Partai Gerindra mengkritisi kinerja pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Gerindra melihat ada beberapa provinsi yang mengalami peningkatan jumlah masyarakat miskin.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyebut ada delapan provinsi yang mengalami kenaikan jumlah masyarakat miskin. Berdasarkan data tersebut, ia menilai, pemerintah belum berhasil mengurangi angka kemiskinan. “Kinerja pemerintah dalam pengentasan kemiskinan patut dipertanyakan,” katanya, dalam siaran pers Gerindra Media Center, Kamis (2/1).
Fadli mengatakan, berdasarkan data, Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan jumlah masyarakat miskin 0,14 persen. Sumatera Selatan naik 0,76 persen, dan Bengkulu naik 0,83 persen. Lima provinsi lainnya, yakni Banten (naik 0,03 persen), Kalimantan Barat (0,28), Sulawesi Utara (0,24), Gorontalo (0,29), dan Papua (0,47).
Data tersebut menjadi ironi bagi Fadli. Ia menilai sistem ekonomi neoliberal yang dianut pemerintah tidak membawa kesejahteraan kepada seluruh rakyat. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, ternyata masih ada jumlah masyarakat miskin yang bertambah di beberapa provinsi. “Apalah artinya pertumbuhan ekonomi jika masyarakat miskin justru semakin bertambah,” ujarnya.
Fadli juga mengkritisi soal perayaan tahun baru. Ia mengatakan, pemerintah justru menghamburkan uang dalam perayaan itu. Padahal, ia menilai, masih banyak rakyat yang membutuhkan. “Daripada uang puluhan miliar dihabiskan untuk pesta,” katanya.
Hak angket penggulingan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah bergulir di DPRD Banten. Partai Gerindra yang juga salah satu pengusung Ratu Atut-Rano Karno pun mendesak Ratu Atut agar segera mundur.
“Sebaiknya mengundurkan diri ya, orang sudah seperti itu sudah tidak efektif. Salah satu syarat menjadi pemimpin kan dipercaya, kalau sudah tidak dipercaya buat apa mempertahankan jabatan,” kata Waketum Gerindra, Fadli Zon, kepada detikcom, Kamis (2/1/2014).
Fadli menilai sebaiknya Ratu Atut fokus menghadapi proses hukumnya. Tak mungkin memaksakan memerintah Banten dari balik jeruji penjara.
“Ini masalah kepercayaan masyarakat, jadi lebih bagus fokus untuk mengatasi masalah hukum yang ada,” katanya.
Fadli tak masalah jika Rano Karno naik menjadi Gubernur Banten karena memang sudah demikian aturan yang berlaku.
“Ya kita sih optimislah, artinya Rano kan bukan orang kemarin sore, artinya sudah punya pengalaman. Jangan sampai ada korupsi dan sebagainya,” kata Fadli.
Tahun 2014 adalah momentum perubahan. Nasib rakyat lima tahun mendatang ditentukan pada Pileg dan Pilpres. Kebijakan ekonomi dan politik menjadi sorotan. Apakah tetap mempertahankan sistem ekonomi liberal yang menjerat leher bangsa, atau perubahan menuju ekonomi kerakyatan sesuai nafas konstitusi.
“Perekonomian kita sampai akhir 2013 cukup bahaya. Januari-Oktober 2013, defisit perdagangan minyak mentah mencapai $ 2,8 miliar. Neraca perdagangan yang surplus selama puluhan tahun, pada Januari-Juli 2013 defisit $ 5,65 miliar, padahal pada krisis ekonomi 1997-1998 saja neraca tetap surplus. Utang luar negeri semakin besar, meningkat dari $ 225,3 miliar di 2011, menjadi $ 252,3 miliar di 2012, serta $ 259,9 milyar di akhir September 2013,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon dalam rilisnya kepada Tribunnews.com, Senin (30/12/2013).
Dijelaskan, menurut Global Food Security Index 2012, Indeks Keamanan Pangan berada di urutan ke-64 dari 105 negara. Jauh di bawah Malaysia (ke-33), Thailand (ke-45), Vietnam (ke-55), Filipina (ke-55). Perburuan rente di balik kebijakan impor pangan masih marak terjadi.
Perbaikan struktur perekonomian, Fadli Zon berharap, harus memperkuat daya tahan agar tak tergantung eksternal dan meningkatkan daya saing. Dengan kekayaan sumber daya alam dan jumlah penduduk besar, Indonesia perlu kepemimpinan kuat dan benar untuk menghadapi tantangan global.
