Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menafsirkan sikap Prabowo yang memilih bertemu dengan Joko Widodo paska Pilpres 2019.
Menurut Fadli, Prabowo telah menunjukan jiwa besar. Dia yakin Prabowo mengedepankan kepentingan yang lebih besar.
“Pertemuan Pak @prabowo kemarin sekali lagi menunjukkan jiwa besar. Saya yakin beliau mengedepankan kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa, untuk saat ini,” ujar Fadli Zon lewat Twitter dikutip AKURAT.CO, Minggu (14/7/2019).
Sementara itu, Prabowo lewat Instagram menyebut seluruh hidupnyaakan dipersembahkan untuk kepentingan Bangsa Indonesia.
“Saya tidak akan pernah tawar-menawar terhadap cita-cita dan nilai yang saya pegang yaitu Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur,” tuturnya dikutip AKURAT.CO.
“Indonesia yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Rakyat Indonesia yang menikmati hasil kekayaan dari Indonesia sendiri. Indonesia yang utuh dari Sabang sampai Merauke, Bhinneka Tunggal Ika yang berdasarkan UUD 45,” imbuhnya.
Sebelumnya, Jokowi dan Prabowo bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019) pagi. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengucapkan selamat ke Jokowi yang terpilih di Pilpres 2019.
Sejak Jumat (12/7/2019) hingga Minggu (14/7/2019), Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menghadiri 1st Pacific Exposition di Sky City Convention Centre, Auckland, Selandia Baru.
Menurut Fadli Zon, event ini sangat strategis, tak hanya dalam meningkatkan profil Indonesia di Asia Pasifik, tapi juga dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi di kawasan tersebut.
“Pertama, DPR RI mengapresiasi upaya KBRI Selandia Baru di bawah kepemimpinan Dubes Tantowi Yahya yang berhasil menyelenggarakan event seperti ini.”
“Dalam catatan saya, terdapat 123 perusahaan berpartisipasi dalam eksposisi ini.”
Sebagai Pacific Exposition pertama, kata Fadli Zon, maka partisipasinya tercatat cukup sukses.
“Ada dari sektor pemerintahan, Industri, dan masyarakat luas.”
“Selain itu, kami melihat peristiwa ini menandakan adanya estafet, keberlanjutan, dan sinergi, baik dari legislatif maupun eksekutif, untuk menegaskan kehadiran Indonesia di kawasan Pasifik.”
“Sesungguhnya, Indonesia memang bagian penting dari Pasifik terutama di Indonesia Timur,” katanya dalam keterangan yang disampaikan tertulis di Jakarta, Minggu (14/7/2019).
Sebelumnya, kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, pada Juli 2018, DPR juga menyelenggarakan Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) on Human Development and Maritime Sustainability.
“Yang merupakan satu forum parlemen negara-negara Pasifik, untuk duduk bersama di Jakarta dalam membahas permasalahan bersama.”
“Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan, memiliki kedekatan kuat dengan negara-negara Pasifik, baik secara geografis, demografis maupun budaya.”
Sehingga, kata Fadli Zon, eksposisi ini setidaknya mengandung dua arti penting.
“Pertama yaitu sebagai platform dialog untuk memperkuat kerja sama konkret di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan kerja sama teknis antara Indonesia dengan negara di Pasifik.”
“Kedua, sebagai platform untuk meningkatkan saling pengertian sebagai sesama negara kepulauan, yang memiliki latar belakang budaya yang sama.”
“Terutama dalam menghadapi beragam isu-isu kawasan.”
“Seperti perubahan iklim, kemaritiman, dan pengembangan industri pariwisata.”
“Dengan dua arti penting tersebut, bagi kepentingan nasional kita, event Pacific Exposition ini diharapkan dapat mendorong interaksi lebih aktif antara Kawasan Timur Indonesia dengan negara tetangga di kawasan Pasifik.”
“Sebab, di kawasan ini terdapat potensi pasar yang cukup besar dengan GDP sebesar USD 1.6 triliun.”
“Itulah sebabnya, terdapat lima provinsi dari bagian Timur Indonesia yang mewakilkan Indonesia dalam event ini yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur,” katanya.
Menurut Fadli Zon, kehadiran lima provinsi tersebut penting, tak hanya untuk memperluas jangkauan ekonomi, tapi juga memperkuat identitas ke-Pasifikan Indonesia.
