Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tetap bersikukuh mendorong revisi UU Pemilihan Presiden (Pilpres) sebagai momentum menurunkan angka Presidential Threshold (Pres-T) ke angka yang lebih rendah atau bahkan dihapuskan.
“Partai Gerindra menginginkan Presidential Threshold sesuai dengan Parliamentary Threshold (PT) sehingga semakin banyak alternatif capres. Biarlah rakyat yang memilih. Jangan sampai capres hanya milik segelintir elit partai,” tegas Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, di Jakarta, Rabu (13/2).
Seperti diketahui, salah satu isu krusial yang masih menjadi perdebatan di DPR dalam pembahasan RUU Pilpres adalah soal Pres-T. Mayoritas partai bersikukuh mempertahankan angka 20 persen, sementara segelintir partai termasuk Gerindra menginginkan angka lebih rendah sesuai Parliamentary Threshold 3,5 persen atau bahkan penghapusan.
Menurut Gerindra, angka Pres-T 20 persen patut dipertanyakan landasan hukumnya, sebab dalam UUD 1945 Pasal 6 tidak ada amanat penetapan ambang batas pencalonan presiden.
“Konstitusi kita menyebutkan bahwa presiden dan wapres diajukan oleh parpol atau gabungan parpol. Sehingga, penetapan angka threshold untuk pencalonan presiden, jelas melanggar Konstitusi dan mencederai prinsip civil rights dalam sistem demokrasi. Ini anti demokrasi,” kata Fadli.
Tingginya angka Pres-T merupakan cermin oligarki partai yang bertentangan dengan semangat demokrasi. Bagi Gerindra, hal itu hanya mengakomodir kepentingan subyektif jangka pendek partai tertentu yang bertentangan dengan hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih.
“Oligarki partai ini memangkas hak konstitusional warga negara untuk mencalonkan diri sebagai Presiden. Serta membatasi potensi munculnya capres-capres terbaik bagi bangsa untuk 2014 dan seterusnya,” tukasnya.
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, Rabu (13/2/2013) mengatakan, salah satu isu krusial yang masih menjadi perdebatan di DPR dalam RUU Pilpres adalah presidential threshold (PT).
Ada beberapa partai bersikukuh mempertahankan PT 20 persen. Partai lainnya menginginkan angka lebih rendah sesuai parlimentary threshold 3,5 persen atau penghapusan.
Ia mempertanyakan angka 20 persen. Menurut Fadli, dalam UUD 1945 pasal 6, tak diamanatkan penetapan ambang batas. Konstitusi menyebutkan bahwa presiden dan wapres diajukan oleh parpol atau gabungan parpol.
“Penetapan ambang batas untuk pencalonan presiden langgar konstitusi dan mencederai hak warga negara dalam sistem demokrasi,” kata Fadli.
Angka PT yang begitu tinggi merupakan cermin oligarki partai yang bertentangan dengan semangat demokrasi. Bahkan, hal itu hanya kepentingan subyektif jangka pendek partai tertentu.
Setiap warga negara berhak memilih dan dipilih. Oligarki partai memangkas hak konstitusional warga negara untuk mencalonkan diri sebagai Presiden.”Ini berarti menutup kemungkinan munculnya capres-capres terbaik bangsa,” tandasnya.
Berdasarkan konstitusi, memang partai politik yang dapat mencalonkan presiden dan wapres, namun konstitusi tak mengamanatkan parpol untuk menentukan ambang batas pencalonan presiden. Sehingga, pencantuman angka PT dalam UU dan RUU Pilpres yang sedang dibahas, jelas tak memiliki landasan konstitusi.
“Biarlah rakyat yang memilih. Jangan sampai capres hanya milik segelintir elit partai,” tutupnya.
Tertundanya pembahasan RUU PPP patut disayangkan. Pemerintah menolak usulan adanya bank dan asuransi pertanian karena terhambat aturan perbankan yang ada.
Sikap ini disesalkan. Sebab, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menilai, bank petani dan asuransi bertujuan memberi jaminan akses modal dengan persyaratan yang mudah serta proteksi kepada petani kita.
Jika alasan ditolaknya bank petani karena adanya UU Perbankan, imbuhnya, maka segera revisi UU perbankannya. Jangan sampai hak petani terlantar lantaran terhalang aturan.
“Bank petani dibutuhkan sebagai penguatan modal usaha tani yang disediakan langsung kepada pelaku utamanya. Di negara lain, bank petani sudah ada sejak lama. Di China bank petani sudah ada sejak 1949, dan di Thailand sejak 1966. Di Jepang, ada Norinchukin Bank yang melayani akses modal para petani di sana. Bahkan cabang-cabangnya berdiri hingga ke daerah pelosok di wilayah petani tinggal,” tegas Fadli Zon dalam rilisnya kepada Tribun, Selasa (12/2/2013).
