Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku iri dengan kebijakan yang dikeluarkan Presiden Donald Trump dalam rangka melindungi produk-produk lokal Amerika Serikat (AS) melalui perintah eksekuti (Executive Order).
Dalam perintah itu, memerintahkan agensi-agensi pemerintahan federal untuk membeli produk-produk dengan komponen lokal lebih tinggi, yang tentu saja perintah itu makin memperkuat standar preferensi barang lokal AS yang harus dibeli oleh pemerintah.
Jika sebelumnya standar komponen lokal hanya 50 persen untuk produk non-baja dan non-besi, syarat itu kini dinaikkan menjadi 75 persen. Sedangkan untuk produk baja dan besi, syarat kandungan lokal bahkan dinaikkan menjadi 95 persen.
“Kebijakan terbaru Presiden Trump ini terus terang membuat saya iri. Saat negara liberal seperti Amerika berusaha melindungi industri logam dasarnya sedemikian rupa, pemerintah kita belum juga merilis kebijakan untuk melindungi PT Krakatau Steel dan industri logam nasional dari serbuan produk-produk impor,” kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/7).
“Alih-alih menyelamatkan industri baja nasional dan PT Krakatau Steel, kebijakan pemerintah kita justru sering menjadi penyebab terpuruknya bidang ini,” tambahnya.
Dikatakan dia, selama 6 tahun terakhir PT Krakatau Steel terus menerus mengalami kerugian. Selain karena faktor internal perusahaan, kerugian ini juga disebabkan oleh peraturan pemerintah yang memungkinkan terjadinya impor baja besar-besaran ke Indonesia.
Misalnya, bagaimana bisa produk baja nasional kompetitif, jika pemerintah malah membebaskan bea masuk baja-baja impor?.”Ini menjelaskan kenapa saat Pemerintah katanya sedang jorjoran membangun infrastruktur, industri logam nasional kita malah terpuruk dan bahkan sedang menuju kebangkrutannya!,” paparnya.
Serbuan baja impor yang terjadi beberapa tahun terakhir, sambung dia, merupakan implikasi dari terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 22/2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunan.
“Aturan ini, sesudah saya baca kembali, memang ngawur,”pungkas politikus Gerindra itu.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengakui dengan kebijakan baru Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang menandatangani Perintah Eksekutif (Executive Order) guna meminta agensi-agensi pemerintahan federal untuk membeli produk-produk dengan komponen lokal lebih tinggi.
Menurutnya Amerika Serikat yang merupakan negara liberal berusaha melindungi industri logam dasarnya sedemikian rupa, sedangkan pemerintah Indonesia belum juga merilis kebijakan untuk melindungi PT Krakatau Steel dan industri logam nasional dari serbuan produk-produk impor.
“Kebijakan terbaru Presiden Trump ini terus terang membuat saya iri,” ujar Fadli di Jakarta, Rabu (17/7).
Politisi Partai Gerindra ini mengatakan PT Krakatau Steel selama 6 tahun terakhir ini tahu terus menerus merugi. Dimana kerugian ini selain dikarenakan faktor internal perusahaan, kerugian juga disebabkan oleh peraturan pemerintah yang memungkinkan terjadinya impor baja besar-besaran ke Indonesia.
“Misalnya, bagaimana bisa produk baja nasional kompetitif, jika Pemerintah malah membebaskan bea masuk baja-baja impor? Ini menjelaskan kenapa saat Pemerintah katanya sedang jorjoran membangun infrastruktur, industri logam nasional kita malah terpuruk dan bahkan sedang menuju kebangkrutannya,” kata Fadli.
Dia menambahkan serbuan baja impor yang terjadi beberapa tahun terakhir merupakan implikasi terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 22/2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunan.
“Aturan ini, sesudah saya baca kembali, memang ngawur,” tegasnya.
Fadli menambahkan ada tiga poin dari peraturan tersebut yang merugikan industri baja nasional dan rawan penyelewengan. Dimana yang pertama, peraturan itu telah menghapus syarat pertimbangan teknis yang diterbitkan Kementerian Perindustrian dalam hal impor besi dan baja.
“Penghapusan pertimbangan dari kementerian teknis ini tidaklah benar. Industri baja nasional di negara manapun selalu diposisikan sebagai industri strategis, sehingga Kementerian Perdagangan tak boleh bermain sendiri dan memperlakukan sektor ini tak ubahnya bisnis kacang goreng yang seolah-olah ringan konsekuensinya,” tuturnya.