“Sebab, Indonesia bukan saja Asia, namun juga Pasifik.”
“Identitas ini tak boleh dipisahkan.”
“Sehingga, event ini merupakan satu momen kolaborasi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur dan menegaskan kehadiran Indonesia di kawasan Pasifik,” kata pimpinan di DPR dalam bidang politik dan keamanan (polkam) ini.
Fadli Zon, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), juga bertanya Karni Ilyas mengapa ILC cuti panjang.
Tanggapan Fadli Zon terkait tema ILC yakni “REBUTAN KURSI, REBUTAN REZEKI?”, live tvOne mulai pukul 20.00 WIB.
Kepada Presiden ILC, Karni Ilyas, Wakil Ketua Umum Gerindra itu mengaku sudah lama rindu ILC.
“Sebenarnya sudah lama juga rindu ILC. Ketika diperlukan tidak ada, tapi sekarang muncul lagi,” kata Fadli Zon saat menjadi narasumber dalam ILC, Selasa (9/7/2019) malam WIB.
Karni Ilyas pun langsung memberi alasan kenapa ILC cuti panjang.
Alasannya sangat singkat, hanya empat kata.
“Itu karena posisi netral,” kata Karni.
Lantas Fadli Zon menilai netralnya ILC terlalu terlambat.
“Mudah-mudahan itu bukan bagian dari intervensi,” kata Fadli disambut tawa para narasumber lainnya.
Indonesia Lawyers Club TVOne, Selasa (9/7/2019), mengangkat topik “REBUTAN KURSI, REBUTAN REZEKI?”, live tvOne mulai pukul 20.00 WIB.
Fadli Zon pun mengkritisi tema kali ini.
Ia menilai topik “REBUTAN KURSI, REBUTAN REZEKI?” kurang cocok kepada partai-partai koalisi Prabowo-Sandi.
“Tema malam ini sebetulnya, bukanlah tema yang pas untuk partai-partai yang mungkin berada dalam koalisi Prabowo-Sandi, untuk bicara. Karena judulnya ini kan ‘rebutan kursi rebutan rezeki’.” katanya.
Menurut Fadli Zon, yang berebut kursi dan berebut rezeki itu mungkin adalah partai-partai pengusung dari Jokowi dan Maruf Amin.
“Kecuali ada mungkin sudah ada yang berbeda.” katanya.
Pada diskusi ILC, Selasa (9/7/2019) malam, Presiden ILC Karni Ilyas menghadirkan 12 narasumber utama.
Di antaranya, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Aria Bima, Lukman Edy, Jonny G Plate, Maman Abdurrahman, Ferdinand Hutahaean, Mardani Ali Sera, Lukman Edi, Rizal Ramli, Irman Putra Sidin dan Faldo Maldini.
Politisi Demokrat Ferdinand Hutahaean saat ditanya Karni Ilyas soal sikap Partai Demokrat apakah sudah bulat gabung ke Pemerintahan Presiden Jokowi.
“Demokrat sudah bulat belum gabung ke Jokowi?,” tanya Karni Ilyas.
Mendapat pertanyaan tersebut Ferdinand Hutahaean memberikan jawaban. Ia menegaskan saat ini Partai Demokrat belum secara resmi mengambil sikap.
Pasalnya, Partai Demokrat masih menunggu selesainya acara 40 hari berkabung atas wafatnya mendiang Ani Yudhoyono yang dilaksanakan pada, Kamis (10/07/2019).
“Setelah tanggal 10 Juli 2019, Ketua Umum akan memimpin pertemuan antara pengurus daerah, DPD kami. Dipanggil semua ke Jakarta. DPD ya, DPC tidak,” kata Ferdinand Hutahaean.
Tujuan pengurus DPD Demokrat ke Jakarta adalah membahas langkah awal Partai Demokrat untuk menentukan sikap.
“Apakah akan bergabung ke Pak Jokowi atau tidak,” katanya.
Di sela-sela Ferdinand Hutahaean menyampaikan pendapat, terlihat Fahri Hamzah dan Rizal Ramli berbisik-bisik.
Ferdinand Hutahaean melanjutkan bahwa komunikasi antara Demokrat terus berjalan baik secara informal maupun antara sesama kader.
