Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon menyebut, nasionalisme Prabowo jauh lebih tinggi dibanding capres nomor urut 01 Joko Widodo.
Hal itu, kata Fadli, dibuktikan dengan rekam jejak Prabowo yang pernah menjadi tentara. Pernyataan ini dilontarkan Fadli ketika ditanya soal persiapan debat keempat pilpres.
“Soal nasionalisme, Prabowo sangat nasionalis, jauh lebih nasionalis dari Jokowi. Beliau sudah pertaruhkan jiwa raga di TNI. Di TNI jelas kok nasionalismenya dipupuk dalam pertahankan kedaulatan,” kata Fadli saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2019).
Menurut Fadli, sikap dan pandangan Prabowo jelas dalam mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan lainnya. Untuk itu, ia menegaskan nasionalisme Prabowo jauh di atas Jokowi.
Fadli juga menyebut, Prabowo selama ini kerap diserang hoaks. Salah satunya, Prabowo dicitrakan sebagai pendukung khilafah.
“Justru itu yang jadi bukti kami yang sering diserang hoaks, bukan sebaliknya. Jangan maling teriak maling,” tegas Fadli.
Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat keempat Pemilihan Presiden 2019, Sabtu (30/3/2019). Debat bakal mempertemukan kedua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
Tema yang diusung dalam debat keempat adalah ideologi, pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional.
Saat ini, KPU terus mempersiapkan pelaksanaan debat yang akan digelar di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, itu.
Bogor (SI Online)-Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon, meresmikan Pusat Pengembangan dan Pelatihan Budidaya Sereh Wangi dan Bio Aditif HKTI, di desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.
Dalam sambutannya, Fadli menekankan pusat pengembangan sereh wangi ini sangat penting untuk menunjang Ekonomi Pertanian yang Berkelanjutan. Selain sebagai sumber devisa, petani semakin sejahtera, dan juga menyerap tenaga kerja baru.
“Kebutuhan terhadap produk turunan dari sereh wangi saat ini masih sangat besar. Minyak sereh wangi, misalnya, setiap tahun kebutuhan dunia untuk minyak sereh wangi ini mencapai 2.500 ton. Tapi saat ini baru terpenuhi 50-60 persen,” kata Fadli di Bogor, Kamis 28 Maret 2019.
Wakil Ketua DPR itu mengungkap, China sebagai produsen utama baru bisa berkontribusi 600-800 ton. Sementara Indonesia baru 200-270 ton per tahun.
“Artinya, pasar masih terbuka lebar. Dan berdirinya pusat pengembangan sereh ini, untuk menjawab peluang tersebut,” jelasnya.
Menurut Fadli, kebutuhan pasar dunia dan juga domestik terus meningkat. Sekitar 3-5 persen per tahun. Untuk pasar dunia, Singapura, Jepang, Australia, Meksiko, India, Taiwan, dan beberapa negara Eropa, merupakan tujuan ekspor minyak sereh Indonesia. Ini kesempatan emas bagi para petani Indonesia.”
“Kebutuhan aditif domestik juga besar, mencapai 3.000 kilo liter yang masih diimpor. Ini bisa diisi dan digantikan dengan bio aditif minyak sereh yang tentunya lebih ramah lingkungan dan bisa diproduksi didalam negeri,” kata dia.
Waketum Partai Gerindra itu mengatakan, selain memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, cara cocok tanam serehpun mudah. Satu hektar kebun sereh wangi hanya membutuhkan 20 ribu batang bibit, seharga 10 juta. Untuk panen pertama membutuhkan waktu enam bulan. Kemudian akan panen setiap bulan dengan masa produktif lima tahun. Dan bisa memanfaatkan lahan tidur yang masih banyak jumlahnya.
“Pusat pengembangan ini akan fokus pada peningkatan kapasitas SDM, pengembangan dan penyediaan bibit, pengembangan pemanfaatan teknologi, dan memperkuat akses modal para petani. Sehingga, pusat pengembangan sereh ini bisa mendorong berkembangnya sektor ekonomi pedesaan khususnya,”pungkasnya.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon mengatakan bahwa berbagai macam sejarah dunia dan peristiwa politik terekam di balik desain prangko. Sebagaimana halnya dengan mata uang, benda filateli menunjukkan eksistensi dan identitas suatu bangsa.
