Wakil Ketua DPR Fadli Zon punya pendapat sendiri tentang wacana amendemen UUD 1945. Dia meminta agar naskah historis UUD 1945 dikembalikan ke aslinya.
“Kami termasuk yang berkepentingan naskah historis di kembali kan dulu ke aslinya, lalu ada adendum-adendum itu disertakan di dalam proses amendemen itu,” kat Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Jika UUD 1945 dikembalikan ke naskah asli, maka bagian penjelasan harus dikembalikan juga. Menurutnya, penjelasan adalah bagian penting dalam UUD 1945.
“Penjelasan UUD 45 kan dibuang dulu. Dikembalikan dong, itu nggak bisa dipisahkan sebagai naskah historis dari UUD 45 gitu. Tapi waktu perubahan di awal reformasi itu karena euforia penjelasannya dibuang. Padahal penjelasannya sangat penting,” tuturnya.
Namun, Fadli mengatakan perlu ada kesepakatan nasional terlebih dulu sebelum amendemen UUD 1945 dilakukan. Kesepakatan yang dimaksud adalah terkait apa saja yang akan diubah dalam UUD 1945.
“Kalau itu saya kira sudah menjadi kesepakatan nasional, misalnya pemilihan presiden langsung. Saya kira itu bagus kan pemilihan presiden langsung, nah tidak ada masalah juga kalau ada kesepakatan dipilih oleh MPR sebagai penjelmaan. Ini kan kesepakatan nasional. Kami bahkan dulu UU Pilkada pun dipilih oleh DPRD kan,” kata Fadli.
“Nah, ini harus didudukkan. Kita harus ada kontemplasi supaya jangan hanya mengubah untuk kepentingan sesaat jangka pendek untuk kepentingan kelompok saja. Jadi harus dibuka opsi lebih besar. Jangan hanya satu dua pasal, termasuk yang lain-lain,” sambung dia.
Fadli tak khawatir jika amendemen UUD 1945 akan membuka ‘kotak pandora’ seperti yang beberapa pihak khawatirkan. Menurut dia, membuka ‘kotak pandora’ memang risiko dalam amendemen UUD 1945 karena itu dia menekankan pentingnya kesepakatan nasional atas perubahan yang akan dilakukan.
“Ya, kalau sekaligus membuka kotak pandora kenapa tidak. Tapi kita harus sepakat masa jabatan presiden harus dibatasi. Pemilihan langsung saya kira sudah jadi keputusan amendemen dan itu dimasukkan dalam adendum-adendum tadi. Gitu,” kata Fadli.
Tokoh pemuda Maluku, Umar Kei yang ditangkap karena kasus narkoba pernah mendukung Prabowo Subianto saat Pilpres 2019. Gerindra pun meminta semua pihak untuk tidak mengait-ngaitkan ketumnya ke kasus Umar Kei.
“Nggak ada urusannya ya itu. Itu urusan pribadi. Berapa banyak orang yang mendukung kiri A, 1 B,” ujar Waketum Gerindra, Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Fadli prihatin dengan maraknya pengguna narkoba di Indonesia. Dia menegaskan peredaran narkoba harus diberantas.
“Yang jelas narkoba itu harus diberantas total lah. Menurut saya Indonesia ini berada di ambang negara narkoba, Republik Narkoba. Berbahaya menurut saya,” katanya.
Wakil Ketua DPR itu kemudian menyinggung soal pemberantasan narkoba di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Dia menyebut jumlah pengguna narkoba sejak awal pemerintahan Jokowi hingga sekarang meningkat dua kali lipat.
“Kalau tidak salah, jumlah pengguna narkoba itu dari Pak Jokowi 2014 sampai hari ini itu meningkat dua kali lipat. Itu berarti Pak Jokowi kurang berhasil dalam pemberantasan narkoba,” sambung Fadli.
Fadli menilai pemerintahan Jokowi kurang berhasil dalam hal pemberantasan narkoba. Dia mengatakan jika Jokowi ingin memperbaiki SDM, maka pemerintahan ke depan harus lebih serius dalam pemberantasan narkoba.
“Jadi kalau sekarang ini mau dikenang legacynya, dan apalagi mau menerapkan SDM, SDM kita ini dihancurkan oleh narkoba. Jadi harusnya pemerintah yang akan datang ini punya keseriusan dalam memberantas narkoba kalau tidak Indonesia ini akan dikuasai oleh kartel narkoba. Jadi Republik Narkoba kayak negara-negara latin di Amerika sana,” tutur Fadli.
Sebelumnya diberitakan, polisi menangkap tokoh pemuda Maluku, Umar Kei di salah satu hotel di daerah Senen, Jakarta Pusat. Pria bernama lengkap Umar Ohoitenan ini ditangkap saat sedang pesta sabu.
