Perkara dugaan korupsi dalam bailout Bank Century atas terdakwa mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Aset dan Moneter Bank Indonesia, Budi Mulya, memasuki masa sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
Budi Mulya didakwa melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan terkait pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) terhadap Bank Century. Disebutkan tindak pidana dilakukan secara bersama-sama dengan pejabat lain seperti Gubernur BI saat itu Boediono, Miranda, dan Muliaman Hadad.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, persidangan perdana Budi Mulya merupakan momentum untuk segera menyibak tabir gelap kejelasan hukum kasus Bank Century.
Berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus FPJP Bank Century telah merugikan negara sebesar Rp 7,4 triliun.
“Kami minta Budi Mulya ungkap apa yang diketahuinya, pihak-pihak yang turut andil dalam proses pemberian FPJP dan proses penetapan Bank Century sebagai bank berdampak sistemik. Siapa dalang dan aktor intelektual sebenarnya serta praktik korupsi yang terjadi didalamnya,” tegas Fadli di Jakarta, Kamis (6/3).
Fadli menyatakan dirinya juga mendorong KPK menuntaskan kasus Bank Century secara cepat dan tepat agar keadilan pun tegask. Sejumlah nama yang mungkin disebutkan Budi Mulya dalam persidangannya, harus dimintai keterangan dan diperiksa lebih lanjut oleh KPK.
“Proses pemeriksaan tak boleh pandang bulu. Hukum harus ditegakkan, agar korupsi bisa segera diberantas sampai keakarnya,” tegasnya.
Dia juga mengingatkan perkara korupsi bailout Bank Century adalah tonggak ujian pemberantasan korupsi, sebuah pekerjaan rumah yang dijanjikan penyelesaiannya oleh KPK.
Aktivis mahasiswa pada awal dekade 1990-an, Fadli Zon dan pengusaha Hasim Djojohadikusumo adalah dua orang yang mencetuskan gagasan untuk mendirikan partai baru 2007, dan partai itu akhirnya diberi nama Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Fadli, dan Hashim, yang juga adik mantan Danjen Kopassus Letjen (Purn) Prabowo Subianto, melihat situasi politik nasional pada sembilan tahun setelah reformasi, dimana menurut mereka, sistem demokrasi dalam pelaksanannya telah diselewengkan oleh para elit politik dan penguasa untuk kepentingan golongan dan individu tertentu.
Akibatnya rakyat tidak menikmati manfaat penuh dari sistem demokrasi dan justru menjauhkan rakyat dari kesejahteraan. Demokrasi dianggap terus berjalan, namun tidak mengacu pada landasan upaya untuk mensejahterakan rakyat.
Gagasan pendirian partai ini akhirnya diteruskan saat beberapa pertemuan dengan Prabowo Subianto, yang saat itu masih menjabat anggota Dewan Penasihat Partai Golkar.
Posisi Prabowo di Golkar itu pula yang sempat menghambat proses untuk pendirian Partai Gerindra.
Namun, kebutuhan untuk mendirikan partai baru dianggap begitu mendesak. Akhirnya disepakati perlu ada partai baru yang benar-benar memiliki manifesto perjuangan demi kesejahteraan rakyat.
Pada Desember 2007, di Kantor lembaga kajian milik Fadli Zon, Institute for Policy Studies (IPS), berkumpulah nama-nama politisi seperti Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza,
Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi dan Haris Bobihoe untuk menggodok konsep partai ini. Berhari-hari mereka mencoba mematangakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai hingga saat itu Fadli jatuh sakit.
Di tengah diskusi, Hashim muncul dengan optimismenya dan memberikan nama parpol itu Gerindra. Munculnya nama Gerindra juga bermula pada keinginan memunculkan karakter dan ideologi yang nasionalis dan kerakyatan.
Kemudian, Prabowo memunculkan gagasan lambang kepala burung Garuda untuk lambang parpol, meskipun sebelumnya survei yang dilakukan Fadli Zon menghasilkan keinginan untuk menggunakan lambang seekor harimau.
Akhirnya, sejarah mencatat, pada 6 Februari 2008, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dideklarasikan dengan garis besar visi, misi dan manifestonya untuk mewujudkan tatanan masyarakat dan pemerintahan yang demokratis, kerakyatan dan sejahtera.