“Prangko menjadi identitas bangsa pada saat masa kemerdekaan, bahkan sebelumnya. Ketika kita baru merdeka, hal pertama yang dilakukan salah satunya adalah cetak prangko,” kata Fadli saat membuka pameran filateli bertema “Politik Dalam Prangko” yang digelar pada 26-28 Maret 2019 di selasar Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
Politisi Partai Gerindra ini mengatakan bahwa perubahan zaman selalu ditandai dengan benda-benda filateli yang ada. Di balik desain prangko terekam kenangan perjalanan sebuah bangsa. Sejarah Indonesia juga tercatat dan terekam dalam benda-benda filateli.
“Bahkan, raja-raja dan para presiden semua rata-rata adalah kolektor prangko pada masanya,” tuturnya.
Karena itu, tak heran filateli sempat dijuluki ‘Hobby of the King and King of the Hobby’. Di tengah perkembangan teknologi, filatelis masih eksis.
Di Indonesia sendiri, lanjutnya, Perkumpulan Filateli Indonesia merupakan organisasi tertua yang ada di Indonesia. Berdiri pada tanggal 29 Maret 1922 dan berlanjut hingga saat ini.
“Ini adalah organisasi paling tua sejak zaman Hindia-Belanda,” tutur Fadli yang juga Ketua Umum Perkumpulan Filatelis Indonesia.
Fadli menambahkan bahwa penyelenggaraan pameran filateli harus mendapat dukungan dari berbagai pihak, karena banyak mengandung unsur sejarah yang menggambarkan perjalanan sosial, budaya, dan politik sebuah bangsa.
Karena itu pula, DPR RI rutin mengadakan pameran filateli setiap tahunnya, sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2015 dengan tema “70 Tahun DPR RI“.
Dalam pameran tersebut, Fadli yang terkenal memiliki hobi di bidang seni dan budaya juga menerima penghargaan Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) atas hobinya mengumpulkan prangko.
Ia meraih tiga penghargaan sekaligus yang diberikan MURI, yaitu kolektor Cap Pos Terbanyak, Cetakan Prangko Indonesia, dan Cap Sampul Hari Pertama.
Sejumlah lembaga survei di Indonesia menempatkan kandidat petahana, Jokowi-Maruf akan memenangkan Pilpres 2019. Terbaru, Charta Politika merilis hasil survei bahwa pasangan nomor 01 itu diprediksi mendapatkan 53,6% dan 35,4% untuk kubu 02.
Namun, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengingatkan perlunya mendedah hasil survei, terutama terkait metodologi yang digunakan. Terlebih di era informasi saat ini.
“Metodologi ini sudah kuno, dengan begitu melimpah ruahnya informasi yang luar biasa, tidak ada lagi dominasi informasi,” terang Fadli di Jakarta, Selasa (26/3/2019).
Politikus Partai Gerindra ini memaparkan sosial media kini bisa menjadi informasi alternatif yang luar biasa dengan kecepatannya. Fadli menyontohkan, ketika pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016 silam. Kala itu, Donald Trump diprediksi kalah oleh hampir semua lembaga survei.
“Bahkan New York Times mengatakan Hillary Clinton menang 85%, Donald Trump hanya dikasih 15%, ternyata Donald Trump yang menang,” sambungnya.
Situasi serupa juga terjadi ketika di Pilgub DKI Jakarta, sejumlah hasil survei menempatkan kandidat petahana sebagai pemenang. Namun saat pencoblosan, petahana justru tumbang.
Hal lain yang juga patut dikritisi ialah peran lembaga survei yang mestinya independen dan transparan, justru tak tergambarkan di Indonesia. Bahkan, Fadli menilai lembaga survei terkesan menjadi alat kampanye.
Menurutnya, lembaga survei dan lembaga konsunsultan politik dalah dua hal yang berbeda.
“Kalau lembaga survei berhimpit dengan konsultan politik maka akan ada conflict of interest , dia akan menjadikan survei itu sebagai alat propaganda, alat kampanye dari yang membayar dia sebagai konsultan politik,” tandasnya.
Bawaslu DKI Jakarta menyatakan laporan terhadap kegiatan Munajat 212 dihentikan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang sempat diperiksa dalam laporan itu menyatakan Munajat 212 memang tak bermuatan kampanye.
“Saya kira memang tidak ada apapun kegiatan kampanye di sana,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3/2019).
