Partai Gerindra mengaku prihatin dengan terbongkarnya kasus perbudakan buruh pabrik kuali di Tangerang. Untuk itu Gerindra meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk ikut menyelesaikan masalah tersebut.
“Bagi Gerindra kaum buruh adalah kawan sejati dalam perjuangan melawan neoliberalisme, karena mereka adalah korban paling nyata dari neoliberalisme. Oleh karena itu Gerindra akan selalu melakukan tindakan solideraitas tiap kali kaum buruh mendapat perlakuan yang buruk,” ujar Ketua Bidang Advokasi DPP Gerindar, Habiburrokhman dalam keterangan pernya yang diterim INILAH.COM, Minggu (5/5/2013).
Menurutnya, kasus ini membuka mata publik jika praktik perbudakan terhadap di Indonesia masih terjadi. Untuk itu Presiden SBY selaku kepala negara harus bisa mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelesaikannya.
“Kami menuntut kepada Presiden untuk menginstruksikan Menakertrans dan Kapolri melakukan tindakan hukum darurat (emergency legal action) terkait permasalahan ini,” tegasnya.
Selain itu, beberapa pihak seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) juga harus melakukan evaluasi terkait beberapa perusahaan yang masih memeksploitasi para pegawainya.
“Menakertrans harus memperhatikan pemulihan hak-hak buruh yang menjadi korban berikut dengan kompensasinya. Khusus untuk Kapolri, dengan bukti-bukti yang demikian jelas dimuat media massa, seharusnya dalam waktu satu atau dua hari ini sudah bisa ditetapkan tersangka,” tandasnya.