Pada Kamis, 27 Juni 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai membacakan putusan sengketa Pilpres (Pemilihan Presiden) 2019. Kita telah sama-sama mendengarkan bagaimana putusan akhir Mahkamah.
“Sejak sebelum putusan itu dibacakan, saya melihat publik telah memiliki dua sikap atas putusan yang bakal dibacakan Mahkamah.”
“Pertama, sebagian dari mereka sudah bisa menebak hasilnya.”
“Kedua, sebagian yang lain berharap akan ada kejutan sikap dari majelis hakim,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta.
“Sikap pertama umumnya berangkat dari ‘conventional wisdom’ bahwa MK memang tak akan pernah keluar dari koridor hukum acara mereka dalam menyelesaikan sengketa Pilpres,” katanya.
Bagi mereka, kata Fadli Zon, obyek sengketa Pilpres adalah hasil Pemilu, dan itu artinya hasil rekapitulasi KPU (Komisi Pemilihan Umum).
“Meskipun Tim Kuasa Pemohon telah menyampaikan argumen bahwa Hasil Pemilu dalam konteks naskah konstitusi bukanlah semata hasil rekapitulasi suara, tapi menyangkut dua elemen penting, yaitu “Proses Pemilu” dan “Hasil Suara”, namun argumen ini ternyata tak dapat diterima oleh Mahkamah,” katanya.
Sementara, menurut Fadli Zon, sikap kedua pada umumnya berangkat dari optimisme bahwa mungkin akan ada di antara hakim Mahkamah yang menyimak kegelisahan publik yang berharap agar MK benar-benar bertugas menegakkan konstitusi, bukan sekadar menjadi penjaga undang-undang.
“Sebab, MK memang punya kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Dan dalam kaitannya dengan Pemilu, tugas konstitusional MK adalah menjaga kemurnian asas Pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” katanya.
“Tapi, kita sudah sama-sama mendengar putusan MK. Mereka telah menolak seluruh permohonan tim kuasa hukum kami. Jadi, harapan sebagian masyarakat kepada hakim Mahkamah ternyata bertepuk sebelah tangan.”
“Sebagai bagian dari BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandi, juga sebagai salah satu pimpinan Partai Gerindra, saya tentu saja kecewa mendengar putusan tersebut,” katanya.
Bukti-bukti kecurangan yang diampaikan, kata Fadli Zon, tak satupun yang diterima Mahkamah Konstitusi.
“Namun demikian, dalam konteks hukum dan ketatanegaraan, saya menghormati putusan tersebut.”
“Pak Prabowo juga sudah menyampaikan pernyataan resmi menghormati putusan tersebut, meskipun keputusan tersebut sebenarnya mengecewakan.”
“Saya kira, pernyataan Pak Prabowo tadi malam itu sangat baik,” katanya.
Pertama, Prabowo Subiato mengungkapkan simpatinya atas kekecewaan yang dialami oleh para pendukungnya.
“Namun, beliau juga menyampaikan bahwa kita bagaimanapun harus patuh pada konstitusi.”
“Terkait dengan soal keadilan, beliau menyerahkan sepenuhnya soal kebenaran dan keadilan yang hakiki kepada Allah SWT,” katanya.
Selanjutnya, kata Fadli Zon, Prabowo Subianto juga mengimbau agar para pendukungnya tetap bersemangat dalam berjuang untuk Indonesia.
“Kita ingin mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Kita ingin mewujudkan Indonesia yang sungguh-sungguh merdeka, merdeka secara politik, merdeka secara ekonomi, dan merdeka secara budaya.”
“Kita ingin kekayaan Indonesia dinikmati seluruh rakyat Indonesia.”
“Kita ingin menghentikan mengalirnya kekayaan Indonesia lari ke luar negeri.”
“Semua itu harus tetap diperjuangkan meskipun tidak berada di dalam pemerintahan,” katanya.
“Saya kira itu adalah pernyataan seorang negarawan. Sayangnya, bangsa ini telah kehilangan kesempatan dipimpin oleh seorang berkualitas negarawan, bukan ‘salesman’, amatiran, atau politikus yang sering bicara ngawur atau mengancam-ancam anak bangsanya sendiri,” katanya.
Ke depan, kata Fadli Zon, apapun posisinya, kita semua harus sama-sama menjaga Indonesia dan untuk menjaga Indonesia kita bisa melakukannya dengan cara membuat lembaga parlemen kita tetap berfungsi.
“Kita tidak ingin kembali ke zaman otoritarian dan hegemoni kekuasaan Pemerintah yang minus kontrol.”