Ia mengatakan bahkan seharusnya laporan terkait Munajat 212 itu tidak diproses Bawaslu sejak awal. Kini, lanjut Fadli, terbukti Munajat 212 bersih dari urusan kampanye.
“Saya kira memang sudah sejak beberapa waktu lalu dan memang tidak apa-apa ya. Seharusnya tidak diproses. Saya waktu itu hadir menjelaskan sebagai sebuah prosedur. Setelah itu saya menerima bahwa itu tidak diteruskan karena tidak cukup bukti,” ujarnya.
Bawaslu DKI memutuskan menghentikan penanganan laporan terhadap Munajat 212. Bawaslu DKI menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti.
Putusan ini tertuang dalam pemberitahuan putusan yang ditandatangani Ketua Bawaslu DKI Muhammad Jufri, pada Selasa (19/3/2019). “Laporan tidak dapat diteruskan ke tahap selanjutnya karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilu,” demikian tertulis dalam surat pemberitahuan Bawaslu DKI.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berniat membangun Indonesia bagian timur secara keseluruhan. Bukan hanya pembangunan fisiknya saja.
Menurut Fadli, ini yang dimaksud pernyataan Prabowo ketika berkampanye di Papua. “Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu jelas bahwa mau membangun Indonesia timur itu bukan hanya fisiknya tetapi juga manusianya,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
Fadli mengatakan pembangunan Indonesia timur di bawah Presiden Joko Widodo masih jauh dari harapan. Wilayah tersebut dinilai masih terbelakang baik dalam hal infrastruktur maupun sumber daya manusia. Namun Fadli tidak menyebutkan indikator yang membuatnya menyimpulkan hal itu.
“Coba kita lihat saja yang sesungguhnya apa sih yang terjadi. Di Indonesia timur saya lihat masih banyak yang jauh dari harapan, masih terbelakang baik itu dari infrastruktur maupun SDM,” ujar Fadli.
“Pembangunan itu kan bukan hanya pembangunan fisik tapi juga pembangunan manusianya, masih terbelakang,” tambah dia.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya dan calon wakil presiden Sandiaga Uno berkomitmen untuk membangun kesejahteraan bagi masyarakat yang selama ini dianggap tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat, khususnya di wilayah timur Indonesia.
Oleh sebab itu pihaknya memilih tagline “Bergerak Dari Timur untuk menyelamatkan Indonesia” dalam mengawali rangkaian kampanye rapat umum.
“Kita Indonesia negara kesatuan, tapi kita sekarang harus memperhatikan daerah-daerah yang kadang terlupakan oleh pusat, Indonesia Timur salah satunya,” ujar Prabowo saat berkampanye di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, seperti dikutip dari siaran pers tim media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Senin (25/3/2019).
“Dan itulah komitmen kita untuk membangun dan memperhatikan masyarakat Timur Indonesia,” ucapnya.
WAKIL Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan masyarakat Kabupaten Bogor yang tergabung dalam ibu-ibu pengajian Raudhotul Jannah Villa Nusa Indah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Fadli melihat, kebanyakan dari mereka merupakan pengalaman pertama bisa berkunjung ke rumah rakyat. Selain sebagai sebuah sarana edukasi, kebanyakan dari mereka juga mengadukan berbagai permasalahan atau aspirasi yang mereka hadapi.
Aspirasi tersebut di antaranya terkait Ujian Nasional (UN) yang harus dijalani oleh putra-putri mereka. “Tidak sedikit siswa yang merasa terbebani oleh adanya UN tersebut hingga stres, bahkan sakit. Hal tersebut tentu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para ibu ketika anaknya sudah akan memasuki masa UN,” kata Fadli seusai menerima kunjungan, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (25/3).
Fadli menilai UN tidak memberikan manfaat yang lebih pada peserta didik. Pasalnya, terkadang apa yang dipelajari malah tidak keluar dalam UN tersebut.
Selain itu Fadli juga menilai UN tidak memberikan gambaran yang utuh tentang standardisasi sebuah sistem pendidikan. Oleh karena itu, pihaknya juga telah meminta pemerintah meninjau ulang penyelenggaraan UN pada peserta didik.
Lebih lanjut ia berharap ke depan harus ada cara lain yang digunakan untuk bisa mengetahui minat dan bakat siswa.