Sedangkan yang kedua, secara gegabah peraturan tersebut telah memperlonggar pemeriksaan barang masuk, dari sebelumnya barang harus diperiksa dulu sebelum masuk, menjadi masuk dulu baru diperiksa.
“Itupun yang melakukan pemeriksaan juga bukan bea cukai, tapi Kementerian Perdagangan sendiri. Jadi, potensi penyelewengannya besar sekali,” kata Fadli.
Dan poin yang terakhir adalah pemeriksaan hanya dilakukan secara random. Karena barang baru diperiksa sesudah masuk, dan pemeriksaannya dilakukan random. Dan hal ini bisa mudah terjadi praktik kecurangan.
“Yang terjadi di lapangan catatan spesifikasi produk impor bisa diganti untuk menghindari bea masuk. Akibatnya, hancurlah pasar PT Krakatau Steel. Praktik ini kemungkinan sudah lama terjadi,” sesalnya.
Dalam hal ini, Fadli membenarkan bahwa pemerintah sejak akhir Desember 2018 sudah mencabut Permendag No. 22/2018 dan menggantinya dengan Permendag No. 110/2018. Namun kerusakannya sudah terlanjur parah.
“Kini baja impor dari Cina telah mendominasi pasar dalam negeri. Harganya memang lebih murah, tapi kualitasnya juga rendah, kalah oleh produk lokal kita sendiri. Sayangnya, karakter pasar kita memang sangat sensitif terhadap harga dan kurang sensitif pada kualitas,” ujarnya.
Fadli mengatakan kerugian dan ancaman kebangkrutan yang kini dialami PT Krakatau Steel seharusnya dijadikan alarm oleh Pemerintah.
Menurutnya, Indonesia tak mungkin menjadi negara maju jika industri logam dasar nasional kita gulung tikar. Oleh karena itu, Indonesia mestinya bisa mengambil pelajaran dari negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, atau Turki, yang memproteksi pasar baja domestiknya dari serbuan produk impor.
“Pembangunan infrastruktur mestinya memberikan insentif bagi industri baja, atau industri semen nasional. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Artinya orientasi pembangunan kita selama ini telah salah arah,” tuturnya.
“Kalau pemerintahan ini nasionalis dan bukan komprador asing, mereka seharusnya segera menyelamatkan PT Krakatau Steel dan industri baja nasional. Pemerintah seharusnya mendorong konsumsi baja dan semen nasional dalam semua proyek infrastruktur yang sedang dibangun. Ini harus dilakukan demi menyelamatkan industri strategis kita,” pungkasnya.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani Perintah Eksekutif (Executive Order) yang meminta agensi-agensi pemerintahan federal untuk membeli produk-produk dengan komponen lokal lebih tinggi pada Senin (15/7/2019) kemarin.
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menjelaskan perintah tersebut makin memperkuat standar preferensi barang-barang lokal Amerika yang harus dibeli oleh pemerintah. Jika sebelumnya standar komponen lokal hanya 50 persen untuk produk non-baja dan non-besi, syarat itu kini dinaikkan menjadi 75 persen. Sedangkan untuk produk baja dan besi, syarat kandungan lokal bahkan dinaikkan menjadi 95 persen.
“Perintah Eksekutif adalah kewenangan hukum yang dimiliki Presiden AS sebagai kepala pemerintahan kepada agensi pemerintahan federal di bawahnya. Sama seperti halnya produk legislasi, perintah tersebut juga memiliki kekuatan hukum,” ujar Fadli dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (17/7/2019).
Bedanya, lanjut Fadli, perintah Eksekutif disusun tanpa perlu meminta persetujuan Kongres. Para Presiden AS biasanya menggunakan Perintah Eksekutif sebagai instrumen untuk memenuhi janji-janji politiknya. Instrumen ini dianggap tak bertele-tele karena tidak harus melalui persetujuan parlemen.
“Kebijakan terbaru Presiden Trump ini terus terang membuat saya iri. Saat negara liberal seperti Amerika berusaha melindungi industri logam dasarnya sedemikian rupa, pemerintah kita belum juga merilis kebijakan untuk melindungi PT Krakatau Steel dan industri logam nasional dari serbuan produk-produk impor. Alih-alih menyelamatkan industri baja nasional dan PT Krakatau Steel, kebijakan pemerintah kita justru sering menjadi penyebab terpuruknya bidang ini,” katanya.