“Itu komitmen Gerindra dan Pak Prabowo, menjaga demokrasi untuk Indonesia,” katanya.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyempatkan diri berziarah ke makam para sastrawan besar Rusia di sela agenda menghadiri forum internasional pengembangan parlemen dari berbagai negara, yang digelar di di World Trade Center (WTC), Moskow, Rusia, 1-3 Juli 2019.
Acara Second International Forum “Development of Parliamentarism” yang berlangsung atas inisiatif negara Durma Majelis Federal Federasi Rusia ini dihadiri delegasi dari 132 negara dengan 800 anggota parlemen.
Melalui Twitter, Fadli mengunggah beberapa foto dokumentasi ziarah makam sastrawan Rusia.
Dalam caption beberapa foto ziarah Fadli tersebut ditulis:
1. Ziarah ke makam sastrawan besar Rusia, Nikolai Gogol (1809-1852) di Novodevichy, Moskow, Rusia.
Nikolai Vasilevich Gogol (lahir di Sorochyntsi, Kekaisaran Rusia, 1 April 1809 – meninggal di Moscow, Kekaisaran Rusia, 4 Maret 1852 pada umur 42 tahun) adalah seorang sastrawan Rusia kelahiran Ukraina. Meskipun banyak dari karyanya dipengaruhi oleh latar belakang dan pendidikannya pada masa kecil di Ukraina, ia menulis dalam bahasa Rusia dan karya-karyanya tergolong dalam sastra Rusia. Barangkali karyanya yang paling terkenal adalah Jiwa-jiwa Mati, yang dipandang oleh banyak orang sebagai novel modern Rusia yang pertama.
2. Ziarah ke makam sastrawan Rusia, Anton Chekov (1860-1904) di Moskow.
Anton Pavlovich Chekov lahir di kota pelabuhan kecil Taganrog, Rusia Selatan 29 Januari 1860. Terlahir dari keluarga kelas menengah, sempat menikmati pendidikan memadai. Namun karena kebangkrutan bisnis ayahnya, mereka hidup dalam kemiskinan, sampai-sampai Chekov menghidupi diri dengan tulisan-tulisan di media massa.
Pada masa itu tulisan-tulisan Chekov terbit di media-media humor populer, baru pada 1880an terbit cerpen-cerpennya yang lebih menunjukan kreativitas dan rasa seninya, ditandai dengan terbitnya kumpulan cerpen “Pusparagam Cerita”. Pada saat itulah muncul karya-karyanya yang kemudian menjadi legendaris, seperti Ruang Inap No.6, Manusia Dalam Kotak, Wanita Dengan Anjing, dan Riwayat yang Membosankan. Anton Chekov adalah raja cerpen Rusia yang banyak menginspirasi cerpenis2 yang muncul kemudian. Ciri khas cerpen-cerpen Chekov adalah cerita yang merakyat, kehidupan orang yang “nyata” serta kritik sosial-kemasyarakatan yang kental, di zaman Komunis yang korup dan semena-mena. Chekov meninggal pada 2 Juli 1904.
3. Di makam penyair Vladimir Mayakovsky (1893-1930).
Vladimir Vladimirovich Mayakovsky adalah anak bungsu dari keluarga Ukraina. Lahir di Baghdati, pada tanggal 19 Juli 1893. Ketika ayahnya meninggal pada tahun 1906, keluarganya pindah ke Moskow, di sana Mayakovsky bergabung dengan Partai Buruh Demokratik Sosial. Karena situasi keuangan keluarganya, Mayakovsky berhenti dari sekolah. Dia bahkan mendekam dalam penjara selama dua tahun disebabkan karena kegiatan-kegiatan politiknya.
Puisi awal Mayakovsky menjadikannya sebagai salah satu penyair yang disebut Russian Futurism, sebuah gerakan yang ditandai dengan penolakan terhadap unsur-unsur tradisional yang mendukung eksperimen formal, dan menyambut perubahan sosial yang dijanjikan oleh teknologi. Berikut ini salah satu puisi Mayakovsky:
Lewat Jam Satu
Lewat jam satu. Kau mestinya sudah tidur Bima sakti berpijar perak lintas langit Tak tergesa aku; dengan telegram-telegram menghalilintar Tak sealasan ku bangunkan atau ganggumu Dan seperti mereka bilang, perkara ditutup Perahu cinta hantam urusan sehari-hari Kini kau dan aku habis. Lantas buat apa resah Genapkan kesedihan-kesedihan, perih-pedih, dan luka-luka Lihatlah, khidmat semayami dunia Malam membungkus langit dengan tabik bintang-bintang Pada jam-jam kayak gini, mulai menyebut Umur, riwayat, dan semua karya
Puisi “Lewat Jam Satu” ditemukan di antara kertas-kertas Mayakovsky setelah ia bunuh diri pada 14 April 1930. Puisi ini ia tulis di bagian tengah selembar kertas dengan sedikit coretan, seperti catatan epilog bunuh dirinya. Pemerintah Soviet menyatakan Vladimir Mayakovsky bunuh diri disebabkan putus hubungan dengan aktris Veronika Polonskaya.