“Baik dari TKN (Tim Kampanye Nasional) 01 maupun AHY (Agus Harimurti Yudhoyono_red) dengan sahabatnya di 01. Semua berjalan,” imbuh Ferdinand Hutahaean.
Kendati demikian, ia tidak menampik saat ini memang kondisi Demokrat lebih mengarah untuk membantu pemerintahan.
“Karena situasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Fadli Zon dan Aria Bima. Beban kita berat ke depan. Sementara Demokrat punya beberapa jurus dan pengalaman yang bisa di bagi kepada pemerintah ini,” jelas dia.
Demokrat sudah menyampaikan ke pemerintah soal bagaimana mengatasi masalah tersebut. Pihaknya sudah menawarkan program ke Jokowi.
“Kita tidak jual proposal. Tapi 14 program prioritas yang dimiliki Demokrat. Kalau Jokowi mengadopsi program ini sebagai program beliau. Kemudian minta Demokrat mendukung di pemerintahan, tentu Demokrat siap mengirimkan kader untuk membantu pemerintahan ke Jokowi,” paparnya.
“Kalau Pak Jokowi merasa Partai Demokrat tidak dibutuhkan dalam pemerintahan, Demokrat sangat siap. Semua tergantung Jokowi,” timpalnya.
Secara prinsip, Demokrat siap gabung ke pemerintahan Jokowi. Namun, secara sikap resmi belum.
Saat diskusi internal, kader-kader Demokrat ingin memperkuat pemerintahan ke depan. Tapi, tetap kembali keputusan diambil secara resmi.
“Ketum tidak bisa ambil sikap sendirian, harus meminta suara dari partai secara lembaga. Kita putuskan segera dalam waktu dekat pasca berakhirnya 40 hari berkabung Partai Demokrat,” tandas Ferdinand.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Faldo Maldini ditodong pertanyaan soal pihaknya ingin kursi apa di Kabinet Jokowi-Maruf Amin.
Pertanyaan tersebut diberikan oleh Karni Ilyas, saat Faldo Maldini hadir sebagai narasumber di acara Indonesia Lawyers Club (ILC).
PAN sendiri diketahui memberikan sinyal untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan.
“Ada aspirasi seperti dikemukakan oleh rekan saya Viva Yoga Mauladi, mayoritas DPW menyatakan kesetujuannya kalau PAN nanti mengambil langkah untuk begabung dengan pemerintahan pak Jokowi. Jadi trennya itu ke arah situ,” kata Bara Hasibuan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2019).
Mulanya Faldo Maldini memberikan pandangannya terkait wacana koalisi Prabowo Subianto dan Jokowi.
Tiba-tiba Karni Ilyas memotong pembicaraan, dan menodong pertanyaan soal kursi apa yang diinginkan PAN di kabinet Jokowi-Maruf Amin.
“Kalau jadi koalisi KIK, kursi apa yang diharapkan oleh PAN?” ucap Karni Ilyas tegas.
“Wess,” ucapnya.
Karni Ilyas kembali bertanya, apa PAN menginginkan jabatan sebagai Ketua MPR atau menteri.
“Apakah Menteri? Apakah tetap ketua MPR?” tanya Karni Ilyas.
Sambil tersenyum, Faldo Maldini mengaku pihaknya tak merasa kegeeran soal jabatan di kabinet Jokowi-Maruf Amin.
Pasalnya ia menilai segala keputusan berada di tangan Jokowi sebagai presiden terpilih.
“Kita enggak kegeeran, kita enggak kepedean Bang Karni,” kata Faldo Maldini.
“Kalau kita berpikir yang tahu ini semua adalah Pak Jokowi, karena beliau adalah presiden terpilih,” tambahnya.
Karni Ilyas memberikan sindiran kepada Faldo Maldini.
Perebutan kursi menteri untuk pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin tengah menjadi sorotan publik. Apalagi, masing-masing partai pendukung sudah saling meminta agar mendapat kursi banyak.
Fenomena ini bahkan diulas dalam Indonesia Lawyers Club (ILC) tadi malam, Selasa (9/7) dengan mengangkat tema Rebutan Kursi, Rebutan Rezeki”.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon yang hadir sebagai narasumber sempat mengajukan protes pada Karni Ilyas selaku pembawa acara.
