Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon memprediksi Pasangan Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga menang di Pilpres 2019 dengan raihan suara lebih dari 50 persen.
Keyakinan itu diungkapkan Fadli Zon usai mengikuti Kampanye Akbar Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu(7/4).
“Kalau saya prediksi, kira-kira 59-63 persen,” ujar Fadli Zon.
Ia menyadari banyak hasil lembaga survei yang menyebutkkan bahwa raihan suara Prabowo-Sandiaga akan kalah dengan pasangan Joko “Jokowi” Widodo-Ma’ruf Amin. Fadli menuding bahwa hasil survei tersebut sebagai alat propaganda kampanye salah satu pasangan calon.
Menurutnya, survei itu merupakan survei bayaran, kaitannya dengan lembaga sebagai konsultan politik. “Jadi, survei dibayar oleh paslon tertentu, dia jadi tim kampanye paslon itu,” pungkas Fadli.
Sebelumnya, Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto optimistis mampu memenangi Pilpres 2019 setelah melihat animo pendukungnya yang hadir di Stadion GBK, Jakarta, Minggu(7/4).
“Saya kira ya kalian lihat sendiri, rakyat masif sekali, rakyat ingin ada perubahan, rakyat ingin perbaikan hidup. Rakyat sudah enggak mau hidup diakal-akali,” kata Prabowo usai acara kampanye akbar tersebut.
Melihat kondisi tersebut Prabowo optimistis dapat memenangkan Pilpres 2019. Ia yakin bisa memenangkan pilpres jika melihat animo masyarakat yang menjadi lautan manusia di Stadion Utama GBK.
Selain itu, Prabowo juga berkaca dari survei internal yang telah dilakukan. Hal itu membuat Ketua Umum Partai Gerindra ini semakin yakin karena hasil dari survei cukup akurat, hal itu bisa dibuktikan dari Pilgub di beberapa daerah.
“Ya kalian lihat sendiri rakyat, hitungan kami sangat bagus, sumber-sumber yang sangat akurat, yang dulu di DKI akurat, di Jawa Barat akurat, Jateng akurat pilgub, kita lumayan,” ucapnya.
Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon menyebut calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau karib disapa Jokowi tak akan bisa menyaingi Prabowo saat menggelar kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 13 April mendatang.
Prabowo sendiri memang telah selesai menggelar kampanye akbar hari ini, Minggu (7/4) di SUGBK.
“Saya kira akan sulit ditandingi karena yang datang atas keinginan sendiri. Bahkan sudah dari kemarin tengah malam,” kata Fadli usai menghadiri kampanye akbar.
Fadli menyebut, masyarakat yang datang ke kampanye akbar Prabowo-Sandi didorong oleh keinginan hati mereka. Para relawan ini tak didorong oleh lembaga apapun apalagi dibayar hanya untuk datang ke acara tersebut.
Warga yang datang ini, kata Fadli, ingin ada perubahan dari pemerintahan saat ini.
“Ini digerakkan oleh rakyat sendiri yang karena hati dan pikiran mereka karena ada perubahan mereka datang ke sini,” katanya.
Fadli juga mengklaim kampanye Prabowo hari ini merupakan kampanye akbar terbesar yang dia rasakan hingga saat ini. Mengingat, kata dia, selama ini belum ada kampanye sebesar dan semasif hari ini.
“Belum ada kampanye semasif ini sampai meluber ke luar yg saya kira sampai lebih dari satu juta orang,” katanya.
Dari pantauan CNNIndonesia.com, GBK dipenuhi pendukung Prabowo-Sandi sejak pukul 03.00 WIB. Kebanyakan dari mereka kompak mengenakan pakaian bernuansa putih.
Berbagai usia hadir di lokasi, tua, muda, bahkan tak sedikit anak-anak di bawah umur ikut dibawa oleh keluarga atau orangtua mereka sendiri ke arena kampanye akbar Prabowo-Sandi.
Tak hanya di arena lapangan utama yang berlokasi di dalam stadion, para relawan juga memenuhi arena luar GBK. Kapasitas duduk di SUGBK sendiri sekitar 80 ribu orang. Itu belum termasuk mereka yang berdiri di lapangan dan di luar arena kampanye akbar.
Angka satu juta pendukung yang hadir kembali disinggung Prabowo dalam orasinya. Ia bertanya pada panitia, “Berapa dihitung yang hadir?” Prabowo kemudian menyampaikan berdasarkan isyarat tangan panitia, “Satu juta!”