4. Ziarah ke penulis Rusia Mikhail Bulgakov (1891-1940). Penulis “Master n Margarita”.
Mikhail Bulgakov adalah seorang penulis cerita pendek, novel, dan drama yang terkenal dengan karya-karyanya yang bernuansa satir. Dia lahir di Kiev. Sebelum memilih menjadi seorang penulis ia awalnya berprofesi sebagai dokter. Karya awal Bulgakov yang penting adalah novel “The White Guard”, yang dimuat berseri di sebuah jurnal sastra tahun 1925, namun tak pernah dipublikasikan dalam bentuk buku. Dia menulis ulang novel ini dalam bentuk naskah drama berjudul The Days of the Turbins, yang dipentaskan tahun 1926, dan mendapat sambutan meriah namun pada akhirnya dilarang oleh rezim komunis.
Pada tahun 1925 dia menerbitkan Diaboliad (yang juga dilarang) dan menulis Heart of a Dog, yang baru diterbitkan di Uni Soviet tahun 1987, lebih dari 60 tahun sejak novel ini rampung ditulis. Nasib sama menimpa penerbitan novel yang kelak dianggap puncak pencapaian Bulgakov, “The Master and Margarita”. Dia mulai menulisnya tahun 1928, namun manuskrip pertama novel itu dia bakar sendiri tahun 1930 sebab merasa pesimis mengenai masa depannya sebagai penulis di tengah kondisi represi yang dilakukan oleh negara. Setahun kemudian dia menulis ulang novel itu dan kerangka umumnya berhasil dirampungkan tahun 1936. Sampai menjelang kematiannya tahun 1940, dia terus menerus merevisi naskah itu, dan akhirnya diterbitkan untuk pertama kali tahun 1966.
Novel ini “The Master and Margarita” telah menginspirasi sejumlah dramawan, sineas, dan musisi. Beberapa lagu karya musisi dunia yang terinspirasi dari novel ini antara lain 1) The Rolling Stones – Sympathy for the Devil, 2) Franz Ferdinand – Love and Destroy, 3) Pearl Jam – Pilate, dan 4) Patti Smith – Banga.
Peserta forum internasional pengembangan parlemen dari berbagai negara, berkumpul di Moscow. Kegiatan ini berlangsung atas inisiatif negara Durma Majelis Federal Federasi Rusia 1-3 Juli 2019.
Pertemuaan ini memperkuat hubungan antar-parlemen dunia, lebih lanjut untuk kerjasama berbagai sektor dan hubungan antar negara. Dipandu oleh prinsip kesetaraan, keterbukaan, solidaritas, gotong royong, inklusif, dan dialogis internasional timbal balik.
Dalam panggung internasional ini dua tokoh Minangkabau yang sama-sama berkantor di Gedung Senayan Jakarta bertemu: Fadli Zon dan Nofi Candra. Fadli Zon saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, sedangkan Nofi Candra adalah anggota DPD-RI asal Sumatera Barat.
Disela acara International Forum Parlement, Nofi Candra berdiskusi dengan Fadli Zon membicarakan berbagi hal, baik terkait kondisi Republik saat ini maupun tentang parlemen dunia. Dalam kesempatan itu pula, Fadli Zon sempat menyingung persoalan Pilkada Gubernur dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan Bapak Fadli juga menanyakan perkembangan Politik di Kabupaten Solok yang juga akan menghadapi Pilkada tahun 2020.
Nofi Candra alias NC kami hubungi lewat telepon membenarkan terkait ini. “ Benar, saya dengan Bapak Fadli Zon bertemu di acara parlemen dunia, selain diskusi tentang kondisi tentang parlemen dunia dan politik nasional. Bapak Fadli juga menanyakan tentang perkembangan pilgub sumbar 2020”, ujar Nofi.
Tidak hanya membahas tentang pilgub Sumbar Fadli Zon juga menanyakan kepada NC terkait kondisi Kabupaten Solok yang pada 2020 juga akan melaksanakan pilkada. “ Sebagai putera asli Solok saya ceritakan panjang lebar tentang kondisi terkini dan tantangan Kabupaten Solok kedepan. Melanjutkan terkait ini, Insha Allah minggu depan Bapak Fadli mengajak saya untuk diskusi lebih lanjut terkait ini di ruangan Wakil Ketua DPR-RI, Senayan, Jakarta”, tambah Nofi.
