Tabloid Gema Indonesia Raya Edisi 24
Pikir Seribu Kali Naikkan Harga BBM
Partai Gerindra mempertanyakan alasan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Jika alasan subsidi BBM selama ini tidak tepat dan menjadi beban APBN, pemerintah dinilai tidak punya rencana dalam pengelolaan BBM.
“Kenapa baru sekarang bicara beban APBN? Ini menunjukkan pemerintah tak punya rencana dan antisipasi yang matang,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon di Jakarta, Selasa (30/4/2013).
Fadli mengatakan, kenaikan harga BBM pasti akan semakin mempersulit kehidupan rakyat. Pasalnya, harga-harga dipastikan akan melambung tinggi dan inflasi akan meningkat.
Di sisi lain, tambah Fadli, pemerintah belum maksimal berusaha meningkatkan produksi minyak dan gas. Apalagi, kata dia, pencurian BBM masih marak sehingga subsidi BBM membengkak. Pembatasan pemakaian solar, premium bagi kendaraan dinas, perkebunan, dan pertambangan juga tak efektif.
“BBM subsidi yang harusnya disalurkan dari depot-depot ke SPBU bisa langsung ke pertambangan, perkebunan. Maksud hati ingin membatasi subdisi, tetapi semua tak terencana. Pemerintah harus berpikir seribu kali menaikkan harga BBM sampai segala usaha telah maksimal. Ini harus menjadi opsi paling akhir ketika jalan sudah buntu,” pungkas Fadli.
Seperti diberitakan, pemerintah akan membuat kebijakan satu harga BBM. Angka kenaikan masih dihitung. Hanya, dipastikan harga baru nantinya di bawah Rp 6.500 per liter. Sistem dua harga BBM dinilai akan sulit ketika diimplementasikan.
Jika diterapkan satu harga, pemerintah akan memberikan kompensasi untuk rakyat miskin yang terkena imbas kenaikan harga BBM, salah satunya dalam bentuk uang tunai. Anggaran untuk berbagai program yang sudah ada seperti beras miskin, beasiswa, akan ditambah.
Bukannya Disalurkan ke Depot, Banyak BBM Dibawa ke Pertambangan
Partai Gerindra menyatakan, rencana Pemerintah menaikkan harga BBM akan memicu kesengsaraan masyarakat yang lebih besar, hanya karena ketidaksiapan mengantisipasi masalah terkait BBM. Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, Pemerintah beralasan selama ini subsidi tak tepat sasaran dan menjadi beban APBN. Padahal sebenarnya masih banyak dimensi masalah terkait BBM dan subsidinya yang lepas dari pencarian solusi.
Misalnya, kata Fadli, pihaknya melihat masih marak pencurian BBM yang menjadi salah satu penyebab jebolnya subsidi BBM. Pemerintah membatasi pemakaian solar, premium bagi kendaraan dinas, perkebunan, dan pertambangan, tapi ternyata tak efektif.
“Selain tak ada sanksi tegas bagi pelanggar, namun di lapangan, BBM subsidi yang harusnya disalurkan dari depot-depot ke SPBU, malah langsung ke pertambangan atau perkebunan, bukannya ke SPBU. Maksud hati ingin batasi subsidi tapi semua tak terencana,” jelas Fadli di Jakarta, Selasa (30/4).
Karena itu, menurut dia, jauh lebih baik bagi Pemerintah untuk memastikan agar subsidi jangan sampai diselewengkan. Bahkan, bagi Gerindra, rencana Pemerintah membuat dua harga BBM juga perlu dilihat kembali.
“Ini gagasan dadakan yang rawan penyimpangan. Harga BBM di SPBU harusnya satu harga dengan harga keekonomian. Dengan catatan, harga keekonomian perlu dibahas secara transparan. Kalau efisien dan minus korupsi, harusnya harga BBM tak perlu naik. Subsidi memang harus tepat sasaran, harus dinikmati rakyat banyak,” ujar Fadli.
Karenanya, Partai Gerindra menegaskan bahwa Pemerintah harus berpikir seribu kali sebelum menaikkan BBM. “Ini harus menjadi opsi paling akhir ketika jalan sudah buntu. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang lagi bicara beban APBN? Ini menunjukkan pemerintah tak punya rencana dan antisipasi yang matang. Tiba saat, tiba akal,” tambahnya.
