Lembaga Indonesia Network Elections Survey (INES) merilis hasil survei terkait Pemilu 2014 yang menemukan nama Prabowo Subianto memiliki elektabilitas tertinggi. Prabowo Subianto berada pada no 1 yang akan dipilih oleh rakyat dengan tingkat elektabilitas sebesar 39,8 persen jika Pemilihan Presiden digelar saat survei dilakukan.
Sementara elektabilitas Partai Gerindra berada di urutan ketiga dengan perolehan 18,2 persen. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon tentu menyambut gembira hasil survei itu.
“Itu merupakan harapan dan perjuangan Gerindra. Partai Gerindra akan mencalonkan Prabowo Subianto pada 2014. Namun, kami tak akan terbuai oleh hasil survei ini,” kata Fadli dalam pernyataan tertulis yang diterima VIVAnews, Selasa 9 April 2013.
Fadli menyatakan, survei hanyalah indikator atau alat untuk menakar posisi. “Bagi kami yang terpenting dukungan sesungguhnya dari rakyat. Target kami, selain memenangkan presiden, juga Gerindra bisa meraih minimal 20 persen kursi DPR,” katanya.
Untuk mencapai hal itu, Fadli menyatakan, ada 6 modal Gerindra untuk bisa menang. Pertama, Gerindra punya ideologi yang jelas yaitu kebangsaan, kerakyatan dan relijius. Kedua, punya Manifesto Perjuangan dan Program Aksi yang nyata dan terukur. Ketiga, ada kandidat capres terkuat yaitu Prabowo Subianto. Keempat, infrastruktur makin kuat dari pusat hingga ranting, punya anggota DPR-DPRD, gubernur, wakil gubernur hingga bupati dan wali kota. Kelima, masih punya waktu untuk konsolidasi.
“Keenam, momentum politik. Partai relatif bersih, solid dan kader-kader semangat,” kata Fadli.
Fadli menyatakan, denyut politik saat ini pun, sebagaimana ditunjukkan hasil survei INES, juga mengarah ke sana. “Kami yakin dengan kerja keras, dukungan rakyat akan semakin bertambah buat Gerindra,” katanya.
Partai Gerindra seperti di atas angin di sejumlah survei. Gerindra pun memasang target tinggi memenangi Pemilu 2014 dan mencapreskan Prabowo. Apa saja modal yang sudah dimiliki?
“Untuk mencapai hal ini, ada 6 modal Gerindra untuk bisa menang. Pertama, Gerindra punya ideologi yang jelas yaitu kebangsaan, kerakyatan dan religius. Kedua, punya Manifesto Perjuangan dan Program Aksi yang nyata dan terukur,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, dalam siaran pers, Selasa (9/4/2013).
Ketiga, ada kandidat capres yang diklaim terkuat saat ini yaitu Prabowo Subianto. Keempat, infrastruktur yang dirasakan semakin kuat dari pusat hingga ranting.
“Kelima, masih punya waktu untuk konsolidasi. Keenam, momentum politik. Partai relatif bersih, solid dan kader-kader semangat. Keenam modal inilah yang membuat kami yakin bisa memenangi Pemilu 2014,” tegas Fadli.
Keyakinan ini semakin menggebu-gebu setelah lembaga survei INES merilis hasil survei terbaru terkait Pemilu 2014. Hasilnya, untuk pemilu presiden, Prabowo Subianto berada pada nomor 1 yang akan dipilih oleh rakyat dengan tingkat elektabilitas sebesar 39,8 persen. Sementara Partai Gerindra berada di urutan ketiga dengan 18,2 persen.
“Kami, Partai Gerindra tentu senang dengan hasil survei tersebut. Dan itu merupakan harapan dan perjuangan Gerindra. Partai Gerindra akan mencalonkan Prabowo Subianto pada 2014. Target kami, selain memenangkan presiden, juga Gerindra bisa meraih minimal 20 persen kursi DPR,” ungkap Fadli.
Partai Gerindra menilai menjadi hak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk berharap calon presiden (capres) pada 2014 sebaiknya dari sipil. Namun, semua ditentukan oleh pilihan rakyat.
“Saya kira sah-sah saja. Tapi nanti yang akan memilih rakyat. Mau sipil atau eks militer, perempuan atau laki-laki itu kan urusan rakyat yang memilih,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon ketika dihubungi di Jakarta, Senin (8,4).