Umar Kei pada Pilpres 2019 pernah menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Sandiaga. Saat itu Umar menyebut mendukung Prabowo adalah panggilan jiwa.
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyarankan kepada presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk menunjuk ahli yang memiliki kecakapan untuk bisa membantu roda pemerintahan dalam jajaran kabinet menteri di dua periode kepemipinannya.
“Kalau lagi belajar dia (kandidat menteri) enggak akan tahu mengendalikan urusannya di bidang apapun menteri itu. Jadi sebaiknya, cari menteri orang-orang yang ahli,” kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Menurut Fadli, sekalipun orang yang ditunjuk dari partai politik, maka orang tersebut harus yang benar-benar memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas di bidangnya. Fadli mengingatkan jangan sampai Jokowi menunjuk seseorang yang belum berpengalaman atau masih tahapan belajar sebagai seorang menteri.
“Walaupun itu berasal dari partai politik yang relevan dengan keahliannya dengan bidangnya saya kira itu baru jalan,” ujarnya.
Fadli menilai menteri yang yang ditunjuk dari kalangan tersebut nantinya hanya akan merepotkan kabinet serta mengganggu kinerja Jokowi dalam menjalankan pemerintahannya.
“Jadi kalau hanya menerima dan kemudian dia tidak ahli di bidangnya dan baru belajar ya akan repot saya kira. Jadi percuma orang berkuasa tapi tidak efektif di dalam kekuasannya gitu, yang rugi rakyat,” kata Fadli.
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyarankan kepada presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi untuk menunjuk orang yang ahli dalam menempatkan dirinya duduk di kursi menteri.
Sekalipun orang yang ditunjuk dari partai politik, maka orang tersebut harus yang benar-benar memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas di bidangnya.
Fadli Zon mengingatkan jangan sampai Jokowi menunjuk seseorang yang belum berpengalaman atau masih tahap belajar sebagai seorang menteri.
“Kalau lagi belajar dia gak akan tahu mengendalikan urusannya di bidang apapun menteri itu. Jadi sebaiknya cari menteri orang-orang yang ahli. Walaupun itu berasal dari partai politik yang relevan dengan keahliannya dengan bidangnya saya kira itu baru jalan,” ujar Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Fadli Zon menilai menteri yang ditunjuk dari kalangan tersebut nantinya hanya akan merepotkan kabinet serta mengganggu kinerja Jokowi dalam menjalankan pemerintahannya.
“Jadi kalau hanya menerima dan kemudian dia tidak ahli di bidangnya dan baru belajar, ya akan repot saya kira. Jadi percuma orang berkuasa tapi tidak efektif di dalam kekuasannya gitu, yang rugi rakyat,” kata Fadli Zon.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menginginkan dirinya kembali duduk sebagai Wakil Ketua DPR periode 2019-2024 dari Partai Gerindra. Namun, dia menyerahkan sepenuh keputusan pada ketua umumnya yakni Prabowo Subianto.
“Ya saya sih siap saja kalau dicalonkan lagi namanya tugaskan. Nanti tergantung pada ketua dewan pembina kepada Pak Prabowo. Tetapi rasanya sih saya lebih cocok menyuarakan suara rakyat,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8).
Pemilihan pimpinan DPR dipilih berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di pemilu. Gerindra adalah partai dengan perolehan kursi terbesar ketiga dalam pemilu 2019 dan akan mendapat satu kursi pimpinan DPR.
Fadli lebih memilih untuk tetap berada di posisi pimpinan DPR dibanding posisi pimpinan MPR. Kata dia, berada di posisi pimpinan DPR bisa membuat lebih bebas menyuarakan kepentingan rakyat.
“Saya sih lebih memilih di DPR lah ya. Karena di DPR kita bisa lebih bebas menyuarakan suara rakyat lebih bebas dalam menyampaikan aspirasi rakyat kita juga bisa lebih kritis,” ungkapnya.
“Dan kekritisan itu juga penting bagi pemerintah, pemerintah manapun bahkan kalau Pak Prabowo kemarin jadi presiden pun penting ada suara kritis dari DPR,” sambungnya.
Selain nama Fadli juga muncul nama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang menjadi calon kuat. Terkait adanya nama Dasco, Fadli juga menyerahkan sepenuhnya penilaian siapa yang paling layak duduk di kursi pimpinan DPR pada Prabowo.
“Ya nanti kita serahkan ke pak Prabowo aja biar beliau menilai,” ucapnya.
Saat ditanya siapa yang menjadi calon terkuat pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR ini juga enggan berbicara banyak.
“Enggak tahu pokoknya kita lihat saja. Hahaha,” tandas Fadli.
Indonesia dan Kazakhstan selama dua tahun terakhir menjalin kerja sama melalui Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB). Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berharap kerja sama tersebut dipererat.
