Harga daging sapi di Indonesia mencapai harga 90 ribu rupiah perkilogram. Harga ini tertinggi dibanding negara lain yang hanya 50 ribu-60 ribu perkilogramnya.
Tingginya harga disinyalir karena kelangkaan pasokan daging di pasar. Namun bukan berarti untuk mengatasi kelangkaan pasokan, harus impor dan melepaskan pada mekanisme pasar.
Demikian disampaikan Fadli Zon, Sekretaris Jenderal DPN HKTI dalam keterangannya kepada LICOM, hari ini (Jumat, 8/2/2013).
“Tekanan memperbesar kuota impor pasti sangat besar. Ini dikondisikan oknum para pemburu rente. Namun impor tak akan menyelesaikan masalah. Bahkan impor rawan korupsi dan menjadi mainan para koruptor,” sambung Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Kebijakan perdagangan Indonesia, sambung Fadli Zon, terlalu bebas. Sehingga malas mewujudkan swasembada. Target pemerintah swasembada daging 2014 akhirnya tinggal mimpi. Kini kita jadi tergantung pasokan asing, dan tidak berpikir strategis ke depan.
“Solusi yang tepat ialah benahi mekanisme distribusi dan percepat produksi swasembada. Percepatan produksi bisa dengan inseminasi buatan, perbaikaan kualitas pakan dan pengadaan sapi betina bibit dari pemerintah,” tambahnya.
Pasokan daging kita banyak, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, dan NTT. Namun distribusinya tak dikawal secara baik.
“Jadi, kita harus memperbaiki transportasi sapi dari sentra produksi, dengan menggunakan BUMN (PT KAI, Pelni dan Angkutan Darat BUMN). Meningkatkan kualitas prasarana transportasi adalah hal strategis yang harus segera dilakukan pemerintah,” tambahnya.
Masih kata Fadli Zon, jangan gegabah membuka keran impor lagi. Jika terpaksa impor, harus tepat. Impor sapi hanya boleh di luar sentra produksi dan kuota impor sapi di berikan kepada feedloters yang mampu membibitkan sapi.
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menilai, tingginya harga dan langkanya pasokan daging sapi di pasaran, tak bisa dijadikan alasan pemerintah untuk melakukan impor sapi. Pasalnya, kebijakan ini rawan dimanfaatkan para pemburu rente.
“Tingginya harga disinyalir karena kelangkaan pasokan daging di pasaran. Namun bukan berarti untuk mengatasi kelangkaan pasokan, harus impor dan melepaskan pada mekanisme pasar,” tegas Sekretaris Jenderal DPN HKTI, Fadli Zon, di Jakarta, Jumat (8/2).
Menurutnya, akibat kelangkaan pasokan dan tingginya harga daging mengakibatkan tingginya tekanan untuk memperbesar kuota impor. Namun ini dikondisikan oknum para pemburu rente dan impor, sehingga bukan merupakan penyelesaian masalah. Bahkan impor rawan korupsi dan menjadi mainan para koruptor.
Fali menegaskan, kelangkaan dan tingginya harga daging sapi dipicu kebijakan perdagangan pemerintah yang terlalu bebas, sehingga mengakibatkan malas mewujudkan swasembada. Target swasembada daging 2014 pemerintah, akhirnya tinggal mimpi. Kini, kita jadi tergantung pasokan asing dan tidak berpikir strategis ke depan.
Menurut dia, tingginya harga daging, sebenarnya bagus bagi peternak. Namun jika terlalu tinggi akan menjadi masalah bagi konsumen. Harga daging sapi yang mencapai Rp 90 ribu per kilogram, tertinggi dibanding negara lain yang hanya Rp 50-60 ribu per kilogramnya.
Ironisnya, harga tinggi ini juga tak selalu dinikmati petani peternak yang seharusnya menjadi insentif peternak. Belum lagi, tingginya harga daging sapi berpengaruh terhadap harga produk lain. “Yang jelas, semakin mahal daging, rakyat makin sengsara,” ungkapnya.
Solusi yang tepat, kata Fadli, ialah membenahi mekanisme distribusi dan percepatan produksi swasembada. Percepatan produksi bisa dengan inseminasi buatan, perbaikaan kualitas pakan, dan pengadaan sapi betina bibit dari pemerintah.
Menurutnya, pasokan daging negeri ini banyak, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, dan NTT. Namun distribusinya tak dikawal secara baik. Perbaiki transportasi sapi dari sentra produksi oleh BUMN (PT KAI, Pelni, dan Angkutan Darat BUMN). Meningkatkan kualitas prasarana transportasi adalah hal strategis yang harus segera dilakukan pemerintah.
