Pameran Filateli Dunia 2013 diselenggarakan di Melbourne, Australia pada 10-15 Mei 2013, bertempat di Royal Exhibition Building. Pameran yang bersebelahan dengan Meseum Melbourne ini diikuti lebih dari 60 negara dari seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Perkumpulan Filatelis Indonesia (PFI) menunjuk Gita Noviandi sebagai National Commissioner dari Indonesia untuk mewakili dan membawa berbagai koleksi terbaik Indonesia.
Dalam rilisnya kepada Tribun, Sabtu (11/5/2013) Fadli Zon dijelaskan, pameran kali ini, Indonesia mengirimkan 15 koleksi untuk dipertandingkan dalam 6 kelas, yaitu Postal Stationery, Tradisional, Thematik, Aerophilately, Literatur, dan Youth Philateli.
Fadli Zon merupakan founder Fadli Zon Library, sekaligus anggota Dewan Pembina PFI turut serta mengirimkan koleksi filatelinya dengan judul “The Netherlands Indies Postal Stationery 1874-1942.
Terdiri dari 80 bingkai item untuk dipertandingkan dalam kelas Postal Stationery. Filatelis lain yang juga turut mengirimkan koleksinya untuk bertanding dalam kelas Postal Stationery, antara lain: Jusak Johan Handoyo (DKI Jakarta), judul koleksi “The Netherlands Indies King Willem III Sides Faces”, Gita Noviandi (Jawa Barat), judul koleksi “Postal Cards of Dutch East Indies 1874-1932.”
“Ajang Pameran Filateli Dunia bisa memberi banyak manfaat bagi Indonesia. Dunia luar dapat lebih mengenal dan mengetahui berbagai sisi Indonesia melalui obyek filateli yang dipamerkan. Meski sudah ada email dan berbagai moda komunikasi lain, filateli tetap diminati,” ujar Fadli Zon.
Pameran ini menjadi bukti eksistensi filateli Indonesia di dunia Internasional. Fadli Zon mengikuti pameran dan pertandingan koleksi filateli dunia untuk ketiga kalinya, pertama di RRC (2011), Indonesia (2012) dan kini di Australia (2013). Filateli adalah king of hobby, and hobby of the king.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon menilai pola penyergapan teroris yang dilakukan Densus 88/Antiteror terhadap seseorang terduga teroris kurang memperhatikan kaidah HAM.
Hal ini dikatakan Fadli terkait operasi penangkapan terduga teroris di beberapa kota.
Seperti halnya di Bandung operasi berlangsung sekitar 8 jam dengan 3 orang terduga teroris tewas. Operasi juga dilakukan di Tangerang Selatan, Kendal, dan Kebumen. Hasilnya, 13 orang ditangkap dan 7 orang terduga tewas.
“Prosedur operasi penangkapan teroris juga harus memperhatikan aspek penegakan hukum dan HAM. Seseorang yang baru menjadi terduga, harusnya diberi hak untuk keadilan,” ujar Fadli Zon di Jakarta, Jumat (10/5).
Dirinya juga mencontohkan terjadi kesalahan pemukulan terhadap warga, dalam operasi penangkapan teroris di Karanganyar 2012 lalu.
“Kadang perlakuan di lapangan terhadap seseorang yang baru saja terduga teroris kurang memperhatikan kaidah HAM, padahal ditonton oleh publik,” lanjutnya.
Lebih lanjut kata Fadli, pemberantasan terorisme, harus diiringi pencegahan sistemik. Menurutnya, kemiskinan dan ketidakadilan merupakan kunci utama kenapa benih radikal teroris masih mudah bermunculan. Ia menduga, aktivitas radikal teroris itu mungkin juga adalah aksi balas dendam terhadap tindakan aparat yang represif.
“Upaya balas dendam terhadap tindakan aparat yang represif, bisa juga menjadi alasan munculnya kembali aktivitas radikal teroris. Tokoh-tokoh agama perlu dilibatkan agar ada persuasi. Jangan ulang kesalahan kekerasan di Guantanamo dan Abu Ghuraib,” pungkasnya.
Tak hanya menyoal kepada cara penyergapan teroris, dirinya juga menilai operasi penyergapan itu patut dievaluasi karena memakan operasi yang berdurasi panjang.
“Kita patut apresiasi kerja Densus 88. Namun di sisi lain,operasi berdurasi panjang, patut dievaluasi dan diaudit. Kenapa begitu lama? Dan sudahkan sesuai prosedur? Apakah memang bisa diliput live oleh media?” paparnya.
