Masuknya beras impor asal Vietnam jenis medium secara ilegal ke Indonesia membuktikan gagalnya pemerintah mengelola kedaulatan pangan dan amburadulnya manajemen pangan nasional.
Demikian dikemukakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, di Jakarta, Senin (3/2).
Dia menjelaskan harga pembelian pemerintah untuk beras lokal jenis medium adalah Rp 6.600/kg (US$ 550/metrik ton/MT), dan dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 9.000 (US$ 750/MT).
Sedangkan harga pasar dunia untuk beras medium Vietnam adalah USD 395/MT (FoB), atau jika dikonversi harga pokok gudang di Indonesia menjadi Rp 6.000/kg.
Untuk harga beras premium Vietnam adalah US$ 415/MT (FoB), dikonversi harga pokok di gudang Indonesia menjadi Rp 6.460/kg.
Berarti hal itu melawan HET beras premium lokal sebesar Rp 11.000.
“Jarak tinggi antara beras lokal dengan beras Vietnam menjadi pintu masuk importir melakukan impor, baik legal maupun ilegal. Disinyalir, di 2013 lalu, setidaknya 1,5 juta ton beras masuk ke Indonesia secara ilegal,” kata Fadli.
Dari situ saja sudah terlihat adanya permainan para mafia impor yang seringkali melakukan praktik kartel, yang akan memanfaatkan kelemahan pemerintah. Misalnya kelemahan akurasi data pangan dan penegakan hukum.
“Akhirnya impor beras dimanfaatkan kelompok pemburu rente atau rent seeker, yang bertujuan melakukan akumulasi kapital untuk membiayai aktivitas politik yang dilakukannya,” ujar pria yang juga Sekjen HKTI itu.
Karena itu, Fadli menyatakan harus ada evaluasi terhadap kebijakan pertanian dan perdagangan nasional, sekaligus investigasi menyeluruh demi menjawab mengapa impor ilegal bisa terjadi.
Aparat penegak hukum seharusnya bisa langsung menindak mafia impor beras. Sebab jika kartel pangan tak segera ditindak, kedaulatan pangan hanya menjadi angan-angan.
“Karena itu, kita membutuhkan pemimpin yang tegas dan kuat untuk menghilangkan perburuan rente. Kepemimpinan yang lemah, penuh keraguan, atau bersandar pada citra semata, hanya membawa kemunduran bangsa,” ujar dia.