Menurut Fadli, sebaiknya dihindari dikotomi sipil dan militer. Lebih penting adalah kemampuan capres menangani masalah bangsa. Gerindra tak menganggap pernyataan Presiden Yudhoyono akan menghalangi calon presidennya, Prabowo Subianto. “Kami sih melihat sebagai wacana yang bebas saja di dalam era reformasi,”kata Fadli.
Presiden Yudhoyono berharap Presiden 2014 mendatang berasal dari sipil. Sedangkan untuk wakil presiden (wapres), bila memang tidak ada sipil, bisa dari kalangan eks militer.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, mendukung penggunaan asas Pancasila bagi ormas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ormas. Meski pengalaman zaman Orde Baru (Orba) hal itu masih menyisakan efek traumatik bagi sebagian kalangan.
Menurut Fadli Zon, Pancasila jelas tak bertentangan dengan ajaran agama yang diakui di Indonesia. Rumusan asas Pancasila dan asas-asas lain yang tak bertentangan dengan Pancasila sebenarnya tak menimbulkan multitafsir. “Gerindra mendukung Pancasilan sebagai asas ormas,” ujarnya, Senin (8/4).
Agama jelas tak bertentangan dengan Pancasila. Apalagi, secara historis ada sejumlah ormas keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, SI atau Persis lahir sebelum Indonesia merdeka. Gerindra memandang adanya RUU Ormas harus dibingkai dalam semangat menciptakan suasana sosial politik yang demokratis dan kondusif bagi kebhinekaan dan hak asasi setiap warga.
“Kita mendorong terbentuknya masyarakat madani (civil society) yang terbuka, produktif, dan konstruktif bagi bangsa. Sebab, masyarakat madani merupakan elemen penting dalam pembangunan nasional dan kehidupan berdemokrasi,” ujarnya
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan bahwa dirinya berkeinginan presiden selanjutnya adalah dari kalangan sipil. Hal ini dikarenakan presiden saat ini sudah dari kalangan militer.
Percuma ijazah S3, tapi tak punya leadership. Leadership itu bukan dilihat dan dapat dipelajari dari ijazah sarjana, tapi dari pengalaman dan daya kreativitasnya – Fadli Zon
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, SBY berhak memiliki kriteria khusus mengenai calon presiden yang akan diusung. Dan hal tersebut sangat wajar.
Namun, lanjutnya, pasti masyarakat punya pertimbangan sendiri. Dikotomi sipil dan militer sudah tak relevan lagi untuk kondisi saat ini. Sebab, semua capres memang harus sipil.
“Purnawirawan TNI, Polri, itu juga sipil. Dan kalau kita perhatikan hasil survei, rakyat akan lebih mendasarkan pilihan calon presiden 2014 pada pemimpin yang jujur, melayani, tegas, dan cerdas,” kata kata Fadli Zon melalui pesan singkatnya, Selasa (09/04/2013).
Fadli menegaskan, seorang presiden memang harus punya integritas, kapabilitas, serta yang utama leadershipnya. Sehingga, latar belakang apapun, kalau seorang capres punya integritas dan kapabilitas, maka ia yang akan dipilih.
Fadli menilai, adanya usulan capres harus minimal S1 juga tak menjamin orang tersebut mampu menjadi Presiden. Hal tersebut dapat meihat para pemimpin Deng Xiaoping, Ho Chi Minh, Lula da Silva, Gus Dur dan Megawati bukan S1.
“Begitu pula Presiden Soeharto, yang hanya lulusan SD kemudian mengambil sekolah lulusan persamaan SMP. Bahkan banyak milyuner pemimpin perusahaan besar yang tak lulus S1, contohnya Bill Gates yang hanya lulus SMA atau Steve Job,” pungkasnya.
Fadli juga menekankan bahwa pada diri seorang presiden itu yang penting dia punya leadership yang dapat menjadi nakhoda membawa perahu sampai ke pulau.
“Percuma ijazah S3, tapi tak punya leadership. Leadership itu bukan dilihat dan dapat dipelajari dari ijazah sarjana, tapi dari pengalaman dan daya kreativitasnya,” tandasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan pencalonan menteri sebagai calon anggota legislatif jangan sampai menggunakan fasilitas negara untuk melakukan kampanye.