Ia menyebut, jangan sampai rakyat hanya disuguhkan ‘Teroristainment’. Menurutnya, operasi dan panjang seperti itu bisa memicu radikalisme baru dan dendam lebih hebat dari kerabat dekat, apalagi, lanjut dia, masih dalam status terduga teroris.
“Operasi harusnya bisa lebih singkat. Apalagi jumlah terduga teroris jauh lebih sedikit dan minim perlawanan sedangkan operasi didukung aparat cukup banyak. Peluru royal sekali berhamburan tapi terlihat satu arah. Apakah memang ada baku tembak? Tak perlu rakyat disuguhkan ‘Teroristainment’. Berbahaya,” tandasnya. (Astri Novaria)
Densus 88 melakukan operasi penangkapan terduga teroris di beberapa kota. Di Bandung berlangsung sekitar 8 jam, hasilnya 3 terduga teroris tewas. Operasi juga dilakukan di Tangerang Selatan, Kendal dan Kebumen. Hasilnya, 13 orang ditangkap dan 7 orang terduga tewas.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, tindakan Densus 88 patut diapresiasi. Namun di sisi lain, operasi berdurasi panjang, patut dievaluasi dan diaudit. Kenapa begitu lama? Dan sudahkan sesuai prosedur? Apakah memang bisa diliput live oleh media?
“Operasi didukung aparat cukup banyak, yakni 18 orang tim Densus 88 dibantu tim Polda Jabar dan Polres Bandung. Operasi harusnya bisa lebih singkat. Apalagi jumlah terduga teroris jauh lebih sedikit dan minim perlawanan,” kata Fadli dalam keterangan pers kepada Aktual.co, Jumat (10/5).
Peluru royal sekali berhamburan tapi terlihat satu arah. Apakah memang ada baku tembak? “Tak perlu rakyat disuguhkan ‘Teroristainment’. Berbahaya,” imbuhnya.
Operasi terbuka dan panjang seperti ini, bisa memicu radikalisme baru atau dendam lebih hebat dari kerabat dekat, apalagi kalau diyakini belum tentu mereka benar-benar teroris. Status baru terduga saja.
“Prosedur operasi penangkapan teroris juga harus memperhatikan aspek penegakan hukum dan HAM,” tambahnya.
Seseorang yang baru menjadi terduga, harusnya diberi hak untuk keadilan. Kadang perlakuan di lapangan terhadap seseorang yang baru saja terduga teroris kurang memperhatikan kaidah HAM, padahal ditonton oleh publik. Seperti terjadi kesalahan pemukulan terhadap warga, dalam operasi penangkapan teroris di Karanganyar 2012 lalu.
“Pemberantasan terorisme, harus diiringi pencegahan sistemik. Kemiskinan dan ketidakadilan, kunci utama kenapa benih radikal teroris masih mudah bermunculan. Upaya balas dendam terhadap tindakan aparat yang represif, bisa juga menjadi alasan munculnya kembali aktivitas radikal teroris,” ujarnya.
Tokoh-tokoh agama perlu dilibatkan agar ada persuasi. Jangan ulang kesalahan kekerasan di Guantanamo dan Abu Ghuraib.
Densus Antiteror 88 Mabes Polri melakukan operasi penangkapan terduga teroris di beberapa kota, yang patut diapresiasi tapi sekaligus dikritisi oleh Partai Gerindra.
“Kita patut apresiasi kerja Densus 88. Namun di sisi lain, operasi berdurasi panjang, patut dievaluasi dan diaudit. Kenapa begitu lama? Dan sudahkan sesuai prosedur? Apakah memang bisa diliput live oleh media?” Kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, di Jakarta, Jumat (10/5).
Sebab menurut dia, operasi itu didukung aparat cukup banyak, yakni 18 orang tim Densus 88 dibantu tim Polda Jabar dan Polres Bandung. Dengan demikian, operasi harusnya bisa lebih singkat, apalagi jumlah terduga teroris jauh lebih sedikit dan minim perlawanan.
“Peluru royal sekali berhamburan tapi terlihat satu arah. Apakah memang ada baku tembak?” Tanya Fadli.
“Tak perlu rakyat disuguhkan ‘Teroristainment’. Berbahaya.”
Dia melanjutkan operasi terbuka dan panjang seperti itu, bisa memicu radikalisme baru atau dendam lebih hebat dari kerabat dekat, apalagi kalau diyakini belum tentu mereka benar-benar teroris.
Selain itu, prosedur operasi penangkapan teroris juga harus memperhatikan aspek penegakan hukum dan HAM. Seseorang yang baru menjadi terduga, harusnya diberi hak untuk keadilan.
