Wakil ketua Umum DPP Partai Gerindra mengatakan memasuki 2014, Indonesia kembali berduka. Karena sejumlah daerah mengalami banjir.
Tak hanya Jakarta, sejumlah daerah lain mengalami hal serupa, seperti Bekasi, Tangerang, dan Manado. Rakyat menjadi korban.
Selain curah hujan tinggi dan anomali cuaca, banjir juga disebabkan perilaku manusia yang tak ramah lingkungan, serta lemahnya penanganan pemerintah pusat maupun daerah.
Menurutnya, hukum harus ditegakkan kepada pihak yang melanggar aturan. Terutama oknum Pemda yang kongkalikong dengan Developer Property yang tidak menyediakan 40 persen lahannya untuk Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (FF). Antara lain sebagai wilayah penyerapan air atau taman.
Kata dia, modus yang biasa dilakukan adalah setelah izin terbit dan bangunan komersil selesai, Developer mulai menjarah FF menjadi lahan komersil. Oknum di Badan Pertanahan Nasional (BPN) membantu mensertifikatkan atau mengamankan sertifikat FF yang semestinya di serahkan ke Pemda.
Dia tegaskan, perlu ada tindakan serius Pemprov Jakarta dan sejumlah daerah penyangga lain seperti Banten dan Jawa Barat.
“Rapat koordinasi jangan hanya dilakukan pada saat banjir melanda. Tapi dilakukan jauh hari sebelumnya. Perlu ada integrasi antar pemerintah daerah. Terlebih lagi, jangan hanya sekadar rapat, melainkan perlu segera ada action,” jelas Fadli kepada Tribunnews.com, Rabu (29/1/2014).
Apalagi, menurut dia, 13 sungai yang melewati Ibu Kota, sebagian besar hulunya di provinsi lain seperti Jawa Barat dan Banten, merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat yang masih diabaikan. Ironisnya, ditengah banjir melanda Ibu Kota dan sejumlah daerah lain, Presiden SBY beberapa hari lalu justru berangkat ke Bali menghadiri pertemuan dengan kader partainya.
“Kedepan, kita memerlukan orang yang mampu memimpin jalannya roda pemerintahan dengan serius. Sehingga Pemerintah Pusat dapat menjadi garda terdepan memimpin penanggulangan banjir maupun bencana lainnya. Dan bukan sibuk mengurus golongannya,” tuturnya.