Kemudian, selama 6 tahun terakhir, PT Krakatau Steel terus menerus merugi. Selain karena faktor internal perusahaan, kerugian ini juga disebabkan oleh peraturan pemerintah yang memungkinkan terjadinya impor baja besar-besaran ke Indonesia.
“Misalnya, bagaimana bisa produk baja nasional kompetitif, jika Pemerintah malah membebaskan bea masuk baja-baja impor? Ini menjelaskan kenapa saat Pemerintah katanya sedang jorjoran membangun infrastruktur, industri logam nasional kita malah terpuruk dan bahkan sedang menuju kebangkrutannya!,’ tegasnya.
“Serbuan baja impor yang terjadi beberapa tahun terakhir merupakan implikasi terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 22/2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunan. Aturan ini, sesudah saya baca kembali, memang ngawur,” kritik politisi Partai Gerindra ini.
Selain itu, menurut Fadli, ada tiga poin dari peraturan tersebut yang merugikan industri baja nasional dan rawan penyelewengan. Pertama, peraturan itu telah menghapus syarat pertimbangan teknis yang diterbitkan Kementerian Perindustrian dalam hal impor besi dan baja.
“Penghapusan pertimbangan dari kementerian teknis ini tidaklah benar. Industri baja nasional di negara manapun selalu diposisikan sebagai industri strategis, sehingga Kementerian Perdagangan tak boleh bermain sendiri dan memperlakukan sektor ini tak ubahnya bisnis kacang goreng yang seolah-olah ringan konsekuensinya,” tuturnya.
Kedua, secara gegabah peraturan tersebut telah memperlonggar pemeriksaan barang masuk, dari sebelumnya barang harus diperiksa dulu sebelum masuk, menjadi masuk dulu baru diperiksa.
“Itupun yang melakukan pemeriksaan juga bukan bea cukai, tapi Kementerian Perdagangan sendiri. Jadi, potensi penyelewengannya besar sekali,” katanya.
Ketiga, pemeriksaan hanya dilakukan secara random. Karena barang baru diperiksa sesudah masuk, dan pemeriksaannya dilakukan random.
Hal ini, menurut Fadli, bisa mudah terjadi praktik kecurangan. Yang terjadi di lapangan catatan spesifikasi produk impor bisa diganti untuk menghindari bea masuk. Akibatnya, hancurlah pasar PT Krakatau Steel. Praktik ini, kata dia, kemungkinan sudah lama terjadi.
“Memang, sejak akhir Desember 2018 lalu Pemerintah akhirnya mencabut Permendag No. 22/2018 dan menggantinya dengan Permendag No. 110/2018. Tapi, kerusakannya sudah terlanjur parah. Kini baja impor dari Cina telah mendominasi pasar dalam negeri. Harganya memang lebih murah, tapi kualitasnya juga rendah, kalah oleh produk lokal kita sendiri. Sayangnya, karakter pasar kita memang sangat sensitif terhadap harga dan kurang sensitif pada kualitas,” paparnya.
Sebagai catatan, Fadli mengungkapkan saat ini sekitar 55 persen persen kebutuhan konsumsi baja nasional yang mencapai 14 juta ton pada 2018 dipenuhi produk impor. Pangsa baja impor ini terus mengalami kenaikan, karena pada 2017 pangsanya masih 52 persen. Dengan volume impor baja yang terus meningkat, Indonesia kini menduduki peringkat pertama dari 6 negara ASEAN sebagai pengimpor baja tertinggi. Di bawah Indonesia ada Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam yang rata-rata volume impornya minus.
Kerugian dan ancaman kebangkrutan yang kini dialami PT Krakatau Steel seharusnya dijadikan alarm oleh Pemerintah.
“Negara kita tak mungkin menjadi negara maju jika industri logam dasar nasional kita gulung tikar. Kita mestinya bisa mengambil pelajaran dari negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, atau Turki, yang memproteksi pasar baja domestiknya dari serbuan produk impor,” katanya.
Pembangunan infrastruktur, dikatakan Fadli, mestinya memberikan insentif bagi industri baja, atau industri semen nasional. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Artinya orientasi pembangunan nasional selama ini telah salah arah.