Ditambahkan Fadli, kenaikan BBM akan mempersulit kehidupan rakyat yang sudah susah. Inflasi akan naik. Harga-harga melambung tinggi. Jelas, rakyat akan makin menderita karena kebijakan ini. Sementara di sisi lain, Pemerintah juga belum maksimal berusaha meningkatkan produksi minyak dan gas. Banyak blok migas yang tidak dieksplorasi dan dieksploitasi. Bahkan ada juga kecenderungan tetap mempertahankan impor agar ada komisi dan rente, kata Fadli.
Kenaikan Harga BBM, Gerindra: Kenapa Sekarang?
Partai Gerindra menilai kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi akan menyengsarakan rakyat. Pemerintah harus berpikir seribu kali untuk menaikkan BBM sampai segala usaha telah maksimal.
“Ini harus menjadi opsi paling akhir ketika jalan sudah buntu,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, Selasa (30/4).
Menurut Fadli, alasan pemerintah dengan menyebut selama ini subsidi tidak tepat sasaran dan menjadi beban APBN terdengar janggal. Pertimbangannya, kenapa baru sekarang pemerintah membicarakan beban APBN. Justru ini menunjukkan pemerintah tak punya rencana dan antisipasi yang matang.
“Tiba saat, tiba akal,” ungkap Fadli.
Kenaikan BBM, lanjut dia, akan mempersulit kehidupan rakyat yang sudah susah. Inflasi akan naik, harga melambung tinggi. Akibatnya, rakyat akan makin menderita karena kebijakan tersebut.
Sementara pemerintah belum maksimal berusaha meningkatkan produksi minyak dan gas. Banyak blok migas yang tidak dieksplorasi dan dieksploitasi. Bahkan timbul kecenderungan tetap mempertahankan impor agar ada komisi dan rente.
Ia menilai, jebolnya subsidi karena masih maraknya pencurian BBM. Langkah pemerintah membatasi pemakaian solar dan premium bagi kendaraan dinas, perkebunan, dan pertambangan ternyata tidak efektif. Karena tak ada sanksi tegas bagi pelanggarnya. Selain itu, BBM subsidi yang harusnya disalurkan dari depot ke SPBU bisa langsung ke pertambangan, perkebunan.
“Tidak ke SPBU. Maksud hati ingin batasi subsidi tapi tidak terencana dengan baik,” jelas Fadli.
Jelas, Kenaikan Harga BBM Akan Menyengsarakan Rakyat
Presiden SBY akan mengumumkan kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), siang ini (Selasa, 29/4). Pemerintah beralasan selama ini subsidi BBM tak tepat sasaran dan menjadi beban APBN. Rencana ini pun terus menuai penolakan dari sejumlah kalangan, termasuk dari Partai Gerindra.
“Pertanyaannya kenapa baru sekarang lagi bicara beban APBN? Ini menunjukkan pemerintah tak punya rencana dan antisipasi yang matang. Tiba saat, tiba akal,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 30/4).
Fadli yakin kenaikan harga BBM ini akan mempersulit kehidupan rakyat yang sudah susah. Dampak dari kebijakan ini, inflasi akan naik dan harga-harga melambung tinggi. Sementara pemerintah, belum maksimal berusaha meningkatkan produksi minyak dan gas., dan banyak blok migas yang tidak dieksplorasi dan dieksploitasi. Di saat yang sama, ada juga kecenderungan tetap mempertahankan impor agar ada komisi dan rente.
Fadli mengingatkan bahwa salah satu penyebab APBN jebol bukan karena subsidinya, tapi juga karena masih marak pencurian BBM. Sementara pembatasan terhadap pemakaian solar dan premium bagi kendaraan dinas, perkebunan, dan pertambangan ternyata tidak efektif. Karena selain tak ada sanksi tegas bagi pelanggarnya di lapangan, BBM subsidi juga bisa langsung disalurkan ke pertambangan dan perkebunan, tanpa melalui SPBU.
“Maksud hati ingin batasi subsidi tapi semua tak terencana,” tegas Fadli, sambil mengingatkan agar subsidi tidak sampai diselewengkan, dan rencana pemerintah membuat dua harga BBM harus ditinjau kembali sebab menjadi gagasan dadakan yang rawan penyimpangan.
Fadli juga mengatakan bahwa harga BBM di SPBU harus ada satu harga dengan harga keekonomian. Tentu saja dengan catatan, harga keekonomian perlu dibahas secara transparan. Dan bila saja efisien dan minus korupsi, harga BBM memang tak tak perlu naik.
