Partai Gerindra akan merespons secepat mungkin atas hasil verifikasi administrasi daftar caleg sementara (DCS) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika ada kekurangan yang ditemukan, partai ini berjanji untuk segera melengkapinya.
Begitu pula atas kemungkinan adanya bacaleg bermasalah dalam DCS tersebut. “Kami sudah upayakan yang maksimal. Kalau ada masalah dalam DCS Gerindra, segera kami tindak lanjuti,” kata Waketum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon kepada wartawan di Jakarta, Selasa (07/05).
Menurutnya, Gerindra sudah melaksanakan proses seleksi terhadap hampir 3.000 bacaleg Gerindra. Dalam proses seleksi, ada pertimbangan keterwakilan perempuan, etnis, agama, dan usia. Bahkan, latar belakang profesi dan organisasi juga ikut diseleksi.
Saat ini, imbuh dia, Gerindra terus melakukan pembekalan dan pemantapan kapasitas kepada seluruh bacaleg yang akan maju. Hal ini sebagai langkah awal, agar mereka yang terpilih sebagai wakil rakyat harus benar-benar memegang komitmen dan amanah membela kepentingan rakyat. ”Inilah yang harus ditanamkan kepada para bacaleg,” tandasnya
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon yakin tak akan ada masalah terkait daftar calon sementara (DCS) yang diajukan partainya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia meyakini, hasil verifikasi KPU tahap I akan sesuai dengan yang diharapkan. KPU mengumumkan hasil verifikasi tahap I atau administrasi DCS parpol peserta pemilu pada hari ini, Selasa (7/5/2013).
Sejauh ini, Fadli mengklaim telah menyelesaikan persoalan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang mengundurkan diri dan terdaftar di lebih dari satu daerah pemilihan atau partai.
“Kami yakin tak akan ada permasalahan dalam DCS yang kami ajukan. Bacaleg yang mundur atau terdaftar ganda sudah diselesaikan,” kata Fadli, dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Selasa (7/5/2013).
Ia menjelaskan, proses seleksi telah dilakukan kepada hampir 3.000 bacaleg. Kriteria penilaian dari seorang calon tak hanya mengandalkan popularitas, namun juga kualitas dan elektabilitas, berikut pertimbangan keterwakilan perempuan, etnis, agama, usia, bahkan latar belakang profesi dan organisasi. Saat ini, kata Fadli, Gerindra terus melakukan pembekalan dan pemantapan kapasitas kepada seluruh caleg yang akan maju. Hal itu dilakukan sebagai bentuk komitmen memegang amanah rakyat saat terpilih nanti.
“Partai Gerindra akan menerima hasil verifikasi administrasi KPU. Namun jika ada kekurangan administrasi, tentu akan segera kami respons cepat, kami penuhi,” ujarnya.
Dari 12 partai politik yang telah menyerahkan berkas bakal caleg ke KPU, sedikitnya terdapat 6.576 berkas diterima KPU. Proses verifikasi berlangsung dua pekan, sejak 23 April 2013 dan berakhir Senin (6/5/2013). Selanjutnya, KPU akan melakukan proses verifikasi berkas selama dua minggu terhitung dari tanggal 23 April-6 Mei 2013.
Sementara itu, berdasarkan verifikasi tahap I KPU, untuk Partai Gerindra, dari data 534 bakal caleg, 89 orang memenuhi syarat dan 445 tidak memenuhi syarat.
Pemerintah didesak mengambil langkah lebih serius untuk mencegah dan menindak kejahatan perbudakan di Indonesia. Kasus perbudakan ditengarai tak hanya terjadi di Tangerang, Banten, seperti yang baru-baru ini terungkap.
“Kasus Tangerang menunjukkan bahwa perbudakan modern masih terus berlangsung,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon di Jakarta, Senin (6/5/2013). Menurut dia, kasus perbudakan adalah fenomena puncak gunung es. Selain kasus yang terungkap di Tangerang ini, ujar dia, perbudakan lain juga masih banyak terjadi.