Pada Pemilu 2009, Partai Gerindra memperoleh suara sebanyak 4.646.406 atau 4,46 persen dan mendapat jatah 26 kursi di DPR.
Gerindra juga bergerilya dengan organisasi sayapnya yang hadir di berbagai kelompok masyarakat, seperti organsiasi untuk kepemudaan Tunas Indonesia Raya (Tidar), dan juga Perempuan Indonesia Raya (Pira)
Menyongsong Pemilu 2014, Gerindra yang mendapat nomor urut enam ini, mengklaim dirinya adalah satu-satunya partai yang sudah memiliki program aksi untuk lima tahun ke depan.
Program aksi Gerindra diformulasikan pada enam aksi yakni
Membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil dan makmur,
Melaksanakan ekonomi kerakyatan,
Membangun kedaulatan pangan dan energi serta pengamanan sumberdaya air.
Meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya serta olahraga,
Membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup dan
Membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kuat, tegas dan efektif.
Susunan pengurus
Ketua Dewan Pembina: Prabowo Subianto
Ketua Umum: Suhardi
Wakil Ketua Umum: Fadli Zon
Sekretaris Jenderal: Ahmad Muzani.
Bendahara Umum: T.A. Muliatna Djiwandono
Alamat Kantor DPP : Jalan Harsono RM No. 54
Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Telp : 021- 7892377 021- 7801396
Fax : 021- 7819712
Situs Gerindra : www.partaigerindra.or.id
Twitter : @Gerindra
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan surat Ketua Dewan Pembina Gerindra kepada para kepala desa 26 Oktober 2013 merupakan komitmen dan program politik yang transparan.
Menurutnya, Prabowo Subianto menandatangani Piagam Deklarasi Komitmen Pembangunan Desa, alokasi APBN minimal Rp 1 miliar per desa per tahun, jika Gerindra menang Pemilu 2014.
“Deklarasi jauh sebelum lahirnya UU Desa, yang baru disahkan DPR 18 Desember 2013. Implementasi UU Desa juga masih harus menunggu Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU Desa,” kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/3/2014).
Fadli menuturkan, deklarasi ini kontrak politik Gerindra dengan rakyat, khususnya di pedesaan. Sejumlah kalangan hadir dan memberi testimoni, diantaranya Asosiasi Kepala Desa (AKD), Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara), Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Induk Koperasi Unit Desa (INKUD), Kontak Tani Nelayan dan Andalan (KTNA), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI).
Menurutnya, AKD mendukung 100 persen komitmen Gerindra tersebut. Parade Nusantara mengatakan Gerindra saudara tua mereka, karena atas prakarsa Prabowo dan didukung Fadli Zon, Parade Nusantara dideklarasikan pada akhir 2005 di Stadion Gajah Mada, Mojokerto, Jawa Timur.
PPDI mengapresiasi dan mengatakan selama ini komunitas desa sering datang ke Jakarta menuntut perubahan. Mereka sempat merubuhkan pagar DPR-RI, masih belum ada perubahan.
“UU Desa yang dijanjikan sejak 2006 belum ada kejelasan. Sebelum didemo, ternyata Gerindra sudah memberikan komitmen pembangunan desa,” ucapnya.
Menindaklanjuti Deklarasi, kata Fadli, Prabowo segera mengirimkan surat kepada seluruh Kepala Desa, mengabarkan komitmen tersebut.
“Gerindra yakin bahwa komitmen ini dapat berjalan baik dan dapat mempercepat penyediaan air bersih, listrik, jalan, klinik, koperasi dan program pembangunan desa lainnya yang tercantum dalam 6 Program Aksi Gerindra,” katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon mengatakan, bahwa Gerindra masih menunggu hasil pemilu legislatif sebelum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Meski demikian Fadli mengaku Gerindra masih terus menjalin komunikasi yang baik dengan banyak pihak. Diakuinya, Memang banyak aspirasi dari masyarakat terkait tokoh yang diusulkan untuk mendampingi Bapak Prabowo, seperti ada yang mengusulkan Hatta Rajasa, Ahmad Heryawan, Mahfud MD, Tri Rismaharini dan lain sebagainya.