“Jangan gegabah membuka keran impor lagi. Jika terpaksa impor, harus tepat. Impor sapi hanya boleh di luar sentra produksi dan kuota impor sapi di berikan kepada feedloters yang mampu membibitkan sapi,” pungkasnya.
Fadli Zon, Sekretaris Jenderal DPN HKTI kurang yakin target pemerintah mewujudkan swasembada daging 2014 akan tercapai.
Apalagi kata dia bila melihat, kebijakan perdagangan kita terlalu bebas. Sehingga malas mewujudkan swasembada.
karenanya, target pemerintah swasembada daging 2014 akhirnya tinggal mimpi. “Kini kita jadi tergantung pasokan asing, dan tidak berpikir strategis ke depan,” tegas dia, kepada Tribunnews.com, Jakarta, Jumat (8/2/2013).
Menurut Fadli, solusi yang tepat ialah membenahi mekanisme distribusi dan percepat produksi swasembada.
Dia tegaskan, percepatan produksi bisa dengan inseminasi buatan, perbaikaan kualitas pakan dan pengadaan sapi betina bibit dari pemerintah.
“Pasokan daging kita banyak, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, dan NTT. Namun distribusinya tak dikawal secara baik,” jelas dia lebih lanjut.
Pun demikian, perbaiki transportasi sapi dari sentra produksi oleh BUMN (PT KAI, Pelni dan Angkutan Darat BUMN). Meningkatkan kualitas prasarana transportasi adalah hal strategis yang harus segera dilakukan pemerintah.
Jangan gegabah membuka keran impor lagi. Jika terpaksa impor, harus tepat. Impor sapi hanya boleh di luar sentra produksi dan kuota impor sapi di berikan kepada feedloters yang mampu membibitkan sapi.
Fadli Zon, Sekretaris Jenderal DPN HKTI angkat suara menanggapi tingginya harga daging. Menurutnya satu sisi, tingginya harga daging sebenarnya berdampak positif bagi peternak. Namun pada sisi lain, jika kenaikan itu terlalu tinggi jadi masalah bagi konsumen.
Pasalnya, tegas dia, harga daging sapi yang mencapai Rp90 ribu perkilogram, merupakan harga tertinggi dibanding negara lain yang hanya di kisaran Rp50 ribu-60 ribu perkilogramnya.
Masih menurut Fadli, dengan harga tinggi ini peternak tak selalu menikmati keuntungan atas hal itu. Karena dampak tingginya harga daging, pasti akan menggatrol naiknya harga-harga kebutuhan pokok lainnya.
“Seharusnya, harga tinggi menjadi insentif peternak. Belum lagi, tingginya harga daging sapi berpengaruh terhadap harga produk lain. Yang jelas semakin mahal daging, rakyat makin sengsara,” menurutnya kepada Tribunnews.com, Jakarta, Jumat (8/2/2013).
Kata dia, tingginya harga disinyalir karena kelangkaan pasokan daging di pasar. Namun bukan berarti untuk mengatasi kelangkaan pasokan, harus impor dan melepaskan pada mekanisme pasar.
Dia tegaskan, tekanannya atas persoalan ini bukan memperbesar kuota impor. “Impor tak akan menyelesaikan masalah. Bahkan impor rawan korupsi dan menjadi mainan para koruptor,” tegas dia.
Sebagai informasi, harga daging sapi di pasaran kian melambung. Belakangan, harga karkas daging sapi melejit hingga 20 persen.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Daging dan Sapi Potong Indonesia (Apdasi) Dadang Iskandar memaparkan, harga karkas daging sapi mencapai Rp 71.000-Rp 72.000 per kilogram (kg). Padahal, sebelumnya hanya di kisaran Rp 60.000 per kg.
“Harga di rumah potong hewan (RPH) tidak rasional. Kami perkirakan jelang Lebaran bisa lebih dari Rp 100.000 per kg,” kata Dadang, Kamis
Di hari ulang tahun yang ke-5, Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto menyampaikan dan memastikan bahwa Partai Gerindra siap menghadapi Pemilu 2014.
“Kalau bukan kita siapa lagi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi,” kata Prabowo di kantor DPP Gerindra siang ini, sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Gerindra, Fadli Zon, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 6/2).
“Prabowo juga menyampaikan Gerindra bukan tempat bagi koruptor,” sambung Fadli.