Wakil ketua DPR, Fadli Zon, menyoroti isu keamanan internasional saat menyampaikan pidato di depan Second International Forum “Development of Parliamentarism”, yang diselenggarakan di World Trade Center (WTC), Moskow, Rusia. Acara tersebut dihadiri sekitar 800 anggota parlemen dari 132 negara.
“Indonesia adalah negara maritim. Itu sebabnya saya menyampaikan bahwa keamanan maritim (maritime security) merupakan isu penting yg perlu diperhatikan,” kata Fadli melalui akun resminya, Selasa (2/7).
Dia menjelaskan, sejak zaman dulu, laut telah menjadi elemen penting dalam arus perdagangan dan pertumbuhan ekonomi dunia. Pada era digital sekarang ini, 90 persen perdagangan dunia masih dilakukan melalui jalur laut.
Itu sebabnya semua negara harus berkepentingan agar keamanan maritim tetap terjaga. Ini karena pembajakan, perampokan bersenjata, penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), penyelundupan manusia, juga terorisme, masih menjadi isu keamanan maritim.
“Di bagian lain saya juga menekankan agar maritim tak boleh dijadikan arena konflik dan adu supremasi. Ini adalah arena perdamaian yg harus dijaga bersama. Itu sebabnya prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal harus terus dijaga,” ujarnya.
Pada keadaan itu, parlemen bisa memainkan peranan penting, terutama dalam mendorong konsultasi dan negosiasi yang lebih cair dan bersahabat terkait sejumlah sengketa, seperti yang terjadi di Laut Cina Selatan. Sebagai negara yang sering disebut sebagai ‘Benua Maritim’, Indonesia tentu saja telah ikut berupaya menjaga ketertiban dan perdamaian di laut melalui berbagai forum bilateral, regional, dan multilateral.
“Kita, misalnya, memainkan peran penting dalam meningkatkan kerja sama maritim melalui IORA (The Indian Ocean Rim Association),” katanya.
Dia menambahkan, di luar ancaman yang bersifat tradisional, ancaman lain yang membayangi stabilitas global adalah terkait keamanan dunia maya. Dunia saat ini memang dibentuk oleh kemajuan teknologi dan inovasi digital serta cyber.
Teknologi digital dan cyber telah mendorong banyak sekali inovasi. Namun, jika tak dikelola, dunia maya dapat menjadi tempat berkembang biaknya teror, kebencian, dan juga berita palsu.
“Di tengah dunia yg saling terkoneksi, ancaman di satu belahan dunia bisa segera tereskalasi menjadi ancaman global,” ucapnya.
Dia menggarisbawahi bahwa untuk menghadapi tantangan yang timbul dari penggunaan dan penyalahgunaan infrastruktur digital, masyarakat internasional perlu mengembangkan serta menyepakati prinsip-prinsip etika bersama yang menghormati prinsip kedaulatan negara. Dunia maya juga harus dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan serta mempromosikan demokrasi dan toleransi.
“Itu sebabnya kesenjangan digital antara negara maju dengab berkembang harus segera dijembatani,” kata Fadli.
Pentas Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 di Sumatera Barat, mulai menjadi isu hangat yang mewarnai berbagai diskusi di ruang public.
Hal itu terungkap saat dua tokoh muda Minangkabau yang sama-sama berkantor di Gedung parlemen Senayan Jakarta, Fadli Zon dan Nofi Candra bertemu dalam panggung Internasional. Fadli Zon saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, sedangkan Nofi Candra adalah anggota DPD-RI asal Sumatera Barat.
Keduanya menjadi peserta forum internasional pengembangan parlemen dari berbagai negara, yang digelar di Moscow Rusia 1-3 Juli 2019. Kegiatan ini berlangsung atas inisiatif negara Durma Majelis Federal Federasi Rusia.
Pertemuaan ini ditujukan untuk memperkuat hubungan antar-parlemen dunia, lebih lanjut untuk kerjasama berbagai sektor dan hubungan antar negara. Dipandu oleh prinsip kesetaraan, keterbukaan, solidaritas, gotong royong, inklusif, dan dialogis internasional timbal balik.