“Saatnya merubah haluan sebelum terlambat. Kita butuh pemimpin baru untuk haluan yang benar agar terwujud Indonesia Raya yang sejahtera, makmur, dan adil. Partai Gerindra bersama rakyat optimis menghela perubahan itu. Selamat Tahun Baru 2014. Kalau bukan sekarang, kapan lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi,” pungkas Fadli Zon.
Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengkritisi kebijakan berobat gratis keluar negeri bagi pejabat negara dan keluarganya. Menurut Fadli, kebijakan itu kurang tepat dan memberi kesan dokter di Indonesia tidak mampu mengobati.
Ia melihat kemampuan dokter di Indonesia sudah cukup bagus, begitu juga dengan rumah sakit yang ada di Indonesia.
“Jika dilihat, Presiden Soeharto tidak mau berobat ke luar negeri. Ia salah satu yang harus dicontoh,” kata Fadli di Jakarta, yang dituliskan Minggu (29/12/2013).
Fadli menyarankan agar pejabat negara dan keluarga tidak perlu diberikan fasilitas untuk berobat keluar negeri.
Jika pun ada fasilitas, harus berobat di dalam negeri, sama dengan rakyat Indonesia lain.
Sebelumnya, terhitung Januari 2014, pemerintah menerbitkan regulasi agar pejabat negara dan keluarganya diberikan pengobatan gratis keluar negeri.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, mendorong Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN) untuk meluaskan kampanye mengenai permasalahan kependudukan.
Ia mengatakan, BKKBN dan elemen sosial harus meributkan persoalan kependudukan sehingga menjadi isu penting. “Ini sekarang masih (isu) pinggiran,” kata Fadli, Jumat (20/12).
Padahal, menurut Fadli, persoalan kependudukan harus mendapat atensi tinggi Indonesia. Ia mendorong persoalan ini menjadi pembahasan pemerintah pusat. Karena, ia mengatakan, perubahan dapat dilakukan dengan kebijakan dari pemimpin. “Perubahan di Indonesia itu top down, perubahan dari atas. Kalau di atas berubah, itu berubah,” ujar dia.
Sementara Politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Akbar Faisal mengatakan kependudukan memang seharusnya mendapat perhatian. Karena itu, ia juga meminta BKKBN untuk lebih proaktif memberikan masukan pada para politikus. Menjelang Pemilu ini bisa menjadi momentum. “Kasih modul soal kependudukan itu ke caleg. Biar bisa dijadikan bahan kampanye,” kata dia, dalam acara Sarasehan Tokoh Politik Bangsa di Gedung BKKBN, Jakarta, Jumat (20/12)
Akbar mengatakan, BKKBN memang perlu melakukan terobosan-terobosaan. Sehingga persoalan kependudukan menjadi perhatian masyarakat luas, pun dengan elite politik. Ia pun mendukung persoalan kependudukan ini mendapat porsi besar dalam kurikulum pendidikan. “Jadikan kependudukan ini menjadi debat dalam kelas,” ujar dia.
Partai Gerindra belum memikirkan pendamping untuk calon presidennya (capres ) Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan, partainya saat ini berkonsentrasi terlebih dulu untuk menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg).
“Belum ada wacana ke arah sana (mencari cawapres). Kita masih berusaha berjuang untuk 9 April (Pileg),” kata Fadli, selepas acara Sarasehan Tokoh Politik Bangsa di Gedung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta, Jumat (20/12). Ia mengatakan, Gerindra masih belum membicarakan figur yang akan menjadi cawapres.
Pada Kamis (19/12) Prabowo terlihat hadir dalam acara musyawarah kerja nasional Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). Di sana Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu bertemu dengan politisi Golkar Priyo Budi Santoso.
Namun, Fadli menyangkal itu sebagai upaya pendekatan dari Prabowo. “Itu diundang. Dulu kan Pak Prabowo ikut membina MKGR. Kalau diundang diusahakan datang,” ujar dia.
Fadli mengatakan, saat ini Gerindra masih berkonsentrasi menghadapi Pileg. Ia mengatakan, semua calon legislatif (caleg) dari partainya dengan bertugas untuk turun dan bertatap muka dengan masyarakat. Ia berharap strategi itu bisa memberikan hasil positif pada pemilihan umum mendatang. “Itu jadi indikator. Tapi kami tidak akan berpuas diri. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan,” kata dia.
Mengenai pencapresan Prabowo, Fadli mengatakan, partainya optimistis. Ia mengatakan, Prabowo mempunyai kriteria yang bisa diharapkan oleh rakyat. Karena itu, Gerindra tidak ragu untuk mencalonkan Prabowo. “Pemimpin yang jujur, berani, dan tegas dalam mengambil keputusan,” ujar dia.
