Pembukaan Kantor OPM, Fadli Zon : Tolak Campur Tangan Inggris!

Pembukaan Kantor OPM, Fadli Zon : Tolak Campur Tangan Inggris!

Pembukaan Kantor OPM, Fadli Zon Tolak Campur Tangan Inggris

Inggris secara resmi membuka kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford. Pembukaan kantor OPM ini bertujuan memenuhi tuntutan kampanye Papua Merdeka. Inggris berkomitmen untuk terus membantu gerakan OPM ini.

Wakil Ketua Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan sikap pemerintah Oxford di Inggris ini jelas mencederai hubungan Inggris yang selama ini terjalin baik dengan Indonesia.

“Separatisme adalah soal kedaulatan negara. Sikap ikut campur Inggris dalam hal ini harus ditolak dengan tegas.” Kata Fadli saat dihubungi Seruu.com, Sabtu (04/05/2013).

Fadli menilai, Inggris harusnya bijak. Pasalnya, mereka juga punya riwayat separatisme panjang dengan Irlandia Utara dan Skotlandia. Begitupun terlibat dalam konflik mempertahankan Malvinas dengan Argentina. Indonesia tak pernah ikut campur soal Inggris.

Di masa lalu, lanjut Fadli, Inggris memiliki jejak kolonialisme yang panjang. Sebuah studi menunjukkan 90 persen negara di dunia pernah dijajah Inggris. Demikian pula keterlibatan dalam invasi Irak 10 tahun lalu.

“Jejak berdarah ini harusnya jadi cermin mengurus diri sendiri, bukan malah intervensi urusan negara lain.” Pungkasnya.

Sementara, Fadli menyatakan sikap pemerintah Indonesia harus tegas tolak campur tangan Inggris terhadap wilayah RI. Kehormatan dan kedaulatan RI harus ditegakkan. Pemerintah RI, perlu juga mengkaji latar belakang sikap Inggris ini.
Apakah ini bagian dari motivasi ekonomi di tengah krisis yang mereka hadapi. Padahal, tambahnya, Inggris melalui British Petroleum sudah mendapat konsesi ladang gas Tangguh di Papua juga sejumlah konsesi tambang lain.

“Walau Presiden SBY menerima gelar Grand Cross of Bath dari Kerajaan Inggris, bukan berarti harus lembek. Ada saat dimana kita berkompromi, ada saat harus tegas.” Tegasnya.

Fadli juga menilai, pemerintah Inggris memang masih mengakui NKRI atas Papua. Namun pembukaan kantor OPM di Oxford, merupakan sikap dualisme yang harus ditentang.

“Pemerintah tak boleh permisif dan defensif. Harus ada diplomasi ofensif agar kepentingan nasional bisa diamankan.” Tandasnya. (Cesare)