Di sela acara International Forum Parlement tersebut, Nofi Candra berdiskusi dengan Fadli Zon membicarakan berbagi hal, baik terkait kondisi Republik saat ini maupun tentang parlemen dunia. Dalam kesempatan itu pula, Fadli Zon sempat menyingung persoalan Pilkada Gubernur dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
“ Benar, saya dengan Bapak Fadli Zon bertemu di acara parlemen dunia, selain diskusi tentang kondisi tentang parlemen dunia dan politik nasional. Bapak Fadli juga menanyakan tentang perkembangan pilgub sumbar 2020”, ujar Nofi melalui pesan WhatsAppnya kepada harianhaluan.com, Selasa (2/7).
Tidak hanya membahas tentang pilgub Sumbar, Fadli Zon juga menanyakan kepada NC begitu senator ini biasa disapa, terkait kondisi Kabupaten Solok yang pada 2020 juga akan melaksanakan pilkada. Sebagai putera asli Solok Nofi mengaku menceritakan panjang lebar tentang kondisi terkini dan tantangan Kabupaten Solok kedepan.
“Terkait ini (pilkada-red), In Syaa Allah minggu depan Bapak Fadli mengajak saya untuk diskusi lebih lanjut di ruangan Wakil Ketua DPR-RI, Senayan, Jakarta,” tambah Nofi.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menyuarakan pentingnya solidaritas dan pembelaan terhadap kemerdekaan Palestina di depan Second International Forum “Development of Parliamentarism”, yg diselenggarakan di World Trade Center (WTC), Moskow, Rusia, Senin kemarin. Dia menyebut, dukungan Indonesia kepada rakyat Palestina merupakan amanat konstitusi sekaligus amanat para pendiri bangsa.
Dia mengatakan, dalam UU 45 disebutkan bahwa setiap penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dalam konstitusi Indonesia, menghapus ‘penjajahan’ disebut lebih dulu sebelum kata ‘perdamaian’.
“Jadi, mustahil kita bisa menciptakan perdamaian dunia jika kita masih mentolerir penjajahan satu bangsa atas bangsa lainnya,” kata Fadli melalui akun resminya, Selasa (2/7).
Dia menjelaskan, keadilan adalah kata kunci untuk menciptakan keamanan dan perdamaian. Hal itu yang mendorong Fadli Zon sebagai Ketua Tim Diplomasi Parlemen untuk terus-menerus menyerukan agar penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
Dia juga menyoroti kelompok minoritas Rohingya di Myanmar, serta kaum muslim Uighur di Provinsi Xinjiang yang hingga saat ini masih mengalami diskriminasi. Menurutnya, hal itu tidak boleh dibiarkan terjadi di depan kita.
“Untuk membangun arsitektur keamanan dan perdamaian, institusi parlemen memegang kunci penting,” tuturnya.
Dia mengatakan, anggota parlemen dari seluruh dunia harus berkomitmen dalam mendorong lahirnya produk legislasi yang mendukung budaya dan praktik perdamaian, meratifikasi konvensi-konvensi perdamaian internasional, serta mendorong rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Selain itu, anggota parlemen juga harus memanfaatkan keanggotaan di organisasi-organisasi antar-parlemen untuk mendiskusikan solusi-solusi terbaik bagi keamanan dan perdamaian.
“Dengan kata lain, anggota parlemen harus bertindak sebagai agen perdamaian dan keamanan. Mereka harus bisa menerjemahkan komitmen internasional ke dalam undang-undang nasional negaranya dan mengawasi pelaksanaannya oleh pihak pemerintah,” kata Fadli.
Tantangan perdamaian dunia semakin kompleks. Untuk itu, parlemen memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan mendorong lahirnya produk legislasi yang mendukung budaya dan praktik perdamaian.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam acara Second International Forum “Development of Parliamentarism”, yang diselenggarakan di World Trade Center (WTC), Moskow, Rusia, Senin, 1 Juli 2019. Kegiatan tahunan yang diinisiasi Parlemen Rusia, Duma ini dihadiri delegasi dari 132 negara dengan 800 anggota parlemen.
Pada pertemuan tersebut, ada tiga topik penting yang dibahas yakni, isu keamanan internasional, proses penyusunan undang-undang di era digital, serta kerja sama parlemen. Sebagai Ketua Tim Diplomasi Parlemen yang membidangi politik, hukum dan keamanan, dalam kesempatan itu Fadli Zon membahas isu keamanan.
Menurut Fadli Zon, Indonesia adalah negara maritim. Keamanan maritim (maritime security) merupakan isu penting yang perlu diperhatikan. Sejak zaman dulu, kata Fadli, laut telah menjadi elemen penting dalam arus perdagangan dan pertumbuhan ekonomi dunia. Di era digital sekarang ini, 90% perdagangan dunia masih dilakukan melalui jalur laut.