Kampanye akbar pasangan capres-cawapres nomor 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) dipadati ribuan pendukungnya. Anggota Dewan Pengarah BPN, Fadli Zon, menyebut langkah Prabowo menuju kursi presiden RI semakin sulit dibendung.
“Melihat antusiasme kampanye akbar hari ini, di Senayan, di GBK, di dalam dan di luar, saya kira dihadiri lebih dari satu juta orang, ini menunjukkan sebuah antusiasme yang otentik dari masyarakat, digerakkan oleh hati dan pikiran rakyat, tidak ada yang dibayar, tidak ada yang difasilitasi, mereka datang ke sini dengan sukarela,” ujar Fadli kepada wartawan seusai acara, Minggu (7/4/2019).
“Ini menunjukkan, saya kira Pak Prabowo ini unstoppable, insyaallah Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno akan menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dan ini menurut saya satu bukti bahwa Prabowo-Sandi adalah simbol perubahan bagi mereka yang datang ke sini, menginginkan adanya perubahan dari berbagai kegagalan-kegagalan pemerintahan Jokowi, baik kegagalan di bidang ekonomi, ketidakadilan hukum, ketidakadilan politik, ketidakadilan sosial,” imbuhnya.
Fadli juga yakin pasangan Prabowo-Sandi akan berhasil meraup sekitar 60 persen suara. Ia pun tidak mempedulikan hasil sejumlah survei yang selalu menyebut mereka selalu kalah dari pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Baginya, survei-survei tersebut merupakan survei bayaran.
“Optimismenya, ini prediksi ya, 59-63 persenlah kira-kira. Kalau survei-survei yang itu kan jelas ya, survei-survei yang memang merupakan survei bayaran, dan itu terkait mereka sebagai konsultan politik. Jadi mereka menjadikan survei itu alat propaganda dan juga alat kampanye,” ujar Fadli.
Waketum Partai Gerindra itu lalu berbicara soal survei Pilpres AS beberapa tahun lalu. Dia berbicara soal hasil-hasil survei sebelum Pilpres AS digelar.
“Bahkan kalau kita lihat di Amerika saja, waktu itu ya, New York Times itu memuat 85 persen chance untuk kemenangan Hillary Clinton. Tapi yang menang, yang lain. Jadi ini menunjukkan lembaga-lembaga survei ini tidak menunjukkan apa-apa, malah bisa menjadi misleading gitu ya,” sebut Fadli
Menurut Fadli, hasil survei internal yang dilakukan BPN justru menyebut mereka sudah unggul atas pasangan Jokowi-Ma’ruf. “Kami juga melakukan survei secara internal yang tidak dipublikasikan, di dalam survei kami, ini sudah leading beberapa persen. Jadi insyaallah pada momentumnya nanti, ini menurut saya gelombang politik ini bisa menjadi tsunami politik gitu, untuk kemenangan Prabowo-Sandi,” ujarnya.
DPR RI bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD) menggelar kegiatan “Asia Regional Meeting on Open Parliament, di Nusa Dua, Bali, Kamis (4/4/2019).
Pertemuan regional tersebut dihadiri oleh delegasi dari delapan negara ini merupakan babak baru dari komitmen Open Government Partnership (OGP).
“OGP sendiri merupakan inisiatif multilateral yang dicetuskan pada 2011 untuk mempromosikan pemerintahan terbuka (open government), memerangi korupsi, memberdayakan masyarakat, dan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan,” kata Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon saat memberikan pidato dan membuka acara tersebut.
OGP diluncurkan pada 20 September 2011 di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB oleh kepala negara dan pemerintahan dari delapan negara pendiri, yaitu Brasil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat.
Fadli mengatakan, saat OGP diluncurkan, isu keterbukaan parlemen sama sekali belum tersentuh.
Keterbukaan parlemen mulai jadi tema penting pada 2013, ketika kelompok kerja tematis baru tentang keterbukaan legislatif diperkenalkan pada KTT OGP di London.
“Sejak saat itulah parlemen juga dituntut untuk mempromosikan rezim keterbukaan. Beberapa negara, seperti Perancis dan Georgia, bahkan memperkenalkan rencana aksi nasional mereka sendiri,” terang Fadli.
Menurutnya, komitmen tentang keterbukaan parlemen penting untuk diadopsi oleh semua negara.
