Indonesia masih mengalami ironi di bidang maritim atau kelautan, karena masih belum mampu memanfaatkannya demi kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, di Jakarta, Minggu (7/4), mengomentari peringatan Hari Nelayan tanggal 6 April.
Menurutnya, ironis bila Indonesia memiliki wilayah lautan paling luas dibanding daratan, namun banyak nelayan yang hidup tak sejahtera.
Dari total keseluruhan penduduk miskin nasional, kurang lebih 25 persennya merupakan nelayan. Kebanyakan mereka adalah nelayan tradisional yang ketika berlayar harus berutang modal pada tengkulak, dan ketika menjual hasilnya pun harus menjual pada tengkulak.
“Hal ini terjadi karena lemahnya upaya Pemerintah dalam melindungi para nelayan kita, terutama nelayan tradisional. Mereka tak mampu bersaing dengan para nelayan besar dan nelayan asing,” kata Fadli Zon.
Ironi negeri maritim itu bisa pula dilihat dari upaya negara yang masih minim dalam meningkatkan produksi sumber daya laut nasional. Buktinya, untuk ikan saja, Indonesia masih mengimpor sebesar 281 ribu ton. Padahal, semestinya 40 produk asal ikan impor merupakan komoditas ikan yang dapat ditangkap dan dibudidayakan di Indonesia.
“Impor inilah yang menyebabkan ekonomi nelayan kian terpuruk,” katanya.
Sektor kelautan juga masih minim kontribusinya terhadap PDB. Indonesia jauh tertinggal bila dibandingkan Jepang dan Cina yang luas lautnya setengah dari kita, namun mampu memberi kontribusi 35 persen dari sektor kelautan terhadap PDB.
“Sementara kita kurang dari 30 persen. Padahal potensi pendapatan negara yang bisa diperoleh dari kelautan bisa mencapai enam kali lipat nilai APBN Indonesia,” tandasnya.
Karena itu Fadli berkesimpulan, masalahnya ada di Pemerintah yang masih minim menggunakan kekayaan laut untuk kemakmuran rakyat.
“Sebuah ironi di negara bahari. Semoga hari nelayan nasional ini, bisa menggerakkan pemerintah agar lebih perhatian pada pembangunan sektor kelautan dan para nelayan kita,” tuturnya.