“Itu sebabnya semua negara harus berkepentingan agar keamanan maritim tetap terjaga. Bagaimanapun, pembajakan, perampokan bersenjata, penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), penyelundupan manusia, juga terorisme, masih menjadi isu keamanan maritim,” katanya, Selasa (2/7/2019).
Didampingi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Fadli juga menekankan agar maritim tidak boleh dijadikan arena konflik dan adu supremasi. Menurut dia, maritim adalah arena perdamaian yang harus dijaga bersama. Itu sebabnya prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal harus terus dijaga. “Parlemen bisa memainkan peranan penting, terutama dalam mendorong konsultasi dan negosiasi yang lebih cair dan bersahabat terkait sejumlah sengketa, seperti yang terjadi di Laut Cina Selatan,” katanya.
Sebagai negara yang sering disebut sebagai ‘Benua Maritim’, sambung Fadli, Indonesia tentu saja ikut berupaya menjaga ketertiban dan perdamaian di laut melalui berbagai forum bilateral, regional dan multilateral. Salah satunya dengan memainkan peran penting meningkatkan kerja sama maritim melalui IORA (The Indian Ocean Rim Association). “Di luar ancaman yang bersifat tradisional, ancaman lain yang membayangi stabilitas global adalah terkait keamanan dunia maya. Dunia kita saat ini memang dibentuk oleh kemajuan teknologi dan inovasi digital serta cyber,” ujarnya.
Teknologi digital dan cyber telah mendorong banyak sekali inovasi. Namun, jika tak dikelola, dunia maya dapat menjadi tempat berkembang biaknya teror, kebencian, dan juga berita palsu. Di tengah dunia yang saling terkoneksi, ancaman di satu belahan dunia bisa segera tereskalasi menjadi ancaman global.
“Saya menggaris bawahi bahwa untuk menghadapi tantangan yang timbul dari penggunaan dan penyalahgunaan infrastruktur digital, masyarakat internasional perlu mengembangkan serta menyepakati prinsip-prinsip etika bersama yang menghormati prinsip kedaulatan negara,” ujarnya.
Karenanya, dunia maya juga harus dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan serta mempromosikan demokrasi dan toleransi. Itu sebabnya kesenjangan digital antara negara maju dengan berkembang harus segera dijembatani. “Saya juga terus menyuarakan pentingnya solidaritas dan pembelaan terhadap kemerdekaan Palestina. Dukungan kita kepada rakyat Palestina merupakan amanat konstitusi sekaligus amanat para founding fathers, yang sejak dulu menegaskan jika setiap penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,” kata Fadli.
Dalam konstitusi Indonesia, kata dia, menghapus kata penjajahan disebut lebih dulu sebelum kata perdamaian. Jadi, mustahil bisa menciptakan perdamaian dunia jika masih menoleransi penjajahan satu bangsa atas bangsa lainnya. Fadli menegaskan, keadilan adalah kata kunci untuk menciptakan keamanan dan perdamaian. “Inilah yang terus mendorong saya sebagai Ketua Tim Diplomasi Parlemen untuk terus-menerus mengangkat misalnya, isu Rohingya dan juga Uighur di dalam berbagai forum internasional,” katanya.
Diskriminasi, penganiayaan, serta ketidakadilan seperti yang dialami kelompok minoritas Rohingya di Myanmar, serta kaum muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, tidak boleh dibiarkan terjadi. Untuk membangun arsitektur keamanan dan perdamaian, institusi parlemen memegang kunci penting.
“Anggota parlemen dari seluruh dunia harus berkomitmen dalam mendorong lahirnya produk legislasi yang mendukung budaya dan praktik perdamaian, meratifikasi konvensi-konvensi perdamaian internasional, serta mendorong rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat konflik,” katanya.
Tidak hanya itu, anggota parlemen juga harus memanfaatkan keanggotaan di organisasi-organisasi antar-parlemen untuk mendiskusikan solusi terbaik bagi keamanan dan perdamaian, termasuk melalui forum yang difasilitasi Duma ini. “Dengan kata lain, anggota parlemen harus bertindak sebagai agen perdamaian dan keamanan. Mereka harus bisa menerjemahkan komitmen internasional ke dalam undang-undang nasional negaranya dan mengawasi pelaksanaannya oleh pihak pemerintah,” katanya.
Wakil ketua DPR, Fadli Zon, menyoroti isu keamanan internasional saat menyampaikan pidato di depan Second International Forum “Development of Parliamentarism”, yang diselenggarakan di World Trade Center (WTC), Moskow, Rusia. Acara tersebut dihadiri sekitar 800 anggota parlemen dari 132 negara.