Apalagi, sebagaimana yang umum terjadi di negara-negara demokrasi, kepercayaan publik terhadap lembaga parlemen biasanya lebih rendah dibandingkan dengan institusi publik lainnya.
Namun, sebuah studi baru-baru ini mengungkapkan bahwa di sebagian besar negara demokrasi, hanya kurang dari setengah warga negara yang mempercayai parlemen.
Bahkan di Amerika Serikat, misalnya, menurut data 2018 yang dikumpulkan oleh Gallup, kepercayaan pada legislatif hanya mencapai 40 persen saja.
“Di Indonesia, menurut sejumlah survei, tingkat kepercayaan publik juga masih rendah. Survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap parlemen sekitar 49 persen. Sesudah DPR RI melakukan Deklarasi Parlemen Terbuka, pada Desember 2018 lalu, kepercayaan publik terhadap parlemen mencapai 60 persen,” tutur Fadli.
“DPR kini memang telah secara resmi bergabung dengan gerakan global menuju rezim keterbukaan. Open Parliament sendiri menandai babak baru dari praktik berdemokrasi di negeri kita,” imbuhnya.
Indonesia, kata Fadli, terus mencari bentuk pelembagaan demokrasi yang cocok untuk membangun kultur berdemokrasi yang lebih kuat dan terkonsolidasi.
Demokrasi harus dibangun di atas kearifan lokal kita masing-masing dan disesuaikan agar sesuai dengan konteks sosial, budaya dan politik nasional kita yang berbeda-beda.
“Namun, selain dimensi-dimensi yang bersifat lokal dan jamak, saya kira ada satu ciri tunggal demokrasi, yaitu partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan. Inilah jantung demokrasi yang ingin dijaga melalui komitmen Pemerintahan Terbuka dan Parlemen Terbuka,” ujar Fadli.
Untuk itu, di era digital seperti sekarang, cara untuk mengakomodasi aspirasi konstituen memang tidak hanya bersifat konvensional melalui tatap muka, melainkan bisa juga dilakukan melalui media sosial.
“Itu juga latar belakang kenapa DPR meluncurkan aplikasi mobile ‘DPR Now!’. Platform digital itu digunakan sebagai alat untuk menjembatani informasi antara DPR dengan masyarakat. Melalui aplikasi seluler ini, yang bisa diunduh melalui Playstore dan Apple Store, publik sekarang dapat memantau parlemen secara aktif, baik melalui kanal live streaming, maupun berbagai unggahan lainnya,” jelasnya.
“Itulah tujuan dari komitmen Parlemen Terbuka. Bagi DPR, Parlemen Terbuka berarti bahwa kita bertindak untuk memastikan publik dapat dengan bebas menggunakan hak dasar mereka yang merupakan hak untuk mengetahui yang dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi, terutama Pasal 28F,” sambungnya.
Fadli menambahkan, parlemen harus bertindak atas persetujuan rakyat.
Untuk melayani kepentingan mereka, parlemen harus menyediakan berbagai infrastruktur pendukung untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam proses legislasi.
“DPR kini harus bisa hadir di genggaman tangan rakyat melalui platform digital yang interaktif,” pungkas Waketum Partai Gerindra itu.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, memberikan pidato sekaligus membuka “Asia Regional Meeting on Open Parliament”, di Nusa Dua, Bali, Kamis (4/4/2019). Acara ini diselenggarakan oleh DPR bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD).
Pertemuan regional yang dihadiri oleh delegasi dari delapan negara ini merupakan babak baru dari komitmen Open Government Partnership (OGP). OGP sendiri merupakan inisiatif multilateral yang dicetuskan pada 2011 untuk mempromosikan pemerintahan terbuka (open government), memerangi korupsi, memberdayakan masyarakat, dan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
OGP diluncurkan pada 20 September 2011, di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB oleh kepala negara dan pemerintahan dari delapan negara pendiri, yaitu Brasil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat.
“Ketika OGP diluncurkan, isu keterbukaan parlemen sama sekali belum tersentuh. Keterbukaan parlemen mulai jadi tema penting pada 2013, ketika kelompok kerja tematis baru tentang keterbukaan legislatif diperkenalkan pada KTT OGP di London. Sejak saat itulah parlemen juga dituntut untuk mempromosikan rezim keterbukaan. Beberapa negara, seperti Prancis dan Georgia, bahkan memperkenalkan rencana aksi nasional mereka sendiri,” ujar Fadli.