Alasannya, kerja sama melalui GKSB dapat membuka pasar lebih luas, yaitu di bidang bisnis, ekonomi, perdagangan, maupun di bidang pertahanan.
“Kedua negara sudah ada kerja sama melalui GKSB, sejak dua tahun lalu. Tentu, kita dalam diplomasi parlemen mendukung diplomasi kedua negara supaya kita bisa membuka pasar yang luas,” ujar Fadli Zon, usai menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Kazakhstan untuk Republik Indonesia Daniyar Sarekenov, dikutip dpr.go.id, Selasa, 13 Agustus 2019.
Selain membahas kerja sama, pada pertemuan tersebut Fadli Zon memberikan undangan kepada Dubes Sarekenov untuk menghadiri World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals (WPFSD) di Bali, September 2019.
“Undangan tersebut ditujukan kepada Dubes maupun Parlemen Kazakhstan agar turut hadir dalam World Parliamentary Forum on SDGs yang ketiga di Bali pada bulan depan,” ujarnya.
Pada pertemuan itu, Fadli Zon juga mendiskusikan persiapan konferensi Eurasia (Europe-Asia) yang akan dilaksanakan pada 25 September, di Nur Sultan, Kazakhstan. Acara tersebut diikuti 55 negara. DPR RI akan mengirimkan lima delegasi dalam acara tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan Duta Besar Kazakhstan untuk Republik Indonesia Daniyar Sarekenov, guna mempererat kerja sama Indonesia dengan Kazakhstan. Kerja sama yang dimaksud berupa hubungan antar kedua negara melalui Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB), agar dapat membuka pasar yang luas, seperti kerja sama bisnis, ekonomi, perdagangan, maupun kerja sama lain di bidang lain baik pertahanan maupun bidang-bidang yang diinginkan kedua negara.
“Kedua negara sudah ada kerja sama melalui GKSB, yang sudah kita dirikan sejak 2 tahun lalu. Tentu, kita dalam diplomasi parlemen mendukung diplomasi kedua negara supaya kita bisa membuka pasar yang luas, kerja sama bisnis, ekonomi, perdagangan, dan sebagainya, maupun kerja sama lain di bidang lain, baik pertahanan maupun bidang-bidang yang kedua negara inginkan,” ujar Fadli usai menerima kunjungan Dubes Kazakhstan di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (12/8/2019).
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini juga mengundang Dubes Kazakhstan untuk turut hadir pada World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals (WPFSD) di Bali, September mendatang. “Undangan itu ditujukan kepada Dubes maupun Parlemen Kazakhstan agar dapat turut hadir dalam World Parliamentary Forum on SDGs yang ketiga di Bali pada bulan depan September mendatang,” tandas Fadli.
Sebelumnya, politisi Fraksi Partai Gerindra ini bersama dengan Dubes Kazakhstan juga mendiskusikan mengenai persiapan konferensi Eurasia (Europe–Asia) yang akan dilaksanakan tanggal 25 September di ibu kota Kazakhstan, Astana, yang sekarang berubah menjadi Kota Nur Sultan. Acara tersebut diikuti oleh 55 negara dan Indonesia akan mengirimkan 5 delegasi dalam acara tersebut.
“Mereka datang dalam rangka untuk diskusi tentang persiapan Konferensi Euro Asia yang akan diselenggarakan kota Nur Sultan pada tanggal 25 September mendatang. DPR RI akan mengirim delegasi 5 orang dalam kegiatan Konferensi Euro Asia yang biasanya diikuti oleh 55 negara,” pungkas legislator dapil Jawa Barat V itu.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendorong agar wacana amandemen UUD 1945 dikaji secara komprehensif dan holistik. Bahkan ia menyarankan perlu ada Dewan Perancang untuk mengkaji amandemen tersebut agar lebih cermat.
“Saya mendorong agar pembahasan soal wacana amendemen terbatas UUD 1945 dikaji secara komprehensif dan holistik. Perlu dibentuk Dewan Perancang untuk mengkaji ini lebih cermat,” ujar Fadli Zon, Senin (12/8) malam.
Waketum Gerindra ini menegaskan, wacana tersebut harus melalui kajian matang, serta jangan hanya untuk kepentingan sesaat.
“Kalau untuk kepentingan sesaat atau kelompok, ini akan merugikan rakyat. Mengubah UU tak boleh hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu,” tuturnya.
Ia pun menekankan bahwa amandemen UUD 1945 seharusnya dikembalikan terlebih dahulu pada UUD yang asli, baru bisa direkonstruksi.
“Kalau menurut saya amandemen itu mestinya bisa kita kembalikan dulu pada UUD 1945 yang asli, kemudian rekonstruksi. Kalau kita berani melakukan itu sebagai sebuah overhaul (pemeriksaan seksama),” tandasnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, keinginan melakukan amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebaiknya dikaji secara cermat. Fadli menginginkan agar amandemen UUD terbatas mengakomodir kepentingan semua pihak, bukan segelintir pihak.
