Masuknya beras impor asal Vietnam jenis medium secara ilegal ke Indonesia membuktikan gagalnya pemerintah mengelola kedaulatan pangan dan amburadulnya manajemen pangan nasional.
Demikian dikemukakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, di Jakarta, Senin (3/2).
Dia menjelaskan harga pembelian pemerintah untuk beras lokal jenis medium adalah Rp 6.600/kg (US$ 550/metrik ton/MT), dan dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 9.000 (US$ 750/MT).
Sedangkan harga pasar dunia untuk beras medium Vietnam adalah USD 395/MT (FoB), atau jika dikonversi harga pokok gudang di Indonesia menjadi Rp 6.000/kg.
Untuk harga beras premium Vietnam adalah US$ 415/MT (FoB), dikonversi harga pokok di gudang Indonesia menjadi Rp 6.460/kg.
Berarti hal itu melawan HET beras premium lokal sebesar Rp 11.000.
“Jarak tinggi antara beras lokal dengan beras Vietnam menjadi pintu masuk importir melakukan impor, baik legal maupun ilegal. Disinyalir, di 2013 lalu, setidaknya 1,5 juta ton beras masuk ke Indonesia secara ilegal,” kata Fadli.
Dari situ saja sudah terlihat adanya permainan para mafia impor yang seringkali melakukan praktik kartel, yang akan memanfaatkan kelemahan pemerintah. Misalnya kelemahan akurasi data pangan dan penegakan hukum.
“Akhirnya impor beras dimanfaatkan kelompok pemburu rente atau rent seeker, yang bertujuan melakukan akumulasi kapital untuk membiayai aktivitas politik yang dilakukannya,” ujar pria yang juga Sekjen HKTI itu.
Karena itu, Fadli menyatakan harus ada evaluasi terhadap kebijakan pertanian dan perdagangan nasional, sekaligus investigasi menyeluruh demi menjawab mengapa impor ilegal bisa terjadi.
Aparat penegak hukum seharusnya bisa langsung menindak mafia impor beras. Sebab jika kartel pangan tak segera ditindak, kedaulatan pangan hanya menjadi angan-angan.
“Karena itu, kita membutuhkan pemimpin yang tegas dan kuat untuk menghilangkan perburuan rente. Kepemimpinan yang lemah, penuh keraguan, atau bersandar pada citra semata, hanya membawa kemunduran bangsa,” ujar dia.
Wakil ketua Umum DPP Partai Gerindra mengatakan memasuki 2014, Indonesia kembali berduka. Karena sejumlah daerah mengalami banjir.
Tak hanya Jakarta, sejumlah daerah lain mengalami hal serupa, seperti Bekasi, Tangerang, dan Manado. Rakyat menjadi korban.
Selain curah hujan tinggi dan anomali cuaca, banjir juga disebabkan perilaku manusia yang tak ramah lingkungan, serta lemahnya penanganan pemerintah pusat maupun daerah.
Menurutnya, hukum harus ditegakkan kepada pihak yang melanggar aturan. Terutama oknum Pemda yang kongkalikong dengan Developer Property yang tidak menyediakan 40 persen lahannya untuk Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (FF). Antara lain sebagai wilayah penyerapan air atau taman.
Kata dia, modus yang biasa dilakukan adalah setelah izin terbit dan bangunan komersil selesai, Developer mulai menjarah FF menjadi lahan komersil. Oknum di Badan Pertanahan Nasional (BPN) membantu mensertifikatkan atau mengamankan sertifikat FF yang semestinya di serahkan ke Pemda.
Dia tegaskan, perlu ada tindakan serius Pemprov Jakarta dan sejumlah daerah penyangga lain seperti Banten dan Jawa Barat.
“Rapat koordinasi jangan hanya dilakukan pada saat banjir melanda. Tapi dilakukan jauh hari sebelumnya. Perlu ada integrasi antar pemerintah daerah. Terlebih lagi, jangan hanya sekadar rapat, melainkan perlu segera ada action,” jelas Fadli kepada Tribunnews.com, Rabu (29/1/2014).