Fadli juga optimistis menilik peluang Prabowo. Dari hasil survei beberapa lembaga, Prabowo mempunyai elektabilitas cukup tinggi. Fadli mengatakan, Gerindra akan mempersiapkan capresnya untuk bisa menghadapi siapapun nanti. “Menghadapi siapapun harus siap. Karena ini adalah suatu kompetisi,” kata dia.
Dalam beberapa survei, ada yang menyertakan nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi sebagai capres. Elektabilitas Jokowi ternyata dinilai bisa mengungguli capres-capres lainnya, termasuk Prabowo.
Mengenai hasil itu, Fadli mengatakan, hasil survei hanya sebagai indikator. “Itu potret dari suatu periode tertentu dan survei juga bukanlah yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden,” ujar dia.
Persatuan Seniman Komedi Indonesia Jawa Barat (PaSKI Jabar) menyelenggarakan Workshop Komedi di Rumah Kreatif Fadli Zon, dihadiri sekitar 50 peserta yang terdiri dari anggota PaSKI dan masyarakat umum, Minggu (15/12/2013).
Dalam sambutannya, Komeng Ketua PaSKI Jabar menyampaikan tujuan workshop tak lain untuk memberikan penyegaran dan saling berbagi ilmu kepada para anggota PaSKI dan masyarakat umum yang hadir sebagai peserta. Penyelenggaraan workshop juga bagian dari upaya PaSKI Jabar untuk terus meningkatkan kualitas, harkat dan martabat para seniman komedi.
Deri “Empat Sekawan” Ketua Umum PaSKI, memberikan apresiasi atas terselenggaranya workshop ini. Walau baru dilantik, namun PaSKI Jabar bisa bergerak cepat menyelenggarakan acara untuk kemajuan seni komedi Indonesia.
Dalam workshop ini, Fadli Zon sebagai budayawan dan Ketua Dewan Penasehat PaSKI Jabar dalam pernyataannya kepada Tribunnews.com, berbagi pengetahuan tentang pentingnya wawasan dan Riset. Inovasi, kreasi, dan diferensiasi merupakan kunci keberhasilan dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang seni komedi.
Workshop akan berlangsung sampai soe hari, diisi dengan berbagai materi, seperti Filosofi Komedi oleh Helmi Adam, Sejarah Berdirinya PaSKI oleh Indro “Warkop” dan Deri “Empat Sekawan”, Improvisasi dan Pencarian Materi Lawakan oleh Komeng.
Kedepannya, PaSKI Jabar akan terus menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk kemajuan seni komedi Indonesia.
Wacana Anas Urbaningrum yang menilai positif Prabowo Subianto-Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapat reaksi dari Partai Gerindra. Anas menyatakan pasangan Prabowo-SBY cukup ideal bila diusung pada Pemilu 2014.
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengungkapkan Partai Demokrat telah memiliki mekanisme tersendiri dalam memajukan jagonya di 2014.
“Setiap partai punya strategi sendiri hadapi 2014, wacana itu masih mungkin terlalu dini, apalagi intensinya Pak SBY tak ada tanda ke arah sana (cawapres),” kata Fadli ketika dikonfirmasi, Kamis (5/12/2013).
Menurut Fadli saat ini SBY telah menjabat dua periode sebagai presiden RI. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kekuasaan yang hegemonik. “Kalau turun akan membuat situasi menjadi kikuk. Dengan siapapun akan kikuk,” ujarnya.
Fadli memprediksi wacana SBY menjadi calon wakil presiden dapat terjadi pada tahun-tahun mendatang. “Untuk sekarang ini kita engga melihat ada keinginan SBY ke arah sana, tahun-tahun mendatang bisa saja,” kata Fadli.
Sebelumnya dalam twitter Anas Urbaningrum, Mantan Ketua Umum Demokrat itu mewacanakan duet Prabowo-SBY. “Jika Gerindra dan Demokrat bersepakat, bisa melahirkan Prabowo-SBY. Pasangan kawan lama yang selama ini berhubungan baik,” tulis Anas.
Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon, khawatir pada situasi perekonomian nasional yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi 2013 Indonesia melambat, ekspor turun dan permintaan domestik melemah.
Fadli menyebut, kondisi ini membuat ekonomi Indonesia dalam bahaya. Ia menjelaskan, neraca perdagangan, yang selama ini selalu surplus, bahkan saat krisis ekonomi 1997-1998, pada Januari – Juli 2013 mengalami defisit sebesar 5,65 miliar dolar Amerika. Defisit neraca perdagangan memperbesar defisit transaksi berjalan pada 2012 hingga mencapai 24,2 miliar dolar Amerika.