“Kadang perlakuan di lapangan terhadap seseorang yang baru saja terduga teroris kurang memperhatikan kaidah HAM, padahal ditonton oleh publik. Seperti terjadi kesalahan pemukulan terhadap warga, dalam operasi penangkapan teroris di Karanganyar 2012 lalu,” jelas Fadli.
Dia juga menekankan bahwa pemberantasan terorisme harus diiringi pencegahan sistemik, khususnya terkait kemiskinan dan ketidakadilan sebagai kunci utama kenapa benih radikal teroris masih mudah bermunculan.
“Upaya balas dendam terhadap tindakan aparat yang represif, bisa juga menjadi alasan munculnya kembali aktivitas radikal teroris. Tokoh-tokoh agama perlu dilibatkan agar ada persuasi. Jangan ulang kesalahan kekerasan di Guantanamo dan Abu Ghuraib,” tegas Fadli.
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) melalui Wakil Ketua Umumnya Fadli Zon mengunggah video yang berisi kompilasi berita-berita di televisi berisi konferensi pers Prabowo tentang Mei 1998.
“Ini kan sejarah 15 tahun,” kata Fadli Zon saat dikonfirmasi, Kamis (9/5/2013), mengenai alasannya mengunggah video tersebut di Youtube.
Video dengan durasi 12 menit 49 detik itu diunggah Rabu (8/5/2013) dan berisi potongan-potongan berita konferensi pers yang dilakukan adik Prabowo, Hasjim Djojohadikusumo, Fadli Zon, dan Farid Prawiranegara.
Ada tiga media televisi yang potongan beritanya dimuat yaitu Nuansa Pagi- RCTI, Fokus – Indosiar, Cakrawala ANTEVE, dan SCTV.
Potongan berita berisi tentang konferensi pers yang dilakukan awal Oktober 1999. Bahan konferensi pers adalah pernyataan Prabowo yang saat itu sudah 14 bulan berada di Aman, Yordania.
Dalam konferensi pers itu, Hasjim menyayangkan pemerintah yang sepertinya ingin menjadikan Prabowo kambing hitam atas kerusuhan Mei 1998.
Disebutkan Hasjim, dalam surat Mensesneg Muladi kepada Komnas HAM pada 13/9/1999 disebutkan ketidakterlibatan Prabowo dalam kerusuhan Mei.
Namun, pada 7/10/1999, Tim Gabungan Pencari Fakta menyatakan Prabowo bersalah yang kemudian berujung pada Dewan Kehormatan Perwira yang memberhentikan Prabowo.
“Kami berencana menggugat pemerintah untuk fitnah dan tuduhan tak berdasar itu,” kata Hasjim.
Dalam potongan berita Cakrawala ANTV, Muladi disebut kaget saat mengetahui suratnya bocor.
Sementara, Mayjen Sudrajat selaku Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI mengatakan, Prabowo dipecat bukan karena kerusuhan Mei.
“Karena keliru menjabarkan tugas-tugasnya sebelum kerusuhan Mei terjadi,” katanya.
Fadli Zon yang mengunggah video berjudul “Konferensi Pers Mengenai Prabowo dan Tuduhan Mei 1998” itu mengatakan, dalam perjalannya gugatan pada pemerintah tidak jadi dilakukan.
“Karena sudah ada klarifikasi dari pemerintah,” kata Fadli Zon.
Penghargaan World Statesman Award yang akan diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Appeal of Conscience Foundation, 30 Mei mendatang, tidak akan punya arti jika presiden keenam ini tidak memberikan capaian dan warisan yang berharga kepada rakyatnya.
“Apa arti gelar dan penghargaan tersebut bagi rakyat Indonesia? Sebab, bagi pemimpin negara, yang terpenting adalah apa yang dicapai dan apa diwariskan bagi rakyatnya (legacy),” nilai Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon di Jakarta, Kamis, (9/5).
Menurutnya, hal itu terjadi seperti yang menimpa Presiden Uni Soviet, Mikhail Gorbachev yang menerima hadiah Nobel dan banyak penghargaan dunia, namun tak dihargai rakyatnya di dalam negeri, bahkan Uni Soviet mengalami disintegrasi.
Bagi seorang pemimpin negara, imbuh Fadli, yang utama harus didapat, adalah penghargaan dari rakyat. Penghargaan yang muncul secara tulus atas keberhasilan menciptakan kebahagiaan, kesejahteraan, kemerdekaan, dan perdamaian.