Disamping akses modal, lanjutnya,upaya penguatan aspek lain harus pula diperhatikan. Fadli mencontohkan, akses kepada informasi, teknologi budidaya dan pasca panen, serta akses pasar. Sehingga perwujudan swasembada dan kedaulatan pangan dapat dikawal seutuhnya.
“Partai Gerindra mendesak pemerintah untuk segera merespon RUU ini. Sebab, dukungan modal usaha tani mutlak diperlukan melalui institusi keuangan yang bisa memenuhi kebutuhan riil kondisi usaha tani saat ini,” ujarnya.
“Jika akses kredit petani dilepas kepada perbankan umum, dan tak ada perlakuan khusus, maka keberpihakan pemerintah pada petani dipertanyakan. Program intermediasi perbankan yang sudah berjalan lama juga terbukti gagal karena tak ada keberpihakan,” katanya lagi.
RUU ini. sambung Fadli lagi, juga harus segera dituntaskan untuk mendorong pencapaian target swasembada pangan 2014. “Tugas petani kita sangat berat atas pemenuhan pangan nasional. Dan harus ada perhatian dari pemerintah yang lebih untuk membantu tugas para petani kita,” pungkas Fadli Zon.
Pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (PPP) yang tertunda patut disayangkan. Apalagi alasannya, pemerintah menolak usulan adanya bank dan asuransi pertanian karena terhambat aturan perbankan yang ada. Padahal bank petani dan asuransi bertujuan memberi jaminan akses modal dengan persyaratan yang mudah serta proteksi kepada petani.
“Jika alasan ditolaknya bank petani karena adanya UU Perbankan, maka segera revisi UU perbankannya. Jangan sampai hak petani terlantar lantaran terhalang aturan,” kata Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 12/2).
Fadli mengingatkan bahwa bank petani dibutuhkan sebagai penguatan modal usaha tani yang disediakan langsung kepada pelaku utamanya. Di negara lain, bank petani sudah ada sejak lama. Di China misalnya, bank petani sudah ada sejak 1949, dan di Thailand sejak 1966. Sementara di Jepang, ada Norinchukin Bank yang melayani akses modal para petani, yang bahkan cabang-cabangnya berdiri hingga ke daerah pelosok di wilayah petani tinggal.
“Disamping akses modal, upaya penguatan aspek lain harus pula diperhatikan. Seperti akses kepada informasi, teknologi budidaya dan pasca panen, serta akses pasar. Sehingga perwujudan swasembada dan kedaulatan pangan dapat dikawal seutuhnya,” kata Fadli, yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra.
Fadli pun menegaskan bahwa Partai Gerindra mendesak pemerintah untuk segera merespon RUU ini. Sebab, dukungan modal usaha tani mutlak diperlukan melalui institusi keuangan yang bisa memenuhi kebutuhan riil kondisi usaha tani saat ini. Sebab jika akses kredit petani dilepas kepada perbankan umum, dan tak ada perlakuan khusus, maka keberpihakan pemerintah pada petani dipertanyakan, sementara di saat yang sama program intermediasi perbankan yang sudah berjalan lama juga terbukti gagal karena tak ada keberpihakan.
“RUU ini juga harus segera dituntaskan untuk mendorong pencapaian target swasembada pangan 2014. Tugas petani kita sangat berat atas pemenuhan pangan nasional. Dan harus ada perhatian dari pemerintah yang lebih untuk membantu tugas para petani kita,” demikian Fadli.
“Tertundanya pembahasan RUU PPP sangat disayangkan. Pemerintah menolak usulan adanya bank dan asuransi pertanian karena terhambat aturan perbankan yang ada,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon
Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon sangat menyesalkan tertundanya pembahasan Rancangan Undang Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (RUU-PPP). Pemerintah telah menolak usulan adanya bank dan asuransi untuk petani.
“Tertundanya pembahasan RUU PPP sangat disayangkan. Pemerintah menolak usulan adanya bank dan asuransi pertanian karena terhambat aturan perbankan yang ada,” ujarnya melalui rilis yang diterima Aktual.co, selasa, (12/02).
Ia mengaku sangat menyesalkan penolakan usulan adanya bank dan asuransi bagi petani, sebab adanya bank dan asuransi dimaksudkan untuk memberikan jaminan akses modal dengan persyaratan yang mudah bagi petani.
