Densus Antiteror 88 Mabes Polri melakukan operasi penangkapan terduga teroris di beberapa kota, yang patut diapresiasi tapi sekaligus dikritisi oleh Partai Gerindra.
“Kita patut apresiasi kerja Densus 88. Namun di sisi lain, operasi berdurasi panjang, patut dievaluasi dan diaudit. Kenapa begitu lama? Dan sudahkan sesuai prosedur? Apakah memang bisa diliput live oleh media?” Kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, di Jakarta, Jumat (10/5).
Sebab menurut dia, operasi itu didukung aparat cukup banyak, yakni 18 orang tim Densus 88 dibantu tim Polda Jabar dan Polres Bandung. Dengan demikian, operasi harusnya bisa lebih singkat, apalagi jumlah terduga teroris jauh lebih sedikit dan minim perlawanan.
“Peluru royal sekali berhamburan tapi terlihat satu arah. Apakah memang ada baku tembak?” Tanya Fadli.
“Tak perlu rakyat disuguhkan ‘Teroristainment’. Berbahaya.”
Dia melanjutkan operasi terbuka dan panjang seperti itu, bisa memicu radikalisme baru atau dendam lebih hebat dari kerabat dekat, apalagi kalau diyakini belum tentu mereka benar-benar teroris.
Selain itu, prosedur operasi penangkapan teroris juga harus memperhatikan aspek penegakan hukum dan HAM. Seseorang yang baru menjadi terduga, harusnya diberi hak untuk keadilan.
“Kadang perlakuan di lapangan terhadap seseorang yang baru saja terduga teroris kurang memperhatikan kaidah HAM, padahal ditonton oleh publik. Seperti terjadi kesalahan pemukulan terhadap warga, dalam operasi penangkapan teroris di Karanganyar 2012 lalu,” jelas Fadli.
Dia juga menekankan bahwa pemberantasan terorisme harus diiringi pencegahan sistemik, khususnya terkait kemiskinan dan ketidakadilan sebagai kunci utama kenapa benih radikal teroris masih mudah bermunculan.
“Upaya balas dendam terhadap tindakan aparat yang represif, bisa juga menjadi alasan munculnya kembali aktivitas radikal teroris. Tokoh-tokoh agama perlu dilibatkan agar ada persuasi. Jangan ulang kesalahan kekerasan di Guantanamo dan Abu Ghuraib,” tegas Fadli.