“Kalau mau amendemen, harus dikaji dengan cermat, jangan hanya untuk kepentingan sesaat. Kalau untuk kepentingan sesaat atau kelompok, ini merugikan rakyat, sampai sejauh mana kita mau lakukan amandemen tersebut,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/8).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menginginkan, jika amandemen dilakukan, sekaligus mengembalikan naskah asli UUD 1945. Sebab, menurutnya, amandemen pertama hingga keempat telah menghilangkan substansi naskah asli UUD 1945.
Ia mengatakan, naskah UUD yang saat ini berlaku sudah jauh berbeda dengan naskah asli. Karena itu, ia mendorong amendemen terbatas UUD 1945 mengembalikan naskah semula beserta hasil amendemen I-IV untuk selanjutnya dilakukan adendum.
“Kalau bisa sekaligus aja, kita kembalikan dulu (ke UUD 1945), lalu kita adendum dari hal-hal yang sudah diputuskan di amendemen pertama hingga keempat, lalu hal apa yang akan dilakukan dengan amendemen berikutnya dengan bentuk adendum,” kata Fadli.
Fadli juga merespons keinginan kuat PDIP dalam mengajak partai-partai mendukung amandemen terbatas dan penghidupan kembali GBHN. Bahkan, PDIP menjadikan dua agenda tersebut sebagai salah satu syarat mengajukan paket pemilihan pimpinan MPR.
Fadli menegaskan, ide tersebut sebenarnya telah muncul sudah sejak lama. “Nggak juga sih, ini kan ide yang udah lama. Ide yang udah 5-10 tahun lalu udahada dan mungkin udah waktunya dibicarakan, nggak ada masalah, tapi (perlu) dibicarakan secara mendalam dan bukan untuk kepentingan jangka pendek ” kata Fadli.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon setuju terhadap wacana MPR melakukan amendemen terhadap UUD 1945. Namun dia menyampaikan sejumlah catatan agar amendemen UUD 1945 tidak mengulangi kesalahan yang sama.
“Menurut saya kajian terhadap amendemen harus didalami, sampai sejauh mana mau melakukan amendemen terhadap UUD 45. Di masa lalu, amendemen ini menurut saya ada sedikit masalah, terutama dari sisi substansi dan prosedur,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/8/2019).
Menurut Fadli, amendemen pertama hingga keempat telah menghilangkan substansi naskah asli UUD 1945. Ia mengatakan naskah UUD yang saat ini berlaku sudah jauh berbeda dengan naskah asli.
“Secara substansi itu naskah aslinya memang dihilangkan. Ini jadi masalah dan penjelasan dihilangkan atau naskah aslinya dirombak, sehingga kita hampir memiliki naskah UUD yang baru,” ucapnya.
Karena itu, dia mendorong agar pembahasan soal wacana amendemen terbatas UUD 1945 dikaji secara saksama. Fadli tidak ingin hasil amendemen justru merugikan masyarakat hanya demi mengakomodasi kepentingan sesaat kelompok tertentu.
Dia bahkan menyarankan agar MPR mengembalikan UUD 1945 sesuai naskah semula beserta hasil amendemen I-IV untuk selanjutnya dilakukan adendum.
“Kalau mau amendemen harus dikaji dengan cermat, jangan hanya untuk kepentingan sesaat. Kalau untuk kepentingan sesaat atau kelompok, ini akan merugikan rakyat,” ujar Fadli.
“Sampai sejauh mana kita mau lakukan amendemen tersebut, kalau bisa sekaligus aja, kita kembalikan dulu (ke UUD 1945), lalu kita adendum dari hal-hal yang sudah diputuskan di amendemen pertama hingga keempat, lalu hal apa yang akan dilakukan dengan amendemen berikutnya dengan bentuk adendum,” sambungnya.
Diketahui, MPR saat ini tengah menggodok penghidupan kembali pembangunan model GBHN lewat amendemen terbatas UUD 1945. Badan Pengkajian MPR sudah melakukan kajian dan diskusi panjang dengan berbagai pihak. Hasilnya, banyak masyarakat yang ingin GBHN dihidupkan kembali.
“Di sinilah perlu GBHN yang bisa menjadi pedoman semua. Kajian dan rekomendasi di MPR sudah kuat tinggal kemauan politik saja. Pola pembangunan model GBHN merupakan representasi dan implementasi Pancasila yang ingin perencanaan dan pelaksanaan terarah dan legitimasinya kuat,” kata anggota MPR dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasludin, dalam ‘Diskusi Empat Pilar MPR’ di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (26/7).