Apalagi, menurut dia, 13 sungai yang melewati Ibu Kota, sebagian besar hulunya di provinsi lain seperti Jawa Barat dan Banten, merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat yang masih diabaikan. Ironisnya, ditengah banjir melanda Ibu Kota dan sejumlah daerah lain, Presiden SBY beberapa hari lalu justru berangkat ke Bali menghadiri pertemuan dengan kader partainya.
“Kedepan, kita memerlukan orang yang mampu memimpin jalannya roda pemerintahan dengan serius. Sehingga Pemerintah Pusat dapat menjadi garda terdepan memimpin penanggulangan banjir maupun bencana lainnya. Dan bukan sibuk mengurus golongannya,” tuturnya.
Partai Gerindra tetap optimis menghadapi Pemilu 2014 meski pemilu serentak baru dilaksanakan pada tahun 2019. Gerindra yakin bisa memajukan Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
“Kami apa pun siap dengan keputusan MK. Tidak berubah. Sejak awal memang sudah kami antisipasi dengan menetapkan target melampaui 20 persen,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon saat dihubungi Jumat (24/1/2014).
Fadli menuturkan jika Gerindra melampaui presidential treshold (PT) 20 persen kursi di DPR, maka partainya akan lebih mudah mencari pasangan bagi Prabowo. “Kalau pun tidak melampaui, kami akan melakukan kerja sama dengan partai lain untuk memenuhi PT,” ucapnya.
Meski menerima keputusan MK, Fadli menuturkan Gerindra mempertanyakan sikap MK yang menunda pengambilan putusan sehingga akhirnya terlalu singkat waktunya untuk melaksanakan pemilu serentak di tahun 2014. MK, lanjutnya, harus melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk menjawab kejanggalan substansi hukum yang terjadi.
“Misalnya, semua stakeholder mulai dari KPU, Bawaslu berembuk dengan MK menyikapi keputusan ini. Jangan sampai banyak interpretasi karena ada keputusan yang dianggap melanggar konstitusi,” imbuh Fadli.
Pemilu Serentak
MKmengabulkan sebagian uji materi UU Pilpres yang diajukan akademisi Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat Untuk Pemilu Serentak dengan putusan pemilu serentak pada 2019. Jika dilaksanakan di 2014, menurut MK, pelaksanaan pemilu dapat mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945.
MK dalam putusannya menegaskan bahwa penyelenggaraan Pileg dan Pilpres tahun 2009 yang berlangsung tidak serentak dan sistemnya akan diulangi Pemilu 2014 tetap dinyatakan sah dan konstitusional. Hanya, dengan keputusan pemilu serentak, diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pilpres dan pileg secara serentak.
Dengan keputusan MK itu, maka syarat pengusungan capres-cawapres pada Pilpres 2014 tetap berpegang pada UU Pilpres, yakni 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional. Jika tak cukup, parpol mesti berkoalisi untuk mengusung capres-cawapres.
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (UU Pilpres), yakni soal pemilu serentak.
“Kita sebagai parpol akan siap dengan peraturan apapun, mau 2014 atau 2019 ya pasti siap,” ungkap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon kepada Okezone, Kamis (23/1/2014).
Namun, Fadli mempertanyakan mengapa keputusan yang sudah ada sejak Maret 2013, baru dibacakan pada 2014. “Justru menjadi pertanyakan kenapa keputusan sejak Maret 2013, baru dibacakan sekarang? Kalau itu alasannya teknis, tapi kalau dibacakan sejak dulu pasti tidak akan jadi masalah teknis sekarang,” paparnya.
Oleh karenanya, menjadi sebuah hal penting bagi MK untuk menjelaskannya kepada publik. “Saya minta MK segera menjawab pertanyaan itu, agar semuanya jelas,” sambungnya.
Fadli menyadari, pemilu serentak pada 2019 mendatang memang akan menghemat biaya penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Tapi, MK juga harus bisa menjamin hasil Pemilu 2014 tidak akan digugat. Sebagai buntut dari putusan pemilu serentak.
“Namun, bagaimana dengan Pemilu 2014? Akan menjadi pertanyaan juga apakah akan inkonsistusional? Jangan sampai hal-hal yang bersifat substansi dikalahkan dengan hal teknis,” tuntasnya. (ydh)
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengaku bersyukur soal survei yang menempatkan nama Prabowo Subianto di posisi teratas mengalahkan Megawati dan Jokowi.