“Tentunya aspirasi dari masyarakat menjadi masukan bagi kami,” tuturnya, Senin (3/3). Ditambahkannya, Gerindra terbuka pada siapapun tokoh yang siap untuk berjuang bersama untuk mewujudkan perubahan. Sehingga, peluang yang sama terbuka untuk menjadi cawapres Prabowo jika memang tokoh tersebut punya potensi dan kompetensi.
Ditegaskan Fadli, termasuk diantaranya Ahok. Dirinya menilai, Wakil Gubernur tersebut punya potensi. Gaya kepemimpinannya yang tegas serta kinerjanya yang baik, ucap Fadli, tentu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan perubahan.
“Fokus kami saat ini adalah memenangkan pemilu legislatif. Tentunya target kami adalah mendapatkan perolehan suara diatas 20 persen agar bisa mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri. Oleh karena itu seluruh elemen partai harus bekerja keras untuk mewujudkan hal tersebut,” tandasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon berharap dua hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah ditetapkan DPR dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Gerindra percaya sepenuhnya terhadap Wahiduddin Adams dan Aswanto dapat memulihkan citra MK pasca-kasus Akil Mochtar yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
“Semoga dengan terpilihnya dua orang hakim MK yang baru ini dapat membawa angin perubahan kepada MK sebagai intitusi hukum agar menjadi lebih baik,” kata Fadli, Jakarta, Kamis (6/3).
Lebih lanjut, Fadli menegaskan, sejak kasus mantan Ketua MK Akil Mochtar, kepercayaan publik terhadap MK merosot tajam.
“Belakangan ini MK tengah mendapatkan sorotan karena adanya kasus suap yang melibatkan Akil Mochtar. Kepercayaan publik yang terus merosot terhadap penegakan hukum harus dikembalikan,” jelas Fadli.
“Hakim MK yang baru terpilih mengemban tanggung jawab yang berat untuk menegakkan supremasi hukum,” tandasnya.
Diketahui, Komisi III DPR memutuskan dua nama untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Dua nama itu adalah Wahiduddin Adams dan Aswanto yang sebelumnya telah direkomendasikan oleh Tim Pakar seleksi hakim konstitusi.
Komisi I DPR RI bersama gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan legislatif menyepakati moratorium iklan kampanye ataupun iklan politik di media massa. Gerindra menilai keputusan itu terlalu berlebihan.
“Yang diuntungkan dengan diberlakukannya moratorium ini adalah incumbent,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon di Jakarta, Rabu. Fadli mengatakan, saat ini semua aturan yang berlaku sudah jelas. Tinggal bagaimana lembaga yang mempunyai kebijakan bertindak sesuai regulasi.
Ia pun menilai moratorium ini merugikan banyak pihak. Mesti tidak memiliki perusahaan media, Gerindra melihat adanya kerugian pada pemilik media yang juga berpartisipasi pada Pemilu. Kerugian besar adalah pada para politisi muda.
“Dengan adanya keputusan moratorium seperti itu partai politik menjadi terbatas kesempatannya untuk bersosialisasi dengan masyarakat melalui media massa,” ujarnya.
Menurut dia, para caleg yang sudah menjabat akan dimudahkan. Mereka sudah melakukan berbagai kegiatan sehingga lebih mudah dikenal daripada politikus muda yang ikut dalam pertarungan memperebutkan kursi legislatif pada 9 April mendatang.
Di sisi lain masyarakat perlu mengenal dengan baik partai-partai politik peserta Pemilu dan juga calon legislatif. “Jika hal tersebut dibatasi, potensi apatisme masyarakat terhadap politik akan semakin tinggi,” kata Fadli.
Meski begitu, ia melanjutkan, bila moratorium dipaksakan Gerindra tidak bisa berbuat banyak. “Para caleg harus lebih kreatif dalam melakukan sosialisasi. Para caleg dipaksa menggunakan media sosial untuk melakukan sosialisasi secara lebih luas dan efektif. Selain itu sosialisasi mendekatakan diri pada masyarakat harus semakin digalakkan,” tuturnya.
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto menghadiri acara Nahdlatul Ulama Sufi Gathering bersama Raja Abdullah II dari Yordania.