“Kalau pemerintahan ini nasionalis dan bukan komprador asing, mereka seharusnya segera menyelamatkan PT Krakatau Steel dan industri baja nasional. Pemerintah seharusnya mendorong konsumsi baja dan semen nasional dalam semua proyek infrastruktur yang sedang dibangun. Ini harus dilakukan demi menyelamatkan industri strategis kita,” tukas Fadli.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menantang pemerintah untuk menyelamatkan PT Krakatau Steel dan industri baja nasional. Langkah itu harus diambil, kata Fadli, bila pemerintahan ini memang benar-benar nasionalis.
“Kalau pemerintahan ini nasionalis dan bukan komprador asing, mereka seharusnya segera menyelamatkan PT Krakatau Steel dan industri baja nasional,” kata Fadli dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu 17 Juli 2019.
Fadli mengatakan, pembangunan infrastruktur mestinya memberikan insentif bagi industri baja, atau industri semen nasional. Anehnya, yang terjadi malah sebaliknya. Hal itu terjadi karena menurutnya orientasi pembangunan selama ini telah salah arah.
“Pemerintah seharusnya mendorong konsumsi baja dan semen nasional dalam semua proyek infrastruktur yang sedang dibangun. Ini harus dilakukan demi menyelamatkan industri strategis kita,” tambah Fadli.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengingatkan, kerugian dan ancaman kebangkrutan yang kini dialami PT Krakatau Steel seharusnya dijadikan alarm oleh Pemerintah.
Indonesia, lanjut Fadli, tidak mungkin menjadi negara maju jika industri logam dasar nasionalnya gulung tikar. Menurutnya, indonesia harus bisa mengambil pelajaran dari negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, atau Turki, yang memproteksi pasar baja domestiknya dari serbuan produk impor.
Sebelumnya, Fadli mengungkapkan, pada Senin 15 Juli 2019 kemarin, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani Perintah Eksekutif (Executive Order) yang meminta agensi-agensi pemerintahan federal untuk membeli produk-produk dengan komponen lokal lebih tinggi. Perintah tersebut makin memperkuat standar preferensi barang-barang lokal Amerika yang harus dibeli oleh pemerintah. Jika sebelumnya standar komponen lokal hanya 50 persen untuk produk non-baja dan non-besi, syarat itu kini dinaikkan menjadi 75 persen. Sedangkan untuk produk baja dan besi, syarat kandungan lokal bahkan dinaikkan menjadi 95 persen.
Fadli mengaku iri dengan kebijakan terbaru Presiden Trump itu. Pasalnya, Amerika sebagai negara liberal saja melindungi industri logam dasarnya sedemikian rupa. Hal itu malah tidak terjadi di Indonesia dalam upaya melindungi PT Krakatau Steel dan industri logam nasional dari serbuan produk-produk impor.
Fadli menyadari, kondisi merugi yang dialami PT Krakatau Steel enam tahun terakhir juga dipengaruhi faktor internal perusahaan. Namun tidak hanya itu, kerugian juga disebabkan oleh peraturan pemerintah yang memungkinkan terjadinya impor baja besar-besaran ke Indonesia.
“Serbuan baja impor yang terjadi beberapa tahun terakhir merupakan implikasi terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 22/2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunan. Aturan ini, sesudah saya baca kembali, memang ngawur,” kata Fadli.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai orientasi pembangunan infrastruktur yang digulirkan pemerintah saat ini salah arah. Proyek infrastruktur mestinya menjadi insentif bagi industri baja atau semen nasional, bukan sebaliknya.
Saat negara liberal seperti Amerika berusaha melindungi industri logam dasarnya sedemikian rupa, tapi menurutnya pemerintah Indonesia belum juga merilis kebijakan untuk melindungi PT Krakatau Steel dan industri logam nasional dari serbuan produk-produk impor.
“Alih-alih menyelamatkan industri baja nasional dan PT Krakatau Steel, kebijakan pemerintah kita justru sering menjadi penyebab terpuruknya bidang ini. Artinya orientasi pembangunan kita selama ini telah salah arah,” katanya di Jakarta, Rabu (17/7).