“Sikap ini sangat disesalkan. Sebab, bank petani dan asuransi bertujuan memberi jaminan akses modal dengan persyaratan yang mudah serta proteksi kepada petani kita,” tambahnya.
Dia mencontohkan adanya bank petani di beberapa negara lainnya. Keberadaan bank petani tersebut akan memberikan manfaat khususnya dalam kemudahan akses modal bagi para petani.
“Di negara lain, bank petani sudah ada sejak lama. Di China bank petani sudah ada sejak 1949, dan di Thailand sejak 1966. Di Jepang, ada Norinchukin Bank yang melayani akses modal para petani di sana,” jelasnya.
Karena itu, pihaknya mendesak pemerintah agar segera merespon RUU-PPP, sebab dukungan modal usaha bagi petani sangat dibutuhkan.
“Partai Gerindra mendesak pemerintah untuk segera merespon RUU ini. Sebab, dukungan modal usaha tani mutlak diperlukan,” pungkasnya.
Mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra tidak mau berkomentar soal kisruh yang melanda Partai Demokrat. Namun, dia merasa harus menyampaikan tausiyah kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal tanggung jawabnya sebagai presiden.
Lewat akun Twitter-nya, Yusril mengatakan, tanggung jawab SBY sebagai presiden sangat menentukan bagi kelangsungan hidup rakyat sebagai bangsa dan negara.
“Karena itu, jika Pak SBY fokus pada upaya penyelamatan partai, konsentrasi beliau dalam mengurus bangsa dan negara akan terpecah,” kicau Yusril, Sabtu (9/2) malam.
Sementara itu, lanjut Yusril, masih banyak agenda pemerintahan yang perlu dilaksanakan, mengingat masa jabatan SBY akan berakhir Oktober 2014.
“Selain itu banyak masalah-masalah nyata yang dihadapi rakyat, bangsa dan negara yang memerlukan penanganan segera dan tidak bisa ditunda-tunda,” ujar profesor hukum tata negara ini.
2. Contoh tak baik ke menteri
Mendekati Pemilu 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mewanti-wanti para menteri yang berasal dari parpol agar tetap fokus terhadap tugas dan tidak ternina bobokan oleh urusan partai. Namun, kini SBY yang justru sibuk dengan partainya sendiri.
“Dulu SBY meminta menteri agar fokus pada tugas pemerintahan, tetapi justru SBY yang tidak komitmen dan menceburkan diri ke partai,” kata pengamat politik dari UGM, Hanta Yudha.
Hanta menilai, langkah SBY mengambil komando kepemimpinan partai adalah sebuah contoh buruk terhadap menteri-menteri di jajaran kabinetnya. SBY dinilai tidak konsisten atas apa yang pernah diucapkannya.
“SBY memberi contoh tidak baik kepada menteri-menteri. Soliditas kabinet juga akan menurun karena ternyata SBY terjerumus di situ, dengan multi-rangkap jabatan,” jelasnya.
3. Perhatian ke negara harus konsisten
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetap istiqomah mencurahkan segala perhatiannya untuk urusan negara dan rakyat. SBY diharapkan konsisten untuk tidak terpengaruh dengan kejadian yang menimpa Partai Demokrat.
“Rumusannya, asal perhatiannya kepada negara konsisten tidak boleh
terpengaruh oleh kejadian itu,” kata JK.
Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) ini mengaku jika dirinya juga pernah dan memiliki pengalaman untuk mengurus partai politik. JK menegaskan, sebagai pejabat pemerintahan tidak selayaknya meninggalkan konsentrasi kerjanya hanya untuk soal polemik partai.
“Saya juga pernah di partai juga. Yang penting bisa diatur waktu hanya
malam-malam, hanya boleh kerja partai malam-malam, tidak boleh mengganggu jam kerja negara,” tegas JK.
4. Republik dalam keadaan darurat
Pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin meminta Presiden SBY untuk fokus mengurus negara. “Tidak boleh ‘berbagi cinta’ sama yang lain bahkan ke partai sekalipun,” ujarnya kepada merdeka.com, Sabtu (9/2).
Menurut Irman, kondisi negara saat ini membutuhkan perhatian serius dari pemimpinnya. “Republik ini juga dalam keadaan darurat, semua terombang-ambing tanpa kepastian elit sibuk dengan pertarungannya sendiri-sendiri,” imbuhnya.
Saat ini lanjut Irman, rasio publik jalan dengan logikanya sendiri seolah abai dengan filosofi bernegara. Di situlah tugas presiden sesungguhnya agar mencegah republik tidak karam.
“Presiden jangan poligami jangan berbagi cinta kepada partai, jangan jadikan istana ibarat ‘sepondok dua cinta’, antara negara dan partai,” tegas Irman.
