Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah lautan 5,8 juta kilometer persegi, Nusantara semestinya mampu memberikan kemakmuran lebih pada para nelayannya. Namun, saat ini yang terjadi justru sebaliknya.
“Negeri maritim ini mengalami ironi. Banyak nelayan kita yang hidup tak sejahtera,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, beberapa saat lalu (Minggu, 7/4), terkait dengan Hari Nelayan Nasional yang jatuh pada 6 April kemarin.
Dari total keseluruhan penduduk miskin nasional, Fadli mencatat, kurang lebih 25 persennya merupakan nelayan. Dan kebanyakan nelayan itu adalah nelayan tradisional yang ketika berlayar harus berhutang modal pada tengkulak, dan ketika menjual hasilnya pun harus menjual pada tengkulak.
“Hal ini terjadi karena lemahnya upaya pemerintah dalam melindungi para nelayan kita, terutama nelayan tradisional. Mereka tak mampu bersaing dengan para nelayan besar dan nelayan asing,” ungkap Fadli.
Ironi negeri maritim ini, lanjut Fadli, bisa pula dilihat dari upaya negara yang masih minim dalam meningkatkan produksi sumber daya laut. Buktinya, untuk ikan saja, Indonesia masih harus impor 281 ribu ton, padahal semestinya 40 produk asal ikan impor merupakan komoditas ikan yang dapat ditangkap dan dibudidayakan di Indonesia. Tentu saja, impor inilah yang menyebabkan ekonomi nelayan kian terpuruk.
Di saat yang sama, masih kata Fadli, sektor kelautan Indonesia juga juga masih minim kontribusinya terhadap PDB, atau kurang dari 30 persen. Dibanding Jepang dan China yang luas lautnya setengah dari Indonesia, mereka mampu memberi kontribusi 35 persen dari sektor kelautan terhadap PDB. Padahal potensi pendapatan negara yang bisa diperoleh dari kelautan bisa mencapai enam kali lipat nilai APBN Indonesia.
“Fakta ini, menunjukan upaya pemerintah masih minim menggunakan kekayaan laut untuk kemakmuran rakyat. Sebuah ironi di negara bahari. Semoga hari nelayan nasional ini, bisa menggerakkan pemerintah agar lebih perhatian pada pembangunan sektor kelautan dan para nelayan kita,” demikian Fadli.