“Tentu kami bersyukur ya, kalau memang benar begitu. Tapi kami tetap melihat bahwa survei itu adalah satu indikator, satu potret untuk masa tertentu,” kata Fadli Zon pada LICOM di Jakarta, Selasa (14/01/2014).
Menurut Fadli Zon, semua hasil survei merupakan masukan, baik di atas maupun di bawah. Namun Fadli Zon mengakui jika yang paling penting sebenarnya nanti pada hari H pada 9 April 2014. Pada Pemilu legislatif dan juga Pilpres.
“Semua berproses, tapi saya yakin yang namanya survei itu dinamis, yang kita perlukan sebenarnya bahwa survei benar-benar bisa independent, bisa obyektif lah,” tandas Fadli Zon.
Disinggung soal deklarasi Prabowo Subianto sebagai Capres Gerindra? Fadli Zon menjawab. “Sebenarnya kalau di kongres luar biasa sudah menetapkan bahwa Prabowo sebagai bakal calon presiden di Gerindra, tetapi untuk deklarasi sebenarnya itu hal yang mudah, kita akan lihat pada waktu yang tepat,” tandas Fadli Zon.
Lebih jauh dia mengatakan, saat ini konsentrasi Partai Gerindra tertuju pada 9 April 2014. Meski, Fadli Zon mengakui jika penetapan Prabowo Subianto sebagai Capres Gerindra secara internal sudha dilakukan.
“Kita memang melihat itu nanti kita akan cari waktu yang tepat. Dan waktu yang tepat bisa sebelum Pemilu legislatif atau setelah. Tapi saat ini kita sedang menata dulu. Karena waktu tinggal 3 bulan lagi. Nanti kita akan lihat dulu sesuai kebutuhan strategi kita,” pungkas Fadli Zon.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon berharap penahanan Anas Urbaningrum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuka kasus Hambalang secara keseluruhan.
“Masyarakat berharap banyak bahwa kasus Hambalang ini dapat terungkap sejelas-jelasnya. Kasus ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Oleh karena itu saya melihat peran Anas sangat vital dalam pengungkapan kasus ini,” ujar Fadli di Jakarta, Selasa (14/1/2014).
Menurutnya, Anas harus diberi keleluasaan dalam mengungkap kasus tersebut. Bahkan Gerindra mendukung penuh langkah-langkah akan dilakukan Anas.
“Sebagai partai yang menjunjung tinggi anti korupsi, Gerindra mendukung penuh segala upaya pengungkapan kasus korupsi termasuk kasus korupsi Hambalang,” katanya.
Fadli mengatakan, KPK harus memberi keleluasaan kepada Anas agar dapat mengungkap keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. KPK juga harus memberi perlindungan maksimum kepada Anas jika akhirnya ia benar-benar mengungkap kasus tersebut.
“Gerindra juga siap untuk terus mendukung KPK dalam pemberantasan kasus-kasus korupsi lainnya,” tandasnya.
Hari ini, 12 Robiul Awwal, kaum muslimin di seluruh dunia, termasuk Indonesia, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.
Kelahiran Nabi bukan hanya untuk kaum muslimin, melainkan menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Tak heran Michael H. Hart guru besar astronomi dan fisika di Amerika Serikat menempatkan Nabi Muhammad SAW di peringkat 1 dalam daftar 100 Tokoh Berpengaruh Dunia.
“Selain mengenang sosok pemimpin umat Nabi Muhammad SAW, peringatan Maulid juga penting untuk introspeksi diri. Sejauh mana kita telah meneladani sifat Nabi Muhammad SAW. Jejak langkah dan karakter Nabi Muhammad SAW merupakan bekal menghadapi tantangan kehidupan,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, Selasa (14/1/2014).
Lemahnya kepemimpinan nasional, lunturnya nilai etika dalam kehidupan, kurangnya kesadaran mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa, dan rapuhnya kedaulatan negara menurut Fadli, adalah beberapa, contoh kemelut yang kini kita hadapi di kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kita semakin butuh pemimpin yang Shiddiq (benar), Tabligh (menyampaikan), Amanah (dapat dipercaya), dan Fathonah (cerdas). Selain itu tentu saja berani dan setia melayani rakyat.