Seperti diberitakan, kasus perbudakan di Kampung Bayur Opak, Lebak Wangi, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, terungkap. Sebanyak 34 orang menjadi korban penyiksaan oleh seorang bos dan lima orang mandor, di pabrik pengolahan limbah menjadi perangkat alumunium.
Fadli menyinggung data Trafficking in Persons Report tahun 2012 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara sumber utama, tujuan, dan transit bagi perdagangan seks serta pekerja paksa perempuan dan anak-anak. Lebih dari 1,6 juta pekerja ilegal asal Indonesia bekerja di luar negeri. Sebanyak 69 persen di antaranya adalah perempuan, bahkan banyak masih anak-anak.
“Human trafficking adalah kejahatan,” tegas Fadli. Sindikat tersebut melakukan perdagangan manusia yang biasanya disalurkan sebagai pekerja seks, perbudakan buruh, atau perdagangan organ tubuh.
Terkait kasus di Tangerang, Fadli menilai aparat hukum telah mengambil langkah tepat dengan memproses secara hukum pemilik pabrik. “Namun, pemerintah harus ada langkah lebih serius mencegah dan menindak kejahatan ini secara sistematis,” tegas dia. Pemerintah juga perlu meningkatkan kewaspadaan masyarakat, serta memberikan pelatihan bagi aparat penegak hukum.
Pemerintah RI diminta bersikap tegas menyikapi gerakan Organisasi Papua Merdeka yang membuka kantor resmi di Oxford, Inggris. Terlebih lagi, peresmian tersebut dihadiri oleh Wali Kota Oxford, Mohammed Abbasi, DPR East Oxford, Andrew Smith, dan mantan wali kota Elise Benjamin.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai, sikap pemerintah Inggris jelas mencederai hubungan mereka dengan Indonesia yang selama ini terjalin baik.
Inggris menurut Fadli, seharusnya bersikap bijak. Apalagi mereka juga mempunyai riwayat separatisme panjang dengan Irlandia Utara dan Skotlandia.
“Separatisme adalah soal kedaulatan negara. Sikap ikut campur Inggris dalam hal ini harus ditolak dengan tegas,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (4/5).
Da berpendapat perlu dikaji latar belakang sikap Inggris tersebut. Apakah hal itu merupakan bagian dari motivasi ekonomi di tengah krisis yang mereka hadapi.
“Padahal Inggris melalui British Petroleum sudah mendapat konsesi ladang gas Tangguh di Papua, juga sejumlah konsesi tambang lain,” terang Fadli.
Pemerintah Indonesia lanjut dia, tidak boleh bersikap permisif dan defensif mengatasi persoalan itu. Menurutnya, harus ada diplomasi ofensif agar kepentingan nasional bisa diamankan.
“Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas menolak campur tangan Inggris terhadap wilayah Indonesia. Kehormatan dan kedaulatan Indonesia harus ditegakkan,” imbuhnya.
Fadli pun mengimbau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bersikap tegas, meskipun ia telah menerima gelar Grand Cross of Bath dari Kerajaan Inggris. “Ada saat kita berkompromi, ada saat harus tegas,” pungkasnya.
Inggris secara resmi membuka kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford. Pembukaan kantor OPM ini bertujuan memenuhi tuntutan kampanye Papua Merdeka. Inggris berkomitmen untuk terus membantu gerakan OPM ini.
Wakil Ketua Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan sikap pemerintah Oxford di Inggris ini jelas mencederai hubungan Inggris yang selama ini terjalin baik dengan Indonesia.
“Separatisme adalah soal kedaulatan negara. Sikap ikut campur Inggris dalam hal ini harus ditolak dengan tegas.” Kata Fadli saat dihubungi Seruu.com, Sabtu (04/05/2013).
Fadli menilai, Inggris harusnya bijak. Pasalnya, mereka juga punya riwayat separatisme panjang dengan Irlandia Utara dan Skotlandia. Begitupun terlibat dalam konflik mempertahankan Malvinas dengan Argentina. Indonesia tak pernah ikut campur soal Inggris.