Pasalnya, tema tersebut tidak tepat bagi Gerindra yang berada di luar koalisi Jokowi-Maruf untuk berbicara. Sebab, Fadli memandang perebutan kursi terjadi hanya dalam lingkup parta-partai pendukung 01.
Judulnya rebutan kursi, rebutan rezeki. Jadi yang berebut kursi dan merebut rejeki itu mungkin sekarang adalah partai-partai yang mengusung Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fadli menegaskan bahwa Gerindra masih belum mengeluarkan keputusan resmi mengenai posisi pasca pilpres.
Keputusan itu, sambung wakil ketua DPR tersebut, harus melalui pembicaraan dengan segenap struktural di partai berlambang kepala Garuda.
Kemudian nanti disimpulkan bagaimana kita mengambil posisi,” pungkasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menyebut pihaknya tidak ada kaitannya dengan kursi menteri dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-KH Maruf Amin. Sebagai lawan politik dalam kontestasi Pemilu 2019, menurutnya, yang ribut masalah kursi dalam kabinet dilakukan internal di partai pengusung Jokowi-Maruf Amin.
“Judulnya, tidak tepat rebutan kursi. Yang berebut itu partai pengusung (Jokowi-Maruf Amin),” kata Fadli di Indonesia Lawyer Club di tvOne, Selasa 9 Juli 2019.
Sampai saat ini, kata Fadli, Partai Gerindra belum menentukan dan mengambil keputusan apakah akan berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
Dalam mengambil keputusan, Fadli menuturkan, mempertimbangkan masukan tokoh dan ulama. Soal jabatan kursi menteri, Wakil Ketua DPR ini menilai adalah hal yang remeh.
“Remeh temeh rebutan kursi ini. Seolah-olah ujungnya dagang sapi, untuk apa orang berkontestasi, mending duduk saja ngopi-ngopi,” ujarnya.
Ia pun berharap, nantinya orang yang menduduki posisi menteri mempunyai kemampuan yang baik dan ahli dibidangnya.
“Bukan orang yang tidak punya kemampuan dan hanya mengisi kursi kekuasaan, serta orang yang baru,” katanya.
Dua pimpinan baru mengisi kursi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI. Mereka adalah Surahman Hidayat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dan Achmad Farial dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP). Keduanya dilantik langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
Kepada kedua pimpinan baru, Fadli secara simbolik menyerahkan palu rapat usai membacakan keputusan Pimpinan DPR RI soal pergantian Pimpinan BKSAP. Pelantikan berlangsung di ruang rapat BKSAP, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2019).
Dalam surat tersebut disebutkan Surahman Hidayat menggantikan Rofi Munawar, sementara Achmad Farial menggantikan Hasrul Azwar. Fadli berharap, di masa periode yang masih 2 bulan ini, BKSAP tetap menjalankan amanah dengan baik serta memberikan kontribusi nyata dalam pertemuan parlemen maupun organisasi dunia.
Surahman Hidayat dalam sambutannya tetap optimis menjalankan tugas pokok dan fungsi BKSAP dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam melakukan diplomasi parlemen.
Ia menyebutkan, BKSAP dalam waktu dekat akan menjadi tuan rumah konferensi antar parlemen atau World Parliamentary Forum on Sustainable Development. Forum ini akan dihadiri delegasi parlemen serta organisasi internasional dari berbagai negara guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR, Fadli Zon disela-sela rapat Tim Pemantau Daerah Otonomi Khusus dengan Jajaran Pemda DIY, Senin, 8 Juli 2019 kemarin, menilai rekonsiliasi sebagai istilah keliru dalam menyikapi dinamika demokrasi. Karena itu, ditegaskan Fadli Zon, tak perlu adanya rekonsiliasi.
Menurut Fadli Zon, istilah rekonsiliasi seharusnya tak digunakan dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres).
“Proses yang sudah dijalani kemarin merupakan fase demokrasi bangsa yang biasa saja,” ujar Fadli Zon.
Lebih lanjut, dikatakan Fadli Zon, yang dijalani adalah kontestasi bukan perang, jadi semuanya harus dianggap sebagai hal yang biasa dalam kompetisi.
“Kalau saya termasuk yang berpendapat kita sudah ada yang namanya kontestasi, jadi sebenarnya istilah rekonsiliasi adalah istilah yang salah. Rekonsiliasi untuk apa wong kita memang di dalam demokrasi bersaing berkompetisi gitu. Ya jadi saya dengar juga pendapatnya pak Moeldoko memang tidak perlu ada rekonsiliasi. Untuk apa ada rekonsiliasi,” tegas Fadli Zon.