Komitmen tentang keterbukaan parlemen penting untuk diadopsi oleh semua negara. Apalagi, sebagaimana yang umum terjadi di negara-negara demokrasi, kepercayaan publik terhadap lembaga parlemen biasanya lebih rendah dibandingkan dengan institusi publik lainnya.
Sebuah studi baru-baru ini mengungkapkan, di sebagian besar negara demokrasi, hanya kurang dari setengah warga negara yang mempercayai parlemen. Bahkan di Amerika Serikat, misalnya, menurut data 2018 yang dikumpulkan oleh Gallup, kepercayaan pada legislatif hanya mencapai 40 persen saja.
“Di Indonesia, menurut sejumlah survei, tingkat kepercayaan publik juga masih rendah. Survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap parlemen sekitar 49 persen. Sesudah DPR melakukan Deklarasi Parlemen Terbuka, pada Desember 2018, kepercayaan publik terhadap parlemen mencapai 60 persen,” tambahnya.
DPR kini memang telah secara resmi bergabung dengan gerakan global menuju rezim keterbukaan. “Open Parliament” sendiri menandai babak baru dari praktik berdemokrasi di negeri kita.
Sesudah melalui berbagai fase berdemokrasi, mulai dari demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan kini kembali menjadi demokratis terbuka, Indonesia terus mencari bentuk pelembagaan demokrasi yang cocok untuk membangun kultur berdemokrasi yang lebih kuat dan terkonsolidasi.
“Saya kira, setiap perjalanan demokrasi memang memiliki caranya sendiri. Tak ada satupun ukuran yang cocok untuk semua. Demokrasi harus dibangun di atas kearifan lokal kita masing-masing dan disesuaikan agar sesuai dengan konteks sosial, budaya dan politik nasional kita yang berbeda-beda,” kata Fadli Zon lagi.
Namun selain dimensi-dimensi yang bersifat lokal dan jamak, menurut Fadli, ada satu ciri tunggal demokrasi, yaitu partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan. Inilah jantung demokrasi yang ingin dijaga melalui komitmen Pemerintahan Terbuka dan Parlemen Terbuka.
Indonesia merupakan salah satu negara pengguna media sosial paling aktif di dunia. Saat ini ada lebih dari 88 juta pengguna media sosial di Indonesia. Itu sebabnya, DPR memandang komitmen Parlemen Terbuka juga mesti menyesuaikan dengan gaya hidup digital warga negara. Komitmen keterbukaan parlemen menurut kami memang harus tersedia secara digital, serta mudah diakses oleh media sosial.
Di era digital seperti sekarang, cara untuk mengakomodasi aspirasi konstituen memang tidak hanya bersifat konvensional melalui tatap muka, melainkan bisa juga dilakukan melalui media sosial.
Itu juga latar belakang kenapa DPR meluncurkan aplikasi mobile “DPR Now!”. Platform digital itu digunakan sebagai alat untuk menjembatani informasi antara DPR dengan masyarakat. Melalui aplikasi seluler ini, yang bisa diunduh melalui Playstore dan Apple Store, publik sekarang dapat memantau parlemen secara aktif, baik melalui kanal live streaming, maupun berbagai unggahan lainnya.
“DPR, saat ini juga sedang bekerja untuk secara bertahap membuat informasi parlemen yang lebih transparan, lebih up to date, melalui pengembangan Sistem Informasi Legislatif (SILEG) yang akan memantau semua proses legislasi di Senayan,” tambahnya.
Pada intinya, DPR sedang mencari cara terbaik untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses pembuatan perundang-undangan melalui pemanfaatan teknologi digital. Sebuah proyek percontohan telah dikembangkan melalui partisipasi publik dalam Sistem Perancangan Legislatif, saluran berbasis web untuk memastikan aspirasi dan pendapat publik bisa disalurkan melalui mekanisme online.
Harapannya, melalui berbagai inovasi dan komitmen tadi, DPR mampu menyediakan produk legislatif yang lebih baik dan lebih akomodatif terhadap kepentingan rakyat.
Itulah tujuan dari komitmen Parlemen Terbuka. Bagi DPR, Parlemen Terbuka berarti bertindak untuk memastikan publik dapat dengan bebas menggunakan hak dasar mereka yang merupakan hak untuk mengetahui yang dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi, terutama Pasal 28F.