Di masa lalu, lanjut Fadli, Inggris memiliki jejak kolonialisme yang panjang. Sebuah studi menunjukkan 90 persen negara di dunia pernah dijajah Inggris. Demikian pula keterlibatan dalam invasi Irak 10 tahun lalu.
“Jejak berdarah ini harusnya jadi cermin mengurus diri sendiri, bukan malah intervensi urusan negara lain.” Pungkasnya.
Sementara, Fadli menyatakan sikap pemerintah Indonesia harus tegas tolak campur tangan Inggris terhadap wilayah RI. Kehormatan dan kedaulatan RI harus ditegakkan. Pemerintah RI, perlu juga mengkaji latar belakang sikap Inggris ini.
Apakah ini bagian dari motivasi ekonomi di tengah krisis yang mereka hadapi. Padahal, tambahnya, Inggris melalui British Petroleum sudah mendapat konsesi ladang gas Tangguh di Papua juga sejumlah konsesi tambang lain.
“Walau Presiden SBY menerima gelar Grand Cross of Bath dari Kerajaan Inggris, bukan berarti harus lembek. Ada saat dimana kita berkompromi, ada saat harus tegas.” Tegasnya.
Fadli juga menilai, pemerintah Inggris memang masih mengakui NKRI atas Papua. Namun pembukaan kantor OPM di Oxford, merupakan sikap dualisme yang harus ditentang.
“Pemerintah tak boleh permisif dan defensif. Harus ada diplomasi ofensif agar kepentingan nasional bisa diamankan.” Tandasnya. (Cesare)
Pemerintah Indonesia harus bertindak tegas dan menolak campur tangan asing, terutama kepada Pemerintah Inggris yang diketahui secara resmi membuka kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford.
Wakil Ketua Umum Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon, menyatakan Pemerintah Inggris sebaiknya mengurus diri sendiri dan jangan ikut mengurus negara yang sudah berdaulat merdeka. Sebagai kantor OPM ini bertujuan memenuhi tuntutan kampanye Papua Merdeka.
“Sikap pemerintah Oxford di Inggris ini jelas mencederai hubungan Inggris yang selama ini terjalin baik dengan Indonesia. Separatisme adalah soal kedaulatan negara. Sikap ikut campur Inggris dalam hal ini harus ditolak dengan tegas,” kata Fadli Zon kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (4/5/2013).
Fadli menyayangkan sikap pemerintah Inggris tersebut. Pemerintah Inggris harusnya lebih bijak dan menghargai Indonesia . Inggris punya riwayat separatisme panjang dengan Irlandia Utara dan Skotlandia. Begitupun terlibat dalam konflik mempertahankan Malvinas dengan Argentina. Indonesia tak pernah ikut campur soal Inggris.
“Di masa lalu, Inggris memiliki jejak kolonialisme yang panjang. Sebuah studi menunjukkan 90 persen negara di dunia pernah dijajah Inggris. Demikian pula keterlibatan dalam invasi Irak 10 tahun lalu. Jejak berdarah ini harusnya jadi cermin mengurus diri sendiri, bukan malah intervensi urusan negara lain,” paparnya
Untuk itu, Fadli mendesak sikap pemerintah Indonesia harus tegas tolak campur tangan Inggris terhadap wilayah RI. Kehormatan dan kedaulatan RI harus ditegakkan. Perlu juga dikaji latar belakang sikap Inggris ini. Apakah ini bagian dari motivasi ekonomi di tengah krisis yang mereka hadapi. Padahal Inggris melalui British Petroleum sudah mendapat konsesi ladang gas Tangguh di Papua juga sejumlah konsesi tambang lain.
“Walau Presiden SBY menerima gelar Grand Cross of Bath dari Kerajaan Inggris, bukan berarti harus lembek. Ada saat dimana kita berkompromi, ada saat harus tegas,” terangnya.