Namun, Fadli Zon menolak jika kemudian muncul anggapan jika tidak ada kesepakatan seluruh pihak untuk kembali melebur bersatu akan terjadi perpecahan. Menurutnya, yang terjadi merupakan proses demokrasi yang mendewasakan.
Karena itu, menurut Fadli Zon, adanya rekonsiliasi, justru menunjukkan perbedaan yang berbuntut pada perpecahan sebenarnya.
“Seolah-olah ada satu perpecahan yang tajam. Menurut saya tidak perlu ada rekonsiliasi dan tidak perlu dibesar-besarkan,” tandas Fadli Zon.
Arah politik Partai Gerindra masih abu-abu. Gerindra belum memutuskan akan tetap menjadi oposisi atau bergabung ke koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon sempat melempar sinyal untuk menjadi oposisi. Terbaru, Fadli bicara soal kemungkinan untuk Gerindra bergabung di koalisi pemerintahan Jokowi.
“Itu (pilihan berada di dalam atau luar pemerintahan) belum kita putuskan,” ucap Fadli kepada wartawan di Kompleks Kepatihan Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (8/7/2019).
Fadli mengatakan Gerindra akan menggelar rapat internal dahulu untuk memastikan arah politik menjadi oposisi atau gabung koalisi pemerintahan. Dia mengatakan Gerindra tengah menampung aspirasi dari pengurus wilayah, tokoh masyarakat, hingga ulama.
“Kita akan duduk, rapat, dan mendengarkan masukan dari kabupaten, dari provinsi, dari daerah-daerah, dari tokoh-tokoh masyarakat, dari ulama, dari tokoh agama, dari tokoh intelektual,” papar Wakil Ketua DPR RI ini.
Setelah mempertimbangkan masukan dari para tokoh tersebut, lanjutnya, Partai Gerindra akan memutuskan apakah akan menyokong pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin atau menjadi penyeimbang pemerintahan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zonangkat bicara soal wacana rekonsiliasi setelah kontestasi pemilihan presiden 2019.
Fadli Zon menilai, tak perlu ada rekonsiliasi. Dia menilai rekonsilisiasi adalah istilah yang keliru ketika menyikapi dinamika demokrasi. Hal ini dia ungkapkan usai memimpin rapat tim pemantau daerah otonomi khusus bersama Pemda DIY di Kompleks Kepatihan, Senin (8/7/2019).
Fadli Zon menerangkan, istilah rekonsiliasi seharusnya tak digunakan dalam kontestasi pemilihan presiden. Menurutnya, proses yang sudah dijalani kemarin merupakan fase demokrasi bangsa yang biasa saja.
“Memangnya kita perang, ada rekonsiliasi. Ini kan satu kontestasi ya, jadi harus kita anggap sebagai hal yang biasa dalam pertarungan kompetisi dan semua kan sudah disampaikan termasuk yang memprotes kecurangan dan lain sebagainya,” ujarnya/
Fadli berpendapat, saat Pemilu 2019 kemarin sudah ada istilah kontestasi, berkompetisi. Jadi tak perlu lagi ada istilah rekonsiliasi.
“Rekonsiliasi istilah yang salah. Rekonsiliasi untuk apa wong kita memang di dalam demokrasi bersaing berkompetisi gitu. Ya jadi saya dengar juga pendapatnya pak Moeldoko memang tidak perlu ada rekonsiliasi. Untuk apa ada rekonsiliasi,” kata Fadli Zon pada wartawan.
Terkait pertanyaan potensi terjadinya perpecahan apabila situasi seperti ini tetap dibiarkan tanpa kesepakatan seluruh pihak melebur kembali, Wakil Ketua DPR RI ini menyatakan analogi sebaliknya. Bagi dia, situasi seperti saat ini masih diyakini sebagai sebuah proses demokrasi masyarakat yang mendewasakan.
“Ya menurut saya sih saya masih yakin ini bagian dari proses demokrasi kita, di dalam demokrasi kita harus ada kedewasaan dalam berdemokrasi kita jadi masyarakat saya kira punya jalurnya sendiri jangan menganggap masyarakat kita ini lebih bodoh lah. Dan punya wisdom sendiri, dan inilah yang kita pegang,” tandas Fadli Zon.