“Subsidi memang harus tepat sasaran, harus dinikmati rakyat banyak. Pemerintah harus pikir seribu kali menaikkan BBM sampai segala usaha telah maksimal. Ini harus menjadi opsi paling akhir ketika jalan sudah buntu,” demikian Fadli
Kenaikan harga BBM menyengsarakan rakyat!
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerinda Fadli Zon mengatakan, kenaikan BBM akan mempersulit kehidupan rakyat. Inflasi akan naik dan harga-harga melambung tinggi. Jelas, rakyat akan makin menderita karena kebijakan tersebut.
Pemerintah selalu beralasan selama ini subsidi tak tepat sasaran dan menjadi beban APBN. Sementara, pemerintah belum maksimal berusaha meningkatkan produksi minyak dan gas. “Pertanyaannya kenapa baru sekarang bicara beban APBN? Ini menunjukkan pemerintah tak punya rencana dan antisipasi yang matang. Tiba saat, tiba akal,” ujar Fadli di Jakarta, Selasa (30/04/2013).
“Banyak blok migas yang tidak dieksplorasi dan dieksploitasi. Ada juga kecenderungan tetap mempertahankan impor agar ada komisi dan rente,” ungkapnya.
Marak pencurian BBM menjadi salah satu penyebab jebolnya subsidi BBM. Pemerintah membatasi pemakaian solar, premium bagi kendaraan dinas, perkebunan, dan pertambangan. Tapi, ternyata tak efektif. Selain tak ada sanksi tegas bagi pelanggarnya di lapangan, BBM bersubsidi yang harusnya disalurkan dari depot-depot ke SPBU, bisa langsung ke pertambangan, perkebunan. Tidak ke SPBU. Maksud hati ingin batasi subsidi tapi semua tak terencana.
Lebih lanjut Fadli mengatakan, pemerintah harus pikir seribu kali menaikkan BBM sampai usaha maksimal. Ini harus menjadi opsi paling akhir ketika jalan sudah buntu.
Rakernas HKTI Tetapkan Dukungan Prabowo sebagai Capres 2014-2019
Puncak Rapat Kerja Nasional ke-2 HKTI, ditutup dengan perayaan HUT HKTI yang ke-40 di Alam Mayang, Pekanbaru, Riau. Hadir ribuan petani. Acara penutupan ini diakhiri dengan pidato dari Prabowo Subianto, sebagai Ketua Umum DPN HKTI. Seluruh rangkaian kegiatan ini berlangsung selama tiga hari sejak 25 hingga 27 April 2013.
Rakernas ke-2 menghasilkan sejumlah keputusan di bidang organisasi dan program serta rekomendasi. Rakernas menetapkan HKTI akan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon Presiden RI 2014-2019. HKTI yakin Prabowo merupakan sosok yang mampu membawa dan membela kepentingan kaum tani.
HKTI memandang kualitas hidup petani Indonesia masih sangat jauh dari sejahtera. Oleh karena itu, butuh pemimpin yang benar-benar memiliki keberpihakan pada kaum tani. Dan Pak Prabowo, adalah sosok yang pantas dan layak didukung oleh HKTI. Ini merupakan aspirasi dari seluruh DPD HKTI se-Indonesia.
Selain menetapkan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2014, Rakernas HKTI juga menetapkan sejumlah hal strategis lain seperti mengawal dan mendesak DPR-Pemerintah untuk segera menetapkan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pembenahan sistem irigasi, penghapusan kartel impor, dan pengendalian impor komoditas pangan.
Inilah Pendukung Prabowo di Pilpres 2014
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) resmi mendukung Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) pada pemilihan presiden (pilpres) 2014.
Dukungan disampaikan Sekretaris Jenderal DPN HKTI, Fadli Zon melalui pesan singkatnya, Minggu, (28/4/2014). Menurutnya, penetapan dukungan terhadap Ketua Umum DPN HKTI diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-2 di Alam Mayang, Pekanbaru, Riau, Sabtu (27/4).
“Rakernas menetapkan, HKTI akan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon Presiden RI 2014-2019. HKTI yakin Prabowo merupakan sosok yang mampu membawa dan membela kepentingan kaum tani,” kata Fadli di Jakarta, Minggu (28/4/2013).