Partai Gerindra mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. “Mari jadikan Maulid sebagai peringatan pentingnya memilih pemimpin yang punya integritas dan mendekati kualitas kenabian,” ujar Fadli Zon.
Sejumlah survei terus mengunggulkan Jokowi sebagai capres dengan elektabilitas tertinggi. Bagi Gerindra, semua capres yang dikeluarkan lembaga survei itu masih bayangan.
“Belum pasti. Survei itu belum pasti,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon ketika ditemui di PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2013).
Fadli mengatakan, siapa yang akan bertanding untuk maju dalam pemilihan Presiden itu ditentukan setelah Pemilihan Legislatif. Untuk saat ini, baru 3 partai yang sudah pasti dan resmi mengusung kandidatnya.
Ketiganya yakni Partai Gerindra yang mengusung nama Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto, Partai Hanura dengan Wiranto, serta Aburizal Bakrie di bawah payung Golkar.
“Realitasnya setelah pemilu legislatif. Bakal capres itu semua masih rencana. Siapa yang akan masuk gelanggang itu kan kita belum tahu. Jadi nanti capres-capres itu ya setelah 9 april 2014,” kata Fadli.
Fadli tegaskan, semua nama yang akan diusung partai untuk maju dalam pertarungan menjadi orang nomor 1 di Indonesia nanti merupakan kompetitor menuju Demokrasi sehat. “Suatu kompetitor dalam demokrasi. Kompetitor yang hebat,” lanjut Fadli yang mengenakan batik berwarna coklat muda.
Aksi Sosial yang di lakukan oleh sekelompok orang yang dengan sukarela membersihkan jalanan ibukota dari ranjau paku menuai banyak pujian dari kalangan masyarakat. Adalah Semut Orange Community yang setiap hari dengan iklas membersihakan jalanan dari ranjau paku. Berkat aksinya warga Jakarta terbebas dari ranjau paku.
Wakil ketua umum partai Gerindra Fadli Zon pun merasa ‘ salut’ dengan Semut Orange Community, berkat aksi ini, keselamatan pengendara mobil dan motor di Jakarta terbebas dari ranjau paku yang disebar para pelaku.
“Salut pd Semut Orange Community yg telah menjaga keselamatan pengendara mobil motor di Jakarta dari ranjau paku yang disebar para pelaku biadab” Kata Fadli dalam rilisnya di akun twitter pribadinya @fadlizon, Senin (06/01/2014).
Fadli pun merasa heran karena ranjau paku yang disebar oleh penebar ranjau paku ini di tebar di sekitar jalan Merdeka yang notaben merupakan jalan di mana kantor Presiden berada.
Ia pun mempertanyakan peran dari aparat keamanan dalam hal ini polisi, juga pemda DKI apa yang bisa dilakukan?” tanya Fadli.
600 kilo gram ranjau paku yang dikumpulkan Semut Orange Community selama ini merupakan ‘tamparan’ bagi aparat polisi, satpol PP dan para pejabat lainnya. (kw)
Partai Gerindra menyayangkan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar gas (LPG) karena akan meningkatkan angka kemiskinan.
“Seharusnya pemerintah punya jurus jitu. Tidak hanya hal mudah dengan menaikkan,” ujar Waketum Partai Gerindra Fadli Zon usai menghadiri pengajian bulanan di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta, Jumat malam (3/1).
Menurutnya, kebijakan menaikkan harga gas akan menurunkan daya beli masyarakat yang berdampak pada beban ekonomi rumah tangga miskin.
“Akan merugikan dari sisi ekonomi. Tidak kondusif. Volume perdagakangan kitra semakin defisit,” katanya.
Fadli Zon juga menyayangkan langkah pemerintah menaikkan harga gas tanpa dikomunikasikan dengan masyarakat.
Akan merugikan dari sisi ekonomi. Tidak kondusif. Volume perdagakangan kitra semakin defisit,” tegasnya. (rmol)