Soal praktek korupsi yang melanda banyak partai, Fadli pun mengatakan bahwa kader-kader Partai Gerindra masih on the right track dan konsisten menjaga amanah yang telah diberikan rakyat Indonesia. Di saat yang sama, kader Gerindra aktif menjadi garda terdepan penanggulangan bencana serta aktif menjaring aspirasi konstituen sebagai bukti kepedulian pada rakyat.
“Partai Gerindra juga aktif mendorong proses hukum skandal korupsi besar, menjaga agar harga pangan tetap terjangkau oleh rakyat, dan bahkan menjadi satu-satunya partai yang melarang anggota legislatifnya jalan-jalan ke luar negeri berkedok studi banding,” demikian Fadli.
Partai Gerindra, hari ini (6/2), memasuki usia ke-5 sejak didirikan tahun 2008. Dibanding partai lain, usia Gerindra memang masih sangat muda. Namun dalam beberapa momnetum, Gerindra telah mampu melakukan terobosan fenomenal dalam membentuk wajah demokrasi Indonesia.
“Gerindra menjadi harapan banyak orang dan semakin mendapat dukungan masyarakat,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 6/2).
Di tengah maraknya praktek korupsi yang melanda banyak partai, lanjut Fadli, kader-kader Partai Gerindra masih on the right track dan konsisten menjaga amanah yang telah diberikan rakyat Indonesia. Bahkan, kader Gerindra aktif menjadi garda terdepan penanggulangan bencana serta aktif menjaring aspirasi konstituen.
Partai Gerindra, masih kata Fadli, juga aktif mendorong proses hukum skandal korupsi besar, menjaga agar harga pangan tetap terjangkau oleh rakyat, dan bahkan menjadi satu-satunya partai yang melarang anggota legislatifnya jalan-jalan ke luar negeri berkedok studi banding.
Hingga saat ini, dengan bangga Fadli mengatakan bahwa tidak ada anggota DPR Gerindra yang terlibat dalam kasus korupsi, dan hal ini bukan hal yang mudah di tengah desain politik Indonesia yang liberal. Konsistensi politik Gerindra ini merupakan sikap dan karakter yang tak mudah untuk dipertahankan dalam situasi saat ini.
“Alhamdulillah kami masih kuat mempertahankannya,” ungkap Fadli, sambil menegaskan bahwa di ulang tahun ke-5 ini, Gerindra akan terus memperkuat komitmen untuk selalu bersama rakyat dan selalu menjadi pembawa aspirasi rakyat. Sebab Gerindra lahir dari rahim rakyat dan bertekad membela kepentingan nasional demi menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ketika merayakan ulang tahun ke-5 Partai Gerindra, Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto mengatakan, Gerindra siap menghadapi Pemilu 2014.
Kalau bukan kita siapa lagi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi.
— Prabowo Subianto
“Pak Prabowo menyatakan, Gerindra bukan tempat bagi koruptor,” kata Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon, Rabu (6/2/2013).
Fadli juga menyampaikan kesiapan Gerindra menghadapi Pemilu 2014. “Kalau bukan kita siapa lagi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi,” kata Fadli Zon mengulangi ucapan Prabowo dalam perayaan HUT Gerindra.
Fadli Zon mengatakan, Partai Gerindra berupaya membentuk wajah demokrasi Indonesia. Hingga saat ini kader-kader Partai Gerindra masih on the right track, tidak ada yang tersangkut kasus korupsi. Hal ini bukan hal yang mudah, di tengah desain politik yang liberal.
Ia mengatakan, Partai Gerindra berusaha untuk mempertahankan karakter, misalnya dengan melarang anggota legislatifnya jalan-jalan ke luar negeri berkedok studi banding. “Gerindra adalah satu-satunya partai yang melarang,” kata Fadli Zon.
Partai Gerindra aktif pula mendorong proses hukum skandal korupsi besar dan menjaga agar harga pangan tetap terjangkau oleh rakyat. Tujuannya adalah untuk membela kepentingan nasional.
Partai Gerindra merayakan ulang tahun ke-5. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan partainya menyatakan perang terhadap koruptor.
“Gerindra bukan tempat bagi koruptor,” kata Prabowo saat merayakan HUT Gerindra di kantor pengurus DPP, Jl Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (6/2).
Prabowo juga menyampaikan Gerindra siap menghadapi Pemilu 2014. “Kalau bukan kita siapa lagi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi,” tegas mantan Pangkostrad ini.