Acara yang digelar di JCC, Jakarta ini dihadiri berbagai kalangan, dari mulai ulama, cendekiawan, tokoh bangsa antara lain Mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla dan sejumlah pengurus DPP Partai Gerindra.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon menuturkan, Raja Abdullah II adalah sahabat karib Prabowo Subianto. Saat Prabowo menjadi Danjen Kopassus, Raja Abdullah II menjadi Pangeran Yordania yang memimpin Komando Angkatan Khusus Kerajaan Yordania. Lalu dijadikan Putera Mahkota dan akhirnya Raja.
“Pak Prabowo dan Raja Abdullah II adalah sahabat karib sejak lama,” kata Fadli Zon di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2014).
Dalam acara NU Sufi Gathering, Prabowo duduk di samping Raja Abdullah II. Acara dimulai dengan lantunan ayat suci Al-Quran, shalawat badar, menyanyikan lagu kebangsaan Yordania dan Indonesia. Setelah itu, tiga pendekar Pencak Silat Nahdlatul Ulama (NU) Pagar Nusa menampilkan atraksi yang membuat Raja Abdullah II terkesima.
Para pendekar membuka buah kelapa dengan gigi. Di dalam kelapa, masing-masing ada bendera Kerajaan Yordania, Indonesia, dan NU. Simbol persaudaraan Indonesia – Yordania.
Saat memberikan sambutan, Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prabowo yang merupakan sahabat Raja Abdullah II dan sahabat NU. Selanjutnya, Ketua Umum PBNU menjelaskan tentang Islam di Indonesia yang toleran, dan juga menerangkan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.
Sedangkan Raja Abdullah II menyampaikan tentang Amman Message yang menyerukan pesan toleransi dan perbedaan kepada umat Islam.
Acara NU Sufi Gathering mempunyai makna penting. Melalui acara ini, kita harapkan ke depannya tidak ada lagi kekerasan di dunia, terutama yang mengatasnamakan agama.
Usulan duet Jokowi-Puan di Pilpres 2014 mulai muncul di internal PDIP. Gerindra yang sudah mengusung Prabowo sebagai capresnya mengaku tak khawatir jika duet itu nanti jadi kenyataan.
“Tidak khawatir, ini suatu kompetisi dalam demokrasi. Kita akan lihat siapa pun sebagai kompetitor yang hebat dan kuat,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon.
Hal tersebut ia ungkapkan di sela-sela perayaan ultah ke-6 Gerindra di kantornya Jl. Harsono RM, Jaksel, Kamis (6/2/2014).
Fadli mengibaratkan Pilpres 2014 sebagai pertandingan tinju. Saat ini ring sudah siap dan tinggal menunggu siapa lawan yang akan naik.
“Siapa pun yang akan maju itu kompetitor yang hebat. Kita belum tahu siapa yang akan masuk gelanggang. Siapa yang akan main kita belum tau,” ujar Fadli.
Usulan duet Jokowi-Puan mulai menguat di PDIP. Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari membenarkan adanya usulan skenario duet Jokowi-Puan dan Jokowi-Risma. Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait menyatakan usulan tersebut sebagai masukan penting bagi PDIP.
“Saya rasa siapa saja boleh mengusulkan ya. Kalau banyak masukan memang kita terima. Apakah dari tokoh intelektual, politisi, dan masyarakat,” tutur Maruarar saat dihubungi
Tan Malaka, pejuang nasional yang nyaris dilupakan itu, adalah seorang revolusioner dan bahkan bisa disebut sebagai Bapak Revolusi Indonesia. Tan Malaka sudah menggagas Indonesia, jauh sebelum Soekarno-Hatta.
Demikian disampaikan Harry Poeze dalam acara bedah buku karyanya berjudul “Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia. Jilid 4” di Fadli Zon Library, Jakarta Pusat (Rabu, 5/2).
Buku ini, ungkap Harry Poeze, berusaha mengungkap misteri detik-detik akhir kematian Tan Malaka dan sepak terjangnya pada September 1948-Desember 1949.
Juga diungkap, persekutuan Tan Malaka dengan Sabarudin, pimpinan Batalyon 38, menyebabkan rangkaian peristiwa hingga tertembaknya Tan Malaka.
