Fadli Zon berikan tanggapan di ILC TVOne tadi malam, Selasa (9/7/2019).
Fadli Zon, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), juga bertanya Karni Ilyas mengapa ILC cuti panjang.
Tanggapan Fadli Zon terkait tema ILC yakni “REBUTAN KURSI, REBUTAN REZEKI?”, live tvOne mulai pukul 20.00 WIB.
Kepada Presiden ILC, Karni Ilyas, Wakil Ketua Umum Gerindra itu mengaku sudah lama rindu ILC.
“Sebenarnya sudah lama juga rindu ILC. Ketika diperlukan tidak ada, tapi sekarang muncul lagi,” kata Fadli Zon saat menjadi narasumber dalam ILC, Selasa (9/7/2019) malam WIB.
Alasannya sangat singkat, hanya empat kata.
“Itu karena posisi netral,” kata Karni.
Lantas Fadli Zon menilai netralnya ILC terlalu terlambat.
“Mudah-mudahan itu bukan bagian dari intervensi,” kata Fadli disambut tawa para narasumber lainnya.
Indonesia Lawyers Club TVOne, Selasa (9/7/2019), mengangkat topik “REBUTAN KURSI, REBUTAN REZEKI?”, live tvOne mulai pukul 20.00 WIB.
Fadli Zon pun mengkritisi tema kali ini.
Ia menilai topik “REBUTAN KURSI, REBUTAN REZEKI?” kurang cocok kepada partai-partai koalisi Prabowo-Sandi.
“Tema malam ini sebetulnya, bukanlah tema yang pas untuk partai-partai yang mungkin berada dalam koalisi Prabowo-Sandi, untuk bicara. Karena judulnya ini kan ‘rebutan kursi rebutan rezeki’.” katanya.
Menurut Fadli Zon, yang berebut kursi dan berebut rezeki itu mungkin adalah partai-partai pengusung dari Jokowi dan Maruf Amin.
“Kecuali ada mungkin sudah ada yang berbeda.” katanya.
Pada diskusi ILC, Selasa (9/7/2019) malam, Presiden ILC Karni Ilyas menghadirkan 12 narasumber utama.
Di antaranya, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Aria Bima, Lukman Edy, Jonny G Plate, Maman Abdurrahman, Ferdinand Hutahaean, Mardani Ali Sera, Lukman Edi, Rizal Ramli, Irman Putra Sidin dan Faldo Maldini.
Politisi Demokrat Ferdinand Hutahaean saat ditanya Karni Ilyas soal sikap Partai Demokrat apakah sudah bulat gabung ke Pemerintahan Presiden Jokowi.
“Demokrat sudah bulat belum gabung ke Jokowi?,” tanya Karni Ilyas.
Mendapat pertanyaan tersebut Ferdinand Hutahaean memberikan jawaban. Ia menegaskan saat ini Partai Demokrat belum secara resmi mengambil sikap.
Pasalnya, Partai Demokrat masih menunggu selesainya acara 40 hari berkabung atas wafatnya mendiang Ani Yudhoyono yang dilaksanakan pada, Kamis (10/07/2019).
“Setelah tanggal 10 Juli 2019, Ketua Umum akan memimpin pertemuan antara pengurus daerah, DPD kami. Dipanggil semua ke Jakarta. DPD ya, DPC tidak,” kata Ferdinand Hutahaean.
Tujuan pengurus DPD Demokrat ke Jakarta adalah membahas langkah awal Partai Demokrat untuk menentukan sikap.
“Apakah akan bergabung ke Pak Jokowi atau tidak,” katanya.
Di sela-sela Ferdinand Hutahaean menyampaikan pendapat, terlihat Fahri Hamzah dan Rizal Ramli berbisik-bisik.
Ferdinand Hutahaean melanjutkan bahwa komunikasi antara Demokrat terus berjalan baik secara informal maupun antara sesama kader.
“Baik dari TKN (Tim Kampanye Nasional) 01 maupun AHY (Agus Harimurti Yudhoyono_red) dengan sahabatnya di 01. Semua berjalan,” imbuh Ferdinand Hutahaean.
Kendati demikian, ia tidak menampik saat ini memang kondisi Demokrat lebih mengarah untuk membantu pemerintahan.
“Karena situasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Fadli Zon dan Aria Bima. Beban kita berat ke depan. Sementara Demokrat punya beberapa jurus dan pengalaman yang bisa di bagi kepada pemerintah ini,” jelas dia.
Demokrat sudah menyampaikan ke pemerintah soal bagaimana mengatasi masalah tersebut. Pihaknya sudah menawarkan program ke Jokowi.