Wakil Ketua DPP Gerindra Fadli Zon menyampaikan belum ada kader Gerindra yang terjerat korupsi di DPR. Dia menegaskan tetap akan melarang anggota Fraksi Gerindra pergi ke luar negeri.
“Di tengah maraknya praktik korupsi yang melanda banyak partai, hingga saat ini kader-kader Partai Gerindra masih on the right track,” tambah Fadli.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon berpendapat bahwa maraknya praktik korupsi saat ini merupakan isyarat adanya suatu yang salah dengan demokrasi yang disebabkan oleh desain politik yang lemah.
“Pertumbuhan demokrasi kita cenderung diiringi pertumbuhan praktik korupsi, mulai dari korupsi anggaran, skandal bank, hingga kasus makelar impor. Kesalahan utama karena memang desain politik kita dibentuk tanpa sistem hukum yang kuat,” kata Fadli dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (5/2/2013).
Menurut dia, desain politik di Indonesia yang tidak didukung dengan sistem hukum yang kuat sangat mendorong praktik politik yang `diwarnai` dengan tindak korupsi oleh para politikus.
“Akibatnya hukum tak berwibawa dan menjadi subordinasi politik. Para koruptor bisa menjadi penguasa. Dengan posisi itulah, desain hukum kita direkayasa, inilah yang saya sebut dengan demokrasi kriminal,” ujarnya.
Fadli mengatakan demokrasi di Indonesia memang tampak kuat dengan diadakannya pemilihan umum langsung, pemilihan kepala daerah (pilkada), serta kebebasan media dan partai politik.
Namun, lebih lanjut dikatakannya, supremasi hukum sebenarnya tidak benar-benar berjalan.
“Hasilnya, demokrasi kita tumbuh, tapi tak berkembang, yang ada justru demokrasi yang `cacat`,” kata Fadli.
Dia menambahkan, modus operandi yang sering dilakukan para koruptor dalam era demokrasi yang cenderung tidak baik sekarang ini adalah dengan menggunakan sumber daya keuangannya untuk ikut berpolitik dan mengambil alih kekuasaan melalui pemilu.
“Sehingga ketika sudah berkuasa, korupsinya semakin hebat. Bahkan, mereka bisa melemahkan sistem hukum untuk melancarkan praktik korupsi maka terbentuklah rezim demokrasi kriminal,” tuturnya.
Selanjutnya, Fadli menilai sistem hukum dan demokrasi yang dianggap `rusak` saat ini merupakan keadaan yang sangat kondusif bagi para koruptor untuk menjadi penguasa.
“Kolaborasi antar kekuatan uang dan popularitas menenggelamkan politikus yang benar-benar amanah dan punya kapasitas sehingga wajar jika kesejahteraan rakyat sulit untuk ditingkatkan,” ujarnya
Kasus korupsi menerpa kader sejumlah partai. Tapi, Gerindra berani men-declare kalau partainya masih bersih. Seluruh kader masih di jalur yang benar selama 5 tahun Gerindra berdiri.
“Di tengah maraknya praktik korupsi yang melanda banyak partai, hingga saat ini kader-kader Partai Gerindra masih on the right track, konsisten menjaga amanah yang telah diberikan rakyat Indonesia,” kata Waketum Gerindra Fadli Zon dalam keterangannya, Rabu (6/2/2013).
Partai Gerindra berulang tahun pada hari ini. Fadli menuturkan Partai Gerindra aktif pula mendorong proses hukum skandal korupsi besar, menjaga agar harga pangan tetap terjangkau oleh rakyat, dan bahkan menjadi satu-satunya partai yang melarang anggota legislatifnya jalan-jalan ke luar negeri berkedok studi banding.
“Hingga saat ini, belum ada anggota DPR kita yang terlibat dalam kasus korupsi. Tentu hal ini bukanlah hal yang mudah ditengah desain politik kita yang liberal. Konsistensi politik Gerindra adalah sikap dan karakter yang tak mudah untuk dipertahankan dalam situasi saat ini. Alhamdulillah kami masih kuat mempertahankannya,” tuturnya.
Gerindra akan memperkuat komitmen untuk selalu bersama rakyat. Hidup bersama rakyat dan selalu menjadi pembawa aspirasi rakyat. Gerindra lahir dari rahim rakyat dan sudah menjadi tekad kami untuk membela kepentingan nasional negeri ini demi menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto dalam HUT ke-5 menyampaikan Gerindra siap menghadapi Pemilu 2014. ‘Kalau bukan kita siapa lagi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi,'” tutur Fadli menirukan ucapan Prabowo.