5. SBY buat rakyat bingung
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon heran dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang justru sibuk mengurusi partai. Meski tengah dilanda masalah, harusnya SBY bisa mendelegasikan penyelesaian Demokrat ke para petinggi partai lainnya.
Menurut Fadli, saat ini SBY sebagai presiden lebih sibuk mengurus partai ketimbang negara. Sementara itu urusan pemerintahan dan rakyat makin terabaikan.
“Campur aduk posisi SBY sebagai Presiden maupun sebagai ketua dewan pembina partai membuat rakyat bingung,” kata Fadli.
Selain itu, Fadli mengatakan SBY pernah menyampaikan kepada para menterinya yang berasal dari parpol untuk fokus pada tugas dan bidang masing-masing. Tindakan SBY ini kontradiktif dengan kata-katanya.
“SBY ingkari pernyataannya sendiri. Di zaman Pak Harto saja tak pernah sekalipun presiden berpidato bicara soal internal parpolnya,” tandasnya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disarankan segera mengajukan cuti kerja dari jabatannya agar berkonsentrasi mengerjakan tugas mengambil alih kewenangan ketua umum Partai Demokrat (PD).
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, keseriusan SBY untuk membenahi partainya nampak sangat terlihat jelas, apalagi setelah kemarin malam SBY kembali menyampaikan pidato pakta integritas PD. Menurutnya, sangat jarang seorang presiden dalam sepekan sampai melakukan dua kali pidato politik hanya untuk merespon urusan internal partainya.
“Agar lebih fokus menyelesaikan permasalahan partainya, SBY lebih baik mengambil cuti. Hal ini dilakukan agar urusan negara dan partai tak campur aduk. Sebab jika tidak, potensi abuse of right atau penyalahgunaan hak sebagai presiden dapat terjadi,” kata Fadli Zon di Jakarta, Senin (11/2).
“Fasilitas negara dipakai untuk kepentingan partai. Dan ini contoh yang kurang baik dari seorang kepala negara.”
Dia melanjutkan bahwa menyampaikan dua kali pidato dalam sepekan menunjukkan prioritas masalah bagi SBY saat ini adalah partainya, bukan rakyat dan negara. Waktu umroh pun, doa yang diminta SBY yakni mencari solusi masalah partainya bukan solusi negara.
Hal itu, menurutnya, adalah hak SBY sebagai pembina partai itu. Namun agar masalah di partainya segera selesai dan SBY bisa kembali mengurusi rakyat, cuti dari pekerjaan presiden harus diambil.
Menurut Fadli, di negara lain pun, para presiden mengambil cuti untuk urusan lain yang dipikir lebih prioritas. Misalnya Presiden Venezuela Hugo Chavez mengambil cuti karena sakit, Presiden Ekuador Rafael Correa pernah cuti untuk fokus kampanye partainya selama 30 hari.
“Bahkan Obama juga pernah cuti untuk liburan. Hal ini mereka lakukan untuk menghindari penyalahgunaan hak jabatannya, dan agar fokus untuk urusannya,” tutur dia.
“Agar beliau dapat konsentrasi dulu menyelesaikan masalah partainya. Saya yakin urusan partai pun penting karena menyangkut dugaan korupsi.”
Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengambil cuti demi mengurusi partainya, Partai Demokrat.
“Apalagi setelah kemarin malam, SBY kembali menyampaikan pidato pakta integritas Partai Demokrat. Sangat jarang, seorang presiden dalam sepekan sampai melakukan dua kali pidato politik hanya untuk merespons urusan internal partainya,” kritik Fadli di Jakarta, Senin.
Fadli menyarankan Presiden untuk memisahkan urusan negara dari urusan partai sehingga perlu mengambil cuti.
“Hal ini dilakukan agar urusan negara dan partai tak campur aduk. Sebab jika tidak, potensi abuse of right (penyalahgunaan hak) sebagai presiden dapat terjadi. Fasilitas negara dipakai untuk kepentingan partai. Dan ini contoh yang kurang baik dari seorang kepala negara,” kata Fadli.
Fadli membandingkan langkah Presiden Yudhoyono dengan para presiden negara lain yang cuti untuk urusan tertentu seperti Presiden Venezuela Hugo Chavez yang cuti sakit, Presiden Ekuador Rafael Correa yang cuti untuk fokus pada kampanye partainya selama 30 hari, dan Obama yang pernah cuti liburan.
“Hal ini mereka lakukan untuk menghindari penyalahgunaan hak jabatannya, dan agar fokus untuk urusannya,” kata Fadli.