Dia mengatakan, HKTI memandang kualitas hidup petani Indonesia masih sangat jauh dari sejahtera, sehingga menbutuhkan sosok pemimpin yang benar-benar memiliki keberpihakan kepada kaum tani.
“Pak Prabowo adalah sosok yang pantas dan layak didukung HKTI. Ini merupakan aspirasi dari seluruh DPD HKTI se-Indonesia,” ujar Fadli.
Selain menetapkan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai capres 2014, kata dia, Rakernas HKTI ke-2 juga menghasilkan sejumlah keputusan di bidang organisasi dan program serta rekomendasi.
Keputusan tersebut di antaranya, mengawal dan mendesak DPR serta pemerintah segera menetapkan rancangan undang-undang (RUU) perlindungan dan pemberdayaan petani, pembenahan sistem irigasi, penghapusan kartel impor, dan pengendalian impor komoditas pangan.
Sedangkan puncak Rakernas ke-2 HKTI sendiri, ditutup dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) HKTI ke-40 yang dihadiri ribuan petani. Acara penutupan ini diakhiri dengan pidato Prabowo, sebagai Ketua Umum DPN HKTI. Seluruh rangkaian kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, yakni sejak 25 hingga 27 April 2013.
HKTI Resmi Dukung Prabowo Capres 2014
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) resmi mendukung Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai calon presiden (Capres) tahun 2014 mendatang.
Keterangan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPN HKTI, Fadli Zon melalui pesan singkatnya, Minggu, (28/4). Menurutnya, penetapan dukungan terhadap Ketua Umum DPN HKTI tersebut, diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-2 di Alam Mayang, Pekanbaru, Riau, Sabtu kemarin, (27/4).
“Rakernas menetapkan, HKTI akan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon Presiden RI 2014-2019. HKTI yakin Prabowo merupakan sosok yang mampu membawa dan membela kepentingan kaum tani,” kata Fadli.
Menurutnya, HKTI memandang kualitas hidup petani Indonesia masih sangat jauh dari sejahtera, sehingga menbutuhkan sosok pemimpin yang benar-benar memiliki keberpihakan kepada kaum tani.
“Pak Prabowo adalah sosok yang pantas dan layak didukung oleh HKTI. Ini merupakan aspirasi dari seluruh DPD HKTI se-Indonesia,” beber Fadli.
Selain menetapkan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2014, imbuh Fadli, Rakernas HKTI ke-2 juga menghasilkan sejumlah keputusan di bidang organisasi dan program serta rekomendasi.
Keputusan tersebut di antaranya, mengawal dan mendesak DPR serta pemerintah segera menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pembenahan sistem irigasi, penghapusan kartel impor, dan pengendalian impor komoditas pangan.
Sedanngkan puncak Rakernas ke-2 HKTI sendiri, kata Fadli, ditutup dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) HKTI yang ke-40 dihadir ribuan petani. Acara penutupan ini diakhiri dengan pidato Prabowo, sebagai Ketua Umum DPN HKTI. Seluruh rangkaian kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, yakni sejak 25 hingga 27 April 2013.
HKTI Dukung Prabowo Subianto Capres 2014
Puncak Rapat Kerja Nasional ke-2 HKTI, ditutup dengan perayaan HUT ke-40 HKTI di Alam Mayang, Pekanbaru, Riau.
Sejumlah keputusan pun dihasilkan dalam rakernas kedua, yang dihadiri ribuan petani dan Ketua Umum DPN HKTI Prabowo Subianto.
Fadli Zon, Sekretaris Jenderal DPN HKTI mengatakan, rakernas kali ini mendukung Prabowo Subianto sebagai calon Presiden RI 2014-2019.
“HKTI yakin Prabowo merupakan sosok yang mampu membawa dan membela kepentingan kaum tani,” ungkap Fadli Zon kepada Tribunnews.com, Minggu (28/4/2013).
HKTI, lanjutnya, juga memandang kualitas hidup petani Indonesia masih sangat jauh dari sejahtera. Karena itu, butuh pemimpin yang benar-benar memiliki keberpihakan pada kaum tani.
“Pak Prabowo adalah sosok yang pantas dan layak didukung HKTI. Ini merupakan aspirasi seluruh DPD HKTI se-Indonesia,” tuturnya.
HKTI juga menetapkan sejumlah hal strategis lain, seperti mengawal dan mendesak DPR-Pemerintah segera menetapkan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pembenahan sistem irigasi, penghapusan kartel impor, dan pengendalian impor komoditas pangan.