Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyampaikan pidato di depan Second International Forum “Development of Parliamentarism”, yang digelar di World Trade Center (WTC), Moskow, Rusia, Senin (1/7/2019).
Selain menyampaikan isu keamanan maritim, pada kesempatan itu Fadli Zon juga menyuarakan pentingnya solidaritas dan pembelaan terhadap kemerdekaan Palestina.
Menurut Fadli Zon, dukungan kita kepada rakyat Palestina merupakan amanat konstitusi sekaligus amanat para ‘founding fathers’, yg sejak dulu menegaskan jika setiap penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
Politisi Partai Gerindra ini menyampaikan, keadilan adalah kata kunci untuk menciptakan keamanan dan perdamaian.
“Dan inilah yang terus mendorong saya sebagai Ketua Tim Diplomasi Parlemen untuk terus-menerus mengangkat, misalnya, isu Rohingya dan juga Uighur di dalam berbagai forum internasional,” ungkap Fadli Zon.
Dirinya menegaskan, diskriminasi, penganiayaan, serta ketidakadilan seperti yang dialami kelompok minoritas Rohingya di Myanmar, serta kaum muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, tidak boleh dibiarkan terjadi di depan kita.
Untuk membangun arsitektur keamanan dan perdamaian, institusi parlemen memegang kunci penting.
Anggota parlemen dari seluruh dunia harus berkomitmen dalam mendorong lahirnya produk legislasi yang mendukung budaya dan praktik perdamaian, meratifikasi konvensi-konvensi perdamaian internasional, serta mendorong rekonsiliasi antara pihak-pihak yg terlibat konflik.
“Anggota parlemen juga harus memanfaatkan keanggotaan di organisasi-organisasi antar-parlemen untuk mendiskusikan solusi-solusi terbaik bagi keamanan dan perdamaian, termasuk melalui forum yang difasilitasi Duma ini,” terangnya.
“Dengan kata lain, anggota parlemen harus bertindak sebagai agen perdamaian dan keamanan. Mereka harus bisa menerjemahkan komitmen internasional ke dalam undang-undang nasional negaranya dan mengawasi pelaksanaannya oleh pihak pemerintah,” pungkas Fadli Zon.
Hal lain yang disampaikan Fadli Zon adalah soal isu keamanan maritim.
Fadli Zon menyatakan, Indonesia adalah negara maritim.
Itu sebabnya Fadli menyampaikan bahwa keamanan maritim (maritime security) merupakan isu penting yang perlu diperhatikan.
Menurut Fadli, sejak zaman dulu, laut telah menjadi elemen penting dalam arus perdagangan dan pertumbuhan ekonomi dunia.
Dan di era digital sekarang ini, 90 persen perdagangan dunia masih dilakukan melalui jalur laut.
“Itu sebabnya semua negara harus berkepentingan agar keamanan maritim tetap terjaga. Bagaimanapun, pembajakan, perampokan bersenjata, penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), penyelundupan manusia, juga terorisme, masih menjadi isu keamanan maritim,” ungkapnya.
Fadli Zon melanjutkan, di bagian lain dirinya juga menekankan agar maritim tak boleh dijadikan arena konflik dan adu supremasi.
Ini adalah arena perdamaian yang harus dijaga bersama.
Itu sebabnya prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal harus terus dijaga.
“Di sini parlemen bisa memainkan peranan penting, terutama dalam mendorong konsultasi dan negosiasi yang lebih cair dan bersahabat terkait sejumlah sengketa, seperti yang terjadi di Laut Cina Selatan, misalnya,” ungkap Fadli.
Sebagai negara yang sering disebut sebagai ‘Benua Maritim’, Indonesia tentu saja telah ikut berupaya menjaga ketertiban dan perdamaian di laut melalui berbagai forum bilateral, regional dan multilateral.
“Kita, misalnya, memainkan peran penting dalam meningkatkan kerja sama maritim melalui IORA (The Indian Ocean Rim Association),” paparnya.
Di luar ancaman yang bersifat tradisional, ancaman lain yang membayangi stabilitas global adalah terkait keamanan dunia maya.
Dunia kita saat ini memang dibentuk oleh kemajuan teknologi dan inovasi digital serta cyber.
Teknologi digital dan cyber telah mendorong banyak sekali inovasi.
Namun, jika tak dikelola, dunia maya dapat menjadi tempat berkembang biaknya teror, kebencian, dan juga berita palsu.
Di tengah dunia yang saling terkoneksi, ancaman di satu belahan dunia bisa segera tereskalasi menjadi ancaman global.
“Saya menggarisbawahi bahwa untuk menghadapi tantangan yang timbul dari penggunaan dan penyalahgunaan infrastruktur digital, masyarakat internasional perlu mengembangkan serta menyepakati prinsip-prinsip etika bersama yang menghormati prinsip kedaulatan negara,” tulisnya.
“Dunia maya juga harus dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan serta mempromosikan demokrasi dan toleransi. Itu sebabnya kesenjangan digital antara negara maju dengan berkembang harus segera dijembatani,” tulis Fadli.