“Jangan sampai, dunia internasional memberikan penghargaan, namun rakyat sendiri justru menilai sebaliknya,” tandas dia.
Fadli menuturkan, Presiden SBY akan menerima penghargaan World Statesman Award dari Appeal of Conscience Foundation, yakni sebuah organisasi yang mempromosikan perdamaian, demokrasi, toleransi, dan dialog antar kepercayaan. Rencananya, anugerah ini akan diberikan 30 Mei mendatang di New York, Amerika Serikat.
Pemberian anugerah ini, tentunya membawa nilai positif bagi Presiden SBY dan menambah deretan penghargaan dunia internasional yang diterimanya. Barangkali, di antara Presiden RI era reformasi, SBY lah yang paling banyak menerima gelar atau penghargaan.
Selama 9 tahun menjabat presiden, SBY sudah memperoleh 7 gelar Doktor Honoris Causa. Presiden Soeharto yang menjabat 30 tahun sering ditawari, tapi tak bersedia menerimanya.
Anugrah World Statesman Award sendiri diberikan kepada mereka yang berhasil membangun perdamaian, demokrasi, dan toleransi. “Tapi, jika kita lihat di masa kini, tingkat konflik yang melibatkan kelompok etnis dan keagamaan di Indonesia justru semakin meningkat,” pungkasnya.
Presiden SBY akan kembali menerima penghargaan. Kali ini penghargaan World Statesman Award dari Appeal of Conscience Foundation, sebuah organisasi yang mempromosikan perdamaian, demokrasi, toleransi, dan dialog antar kepercayaan. Rencananya, anugerah ini akan diberikan 30 Mei mendatang di New York, Amerika Serikat.
Pemberian anugerah ini, kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, tentu positif bagi Presiden SBY. Penghargaan ini menambah deretan penghargaan dunia internasional yang diterimanya. Dan barangkali, di antara Presiden RI era reformasi, SBY lah yang paling banyak menerima gelar atau penghargaan. Selama sembilan tahun menjabat presiden, SBY sudah memperoleh 7 gelar Doktor Honoris Causa. Sementara, Presiden Soeharto yang menjabat 30 tahun sering ditawari tapi tak bersedia menerima penghargaan DR HC.
“Namun apa arti gelar dan penghargaan tersebut bagi rakyat Indonesia? Sebab, bagi pemimpin negara, yang terpenting adalah apa yang dicapai dan apa diwariskan bagi rakyat, legacy. Bukan jumlah gelar atau penghargaan luar negeri yang diterimanya. Mikhail Gorbachev terima Hadiah Nobel dan banyak penghargaan dunia, namun tak dihargai rakyat di dalam negeri, bahkan Uni Soviet mengalami disintegrasi,” ungkap Fadli Zon beberapa saat lalu (Rabu, 8/5).
Fadli pun menilai anugrah World Statesman Award, yang diberikan bagi mereka yang berhasil membangun perdamaian, demokrasi dan toleransi, cukup kontras dengan kenyataan di Indonesia. Kini, di Indonesia, tingkat konflik yang melibatkan kelompok etnis dan keagamaan justru semakin meningkat.
“Bagi seorang pemimpin negara, yang utama harus didapat adalah penghargaan dari rakyat. Penghargaan yang muncul secara tulus dari rakyat atas keberhasilan menciptakan kebahagiaan, kesejahteraan, kemerdekaan dan perdamaian. Jangan sampai, dunia internasional memberikan penghargaan namun rakyat sendiri justru menilai sebaliknya,” demikian Fadli.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menerima penghargaan World Statesman Award dari Appeal of Conscience Foundation, sebuah organisasi yang mempromosikan perdamaian, demokrasi, toleransi, dan dialog antar kepercayaan. Rencananya, anugerah itu akan diberikan 30 Mei mendatang di New York, Amerika Serikat.
Pemberian anugerah ini tentu positif bagi Presiden SBY, menambah deretan penghargaan dunia internasional yang diterimanya. Barangkali, di antara Presiden RI era reformasi, SBY-lah yang paling banyak menerima gelar atau penghargaan.
Selama 9 tahun menjabat presiden, SBY sudah memperoleh 7 gelar Doktor Honoris Causa. Presiden Soeharto yang menjabat 30 tahun sering ditawari, tetapi tidak bersedia menerima penghargaan DR HC.
Namun apa arti gelar dan penghargaan tersebut bagi rakyat Indonesia? Sebab, bagi pemimpin negara, yang terpenting adalah apa yang dicapai dan apa diwariskan bagi rakyat, ‘legacy’.
