Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan surat Ketua Dewan Pembina Gerindra kepada para kepala desa 26 Oktober 2013 merupakan komitmen dan program politik yang transparan.
Menurutnya, Prabowo Subianto menandatangani Piagam Deklarasi Komitmen Pembangunan Desa, alokasi APBN minimal Rp 1 miliar per desa per tahun, jika Gerindra menang Pemilu 2014.
“Deklarasi jauh sebelum lahirnya UU Desa, yang baru disahkan DPR 18 Desember 2013. Implementasi UU Desa juga masih harus menunggu Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU Desa,” kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/3/2014).
Fadli menuturkan, deklarasi ini kontrak politik Gerindra dengan rakyat, khususnya di pedesaan. Sejumlah kalangan hadir dan memberi testimoni, diantaranya Asosiasi Kepala Desa (AKD), Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara), Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Induk Koperasi Unit Desa (INKUD), Kontak Tani Nelayan dan Andalan (KTNA), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI).
Menurutnya, AKD mendukung 100 persen komitmen Gerindra tersebut. Parade Nusantara mengatakan Gerindra saudara tua mereka, karena atas prakarsa Prabowo dan didukung Fadli Zon, Parade Nusantara dideklarasikan pada akhir 2005 di Stadion Gajah Mada, Mojokerto, Jawa Timur.
PPDI mengapresiasi dan mengatakan selama ini komunitas desa sering datang ke Jakarta menuntut perubahan. Mereka sempat merubuhkan pagar DPR-RI, masih belum ada perubahan.
“UU Desa yang dijanjikan sejak 2006 belum ada kejelasan. Sebelum didemo, ternyata Gerindra sudah memberikan komitmen pembangunan desa,” ucapnya.
Menindaklanjuti Deklarasi, kata Fadli, Prabowo segera mengirimkan surat kepada seluruh Kepala Desa, mengabarkan komitmen tersebut.
“Gerindra yakin bahwa komitmen ini dapat berjalan baik dan dapat mempercepat penyediaan air bersih, listrik, jalan, klinik, koperasi dan program pembangunan desa lainnya yang tercantum dalam 6 Program Aksi Gerindra,” katanya.