“Ini defisit terbesar dalam sejarah perekonomian kita. Pada 2013, defisit transaksi berjalan diperkirakan lebih besar lagi karena Januari – September 2013, angka defisit mencapai 24,3 miliar dolar Amerika. Bandingkan dengan defisit transaksi berjalan waktu krisis 1997 hanya 4,9 miliar dolar,” ujarnya, Selasa (3/12/2013).
Ia mengatakan saat ini nilai tukar rupiah jatuh ke tingkat paling rendah (1 USD = 12.000 IDR), menyamai saat krisis keuangan global 2008. Bedanya, pada 2008, kemerosotan nilai rupiah karena faktor eksternal.
Pada 2013 lebih disebabkan persoalan ekonomi domestik yang tergambar dalam neraca pembayaran dan sebagian lainnya karena faktor eksternal. Skenario ini diperburuk kemungkinan Bank Sentral Amerika Serikat melakukan pengurangan stimulus perekonomian (tapering off) dan tingginya ekspektasi inflasi.
“Cadangan devisa kita pun turun dari 112 miliar dolar Amerika pada Desember 2012 menjadi 95 miliar dolar Amerika pada September 2013.Perbaikan struktur perekonomian harus diarahkan pada usaha memperkuat daya tahan agar tak tergantung eksternal dan meningkatkan daya saing,” tuturnya.
Banyak faktor berkontribusi pada lemahnya daya saing. Mulai dari masalah infrastruktur, korupsi, kemiskinan dan pengangguran.
Ia menyebut pemerintah harus memikirkan opsi darurat yaitu menutup rezim devisa bebas dengan devisa tertutup untuk sementara waktu. Open capital account rawan terhadap krisis. Perlu keberanian bertindak dan tak menyerahkan persoalan ekonomi pada pasar saja.
“Saatnya getting intervention right, campur tangan yang benar,” katanya.
Fadli Zon, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra angkat suara mengenai nilai tukar rupiah jatuh ke tingkat paling rendah Rp12.000 per dollar Amerika Serikat (AS). Angka ini menyamai saat krisis keuangan global 2008.
Bedanya, pada 2008, kemerosotan nilai rupiah karena faktor eksternal. Pada 2013 lebih disebabkan persoalan ekonomi domestik yang tergambar dalam neraca pembayaran dan sebagian lainnya karena faktor eksternal.
Kata Fadli, skenario ini diperburuk kemungkinan Bank Sentral Amerika Serikat melakukan pengurangan stimulus perekonomian (tapering off) dan tingginya ekspektasi inflasi.
Ditambah lagi, cadangan devisa pun turun dari $112 milyar pada Desember 2012 menjadi $95 milyar pada September 2013.
Mencermati itu semua, menurut Fadli, perbaikan struktur perekonomian harus diarahkan pada usaha memperkuat daya tahan agar tak tergantung eksternal dan meningkatkan daya saing.
“Banyak faktor berkontribusi pada lemahnya daya saing. Mulai dari masalah infrastruktur, korupsi, kemiskinan dan pengangguran,” ungkap Politisi Gerindra ini kepada Tribunnews.com, Selasa (3/12/2013).
Untuk itu, dia tegaskan, pemerintah harus memikirkan opsi darurat yaitu menutup rezim devisa bebas dengan devisa tertutup untuk sementara waktu.
“Open capital account rawan terhadap krisis. Perlu keberanian bertindak dan tak menyerahkan persoalan ekonomi pada pasar saja. Saatnya getting intervention right, campur tangan yang benar,” tuturnya.
Apalagi, pertumbuhan ekonomi 2013 Indonesia melambat. Ekspor turun dan permintaan domestik melemah. Neraca perdagangan, yang selama ini selalu surplus, bahkan saat krisis ekonomi 1997-1998, pada Januari – Juli 2013 defisit sebesar $5,65 M. Defisit neraca perdagangan memperbesar defisit transaksi berjalan pada 2012 hingga mencapai $24,2 milyar.
“Ini defisit terbesar dalam sejarah perekonomian kita. Pada 2013, defisit transaksi berjalan diperkirakan lebih besar lagi karena Januari – September 2013, angka defisit mencapai $24,3 milyar. Bandingkan dengan defisit transaksi berjalan waktu krisis 1997 hanya $4,9 miliar,” jelasnya.