Lebih lanjut Fadli Zon menilai Pemerintah Inggris memang masih mengakui NKRI atas Papua. Namun pembukaan kantor OPM di Oxford, merupakan sikap dualisme yang harus ditentang. “Pemerintah tak boleh permisif dan defensif. Harus ada diplomasi ofensif agar kepentingan nasional bisa diamankan,” tutupnya. (bam)
Indonesia memeringati Hari Pendidikan Nasional, Kamis (2/5/2013). Namun, pendidikan di Indonesia telah tercoreng karena amburadulnya penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) 2013.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum untuk melihat sejauh mana pemerintah serius mengelola pendidikan bagi rakyat. Karena, menurut Gerindra, dalam konstitusi diatur bahwa pemerintah atau negara harus menyediakan pendidikan berkualitas dan merata bagi setiap anak bangsa.
“Namun, yang terjadi saat ini pendidikan menjadi awal dari stratifikasi sosial,” ujar Fadli Zon dalam pesan singkatnya di Jakarta, Kamis (2/5/2013).
Berkembangnya sektor swasta yang masuk ke ranah pendidikan, kata Fadli, membuat negara seolah lepas tanggung jawab dalam memberikan pendidikan layak dan unggul. Sehingga pada akhirnya, kata Fadli, pendidikan saat ini malah cenderung menjadi industri untuk kepentingan bisnis. “Semakin pragmatis dan komersial,” tegasnya.
Menurutnya, hal itu bisa dilihat dari adanya kebijakan Badan Hukum Pendidikan, dikotomi sekolah negeri standar internasional atau bukan. “Semua ini membuat proses pendidikan jadi wadah pemisah status sosial,” imbuhnya.
Sehingga, tegas Fadli, hal itu jelas bertentangan dengan konstitusi dan semangat Ki Hajar Dewantara saat mendirikan Taman Siswa. Taman Siswa dibentuk untuk memberi kesempatan bagi para pribumi jelata agar bisa memperoleh hak pendidikan yang sama.
“Pendidikan jangan sampai menimbulkan kesenjangan sosial antara mereka yang mampu dan tak mampu secara ekonomi,” ujarnya.
Fadli pun mengimbau agar pendidikan di Indonesia harus bisa mencerdaskan dan memajukan semua anak bangsa, tanpa diskriminasi. “Pendidikan juga seharusnya memberi motivasi dan kesempatan bagi siswa untuk terus berkembang,” jelas Fadli.
Dalam konteks itu, menurutnya, Ujian Nasional sebagai salah satu instrumen telah gagal menunaikan maksudnya. “UN harus dihapuskan. Sebab, output dari UN saat ini sangat jauh dari tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegasnya.
Namun, imbuh Fadli, Partai Gerindra tetap mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional, semoga pendidikan Indonesia semakin maju dan berkualitas. “Terima kasih pada para guru yang telah membina tunas-tunas bangsa,” tutup Fadli.
Fadli Zon, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra mengatakan Hari Pendidikan Nasional (2 Mei) menjadi momentum untuk melihat sejauh mana pemerintah serius mengelola pendidikan bagi rakyat.
Dan cermin itu, beberapa waktu lalu, menunjukkan pendidikan Nasional tercoreng karena amburadulnya penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tahun ini.
Fadli tegaskan, dalam konstitusi diatur bahwa pemerintah/negara harus menyediakan pendidikan berkualitas dan merata bagi setiap anak bangsa. Namun, yang terjadi saat ini pendidikan menjadi awal dari stratifikasi sosial.
Menurutnya, berkembannya sektor swasta yang masuk ke ranah pendidikan, membuat negara seolah lepas tanggung jawab dalam memberikan pendidikan layak dan unggul.
Dan akhirnya, pendidikan saat ini malah cenderung menjadi industri untuk kepentingan bisnis. Semakin pragmatis dan komersial.