“Bukan jumlah gelar atau penghargaan luar negeri yang diterimanya. Mikhail Gorbachev terima Hadiah Nobel dan banyak penghargaan dunia, namun tak dihargai rakyat di dalam negeri, bahkan Uni Soviet mengalami disintegrasi,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, melalui rilis yang diterima, Jakarta, Rabu (8/5/2013).
Anugerah World Statesman Award tersebut diberikan bagi mereka yang berhasil membangun perdamaian, demokrasi dan toleransi. “Tapi jika kita lihat di masa kini, tingkat konflik yang melibatkan kelompok etnis dan keagamaan justru makin meningkat,” tegasnya.
Menurutnya, bagi seorang pemimpin negara, yang utama harus didapat adalah penghargaan dari rakyat. Penghargaan yang muncul secara tulus dari rakyat atas keberhasilan menciptakan kebahagiaan, kesejahteraan, kemerdekaan dan perdamaian. “Jangan sampai, dunia internasional memberikan penghargaan namun rakyat sendiri justru menilai sebaliknya,” ucap Fadli.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, berjanji segera menindaklanjuti hasil verifikasi administrasi Daftar Calon Legislatif Sementara (DCS) partainya, yang baru saja diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Partai Gerindra telah menerima hasil verifikasi administrasi KPU. Dan tentu kami akan merespon cepat jika ada kekurangan yang ditemukan KPU dalam DCS Partai Gerindra,” kata Fadli di Jakarta, Selasa (7/5).
Menurut sahabat Prabowo Subianto itu, bakal calon legislatif yang diajukan Gerindra sendiri, merupakan calon terbaik karena pihaknya telah melakukan upaya maksimal untuk memutus dan menetapkan siapa yang akan bertarung membawa panji Gerindra pada 2014.
“Sejauh ini, upaya yang kami lakukan sudah maksimal. Proses seleksi telah dilakukan terhadap hampir 3.000 Bacaleg. Sehingga yang kami nilai dari seorang calon tak hanya mengandalkan popularitas, namun juga kualitas dan elektabilitas,” paparnya.
Dalam proses seleksi, imbuh dia, memang ada pertimbangan keterwakilan perempuan, etnis, agama, usia, bahkan latar belakang profesi dan organisasi.
“Kami yakin tak akan ada permasalahan dalam DCS yang kami ajukan. Bacaleg yang mundur atau terdaftar ganda sudah diselesaikan. Namun jika ada kekurangan administrasi, tentu akan segera kami penuhi,” janjinya.
Yang terpenting, tandas dia, bagi Gerindra saat ini, ialah kami terus melakukan pembekalan dan pemantapan kapasitas kepada seluruh Caleg yang akan maju, agar benar-benar memegang komitmenn dan amanah rakyat ketika terpilih nanti.
KPU, Selasa, mengumumkan hasil verifikasi tahap I atau administrasi daftar calon sementara (DCS) dari seluruh partai politik.
Partai Gerindra mengaku prihatin dengan terbongkarnya kasus perbudakan buruh pabrik kuali di Tangerang. Untuk itu Gerindra meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk ikut menyelesaikan masalah tersebut.
“Bagi Gerindra kaum buruh adalah kawan sejati dalam perjuangan melawan neoliberalisme, karena mereka adalah korban paling nyata dari neoliberalisme. Oleh karena itu Gerindra akan selalu melakukan tindakan solideraitas tiap kali kaum buruh mendapat perlakuan yang buruk,” ujar Ketua Bidang Advokasi DPP Gerindar, Habiburrokhman dalam keterangan pernya yang diterim INILAH.COM, Minggu (5/5/2013).
Menurutnya, kasus ini membuka mata publik jika praktik perbudakan terhadap di Indonesia masih terjadi. Untuk itu Presiden SBY selaku kepala negara harus bisa mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelesaikannya.
“Kami menuntut kepada Presiden untuk menginstruksikan Menakertrans dan Kapolri melakukan tindakan hukum darurat (emergency legal action) terkait permasalahan ini,” tegasnya.
Selain itu, beberapa pihak seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) juga harus melakukan evaluasi terkait beberapa perusahaan yang masih memeksploitasi para pegawainya.
“Menakertrans harus memperhatikan pemulihan hak-hak buruh yang menjadi korban berikut dengan kompensasinya. Khusus untuk Kapolri, dengan bukti-bukti yang demikian jelas dimuat media massa, seharusnya dalam waktu satu atau dua hari ini sudah bisa ditetapkan tersangka,” tandasnya.