Fadli merasa iri dengan kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang memperkuat standar preferensi barang-barang lokal Amerika yang harus dibeli oleh pemerintah. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani Perintah Eksekutif (Executive Order) yang meminta agensi-agensi pemerintahan federal untuk membeli produk-produk dengan komponen lokal lebih tinggi. Jika sebelumnya standar komponen lokal hanya 50 persen untuk produk non-baja dan non-besi, syarat itu kini dinaikkan menjadi 75 persen. Sedangkan untuk produk baja dan besi, syarat kandungan lokal bahkan dinaikkan menjadi 95 persen.
Berbeda dengan Indonesia, lanjut dia, sektor industri baja justru terpuruk. Terlebih, selama enam tahun terakhir PT Krakatau Steel terus menerus merugi. Selain karena faktor internal perusahaan, kerugian ini juga disebabkan oleh peraturan pemerintah yang memungkinkan terjadinya impor baja besar-besaran ke Indonesia.
“Misalnya, bagaimana bisa produk baja nasional kompetitif, jika pemerintah malah membebaskan bea masuk baja-baja impor? Ini menjelaskan kenapa saat Pemerintah katanya sedang jorjoran membangun infrastruktur, industri logam nasional kita malah terpuruk dan bahkan sedang menuju kebangkrutannya,” ujarnya.
Menurutnya, serbuan baja impor yang terjadi beberapa tahun terakhir merupakan implikasi terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 22/2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunan. “Aturan ini, sesudah saya baca kembali, memang ngawur,” tuturnya.
Saat ini sekitar 55 persen persen kebutuhan konsumsi baja nasional yang mencapai 14 juta ton pada 2018 dipenuhi produk impor. Pangsa baja impor ini terus mengalami kenaikan, karena pada 2017 pangsanya masih 52 persen.
Dengan volume impor baja yang terus meningkat, Indonesia kini menduduki peringkat pertama dari 6 negara ASEAN sebagai pengimpor baja tertinggi. Di bawah Indonesia ada Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam yang rata-rata volume impornya minus.
Kerugian dan ancaman kebangkrutan yang kini dialami PT Krakatau Steel seharusnya dijadikan alarm oleh Pemerintah. Indonesia tak mungkin menjadi negara maju jika industri logam dasar nasional gulung tikar.
“Kita mestinya bisa mengambil pelajaran dari negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, atau Turki, yang memproteksi pasar baja domestiknya dari serbuan produk impor,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika pemerintahan ini nasionalis dan bukan komprador asing, mereka seharusnya segera menyelamatkan PT Krakatau Steel dan industri baja nasional. Pemerintah seharusnya mendorong konsumsi baja dan semen nasional dalam semua proyek infrastruktur yang sedang dibangun. “Ini harus dilakukan demi menyelamatkan industri strategis kita,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.
Pertemuan Prabowo Subianto dan Jokowi akhir pekan lalu mendapat tanggapan dari wakil ketua DPR RI Fadli Zon.
Melalui twitter-nya, Fadli Zon menuliskan cuitan terkait hal tersebut.
Ia pun memberikan pujian terhadap sikap Prabowo yang memutuskan bertemu Jokowi.
Menurut Fadli Zon, Prabowo menunjukkan jiwa besarnya.
Kemudian, ia pun membeberkan maksud ketua Umum Gerindra mau bertemu presiden.
Menurutnya, hal itu dilakukan demi kepentingan bangsa Indonesia saat ini.
“Pertemuan P @prabowo kemarin sekali lg menunjukkan jiwa besar. Sy yakin beliau mengedepankan kepentingan yg lebih besar, kepentingan bangsa, untuk saat ini,” tulis Fadli Zon.
Seperti yang diketahui, Prabowo dan Jokowi bertemu, Sabtu (13/7/2019).’
Sementara itu Sandiaga Uno di instagram menyampaikan soal kontestasi politik.
Saya percaya bahwa dalam membangun bangsa ini, harus ada check and balance. Ada yang berkuasa, dan ada yang mengawasi dan mengkoreksi segala kebijakan pemerintah. Saya akan tetap konsisten pada janji saya, bahwa saya akan menjadi mitra yang kritis dan konstruktif di luar pemerintahan, dan akan terus menjalankan program-program yang telah saya gagas sejak kampanye kemarin seperti @rumahsiapkerja dan @okoce.indonesia.
Saya tidak ingin perbedaan pilihan politik memutus tali persahabatan dan persaudaraan antar sesama rakyat Indonesia. Contohnya saya dan Bro @erickthohir, kami telah bersahabat sejak lama. Perbedaan pilihan dalam politik tidak pernah membuat persahabatan dan silaturahim kita sampai renggang. Justru kami sering kali saling memberi masukan-masukan yang membangun.
