Komisi I DPR RI bersama gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan legislatif menyepakati moratorium iklan kampanye ataupun iklan politik di media massa. Gerindra menilai keputusan itu terlalu berlebihan.
“Yang diuntungkan dengan diberlakukannya moratorium ini adalah incumbent,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon di Jakarta, Rabu. Fadli mengatakan, saat ini semua aturan yang berlaku sudah jelas. Tinggal bagaimana lembaga yang mempunyai kebijakan bertindak sesuai regulasi.
Ia pun menilai moratorium ini merugikan banyak pihak. Mesti tidak memiliki perusahaan media, Gerindra melihat adanya kerugian pada pemilik media yang juga berpartisipasi pada Pemilu. Kerugian besar adalah pada para politisi muda.
“Dengan adanya keputusan moratorium seperti itu partai politik menjadi terbatas kesempatannya untuk bersosialisasi dengan masyarakat melalui media massa,” ujarnya.
Menurut dia, para caleg yang sudah menjabat akan dimudahkan. Mereka sudah melakukan berbagai kegiatan sehingga lebih mudah dikenal daripada politikus muda yang ikut dalam pertarungan memperebutkan kursi legislatif pada 9 April mendatang.
Di sisi lain masyarakat perlu mengenal dengan baik partai-partai politik peserta Pemilu dan juga calon legislatif. “Jika hal tersebut dibatasi, potensi apatisme masyarakat terhadap politik akan semakin tinggi,” kata Fadli.
Meski begitu, ia melanjutkan, bila moratorium dipaksakan Gerindra tidak bisa berbuat banyak. “Para caleg harus lebih kreatif dalam melakukan sosialisasi. Para caleg dipaksa menggunakan media sosial untuk melakukan sosialisasi secara lebih luas dan efektif. Selain itu sosialisasi mendekatakan diri pada masyarakat harus semakin digalakkan,” tuturnya.