Pemerintah Indonesia harus bertindak tegas dan menolak campur tangan asing, terutama kepada Pemerintah Inggris yang diketahui secara resmi membuka kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford.
Wakil Ketua Umum Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon, menyatakan Pemerintah Inggris sebaiknya mengurus diri sendiri dan jangan ikut mengurus negara yang sudah berdaulat merdeka. Sebagai kantor OPM ini bertujuan memenuhi tuntutan kampanye Papua Merdeka.
“Sikap pemerintah Oxford di Inggris ini jelas mencederai hubungan Inggris yang selama ini terjalin baik dengan Indonesia. Separatisme adalah soal kedaulatan negara. Sikap ikut campur Inggris dalam hal ini harus ditolak dengan tegas,” kata Fadli Zon kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (4/5/2013).
Fadli menyayangkan sikap pemerintah Inggris tersebut. Pemerintah Inggris harusnya lebih bijak dan menghargai Indonesia . Inggris punya riwayat separatisme panjang dengan Irlandia Utara dan Skotlandia. Begitupun terlibat dalam konflik mempertahankan Malvinas dengan Argentina. Indonesia tak pernah ikut campur soal Inggris.
“Di masa lalu, Inggris memiliki jejak kolonialisme yang panjang. Sebuah studi menunjukkan 90 persen negara di dunia pernah dijajah Inggris. Demikian pula keterlibatan dalam invasi Irak 10 tahun lalu. Jejak berdarah ini harusnya jadi cermin mengurus diri sendiri, bukan malah intervensi urusan negara lain,” paparnya
Untuk itu, Fadli mendesak sikap pemerintah Indonesia harus tegas tolak campur tangan Inggris terhadap wilayah RI. Kehormatan dan kedaulatan RI harus ditegakkan. Perlu juga dikaji latar belakang sikap Inggris ini. Apakah ini bagian dari motivasi ekonomi di tengah krisis yang mereka hadapi. Padahal Inggris melalui British Petroleum sudah mendapat konsesi ladang gas Tangguh di Papua juga sejumlah konsesi tambang lain.
“Walau Presiden SBY menerima gelar Grand Cross of Bath dari Kerajaan Inggris, bukan berarti harus lembek. Ada saat dimana kita berkompromi, ada saat harus tegas,” terangnya.
Lebih lanjut Fadli Zon menilai Pemerintah Inggris memang masih mengakui NKRI atas Papua. Namun pembukaan kantor OPM di Oxford, merupakan sikap dualisme yang harus ditentang. “Pemerintah tak boleh permisif dan defensif. Harus ada diplomasi ofensif agar kepentingan nasional bisa diamankan,” tutupnya. (bam)
Penulis: Sondang Barlian Siregar