1. Konsentrasi urus negara terpecah
Mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra tidak mau berkomentar soal kisruh yang melanda Partai Demokrat. Namun, dia merasa harus menyampaikan tausiyah kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal tanggung jawabnya sebagai presiden.
Lewat akun Twitter-nya, Yusril mengatakan, tanggung jawab SBY sebagai presiden sangat menentukan bagi kelangsungan hidup rakyat sebagai bangsa dan negara.
“Karena itu, jika Pak SBY fokus pada upaya penyelamatan partai, konsentrasi beliau dalam mengurus bangsa dan negara akan terpecah,” kicau Yusril, Sabtu (9/2) malam.
Sementara itu, lanjut Yusril, masih banyak agenda pemerintahan yang perlu dilaksanakan, mengingat masa jabatan SBY akan berakhir Oktober 2014.
“Selain itu banyak masalah-masalah nyata yang dihadapi rakyat, bangsa dan negara yang memerlukan penanganan segera dan tidak bisa ditunda-tunda,” ujar profesor hukum tata negara ini.
2. Contoh tak baik ke menteri
Mendekati Pemilu 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mewanti-wanti para menteri yang berasal dari parpol agar tetap fokus terhadap tugas dan tidak ternina bobokan oleh urusan partai. Namun, kini SBY yang justru sibuk dengan partainya sendiri.
“Dulu SBY meminta menteri agar fokus pada tugas pemerintahan, tetapi justru SBY yang tidak komitmen dan menceburkan diri ke partai,” kata pengamat politik dari UGM, Hanta Yudha.
Hanta menilai, langkah SBY mengambil komando kepemimpinan partai adalah sebuah contoh buruk terhadap menteri-menteri di jajaran kabinetnya. SBY dinilai tidak konsisten atas apa yang pernah diucapkannya.
“SBY memberi contoh tidak baik kepada menteri-menteri. Soliditas kabinet juga akan menurun karena ternyata SBY terjerumus di situ, dengan multi-rangkap jabatan,” jelasnya.
3. Perhatian ke negara harus konsisten
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetap istiqomah mencurahkan segala perhatiannya untuk urusan negara dan rakyat. SBY diharapkan konsisten untuk tidak terpengaruh dengan kejadian yang menimpa Partai Demokrat.
“Rumusannya, asal perhatiannya kepada negara konsisten tidak boleh
terpengaruh oleh kejadian itu,” kata JK.
Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) ini mengaku jika dirinya juga pernah dan memiliki pengalaman untuk mengurus partai politik. JK menegaskan, sebagai pejabat pemerintahan tidak selayaknya meninggalkan konsentrasi kerjanya hanya untuk soal polemik partai.
“Saya juga pernah di partai juga. Yang penting bisa diatur waktu hanya
malam-malam, hanya boleh kerja partai malam-malam, tidak boleh mengganggu jam kerja negara,” tegas JK.
4. Republik dalam keadaan darurat
Pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin meminta Presiden SBY untuk fokus mengurus negara. “Tidak boleh ‘berbagi cinta’ sama yang lain bahkan ke partai sekalipun,” ujarnya kepada merdeka.com, Sabtu (9/2).
Menurut Irman, kondisi negara saat ini membutuhkan perhatian serius dari pemimpinnya. “Republik ini juga dalam keadaan darurat, semua terombang-ambing tanpa kepastian elit sibuk dengan pertarungannya sendiri-sendiri,” imbuhnya.
Saat ini lanjut Irman, rasio publik jalan dengan logikanya sendiri seolah abai dengan filosofi bernegara. Di situlah tugas presiden sesungguhnya agar mencegah republik tidak karam.
“Presiden jangan poligami jangan berbagi cinta kepada partai, jangan jadikan istana ibarat ‘sepondok dua cinta’, antara negara dan partai,” tegas Irman.
5. SBY buat rakyat bingung
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon heran dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang justru sibuk mengurusi partai. Meski tengah dilanda masalah, harusnya SBY bisa mendelegasikan penyelesaian Demokrat ke para petinggi partai lainnya.
Menurut Fadli, saat ini SBY sebagai presiden lebih sibuk mengurus partai ketimbang negara. Sementara itu urusan pemerintahan dan rakyat makin terabaikan.
“Campur aduk posisi SBY sebagai Presiden maupun sebagai ketua dewan pembina partai membuat rakyat bingung,” kata Fadli.
Selain itu, Fadli mengatakan SBY pernah menyampaikan kepada para menterinya yang berasal dari parpol untuk fokus pada tugas dan bidang masing-masing. Tindakan SBY ini kontradiktif dengan kata-katanya.
“SBY ingkari pernyataannya sendiri. Di zaman Pak Harto saja tak pernah sekalipun presiden berpidato bicara soal internal parpolnya,” tandasnya.