“Parlemen adalah wakil rakyat. Kami harus bertindak atas persetujuan rakyat. Untuk melayani kepentingan mereka, parlemen harus menyediakan berbagai infrastruktur pendukung untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam proses legislasi. DPR kini harus bisa hadir di genggaman tangan rakyat melalui platform digital yang interaktif,” ujar Fadli lagi.
Suhu politik menjelang Pemilu 17 April 2019 semakin memanas. Perang opini antara kubu calon presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin dan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, semakin massif.
Sebelumnya mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono dari kubu 01 membuat pernyataan kontroversial dengan menyebut Pemilu 2019 adalah perang ideologi Pancasila dan ideologi Khilafah.
Kali ini giliran Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, membuat pernyataan yang tak kalah menohok.
Fadli Zon menyebut Pemilu 2019 adalah perang antara nasionalis relijius vs antek asing penjual bangsa.
“Pertarungan sekarang ini: Nasionalis Relijius sejati penjaga NKRI, membawa kebangkitan kedaulatan rakyat menuju masyakarat adil makmur VS Komprador antek asing penjual bangsa yg membawa kebangkrutan, penjajahan baru, fasilitator maraknya tenaga kerja asing,” cuit Fadli Zon di akun Twitter pribadinya, @fadlizon, Rabu (3/4/2019).
Meski tak menyebut secara eksplisit, namun kelompok nasionalis relijius sejati diduga mewakili kubu 02. Sebab, Fadli Zon menyisipkan kata ‘adil makmur’ yang merupakan slogan capres 02, Prabowo-Sandi.
Sedangkan kelompok komprador antek asing penjual bangsa diduga ditujukan pada kubu 01.
Sebelumnya, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono menilai Pemilu 2019 yang digelar serentak 17 April mendatang sangat berbeda dari Pemilu pernah dilaksanakan di Indonesia.
Menurut Hendropriyono, pertarungan Pemilu 2019 sekarang ini adalah dua ideologi berbeda.
“Pemilu kali ini yang berhadap-hadapan bukan saja hanya subjeknya. Orang yang berhadapan bukan hanya kubu, kubu dari Pak Jokowi dan kubu dari Pak Prabowo, bukan. Tapi ideologi,” kata Hendropriyono di Gedung Pertemuan Kesatrian Soekarno Hatta, BIN, Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (28/3).
Hendropriyono mengatakan, yang bertarung pada Pemilu kali ini adalah ideologi Pancasila berhadapan dengan ideologi khilafah.
“Bahwa yang berhadap-hadapan adalah ideologi Pancasila berhadapan dengan ideologi khilafah. Tinggal pilih yang mana. Rakyat harus jelas mengerti. Bahwa dia harus memilih yang bisa membikin dia selamat,” ujar Hendropriyono.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik PSI yang memberikan ‘Gabut Award’ untuk DPR. Menurut Fadli, bukan kapasitas PSI memberikan award untuk lembaga legislatif.
“Setahu saya parpol itu bukan lembaga pembuat award. Bawa pulang saja. Lagipula kalau dia orang politik, seharusnya ngerti kalau sekarang lagi reses. Biasa itu cari sensasi, karena nggak dapat dukungan rakyat,” kata Fadli saat dihubungi, Senin (1/4/2019).
‘Gabut Award’ itu awalnya hendak diberikan PSI kepada pimpinan DPR. Namun tidak ada pimpinan DPR yang menerima penghargaan itu, lantaran PSI belum berkoordinasi terkait kehadirannya hari ini.
Fadli mengatakan saat ini DPR tengah memasuki masa reses. Masa reses DPR berlangsung sejak 28 Maret-7 Mei 2019.
Andai PSI mengajukan pertemuan dengan pimpinan DPR di kemudian hari, Fadli mengatakan mau menerima kedatangan mereka. Fadli mengatakan ada saran yang ingin dirinya sampaikan ke PSI. Apa itu?
“Boleh nanti bulan Mei ketika masuk. Kan sekarang masih reses. Nanti kita lihat,” ujarnya.
“Nanti saya akan sarankan kepada mereka, sudah jangan parpol. Lebih baik bikin ormas atau apa,” imbuh Fadli.
Sebelumnya, dipimpin salah satu anggota tim ‘Bersih-bersih DPR’ PSI, Daniel Tumiwa, PSI berencana menyampaikan ‘Gabut Award’ kepada pimpinan DPR. ‘Gabut Award’ diberikan karena PSI menilai DPR periode 2014-2019 memiliki kinerja terburuk sepanjang sejarah reformasi.