Aspirasi lain yang diterima politisi Fraksi Partai Gerindra ini terkait masih adanya masyarakat Bogor yang belum memiliki KTP-Elektronik (KTP-E). Padahal mereka secara resmi telah mendaftar, bahkan mengurus hingga bertahun-tahun. Namun KTP-E belum juga mereka terima.
“Penduduk asli yang secara resmi mengurus belum juga dapat KTP-E hingga bertahun-tahun. Ironisnya, ada WNA (warga negara asing) yang dengan mudah malah bisa mendapatkan KTP-E,” papar Fadli. (A-1)
Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin mengatakan, sejumlah menteri kabinet kerja akan dilibatkan menjadi juru kampanye pasangan calon nomor urut 01 ini. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menilai hal tersebut menjadi konflik kepentingan.
“Menurut saya ini yang bisa menjadi conflict of interest, konflik kepentingan. Jadi mereka seharusnya menjadi pihak yang netral, jelas sekali, dan harusnya berkonsentrasi pada tugas-tugasnya sebagai menteri,” kata anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi Fadli Zon di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2019).
Menurut Fadli, menteri yang menjadi jurkam justru bertentangan dengan apa yang disampaikan capres petahana Jokowi agar mereka tak terlibat dalam politik praktis. Meski sudah mengambil cuti, dikatakan Fadli, tetap akan ada konflik kepentingan dalam tugas sebagai jurkamnas.
“Ya itu memang hak pribadi. Tapi kalau mereka memegang suatu fatsun politik, kalau mereka sebagai menteri, pembantu presiden, ya mestinya juga tak perlu. Karena itu menimbulkan, misalnya, mereka membagi satu program, misalnya PKH, atau program lain, lalu dia jadi jurkam. Nah, ini kan jadi menimbulkan konflik kepentingan. Dia sebagai menteri atau jurkam?” tanya Fadli.
Politikus Gerindra ini mengaku tak khawatir dengan kehadiran menteri sebagai jurkamnas. Lebih lanjut, ia mengimbau agar ada komitmen untuk tidak melibatkan aparat, termasuk menteri, dalam kampanye.
“Ya bukan khawatir. Kita sebetulnya mengimbau harus ada keadilan dan kejujuran dalam kampanye ini. Kan komitmennya seperti itu, jangan melibatkan aparat, aparat birokrasi, aparat hukum, birokrasi, TNI, jangan dilibatkan. Dan juga yang lain-lain, aparatur birokrasi, menteri-menteri, itu kan sama aja, sejalan,” tutur Fadli.
“Kita masih melihat di sana Ketua KSP (Moeldoko) itu setingkat menteri tetapi juga menjadi semacam tim aktif di dalam TKN. Kemarin saya kerja juga saudara Nusron Wahid Kepala Badan (BNP2TKI) tetapi juga aktif menjadi pendukung 01. Itu waktu saya di ILC saya sampaikan langsung, jadi ini menimbulkan suatu ketidakadilan di dalam kompetisi seperti ini karena ini sudah melibatkan aparatur,” imbuhnya.
Soal menteri yang akan menjadi jurkam, Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto menuturkan PDIP mengirimkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani; dari NasDem ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya; dan dari PKB ada Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.
Selain menteri yang merupakan politikus, lanjut Hasto, akan ada menteri dari kalangan profesional yang akan turut bergabung. “Ada sebagian yang gabung (dari menteri profesional). Ada Pak Budi Karya (Menteri Perhubungan),” jelas Hasto, Sabtu (23/3).
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan pemerintah harus bertindak tegas terhadap kelompok bersenjata yang telah menewaskan satu Anggota Brigade Mobil (Brimob) di Kabupaten Mugi, Nduga, Papua.
Fadli menilai pemerintah harus mengubah pendekatan dalam menghadapi kelompok yang disebutnya sebagai kelompok separatis itu.
Fadli mengatakan pendekatan terhadap kelompok separatis itu juga harus jelas.
Sehingga, kata Fadli jangan lagi kelompok separatis yang telah mengancam integritas bangsa itu masih disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
“Pendekatan kita kepada gerakan separatis itu harus jelas. Jangan kemudian disebut kelompok bersenjata. Separatis ya separatis aja. Jadi kita ada tindakan yang tegas,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/3/2019).
Selain itu, Fadli mengatakan pemerintah juga harus segera melibatkan aparat TNI dalam menangani kelompok separatis tersebut.