“Indonesia adalah negara maritim. Itu sebabnya saya menyampaikan bahwa keamanan maritim (maritime security) merupakan isu penting yg perlu diperhatikan,” kata Fadli melalui akun resminya, Selasa (2/7).
Dia menjelaskan, sejak zaman dulu, laut telah menjadi elemen penting dalam arus perdagangan dan pertumbuhan ekonomi dunia. Pada era digital sekarang ini, 90 persen perdagangan dunia masih dilakukan melalui jalur laut.
Itu sebabnya semua negara harus berkepentingan agar keamanan maritim tetap terjaga. Ini karena pembajakan, perampokan bersenjata, penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), penyelundupan manusia, juga terorisme, masih menjadi isu keamanan maritim.
“Di bagian lain saya juga menekankan agar maritim tak boleh dijadikan arena konflik dan adu supremasi. Ini adalah arena perdamaian yg harus dijaga bersama. Itu sebabnya prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal harus terus dijaga,” ujarnya.
Pada keadaan itu, parlemen bisa memainkan peranan penting, terutama dalam mendorong konsultasi dan negosiasi yang lebih cair dan bersahabat terkait sejumlah sengketa, seperti yang terjadi di Laut Cina Selatan. Sebagai negara yang sering disebut sebagai ‘Benua Maritim’, Indonesia tentu saja telah ikut berupaya menjaga ketertiban dan perdamaian di laut melalui berbagai forum bilateral, regional, dan multilateral.
“Kita, misalnya, memainkan peran penting dalam meningkatkan kerja sama maritim melalui IORA (The Indian Ocean Rim Association),” katanya.
Dia menambahkan, di luar ancaman yang bersifat tradisional, ancaman lain yang membayangi stabilitas global adalah terkait keamanan dunia maya. Dunia saat ini memang dibentuk oleh kemajuan teknologi dan inovasi digital serta cyber.
Teknologi digital dan cyber telah mendorong banyak sekali inovasi. Namun, jika tak dikelola, dunia maya dapat menjadi tempat berkembang biaknya teror, kebencian, dan juga berita palsu.
“Di tengah dunia yg saling terkoneksi, ancaman di satu belahan dunia bisa segera tereskalasi menjadi ancaman global,” ucapnya.
Dia menggarisbawahi bahwa untuk menghadapi tantangan yang timbul dari penggunaan dan penyalahgunaan infrastruktur digital, masyarakat internasional perlu mengembangkan serta menyepakati prinsip-prinsip etika bersama yang menghormati prinsip kedaulatan negara. Dunia maya juga harus dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan serta mempromosikan demokrasi dan toleransi.
“Itu sebabnya kesenjangan digital antara negara maju dengab berkembang harus segera dijembatani,” kata Fadli.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyampaikan pidato di depan Second International Forum “Development of Parliamentarism”, yang digelar di World Trade Center (WTC), Moskow, Rusia, Senin (1/7/2019).
Selain menyampaikan isu keamanan maritim, pada kesempatan itu Fadli Zon juga menyuarakan pentingnya solidaritas dan pembelaan terhadap kemerdekaan Palestina.
Menurut Fadli Zon, dukungan kita kepada rakyat Palestina merupakan amanat konstitusi sekaligus amanat para ‘founding fathers’, yg sejak dulu menegaskan jika setiap penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
“Dalam konstitusi Indonesia, menghapus ‘penjajahan’ disebut lebih dulu sebelum kata ‘perdamaian’. Jadi, mustahil kita bisa menciptakan perdamaian dunia jika kita masih mentolerir penjajahan satu bangsa atas bangsa lainnya,” tulisnya di akun Twitter.
Politisi Partai Gerindra ini menyampaikan, keadilan adalah kata kunci untuk menciptakan keamanan dan perdamaian.
“Dan inilah yang terus mendorong saya sebagai Ketua Tim Diplomasi Parlemen untuk terus-menerus mengangkat, misalnya, isu Rohingya dan juga Uighur di dalam berbagai forum internasional,” ungkap Fadli Zon.
Dirinya menegaskan, diskriminasi, penganiayaan, serta ketidakadilan seperti yang dialami kelompok minoritas Rohingya di Myanmar, serta kaum muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, tidak boleh dibiarkan terjadi di depan kita.
Untuk membangun arsitektur keamanan dan perdamaian, institusi parlemen memegang kunci penting.
Anggota parlemen dari seluruh dunia harus berkomitmen dalam mendorong lahirnya produk legislasi yang mendukung budaya dan praktik perdamaian, meratifikasi konvensi-konvensi perdamaian internasional, serta mendorong rekonsiliasi antara pihak-pihak yg terlibat konflik.
