi media. Pers harus lebih mampu mengkontrol segala tindakan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) yang dilakukan para penguasa. “Pers harus memperkuat peran sebagai penyuara kepentingan publik dibanding kepentingan segelintir elit yang tengah berkuasa,” ujarnya.
Fadli mengatakan, kasus korupsi banyak terbongkar karena peran pers. “Inilah makna kebebasan pers dan demokrasi media,” ungkapnya. Dia meyakini, pers Indonesia berperan juga memajukan dan mengawal kepentingan nasional. Sebab, di tengah demokrasi yang makin liberal bahkan kriminal ini, pers dengan berbagai perangkatnya mampu mengawal perjalanan bangsa.
“Meskipun berada di luar sistem pemerintahan, pers nasional punya daya pengaruh sangat besar,” paparnya. Apalagi, sambung dia, di era multimedia seperti sekarang, pers semakin mudah dijangkau dan cepat diakses. Disini letak tanggung jawab pers nasional untuk mewujudkan kehidupan berdemokrasi yang sehat, kuat, dan mapan.
Partai Gerindra melihat pers sebagai mitra perjuangan yang sangat penting. “Partai Gerindra mengucapkan selamat Hari Pers Nasional, semoga pers Indonesia terus maju dan berkembang,” pungkasnya.
Pers terus berkembang mengikuti gerak sejarah Indonesia. Tidak hanya mengikuti, tetapi pers juga kadang ikut menjadi pelopor sejarah itu sendiri.
“Dinamika pers Indonesia terus mengalami perubahan yang signifikan. Pers berperan sebelum dan sejak awal kemerdekaan. Pers adalah alat perjuangan. Sekedar contoh, foto wartawan Frans Mendur yang abadikan peristiwa Proklamasi, salah satu bukti jasa pers bagi kemerdekaan,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon dalam siaran pers yang diterima detikcom, Sabtu (9/2/2013).
Seiring roda zaman, pers saat ini mengambil peran penting dalam demokrasi di Indonesia. Alhasil, pers mempunyai tanggung jawab untuk ikut mengawal jalannya demokrasi itu.
“Pers Indonesia berperan juga memajukan dan mengawal kepentingan nasional. Sebab, di tengah demokrasi yang makin liberal bahkan kriminal ini, pers dengan berbagai perangkatnya mampu mengawal perjalanan bangsa,” ujar pengoleksi perangko ini.
Guna tetap independen, maka Fadli berharap pers tidak terpengaruh kepentingan segelintir elit. Sebab pers harus memperkuat perannya sebagai penyuara kepentingan publik.
“Peran ini harus diperkuat melalui demokrasi media. Pers harus lebih mampu mengontrol segala tindakan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) yang dilakukan para penguasa,” papar pria kelahiran 1971 ini.
Fadli lalu menyontohkan banyaknya kasus korupsi terbongkar karena peran pers.
“Inilah makna kebebasan pers dan demokrasi media,” cetus alumnus Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) ini.
Peran pers makin penting di tengah demokrasi yang tengah tumbuh. Tak sekedar media komunikasi, pers juga telah menjelma menjadi pilar penjaga demokrasi Indonesia.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon beberapa saat lalu (9/2) dalam menanggapi Hari Pers Nasional yang jatuh tepat pada hari ini, 9 Februari.
Dinamika pers Indonesia, lanjutnya, terus mengalami perubahan yang signifikan. Pers berperan sebelum dan sejak awal kemerdekaan. Pers menurutnya adalah alat perjuangan.
“Sekedar contoh, foto wartawan Frans Mendur yang mengabadikan peristiwa Proklamasi, salah satu bukti jasa pers bagi kemerdekaan,” ujar Sekjen DPN HKTI tersebut.
Dikatakannya, pers sejak era reformasi, posisinya makin kuat. Pers pun kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari demokrasi dan telah menjadi pilar keempatnya, yang bekerja di luar sistem politik.
Peran ini harus diperkuat melalui demokrasi media. Pers harus lebih mampu mengontrol segala tindakan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) yang dilakukan para penguasa. Pers harus memperkuat peran sebagai penyuara kepentingan publik dibanding kepentingan segelintir elit yang tengah berkuasa. Kasus korupsi banyak terbongkar karena peran pers. Inilah makna kebebasan pers dan demokrasi media.