Pasalnya, TNI lah yang memiliki keahlian dalam menangani kelompok tersebut.
“TNI ini kan ahli, memang keahliannya disitu. Menurut saya jangan pake pendekatan keamanan lagi kalau itu sudah mengancam integritas bangsa. Jadi koordinasi antar para penegak keamanan maupun penegak hukum itu harus jelas dan konkret,” jelasnya.
“Dan jangan dipelihara, kalau mau memadamkan api ya ketika kecil, jangan ditunggu apinya besar, sehingga akhirnya menimbulkan korban dan sebagainya,” pungkas Waketum Gerindra itu.
Dilansir TribunTimur.com, peristiwa baku tembak kembali terjadi di Papua.
Satu anggota Brimob dilaporkan meninggal dunia saat terjadi kontak senjata dengan kelompok bersenjata di Mugi, Kabupaten Nduga, Papua, Rabu (20/3/2019).
Peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 07.20 WIT saat anggota melakukan pengamanan bandar udara.
Dari laporan, anggota yang meninggal tersebut tergabung dalam Satgas Newangkawi.
DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon, berhasil mendorong isu pelanggaran HAM muslim Uighur di dalam sidang General Comittees Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke- 14 di Maroko.
“Usulan Indonesia untuk isu muslim Uighur ini awalnya ditanggapi dingin negara muslim lainnya. Bahkan sempat ditolak dengan alasan prosedural. Namun karena lobi dan desakan yang kuat delegasi DPR RI, sidang General Committees menyetujui untuk memasukan isu muslim Uighur ke dalam draft resolusi akhir,” ujar Fadli Zon didalam siaran pers yang diterima Jitunews.com, Jumat (15/3).
Fadli mengatakan meski isu Uighur telah mendapat sorotan internasional, ironisnya negara-negara muslim hingga kini belum mengeluarkan sikap kolektif.
“Baik di tingkat eksekutif melalui OKI, maupun melalui forum Parlemen negara-negara Islam. Inilah yang melatarbelakangi delegasi DPR bersikukuh memasukan isu muslim Uigur di sidang ke 14 PUIC di Maroko,” kata Fadli.
Dalam hal ini, Fadli menambahkan bahwa ada tiga pertimbangan yang melatarbelakangi sikap delegasi Indonesia. Dimana yang pertama karena PUIC sebagai forum parlemen negara-negara Islam, memiliki tanggung jawab moral yang lebih dalam menyikapi perlakuan diskriminatif yang sedang dialami muslim Uighur.
Sedangkan yang kedua, sikap membela dan melindungi masyarakat muslim minoritas, terutama yang hidup di negara non-member OIC (Organization of Islamic Cooperation), selalu menjadi point utama dalam setiap resolusi PUIC.
Menurutnya hal itulah yang membuat resolusi PUIC tidak pernah absen dalam menyikapi tragedi muslim seperti di Rohingya, Crimea, dan isu masyarakat muslim di Yunani.
“Sehingga, jika PUIC diam terhadap isu muslim Uighur, ini menjadi satu pertanyaan besar! Dan ini akan menjadi reputasi kelam bagi PUIC sebagai organisasi parlemen negara muslim dunia,” tuturnya.
Dan pertimbangan yang ketiga adalah aspek kemanusiaan. Meski diberikan status otonomi, penduduk muslim di Xinjiang faktanya justru mengalami perlakuan represif. Lebih dari 10 juta muslim di Xinjiang mengalami perlakukan diskriminatif, baik diskriminasi agama, sosial, maupun ekonomi.
Bahkan, lanjut Fadli, investigasi UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination dan Amnesty International and Human Rights Watch melaporkan terdapat dua juta warga Uighur yang ditahan otoritas China di penampungan politik di Xinjiang.
Banyak para tahanan yang dipenjara untuk waktu yang tak ditentukan dan tanpadakwaan. Ironisnya, penahanantersebut tidak sedikit yang berujung pada penyiksaan, kelaparan, dan kematian.”
“Inilah yang mendasari sikap delegasi DPR RI. Itu sebabnya, PUIC sebagai organisasi parlemen negara-negara Islam terbesar di dunia, semestinya bersikap aktif. Minimal, tidak menutup mata atas apa yang saat ini dialami muslim Uighur di Xinjiang,” tukasnya.