“Anggota parlemen juga harus memanfaatkan keanggotaan di organisasi-organisasi antar-parlemen untuk mendiskusikan solusi-solusi terbaik bagi keamanan dan perdamaian, termasuk melalui forum yang difasilitasi Duma ini,” terangnya.
“Dengan kata lain, anggota parlemen harus bertindak sebagai agen perdamaian dan keamanan. Mereka harus bisa menerjemahkan komitmen internasional ke dalam undang-undang nasional negaranya dan mengawasi pelaksanaannya oleh pihak pemerintah,” pungkas Fadli Zon.
Hal lain yang disampaikan Fadli Zon adalah soal isu keamanan maritim.
Fadli Zon menyatakan, Indonesia adalah negara maritim.
Itu sebabnya Fadli menyampaikan bahwa keamanan maritim (maritime security) merupakan isu penting yang perlu diperhatikan.
Menurut Fadli, sejak zaman dulu, laut telah menjadi elemen penting dalam arus perdagangan dan pertumbuhan ekonomi dunia.
Dan di era digital sekarang ini, 90 persen perdagangan dunia masih dilakukan melalui jalur laut.
“Itu sebabnya semua negara harus berkepentingan agar keamanan maritim tetap terjaga. Bagaimanapun, pembajakan, perampokan bersenjata, penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), penyelundupan manusia, juga terorisme, masih menjadi isu keamanan maritim,” ungkapnya.
Fadli Zon melanjutkan, di bagian lain dirinya juga menekankan agar maritim tak boleh dijadikan arena konflik dan adu supremasi.
Ini adalah arena perdamaian yang harus dijaga bersama.
Itu sebabnya prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal harus terus dijaga.
“Di sini parlemen bisa memainkan peranan penting, terutama dalam mendorong konsultasi dan negosiasi yang lebih cair dan bersahabat terkait sejumlah sengketa, seperti yang terjadi di Laut Cina Selatan, misalnya,” ungkap Fadli.
Sebagai negara yang sering disebut sebagai ‘Benua Maritim’, Indonesia tentu saja telah ikut berupaya menjaga ketertiban dan perdamaian di laut melalui berbagai forum bilateral, regional dan multilateral.
“Kita, misalnya, memainkan peran penting dalam meningkatkan kerja sama maritim melalui IORA (The Indian Ocean Rim Association),” paparnya.
Di luar ancaman yang bersifat tradisional, ancaman lain yang membayangi stabilitas global adalah terkait keamanan dunia maya.
Dunia kita saat ini memang dibentuk oleh kemajuan teknologi dan inovasi digital serta cyber.
Teknologi digital dan cyber telah mendorong banyak sekali inovasi.
Namun, jika tak dikelola, dunia maya dapat menjadi tempat berkembang biaknya teror, kebencian, dan juga berita palsu.
Di tengah dunia yang saling terkoneksi, ancaman di satu belahan dunia bisa segera tereskalasi menjadi ancaman global.
“Saya menggarisbawahi bahwa untuk menghadapi tantangan yang timbul dari penggunaan dan penyalahgunaan infrastruktur digital, masyarakat internasional perlu mengembangkan serta menyepakati prinsip-prinsip etika bersama yang menghormati prinsip kedaulatan negara,” tulisnya.
“Dunia maya juga harus dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan serta mempromosikan demokrasi dan toleransi. Itu sebabnya kesenjangan digital antara negara maju dengan berkembang harus segera dijembatani,” tulis Fadli.
Sikap Partai Gerindra masih menjadi misteri pasca Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan gugatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait hasil Pilpres 2019.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon melontarkan sinyal bahwa pihaknya siap menjadi oposisi. Fadli Zon mengatakan Indonesia harus terus dijaga. Cara menjaganya, menurutnya, bisa dengan memastikan parlemen tetap berfungsi.
“Ke depan, apapun posisinya, saya kira kita semua harus sama-sama menjaga Indonesia. Dan untuk menjaga Indonesia kita bisa melakukannya dengan cara membuat lembaga parlemen kita tetap berfungsi,” ujar Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 28 Juni 2019.
Fadli Zon dengan tegas menyatakan partainya tak ingin pemerintah ke depan minus kontrol. Dirinya menyebut itu merupakan komitmen Partai Gerindra.
“Kita tidak ingin kembali ke zaman otoritarian dan hegemoni kekuasaan pemerintah yang minus kontrol. Itu komitmen Gerindra dan Pak Prabowo, menjaga demokrasi untuk Indonesia,” pungkas Fadli Zon.