Sore tadi saya dan Bro Erick mendapat kesempatan untuk saling bertukar gagasan dengan teman-teman milenial dari kedua belah pihak. Saya berpesan kepada mereka untuk tetap menjaga persatuan, menjaga tali silaturahim. Meski kita berbeda, bukan berarti kita bermusuhan.
Sebelumya, teriakan penolakan pendukun dilontarkan kepada Prabowo.
Hal ini terlihat di video yang diunggah di akun Instagram @indonesiaadilmakmur.
Dalam video tersebut, Prabowo berdialog dengan warga di malam hari.
Kendati demikian, tak diketahui secara pasti di mana Prabowo berdialog.
Di awal dialognya dengan warga, Prabowo mengingatkan pendukungnya agar jangan sampai ada perpecahaan.
Prabowo meminta pendukungnya jangan menanamkan rasa permusuhan seandainya ia bertemu dengan para tokoh.
“Jangan kita ada perpecahan dan rasa permusuhan. Jadi kalau saya ketemu nanti dengan, tokoh-tokoh, (misalnya) saya ketemu Presiden Jokowi,” ujar Prabowo.
Belum selesai Prabowo berbicara, sejumlah warga itu berteriak.
Mereka bereaksi saat mantan Danjen Kopassus itu mengucapkan soal pertemuan dengan Jokowi.
“Bukan, bukan, jangan!” ujar sejumlah warga atau pendukung di sekitar Prabowo.
Prabowo kemudian menimpali.
Ia mengatakan, tak akan pernah berhenti berjuang untuk kepentingan rakyat.
“Begini, kita hidup dalam negara hukum. Jadi kalau delik hukum sudah kita upayakan kita harus bisa ikut sistem hukum itu.”
“Tapi percaya lah. Saya tidak akan pernah berhenti berjuang untuk kepentingan rakyat,” ujar Prabowo.
Sekali lagi, Prabowo meminta pendukungnya untuk percaya kepadanya.
“Kalau saya ketemu dengan bapak Jokowi, berarti saya terus akan berjuang untuk rakyat,” ujarnya.
Dilansir TribunJabar.id dari Kompas.com, di media sosial Twitter juga tak sedikit warganet menuliskan kekecawaan atas sikap Prabowo.
Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, Rustika Herlambang telah menganalisis respons warganet atas pertemuan Jokowi dan Prabowo.
Menurutnya, warganet yang me-mention akun @Prabowo menuliskan respons beragam.
Misalnya, reaksi kecewa, kaget, atau sedih.
Kendati demikian, ada juga warganet yang memberikan reaksi berupa harapan dan dukungan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon akhirnya buka suara terkiat pertemuan Prabowo Subianto dengan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
Fadli memberikan pujian terhadap Prabowo atas pertemuan tersebut. Perjumpaan dengan Jokowi tersebut dinilai sebagai bukti bahwa Prabowo adalah sosok yang berjiwa besar.
“Pertemuan Pak @prabowo kemarin sekali lagi menunjukkan jiwa besar,” kata Fadli Zon di Twitter resminya, Minggu (14/7/2019).
Fadli mengatakan bahwa keputusan Prabowo untuk menemui rival politiknya di Pilpres 2014 dan 2019 tersebut karena Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mengedepankan kepentingan bangsa. “Saya yakin beliau mengedepankan kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa, untuk saat ini,” ucap Fadli Zon.
Sementara itu, Koordinatir Juru Bicara Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa dirinya mendapatkan banyak keluhan dari para pendukung paslon nomer urut 02 di Pilpres 2019. Kekecewaan tersebut terjait pertemuan Prabowo dengan Jokowi beberapa hari lalu.
“Rata-ratanya berasal dari relawan Prabowo-Sandi, emak-emak, anak muda,yang rata-rata isi pesannya itu kecewa. Kecewa dengan pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi di gerbong MRT kemudian makan siang di FX Plaza,” ujar Dahnil melalui akun Youtubnya DAS Official yang diunggah Sabtu malam, (13/7/2019)., dikutip dari tribunnews.com.