“Memang hak menteri bersangkutan, yang penting bisa prioritaskan urusan rakyat dan kementeriannya. Juga jangan Gunakan fasilitas negara untuk kampanye,” ujar Fadli Zon melalui pesan tertulisnya kepada kabarcepat.com, beberapa saat lalu, Selasa (09/04/2013).
Politisi muda partai Gerindra tersebut juga mengingatkan kepada para menteri sebagai pejabat negara. Menurutnya, para pejabat negara tersebut harus mampu memisahkan antara posisi nya sebagai menteri dan sebagai caleg dari partai tertentu.
“ya kalau kampanye ya harus cuti,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, 5 menteri dari Partai Demokrat dipasang untuk menjadi Caleg di Dapil yang dulu di tempatinya, pencalonan menteri sebagai Caleg tersebut dinilai sebagai strategi untuk mengeruk suara dalam Pemilu 2014.
Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah lautan 5,8 juta kilometer persegi, Nusantara semestinya mampu memberikan kemakmuran lebih pada para nelayannya. Namun, saat ini yang terjadi justru sebaliknya.
“Negeri maritim ini mengalami ironi. Banyak nelayan kita yang hidup tak sejahtera,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, beberapa saat lalu (Minggu, 7/4), terkait dengan Hari Nelayan Nasional yang jatuh pada 6 April kemarin.
Dari total keseluruhan penduduk miskin nasional, Fadli mencatat, kurang lebih 25 persennya merupakan nelayan. Dan kebanyakan nelayan itu adalah nelayan tradisional yang ketika berlayar harus berhutang modal pada tengkulak, dan ketika menjual hasilnya pun harus menjual pada tengkulak.
“Hal ini terjadi karena lemahnya upaya pemerintah dalam melindungi para nelayan kita, terutama nelayan tradisional. Mereka tak mampu bersaing dengan para nelayan besar dan nelayan asing,” ungkap Fadli.
Ironi negeri maritim ini, lanjut Fadli, bisa pula dilihat dari upaya negara yang masih minim dalam meningkatkan produksi sumber daya laut. Buktinya, untuk ikan saja, Indonesia masih harus impor 281 ribu ton, padahal semestinya 40 produk asal ikan impor merupakan komoditas ikan yang dapat ditangkap dan dibudidayakan di Indonesia. Tentu saja, impor inilah yang menyebabkan ekonomi nelayan kian terpuruk.
Di saat yang sama, masih kata Fadli, sektor kelautan Indonesia juga juga masih minim kontribusinya terhadap PDB, atau kurang dari 30 persen. Dibanding Jepang dan China yang luas lautnya setengah dari Indonesia, mereka mampu memberi kontribusi 35 persen dari sektor kelautan terhadap PDB. Padahal potensi pendapatan negara yang bisa diperoleh dari kelautan bisa mencapai enam kali lipat nilai APBN Indonesia.
“Fakta ini, menunjukan upaya pemerintah masih minim menggunakan kekayaan laut untuk kemakmuran rakyat. Sebuah ironi di negara bahari. Semoga hari nelayan nasional ini, bisa menggerakkan pemerintah agar lebih perhatian pada pembangunan sektor kelautan dan para nelayan kita,” demikian Fadli.
Indonesia masih mengalami ironi di bidang maritim atau kelautan, karena masih belum mampu memanfaatkannya demi kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, di Jakarta, Minggu (7/4), mengomentari peringatan Hari Nelayan tanggal 6 April.
Menurutnya, ironis bila Indonesia memiliki wilayah lautan paling luas dibanding daratan, namun banyak nelayan yang hidup tak sejahtera.
Dari total keseluruhan penduduk miskin nasional, kurang lebih 25 persennya merupakan nelayan. Kebanyakan mereka adalah nelayan tradisional yang ketika berlayar harus berutang modal pada tengkulak, dan ketika menjual hasilnya pun harus menjual pada tengkulak.
“Hal ini terjadi karena lemahnya upaya Pemerintah dalam melindungi para nelayan kita, terutama nelayan tradisional. Mereka tak mampu bersaing dengan para nelayan besar dan nelayan asing,” kata Fadli Zon.