“Kita tidak jual proposal. Tapi 14 program prioritas yang dimiliki Demokrat. Kalau Jokowi mengadopsi program ini sebagai program beliau. Kemudian minta Demokrat mendukung di pemerintahan, tentu Demokrat siap mengirimkan kader untuk membantu pemerintahan ke Jokowi,” paparnya.
“Kalau Pak Jokowi merasa Partai Demokrat tidak dibutuhkan dalam pemerintahan, Demokrat sangat siap. Semua tergantung Jokowi,” timpalnya.
Secara prinsip, Demokrat siap gabung ke pemerintahan Jokowi. Namun, secara sikap resmi belum.
Saat diskusi internal, kader-kader Demokrat ingin memperkuat pemerintahan ke depan. Tapi, tetap kembali keputusan diambil secara resmi.
“Ketum tidak bisa ambil sikap sendirian, harus meminta suara dari partai secara lembaga. Kita putuskan segera dalam waktu dekat pasca berakhirnya 40 hari berkabung Partai Demokrat,” tandas Ferdinand.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Faldo Maldini ditodong pertanyaan soal pihaknya ingin kursi apa di Kabinet Jokowi-Maruf Amin.
Pertanyaan tersebut diberikan oleh Karni Ilyas, saat Faldo Maldini hadir sebagai narasumber di acara Indonesia Lawyers Club (ILC).
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan.
“Ada aspirasi seperti dikemukakan oleh rekan saya Viva Yoga Mauladi, mayoritas DPW menyatakan kesetujuannya kalau PAN nanti mengambil langkah untuk begabung dengan pemerintahan pak Jokowi. Jadi trennya itu ke arah situ,” kata Bara Hasibuan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2019).
Mulanya Faldo Maldini memberikan pandangannya terkait wacana koalisi Prabowo Subianto dan Jokowi.
Tiba-tiba Karni Ilyas memotong pembicaraan, dan menodong pertanyaan soal kursi apa yang diinginkan PAN di kabinet Jokowi-Maruf Amin.
“Kalau jadi koalisi KIK, kursi apa yang diharapkan oleh PAN?” ucap Karni Ilyas tegas.
“Wess,” ucapnya.
Karni Ilyas kembali bertanya, apa PAN menginginkan jabatan sebagai Ketua MPR atau menteri.
“Apakah Menteri? Apakah tetap ketua MPR?” tanya Karni Ilyas.
Sambil tersenyum, Faldo Maldini mengaku pihaknya tak merasa kegeeran soal jabatan di kabinet Jokowi-Maruf Amin.
Pasalnya ia menilai segala keputusan berada di tangan Jokowi sebagai presiden terpilih.
“Kita enggak kegeeran, kita enggak kepedean Bang Karni,” kata Faldo Maldini.
“Kalau kita berpikir yang tahu ini semua adalah Pak Jokowi, karena beliau adalah presiden terpilih,” tambahnya.
Karni Ilyas memberikan sindiran kepada Faldo Maldini.
“Tapi berharap dong sekian krusi,” ujar Karni Ilyas.
Politikus muda itu mengaku tidak berharap, mengingat di Pemilu 2019 PAN memporoleh suara rendah.
“No karena kita enggak kegeeran, angka kita 6,9%, kalau ibarat bola ini terancam degradasi,” jelas Faldo Maldini.
“Kita percaya ke semua ke Presiden kepilih,” imbuhnya.
Mengenai sikap resmi PAN, Faldo Maldini mengaku hal tersebut akan diputuskan saat rakernas.
Hal tersebut karena PAN ingin mendengar pendapat dari seluruh anggotanya yang berasal dari berbagai daerah.
“Kita akan memutuskan di rakernas,” ucap Faldo Maldini.
Terpisah Bara Hasibuan mengatakan, sebanyak 30 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) sudah menemui Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Menurut Bara, 30 dari 34 DPW ini mendukung jika PAN merapat ke Jokowi-Maruf.
“Sudah dipanggil itu sudah hampir 30 ya kalau tidak salah,” kata Bara Hasibuan.
Ia pun menilai penting bagi PAN untuk konsolidasi internal.
Sebab, kalau keputusan bergabung dengan Jokowi menjadi final, tidak membuat kecewa pemilih.
“Mayoritas DPW itu yakin tidak akan membuat pemilih pan itu kecewa dengan keputusan tersebut,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, mayoritas pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) di daerah sangat sepakat bila PAN merapat dengan Jokowi-Maruf Amin.
Hal ini diketahui setelah ketua umum PAN Zulkifli Hasan dua kali bertemu dengan para pengurus wilayah.
Dari hasil pertemuan tersebut ada beberapa hal yang ditekankan di antaranya akan memperbaiki internal dan keinginan untuk bergabung dengan pemerintah.