“Kami niatnya datang untuk menyampaikan sebuah award. Award ini karena kami prihatin atas kualitas dan kuantitas yang dihasilkan dalam 5 tahun periode kerja. Kami prihatin, kami sebagai anak muda yang mewakili aspirasi itu menyatakan sikap bahwa kami betul-betul prihatin,” kata Daniel di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/4).
Daniel mengatakan PSI prihatin dengan kinerja DPR yang terus memburuk. Ia pun mengatakan PSI siap menghadirkan perubahan jika berhasil lolos ke parlemen.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon menyampaikan keprihatinannya terkait insiden penembakan yang terjadi di dua masjid di Kota Christchurch, Selandia Baru, belum lama ini. Ia mengapresiasi pemerintahan dan parlemen Selandia Baru yang dengan cepat merespon insiden tersebut.
Hal tersebut disampaikan Fadli saat menerima Ketua Kelompok Persahabatan Parlemen Selandia Baru dengan Asia Selatan dan Asia Tenggara Kanwaljit Singh Bakshi di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2019). Turut hadir Wakil Ketua BKSAP DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono.
“Izinkan saya mewakili seluruh keluarga besar DPR RI untuk menyampaikan duka cita atas aksi yang tidak berperikemanusiaan tersebut. Penembakan di rumah ibadah, atas alasan apapun merupakan bentuk terorisme yang tidak dapat diterima,” tegas Fadli.
Sisi lain, politisi Partai Gerindra itu memberikan apresiasi atas langkah cepat yang dilakukan Pemerintah Selandia Baru merespon aksi teror tersebut. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan sangat humanis dan menyentuh hati seluruh warga dunia, termasuk masyarakat Muslim di Indonesia.
“Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap Pemerintah Selandia Baru memberikan suatu gesture yang sangat baik dengan melindungi para umat Islam di sana,” ujarnya sembari menyampaikan harapannya agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.
“Di Selandia Baru memang ada kebebasan untuk memiliki senjata, namun mereka tidak pernah menduga ada orang seperti itu. Disampaikan, sekarang parlemen dan pemerintah sepakat untuk mengubah aturan itu dan bahkan akan membeli semua senjata milik penduduk dan kemungkinan akan dihancurkan,” sambungnya, usai pertemuan.
Ia menambahkan, dalam pertemuan tersebut juga dibahas rencana kunjungan diplomasi Parlemen Selandia Baru ke Indonesia pada bulan Oktober mendatang. “Mereka akan datang dalam jumlah yang sangat besar pada bulan Oktober atau November akan datang untuk meneruskan hubangan parlemen kedua negara,” kata Fadli.
Menurut legislator dapil Jawa Barat V itu, waktu tersebut adalah momentum yang tepat untuk mempererat kerja sama di berbagai bidang, baik DPR RI maupun Selandia Baru. Selama ini, keduanya memiliki kerja sama yang baik di berbagai forum internasional seperti IPU dan APFF.
Empat prioritas kerja sama bilateral yang telah ditetapkan melalui Joint Commitment for Development 2017-2022, yakni energi terbarukan, peternakan/pertanian, konektivitas dan pendidikan. Kedua Parlemen juga selalu konsisten dalam mengupayakan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon menyampaikan keprihatinannya terkait insiden penembakan yang terjadi di dua masjid di Kota Christchurch, Selandia Baru, belum lama ini. Ia mengapresiasi pemerintahan dan parlemen Selandia Baru yang dengan cepat merespon insiden tersebut.
Hal tersebut disampaikan Fadli saat menerima Ketua Kelompok Persahabatan Parlemen Selandia Baru dengan Asia Selatan dan Asia Tenggara Kanwaljit Singh Bakshi di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2019). Turut hadir Wakil Ketua BKSAP DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono.
“Izinkan saya mewakili seluruh keluarga besar DPR RI untuk menyampaikan duka cita atas aksi yang tidak berperikemanusiaan tersebut. Penembakan di rumah ibadah, atas alasan apapun merupakan bentuk terorisme yang tidak dapat diterima,” tegas Fadli.
