Wakil Ketua GERINDRA, Fadli Zon angkat suara atas tindakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil alih kendali Partai Demokrat. Padahal, selama ini SBY menyerukan agar para bawahannya yakni nenteri lebih fokus bekerja daripada sibuk mengurusi partai.
Menuruf Fadli Zon, pernyataan SBY itu sangat bertolak belakang dengan teladan yang disuguhkannya pasca SBY mengambil-alih kendali Partai Demokrat, Jumat (8/2/2013) malam.
“Pernyataan SBY ini kontradiksi dengan apa yang pernah disampaikannya sendiri yaitu agar menteri fokus kerja di bidang masing-masing. Presiden juga pernah menyampaikan banyak instruksinya tak jalan. Sementara waktu berjalan terus. Kini justru Presiden ingkari kata-katanya sendiri agar para menteri fokus. Menteri yang berasal dari partai akhirnya sibuk dengan urusan partai,” ungkap Fadli Zon kepada Tribunnews.com, di Jakarta, Sabtu (9/2/2013).
Fadli Zon, menyayangkan putusan SBY yang mengambil komando partai. Hal itu berarti SBY sebagai Presiden akan kini lebih banyak mengurusi partai. Akibatnya, urusan pemerintahan dan rakyat bisa terabaikan.
“Terlebih lagi, ada campur aduk posisi presiden sebagai presiden maupun sebagai Ketua Pembina Partai. Rakyat bingung. Di zaman Pak Harto saja tak pernah sekalipun urusan Presiden pidato bicara soal parpolnya,” tegas Fadli.
Selain itu, menurut dia, pidato Presiden soal KPK agar memperjelas kasus Anas, merupakan bentuk intervensi politik terhadap hukum.
“Sekali lagi kita saksikan hukum menjadi subordinasi politik. Biarlah KPK bekerja sesuai bidangnya. Selama masih di jalan yang benar, jangan diintervensi,” menurutnya.