Dia menilai Presiden Yudhoyono bisa menempuh langkah serupa. “Agar beliau dapat konsentrasi dulu menyelesaikan masalah partainya. Saya yakin urusan partai pun penting karena menyangkut dugaan korupsi,” kata Fadli.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya cuti jika memang hendak menyelesaikan masalah partainya.
Keseriusan SBY untuk membenahi partainya, menurut Fadli, nampak sangat terlihat jelas. SBY bahkan kembali menyampaikan pidato pakta integritas Partai Demokrat tadi malam di kediamannya, Puri Cikeas, Jawa Barat.
“Sangat jarang, seorang presiden dalam sepekan sampai melakukan dua kali pidato politik hanya untuk merespon urusan internal partainya,” ujar Fadli dalam keterangan tertulis, Senin 11 Februari 2013.
“Agar lebih fokus menyelesaikan permasalahan partainya, SBY lebih baik mengambil cuti,” tambah Fadli.
Menurut dia, cuti ini menjadi penting mengingat SBY pada kenyataannya memang menjabat Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat selain menjabat Presiden. Maka cuti ini disarankan agar urusan negara dan partai tak campur aduk.
“Sebab jika tidak, berpotensi terjadinya abuse of right (penyalahgunaan hak) oleh Presiden. Fasilitas negara dipakai untuk kepentingan partai. Dan ini contoh yang kurang baik dari seorang kepala negara,” kata Fadli.
Fadli menambahkan, penyampaikan dua kali pidato dalam sepekan menunjukkan prioritas masalah bagi SBY saat ini adalah partainya, bukan rakyat dan negara. “Waktu umroh pun, doa yang diminta SBY yakni mencari solusi masalah partainya bukan solusi negara. Tentu, ini adalah hak SBY sebagai pembina partai,” kata Fadli.
Di negara lain pun, lanjut Fadli, para presiden mengambil cuti untuk urusan lain yang dipikir lebih prioritas. Misalnya, Hugo Chavez mengambil cuti karena sakit. Presiden Ekuador, Rafael Correa, pernah cuti untuk fokus kampanye partainya selama 30 hari.
“Bahkan Obama juga pernah cuti untuk liburan. Hal ini mereka lakukan untuk menghindari penyalahgunaan hak jabatannya, dan agar fokus untuk urusannya,” kata Fadli.
Sehingga, menurut Fadli, jika SBY tetap ingin fokus mengurusi partainya hingga usai, cuti adalah langkah yang tepat. “Agar beliau dapat konsentrasi dulu menyelesaikan masalah partainya. Saya yakin urusan partai pun penting karena menyangkut dugaan korupsi,” kata Fadli.
Dalam sepekan terakhir, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono tampak sangat disibukkan membenahi partainya. Betapa tidak, dalam tenggat waktu sepekan itu, SBY sampai dua kali menyampakan pidato politik hanya untuk merespon urusan internal partainya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menyarankan kepada SBY untuk mengambil cuti dari tugas-tugas kepresidenan. “Agar lebih fokus menyelesaikan permasalahan partainya, SBY lebih baik mengambil cuti,” kata Fadli Zon kepada JPNN, Senin (11/2).
Kata Fadli, hal ini dilakukan agar urusan negara dan partai tak campur aduk. Sebab jika tidak, potensi abuse of right (penyalahgunaan hak) sebagai presiden dapat terjadi. Fasilitas negara dipakai untuk kepentingan partai. “Dan ini contoh yang kurang baik dari seorang kepala negara,” tegasnya.
Menurut Fadli, penyampaian dua kali pidato dalam sepekan menunjukkan prioritas masalah bagi SBY saat ini adalah partainya, bukan rakyat dan negara. Waktu umroh pun, sambung dia, doa yang diminta SBY yakni mencari solusi masalah partainya bukan solusi negara. “Tentu ini adalah hak Pak SBY sebagai pembina partai,” ungkapnya.
Di negara lain pun, Fadli mencontohkan, para presiden mengambil cuti untuk urusan lain yang dipikir lebih prioritas. Hugo Chavez mengambil cuti karena sakit. Presiden Ekuador, Rafael Correa, pernah cuti untuk fokus kampanye partainya selama 30 hari. Bahkan Obama juga pernah cuti untuk liburan. Hal ini mereka lakukan untuk menghindari penyalahgunaan hak jabatannya, dan agar fokus untuk urusannya.
“Sehingga, jika SBY tetap ingin fokus mengurusi partainya hingga usai, cuti adalah langkah yang tepat. Agar beliau dapat konsentrasi dulu menyelesaikan masalah partainya. Saya yakin urusan partai pun penting karena menyangkut dugaan korupsi,” pungkasnya.