Sisi lain, politisi Partai Gerindra itu memberikan apresiasi atas langkah cepat yang dilakukan Pemerintah Selandia Baru merespon aksi teror tersebut. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan sangat humanis dan menyentuh hati seluruh warga dunia, termasuk masyarakat Muslim di Indonesia.
“Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap Pemerintah Selandia Baru memberikan suatu gesture yang sangat baik dengan melindungi para umat Islam di sana,” ujarnya sembari menyampaikan harapannya agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.
“Di Selandia Baru memang ada kebebasan untuk memiliki senjata, namun mereka tidak pernah menduga ada orang seperti itu. Disampaikan, sekarang parlemen dan pemerintah sepakat untuk mengubah aturan itu dan bahkan akan membeli semua senjata milik penduduk dan kemungkinan akan dihancurkan,” sambungnya, usai pertemuan.
Ia menambahkan, dalam pertemuan tersebut juga dibahas rencana kunjungan diplomasi Parlemen Selandia Baru ke Indonesia pada bulan Oktober mendatang. “Mereka akan datang dalam jumlah yang sangat besar pada bulan Oktober atau November akan datang untuk meneruskan hubangan parlemen kedua negara,” kata Fadli.
Menurut legislator dapil Jawa Barat V itu, waktu tersebut adalah momentum yang tepat untuk mempererat kerja sama di berbagai bidang, baik DPR RI maupun Selandia Baru. Selama ini, keduanya memiliki kerja sama yang baik di berbagai forum internasional seperti IPU dan APFF.
Empat prioritas kerja sama bilateral yang telah ditetapkan melalui Joint Commitment for Development 2017-2022, yakni energi terbarukan, peternakan/pertanian, konektivitas dan pendidikan. Kedua Parlemen juga selalu konsisten dalam mengupayakan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon meyakini Prabowo Subianto akan mampu mengungguli pesaingnya Joko Widodo (Jokowi) dalam debat keempat yang akan digelar pada Sabtu, 30 Maret 2019 mendatang.
Menurut Fadli, sejauh ini tak ada persiapan khusus yang dilakukan mantan danjen Kopassus TNI AD itu untuk tampil dalam debat keempat nanti. Mengingat, Prabowo sendiri juga sebenarnya sudah menguasai materi dari tema yang diangkat.
“Saya kira ini (tema debat keempat) bagian dari Pak Prabowo, bukan hanya menguasai teori ya tapi yang mengalami gitu ya. Saya kira itu nanti lebih banyak spontanitas dari Pak Prabowo,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2019).
Apalagi, soal keamanan dan pertahanan yang menjadi salah satu tema yang diangkat. Dia menilai Prabowo memiliki pengalaman di bidang tersebut. Sehingga, dia menanggap itu menjadi keuntungan dari Prabowo ketimbang Jokowi.
“Saya kira itu sangat menguntungkan ya. Tapi Pak Prabowo kan orang yang sangat santun, orang yang elegan dan pasti akan menghadirkan sebuah debat yang presidential ya, bukan managerial,” katanya.
Untuk diketahui, debat keempat ini akan kembali mempertemukan antar pasangan calon presiden (capres) dalam hal ini Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Debat yang akan digelar di Hotel Shangrila Jakarta ini akan mengangkat tema yaitu Ideologi, Pemerintahan, Keamanan, dan Hubungan Internasional.
Sebelumnya saat berkampanye di Bali, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menegaskan keprihatinannya terhadap kondisi rakyat Indonesia yang masih banyak di bawah garis kemiskinan. Bahkan, Prabowo sangat terpukul jika mendengar ada rakyat Indonesia yang susah membeli makan.
“Lebih baik saya hancur daripada rakyat saya menderita,” kata Prabowo saat menyapa ribuan warga Bali di Lapangan Kapten Kompyang Sujana, Denpasar, Selasa (26/3/2019).
Prabowo mengatakan, untuk apa dipuji bak raja jika rakyat di bawahnya tidak bisa makan. Selama menjadi pimpinan di TNI, dia mengaku, tidak ingin prajuritnya sampai tidak bisa membelikan makanan untuk keluarganya.
“Untuk apa disanjung, untuk apa dipuji. Saya pernah menjadi panglima di TNI, saya lebih bahagia kalau rakyat senyum dengan saya. Saya dulu komandan di pasukan tempur, ibarat yang kita pimpin adalah harimau. Jadi seorang pemimpin itu harus selalu bisa merasakan apa yang menjadi masalah yang dipimpinnya,” tutur Prabowo.