Pers Indonesia berperan juga memajukan dan mengawal kepentingan nasional. Sebab, di tengah demokrasi yang makin liberal bahkan kriminal ini, pers dengan berbagai perangkatnya mampu mengawal perjalanan bangsa.
Masih lanjut Fadli Zon, meski berada di luar sistem pemerintahan, pers nasional punya daya pengaruh sangat besar. Apalagi di era multimedia seperti sekarang, pers semakin mudah dijangkau dan cepat diakses. Disini letak tanggung jawab pers nasional untuk mewujudkan kehidupan berdemokrasi yang sehat, kuat, dan mapan.
“Partai Gerindra melihat pers sebagai mitra perjuangan yang sangat penting. Partai Gerindra mengucapkan selamat Hari Pers Nasional, semoga pers Indonesia terus maju dan berkembang,” demikian Fadli Zon.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Fadli Zon mengimbau pemerintah segera menstabilkan harga daging sapi yang sudah ’melambung’, tetapi bukan dengan cara impor.
“Tingginya harga daging sapi yang mencapai Rp 90.000 per kilogram disinyalir karena kelangkaan pasokan daging di pasar. Namun, bukan berarti pemerintah harus impor dan melepaskan pada mekanisme pasar untuk mengatasi kelangkaan pasokan itu,” kata Fadli dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Jumat (8/2/2013).
Menurut Fadli, tingginya harga daging sebenarnya suatu hal yang baik bagi para peternak, tetapi bila harga terlalu tinggi tentu akan menjadi masalah bagi konsumen.
“Harga daging sapi yang mencapai Rp 90.000 per kilogram merupakan harga tertinggi jika dibandingkan dengan di negara lain yang hanya berkisar antara Rp 50.000 hingga Rp 60.000 per kilogram,” ujarnya.
Selain itu, harga daging sapi yang tinggi itu tak selalu dinikmati manfaatnya oleh para peternak. “Seharusnya, harga daging sapi yang mahal dapat menjadi insentif peternak. Belum lagi, tingginya harga daging sapi berpengaruh terhadap harga produk lain. Yang jelas semakin mahal daging, rakyat makin sengsara,” katanya.
Dalam kondisi tersebut, dia menyadari ada suatu tekanan bagi pemerintah untuk memperbesar kuota impor. Namun, Fadli juga menekankan bahwa Impor tidak akan menyelesaikan masalah. “Hal ini dikondisikan oleh oknum para pemburu rente. Bahkan, impor cenderung rawan korupsi dan menjadi mainan para koruptor,” katanya.
Menurut Fadli, kebijakan perdagangan Indonesia yang terlalu bebas telah membuat pemerintah malas mewujudkan swasembada dan tidak berpikir strategis ke depan. Target pemerintah untuk swasembada daging pada 2014, akhirnya hanya menjadi mimpi bila Indonesia terus tergantung pada pasokan daging sapi impor.
Fadli mengatakan, solusi yang tepat untuk masalahan tersebut adalah membenahi mekanisme distribusi dan mempercepat produksi swasembada. Percepatan produksi bisa dilakukan dengan inseminasi buatan, perbaikaan kualitas pakan ternak dan pengadaan sapi betina bibit dari pemerintah.
“Pemerintah juga harus perbaiki transportasi untuk distribusi ternak sapi dari sentra produksi oleh BUMN, yaitu PT KAI, Pelni, dan Angkutan Darat BUMN. Meningkatkan kualitas prasarana transportasi adalah hal strategis yang harus segera dilakukan,” katanya.
Dia menambahkan, pasokan daging sapi dari produksi lokal sebenarnya cukup banyak, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, dan NTT, tetapi distribusinya belum dikawal secara baik. Oleh karena itu, dia menyarankan pemerintah untuk tidak gegabah membuka ’kran’ impor yang lebih besar.
“Jika memang terpaksa impor, harus dilakukan dengan tepat. Selain itu, impor sapi hanya boleh di luar sentra produksi dan kuota impor sapi yang diberikan kepada feedloters yang mampu membibitkan sapi,” kata Fadli.