Harry Poeze yang meneliti jejak Tan Malaka di daerah Kediri, Jawa Timur menemukan bahwa Tan Malaka di tembak oleh Soekotjo di Desa Selopanggung, di Lereng Gunung Wilis, Kediri, Jawa Timur, pada 21 Februari 1949. Sesudah Tan Malaka ditembak, ada perjanjian antara Soekotjo dan Brigjen Surachmad untuk merahasiakan kematian Tan Malaka karena takut pengikut Murba dendam.
Menurut Fadli Zon, pendiri Fadli Zon Labrary yang juga jadi pembicara dalam diskusi ini, meskipun Tan Malaka telah diakui sebagai pahlawan nasional melalui keputusan Presiden RI Nomor 53 Tanggal 23 April 1963, namun penilaian dan penghargaan terhadap Tan Malaka masih banyak prasangka, ketidakadilan, dan ketidaktahuan.
“Karena itu, sudah sepatutnya Bangsa Indonesia menempatkan Tan Malaka sebagai seorang revolusioner yang gigih memperjuangkan dan mempertahankan Republik Indonesia,” demikian Fadli Zon.
Partai Gerindra menyambut baik apabila ada tokoh yang merasa cocok untuk menjadi bakal cawapres mendampingi Prabowo Subianto di pemilu mendatang. Termasuk apabila Hatta Radjasa, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), bersedia jadi bakal cawapres buat Prabowo.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, kongres partainya sudah menetapkan Prabowo adalah capres yang akan diusung di Pilpres mendatang. Sehingga tentu saja Gerindra juga sedang memikirkan sosok yang pas sebagai pendampingnya.
Dalam konteks itu, Fadli menilai wajar saja bila PAN menawarkan Hatta Radjasa mendampingi Prabowo.
“Kalau menurut saya itu mungkin saja, karena ada dinamika ke depan. Kita tak tahu yang akan terjadi,” kata Fadli di Jakarta, Rabu (5/2).
Apalagi, komunikasi diantara Prabowo maupun Hatta juga berjalan baik-baik saja.
Hanya saja, Fadli juga menekankan bahwa kalaupun nama Hatta masuk di radar bakal cawapres mendampingi Prabowo, namun itu hanyalah salah satu opsi dari banyak opsi. Karena pada intinya, setiap partai saat ini pasti berharap bisa menang dalam kontestasi pemilu 2014.
“Yang utama adalah bagaimana suara rakyat, mereka maunya seperti apa. Artinya yang elektabilitasnya bisa mengangkat. Kalau elektabilitas kecil, ya bagaimana mau mengangkat,” kata Fadli.
Sebelumnya, Wasekjen PAN, Herman Kadir, menyatakan partainya takkan ngotot mengusung Hatta Radjasa sebagai capres di pilpres 2014 apabila memang raihan suara di pileg masih rendah.
Herman menjelaskan bahwa sudah jelas UU Pilpres menyatakan syarat untuk mengajukan capres adalah apabila parpol atau gabungan parpol memperoleh minimal 20 persen jumlah kursi di DPR. Dengan demikian, apabila PAN tak bisa memenuhi syarat itu, tentu pencapresan Hatta tak bisa dipaksakan.
“Kalau tidak sampai itu, ya harus koalisi dengan partai lain. Umpamanya, kita koalisi dengan Gerindra, PAN harus realistis dengan posisi jadi nomor dua (bakal cawapres),” kata Herman di Jakarta, Selasa (4/2).
Dia sendiri menilai koalisi PAN dengan Partai Gerindra adalah koalisi yang pas, dengan Prabowo dicalonkan Gerindra sebagai bakal capres.
Apabila Prabowo dipasangkan dengan Hatta, maka menjadi kombinasi pas pasangan Jawa-Sumatera, dikuatkan dengan sosok Prabowo yang berlatar belakang militer. Hatta sendiri bisa ditekankan sebagai sosok mewakili luar Jawa dan tokoh Islam.
“Republik ini msih butuh militer karena masih banyak gerakan separatis dan kerusuhan masih kuat. Kalau bukan militer, siapa yang akan menangani?” Kata Herman.