“Kita bisa lihat dari adanya kebijakan Badan Hukum Pendidikan, dikotomi sekolah negeri standar internasional atau bukan. Semua ini membuat proses pendidikan jadi wadah pemisah status sosial,” tegas dia, kepada Tribunnews.com, Jakarta, Kamis (2/5/2013).
Hal ini jelas bertentangan dengan konstitusi dan semangat Ki Hajar Dewantara saat mendirikan Taman Siswa. Taman Siswa dibentuk untuk memberi kesempatan bagi para pribumi jelata agar bisa memperoleh hak pendidikan yang sama.
Lebih lanjut menurutnya, Pendidikan jangan sampai menimbulkan kesenjangan sosial antara mereka yang mampu dan tak mampu secara ekonomi. Pendidikan di Indonesia harus bisa mencerdaskan dan memajukan semua anak bangsa, tanpa diskriminasi.
Pendidikan juga seharusnya memberi motivasi dan kesempatan bagi siswa untuk terus berkembang.
“Dalam konteks itu, Ujian Nasional sebagai salah satu instrumen telah gagal menunaikan maksudnya. UN harus dihapuskan. Sebab, output dari UN saat ini sangat jauh dari tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegas dia.
“Partai Gerindra mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional, semoga pendidikan Indonesia semakin
Hari ini ribuan buruh di Indonesia melakukan aksi demonstrasi dalam rangka memperingati Hari Buruh atau May Day. Aksi ini berpusat di Jakarta. Namun pada saat yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diagendakan pergi ke Surabaya, Jawa Timur.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, di tengah situasi global tak menentu dan kepemimpinan nasional yang lemah, situasi ini semakin memperlambat peningkatan kualitas nasib buruh di Indonesia.
Presiden SBY mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tertinggi dan terbaik di ASEAN. Namun ironisnya, Fadli menilai, justru upah buruh di Indonesia yang terendah dibanding negara tetangga di ASEAN.
Fadli menjabarkan perbandingannya, dimana, Thailand, memiliki upah minimum ekuivalen Rp2,1 juta-2,8 juta, Malaysia Rp2,4 juta dan Filipina Rp3 juta. Sementara Indonesia, masih di bawah Rp 2 juta.
“Hanya Jakarta saja yang sudah di atas Rp2 juta, itupun belum dilakukan semua perusahaan,” kata Fadli Zon melalui pesan pendeknya kepada Seruu.com, Rabu (01/05/2013).
Ketika krisis global, lanjutnya, memang banyak investor masuk ke Indonesia. Tapi ini justru lebih disebabkan murahnya biaya buruh di negeri kita. Hal ini tentu angin segar bagi investor asing. Namun pada saat bersamaan merupakan mimpi buruk bagi nasib buruh Indonesia.
Sementara upah buruh masih rendah, harga kebutuhan pokok melejit naik. Misalnya, kenaikan harga daging beberapa waktu lalu, langsung menyusahkan kehidupan buruh. Belum lagi jika ada kenaikan BBM, maka harga makin terus meningkat, daya beli buruh berkurang.
“Jadi, masalah upah ini juga diperburuk kegagalan pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok. Belum lagi carut marutnya kebijakan outsourcing yang masih banyak menyandera hak buruh,” paparnya.
Fadli menegaskan, peningkatan kualitas hidup buruh, secara konstitusional, adalah tanggung jawab pemerintah. Hal ini bisa didukung, salah satunya, dengan peningkatan infrastruktur bisnis dan iklim birokrasi yang efisien. Sehingga pengusaha pun dapat meningkatkan keuntungannya.
Namun demikian, walau banyak dan peliknya permasalahan yang ada di kaum perburuhan yang terjadi hingga saat ini, di hari May Day ini, Fadli mewakili Partai Gerindra, mengucapkan selamat hari Buruh kepada jutaan buruh yang ada di Indonesia.
“Partai Gerindra mengucapkan selamat Hari Buruh. Buruh makmur, rakyat sejahtera,” tandasnya.