Dahnil mengaku paham dengan kekecewaan tersebut. Kekecewaan itu akibat dari pertarungan Pilpres 2019 yang begitu keras. Ia mengatakan butuh waktu untuk menyembuhkan kekecewaan tersebut.
“Saya berusaha memahami semua kemarahan, semua kekecewaan yang datang dari para relawan, para pendukung Pak Prabowo dan Bang Sandi, dan saya yakin perasaan yang serupa juga dialami dan dipahami oleh Pak Prabowo,” katanya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon memuji inisiatif Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Wellington menggelar The 1st Pacific Exposition di Auckland, Selandia Baru pada 11-14 Juli 2019. Pimpinan DPR yang membidangi politik dan keamanan itu menilai The 1st Pacific Expo cukup sukses sebagai event yang baru diselenggarakan untuk pertama kalinya.
Fadli mengatakan, upaya KBRI Wellington di bawah komando Duta Besar RI untuk Selandia Baru Tantowi Yahya menggelar The 1st Pacific Expo patut diapresiasi. Menurutnya, forum yang diikuti 20 negara itu mengerek profil Indonesia di kawasan Pasifik.
“DPR RI mengapresiasi upaya KBRI Selandia Baru di bawah Dubes Tantowi Yahya yang berhasil menyelenggarakan event seperti ini. Sebagai Pacific Exposition pertama, partisipasinya tercatat cukup sukses,” ujar Fadli melalui pesan singkat dari Auckland, Minggu (14/7).
Politikus Partai Gerindra itu hadir langsung mengunjungi The 1st Pacific Expo. Menurutnya, selain unsur pemerintahan dari negara-negara Pasifik juga terdapat terdapat 123 perusahaan yang ambil bagian di pameran tersebut.
Fadli menyebut The 1st Pacific Expo menegaskan kehadiran Indonesia di kawasan Pasifik. “Sesungguhnya Indonesia memang bagian penting dari Pasifik,” tuturnya.
Lebih lanjut Fadli mengatakan, The 1st Pacific Expo punya dua arti penting. Yang pertama sebagai platform dialog untuk memperkuat kerja sama konkret di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan negara di Pasifik.
Adapun yang kedua adalah sebagai platform bagi negara-negara Pasifik untuk meningkatkan saling pengertian sebagai sesama negara kepulauan yang memiliki latar belakang budaya yang sama.”Terutama dalam menghadapi beragam isu-isu kawasan seperti perubahan iklim, kemaritiman, dan pengembangan industri pariwisata,” ulasnya.
Fadli juga mengapresiasi kehadiran lima provinsi di Indonesia dalam The 1st Pacific Expo. Kelima provinsi itu berciri Pasifik, yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut Fadli, kehadiran lima provinsi itu punya arti penting untuk memperluas jangkauan ekonomi sekaligus memperkuat identitas Indonesia sebagai bagian Pasifik. “Sebab, Indonesia bukan saja Asia, namun juga Pasifik. Identitas ini tak boleh dipisahkan,” tegasnya.
Fadli juga mengatakan, potensi pasar di kawasan Pasifik mencapai USD 1,6 triliun. “Sehingga, event ini merupakan satu momen kolaborasi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur dan menegaskan kehadiran Indonesia di kawasan Pasifik,” pungkasnya.
Pertemuan Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo pada Sabtu (13/7) kemarin cukup membuat publik terkejut. Banyak yang mengapresiasi pertemuan itu, namun tak sedikit yang mengaku kecewa atas keputusan Prabowo yang bersedia bertemu rivalnya di Pilpres 2019 lalu.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon akhirnya angkat bicara atas keputusan Prabowo melakukan rekonsiliasi bersama Jokowi. Ia menilai langkah Prabowo itu merupakan untuk kepetingan bangsa.
“Saya yakin beliau mengedepankan kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa, untuk saat ini,” tulisnya melalui akun twitter pribadinya @fadlizon, Minggu (14/7).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon berbicara soal pertemuan Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Fadli memuji jiwa besar sang ketum.
“Pertemuan Pak @prabowo kemarin sekali lagi menunjukkan jiwa besar,” kata Fadli Zon di Twitter resminya, Minggu (14/7/2019).
Fadli punya penilaian tersendiri soal pertemuan Prabowo dengan Jokowi. Dia yakin Prabowo mengedepankan kepentingan bangsa.
“Saya yakin beliau mengedepankan kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa, untuk saat ini,” ucap Fadli Zon.