Ironi negeri maritim itu bisa pula dilihat dari upaya negara yang masih minim dalam meningkatkan produksi sumber daya laut nasional. Buktinya, untuk ikan saja, Indonesia masih mengimpor sebesar 281 ribu ton. Padahal, semestinya 40 produk asal ikan impor merupakan komoditas ikan yang dapat ditangkap dan dibudidayakan di Indonesia.
“Impor inilah yang menyebabkan ekonomi nelayan kian terpuruk,” katanya.
Sektor kelautan juga masih minim kontribusinya terhadap PDB. Indonesia jauh tertinggal bila dibandingkan Jepang dan Cina yang luas lautnya setengah dari kita, namun mampu memberi kontribusi 35 persen dari sektor kelautan terhadap PDB.
“Sementara kita kurang dari 30 persen. Padahal potensi pendapatan negara yang bisa diperoleh dari kelautan bisa mencapai enam kali lipat nilai APBN Indonesia,” tandasnya.
Karena itu Fadli berkesimpulan, masalahnya ada di Pemerintah yang masih minim menggunakan kekayaan laut untuk kemakmuran rakyat.
“Sebuah ironi di negara bahari. Semoga hari nelayan nasional ini, bisa menggerakkan pemerintah agar lebih perhatian pada pembangunan sektor kelautan dan para nelayan kita,” tuturnya.
Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen TNI Agus Sutomo menyatakan bertanggung jawab atas tindakan 11 anggota grup II Kartasuro yang menyerang Lapas Cebongan Sleman, Yogyakarta. Partai Gerindra mengapresiasi tindakan Mayjen Agus.
“Sikap Danjen Kopassus yang menyatakan bahwa dirinyalah yang paling terdepan bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya, merupakan sikap kesatria,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, Sabtu (6/4).
Menurut Fadli, sikap Danjen Kopassus merupakan bentuk kepemimpinan ksatria, bertanggung jawab, tak cuci tangan, dan tak lari dari perbuatan salah yang dilakukan anak buah.
Mayjen Agus juga berani memastikan prajuritnya untuk menjalani proses hukum yang ada.
Universitas Indonesia (UI), pada tanggal 4 hingga 5 April 2013, menggelar acara ‘Wayang Goes to Campus’. Dalam gelaran di Balairung Universitas Indonesia itu diadakan sarasehan wayang, bazar dan pameran, gelar wayang Nusantara dan ruwatan.
Lembaga Fadli Zon Library juga ikut dalam pameran berbagai koleksi wayang yang menampilkan antara lain wayang kulit cirebon, wayang suket, wayang klithik, wayang golek tengul dan topeng itu.
“Ini bertujuan menambah khazanah pewayangan di kalangan mahasiswa UI dan masyarakat umum,” kata Fadli Zon yang juga Ketua ILUNI FIB UI (Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI) itu.
Semua koleksi yang dipamerkan Fadli Zon dalam WGTC 2013 ini punya kekhasan masing-masing. Wayang kulit Cirebon, merupakan wayang kulit dengan 10 tokoh punakawan yang merupakan cucu Semar. Tokoh wayang ini tak ada dalam wayang kulit Jawa umumnya.
Kemudian wayang suket, merupakan media sosialisasi anak-anak di pedesaan, sering dimainkan sambil menggembala kerbau. Sedangkan wayang klithik dan wayang golek tengul, menjadi media penyebaran Islam di Jawa oleh Wali Sanga dengan mengambil cerita Panji atau Menak karya Ki Yosodipuro.
Yang menarik adalah dipamerkannya sosok Sengkuni yang sedang beradegan menghasut keponakannya Prabu Duryudana agar mau merebut tahta kerajaan Hastina, dan disaksikan Pendeta Dorna.
“Agar masyarakat lebih waspada dan dewasa atas upaya-upaya pemecah-belahan bangsa dan usaha penghasutan seperti sikap Sengkuni yang ingin menguasai dan menghancurkan bangsa Indonesia,” ungkap Fadli mengutarakan alasannya memamerkan sosok Sengkuni dalam WGTC 2013.
Wayang adalah warisan budaya yang sudah diakui UNESCO. Wayang sudah dikenal masyarakat Nusantara sejak ribuan tahun lalu, selain sebagai media komunikasi dan hiburan, juga sarat tuntunan sosial dan relevan hingga saat ini.@ari