Fadli menerangkan, wacana adanya rekonsiliasi antara Prabowo dengan Jokowi justru menunjukkan perbedaan yang berbuntut pada perpecahan sebenarnya. “Seolah-olah ada satu perpecahan yang tajam. Menurut saya tidak perlu ada rekonsiliasi dan tidak perlu dibesar-besarkan,” terang Fadli Zon.
Tim pemantau dana otonomi khusus DPR RI meminta Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta menyalurkan dana keistimewaan atau danais yang diterima sejak 2012 hingga ke desa. Penyaluran sampai tingkat bawah ini dinilai dapat memperkecil kesenjangan DIY yang tertinggi senasional.
Hal ini mengemuka dalam audiensi ‘Tim Pemantau DPR RI terhadap Otonomi Khusus Aceh, DIY, dan Papua Masa Persidangan V Sidang 2018-2019’ yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
Rombongan diterima Pemda DIY yang diwakili Sekretaris Daerah Gatot Saptadi di Kompleks Pemda DIY, Kepatihan, Yogyakarta, Senin (8/7). Salah satu anggota tim tersebut Esti Wijayanti, menyoroti tidak terlibatnya masyarakat dan anggota DPRD DIY dalam menyusun dan merencanakan penggunaan Danais.
“Ini mengisyaratkan seperti tidak ada transparansi penggunaan danais. Dulu sempat ada pasal yang mengatur itu, namun sepertinya pasal itu dihilangkan,” kata , anggota DPR RI dari DIY ini.
Esty sangat berharap, danais mendatang bisa disalurkan hingga ke desa. Menurutnya, perekonomian desa bisa berkembang dan mengurangi rasio gini di DIY yang mencapai 0,422. Angka ini lebih tinggi dibanding angka nasional, 0,384.
Menurut Esty, keterlibatan masyarakat dan anggota dewan dalam penyusunan rencana dan penggunaan danais akan menyelaraskan program-program yang dibiayai danais dan APBD.
Ketua Tim Pemantau sekaligus Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan hal yang sama. Menurutnya, danais di DIY berbeda dengan dana otonomi khusus di dua daerah lain, yaitu Aceh dan Papua, yang punya skema pembagian 80 persen dikelola provinsi dan sisanya daerah. Danais dikelola seluruhnya oleh Pemda DIY.
“Terlebih lagi sejak diberikan pada 2012, jumlahnya meningkat dari Rp500 miliar. Tahun ini DIY menerima Rp1,2 triliun dengan tingkat penggunaan hingga 96 persen,” ujarnya.
Ia meminta penggunaan danais mendatang hingga ke tingkat bawah. Selain itu, ia minta alokasi danais memprioritaskan pertumbuhan ekonomi kreatif dan kerakyatan.
Sekda DIY Gatot Saptadi membenarkan bahwa selama ini penyusunan dan penggunaan danais memang tidak melibatkan DPRD dan masyarakat. Danais juga disalurkan bersamaan dengan APBD DIY.
“Kami tidak melakukan itu karena danais sesuai UU diperuntukkan untuk lima bidang yaitu mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, kelembagaan pemerintah DIY, pertanahan, kebudayaan, dan tata ruang,” ujarnya.
Namun, kata dia, mulai tahun ini Pemda DIY merintis penyaluran danais ke kabupaten melalui program Bantuan Khusus Keuangan (BKK). Program ini masuk ke APBD kabupaten/kota dan terikat dengan berita acara.
Saat ini, dari lima kabupaten/kota di DIY, dua kabupaten, yakni Gunungkidul dan Kulonprogo, sudah mendapatkan dana untuk program itu. Masing-masing memperoleh Rp150 juta dan Rp70 juta. Tiga daerah lain juga akan menerima danais lewat BKK dengan Pemda DIY sebagai kuasa pemegang anggaran (KPA) .
“Tahun depan kami duplikasi BKK untuk kabupaten lainnya dengan melihat tingkat kebutuhan masing-masing daerah. Namun yang perlu diperhatikan, danais tidak bisa digunakan untuk bantuan langsung tunai, tetapi untuk peningkatan taraf hidup masyarakat,” katanya.
