Pengibaran bendera bintang Kejora di depan Istana Negara dalam aksi Papua, Rabu (28/8) secara terang-terangan terus menuai tanggapan yang beragam.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon misalnya. Ia mengaku bingung dengan pendekatan yang tengah diterapkan pemerintahan era Presiden Jokowi dalam menghadapi persoalan mengenai Papua.
“Ini yang menurut saya menjadi masalah, ini pendekatannya mau seperti apa dalam penanganan persoalan Papua, apakah kemudian sudah boleh (kibarkan,red)?, kalau boleh, ya tidak ada masalah,” kata Fadli kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (29/8).
Insiden pengibaran bendera Bintang Kejora itu, sambung dia, justru akan membuat bingung dan akan menjadi pertanyaan bagi publik terkait dengan sikap pemerintah.
“Saya melihat ini kan menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana sikap kita dalam menyikapi Papua ini?, apalagi di depan Istana Negara. Saya sih yang termasuk berpendapat, ini harus didiskusikan dan didudukan (bersama) termasuk bendera di Aceh misalnya, kalau ini merupakan bagian yang perlu kita lakukan satu kajian terhadap bendera ini,”paparnya.
“Termasuk bendera di Aceh dan Papua dan sebagainya, selama masih merupakan aspirasi masyarakat dan dalam kerangka NKRI, kenapa tidak,” ujar politikus Gerindra itu.
Jangan justru publik mencurigai, imbuh Fadli, adanya upaya pembiaran terkait dengan insiden pengibaran bendera terlarang tersebut.
“Kita harus dudukan dulu persoalan ini, karena orang (publik) akan bingung, kenapa kok ini bebas (berkibar) seperti itu?, apakah tidak ada penegakan hukum, atau apa takut dalam menegakan hukum, atau memang membiarkan,” tandasnya.
Kebijakan pemerintah yang mematikan jaringan data telekomunikasi (internet), dinilai hanya menunda permasalahan penanganan kerusuhan di Papua dan tidak akan menyelesaikan persoalan.
Demikian dikemukakan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).
“Menurut saya tidak akan menyelesaikan masalah. Persoalannya itu hanya menunda masalah, sama blokir itu kan menunda,” katanya.
Karena itu, dia mengingatkan agar penangan permasalahan Papua tidak dengan cara-cara pemblokiran jaringan telekomunikasi. Hal itu, menurut dia, sama artinya menggampangkan penanganan permasalahan yang terjadi.
“Jadi harus kita hadapi (termasuk terhadap kebenaran informasi yang berkembang), jangan kita seolah-olah menggampangkan. Sebab ada akar persoalan yang sangat penting,” tegas dia.
Di sisi lain, imbuh Fadli, pemblokiran internet yang dilakukan pemerintah , justru akan membuat persoalan baru, yakni mengenai hak-hak masyarakat Papua yang merasa dibatasi ruang geraknya.
“Justru itu membuat masalah baru karen hak-hak masyarakat dikurangi seperti ini. Hak untuk mendapatkan akses internet itu hak dasar, tidak boleh seenaknya main delay,” ucap politikus Gerindra itu.
Oleh karena itu, Fadli menyarankan agar pemerintah menormalkan kembali jaringan data telekomunikasi di tanah Papua, supaya dapat diketahui secara detail aspirasi yang ingin oleh masyarakat maupun tokoh adat hingga mahasiswa di sana.
“Normalkan dong. kita dengarkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, mahasiswa. Maunya apa? Menurut saya harus diakhiri karen justru jadi perhatian dunia ‘something wrong’. Kita kayanya defensif mau menutupi informasi seperti jaman dulu. Dulu kan dibredel. Ini kan bredel bentuk baru namanya,” pungkas dia.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menggelar pertemuan dengan sejumlah anggota dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Papua, dan Papua Barat. Pertemuan tersebut terkait dengan kerusuhan yang terjadi di Manokwari, dan juga insiden di Surabaya dan Malang.
“Jadi kita akan membuat pertemuan dengan beberapa teman-teman anggota DPR yang mewakili Dapil Papua, Papua Barat untuk menerima masukan-masukan dan juga mungkin menindaklanjuti apa yang menjadi masukan-masukan nantinya,” kata Fadli kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (20/8/19).
Fadli meminta agar insiden yang terjadi beberapa hari belakangan ini, baik di Surabaya, Malang, dan Manokwari dapat segera ditangani secara cepat dan tepat.
“Jangan sampai salah (penanganan) harus ada wisdom (kebijaksanaan) agar tidak melebar kemana-mana,” ungkap Fadli.
Menurut Fadli, persoalan inj sudah menyangkut masalah yang sangat sensitif. Karenanya dia berharap hal tersebut bisa segera ditangani.
Sementara itu, terkait dengan kasus dugaan berbau diskriminasi dan rasisme, begitu juga dugaan pelecehan terhadap bendera Merah Putih, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengusulkan agar diakukan investigasi.
“Dan tentu pihak-pihak seperti saran-saran dari beberapa anggota dewan yang memang mungkin dianggap melakukan ujaran berbau rasisme maupun pelecehan terhadap bendera Merah Putih, semuanya harus diinvestigasi, agar ada keadilan dan meredam situasi yang terjadi saat ini,’ tandasnya.
Pemicu utama terjadinya kerusuhan masa yang berujung pada pembakaran kantor DPRD Manokwari, Papua masih belum jelas. Karena itu Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendorong supaya adanya invesitagasi dari kasus tersebut.
Menurut Fadli, kasus ini perlu diperjelas, karena ada dugaan kesalapahaman terkait jatuhnya bendera merah putih pada Jumat (16/8) di Surabaya, Jawa Timur.
”Mungkin yang perlu investigasi terhadap dugaan-dugaan, soal pelecehan terhadap bendera merah putih kita, atau juga melakukan ucapan yang rasis ya. Ini agar semuanya jelas, tangkap antor intelektualnya,” ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/8).
Selain itu Fadli mengatakan, perlu juga dicari aktor intelektual yang membuat Papua menjadi panas. Sehingga berujung pada kerusuhan dengan pengrusakan fasilitas umum.
”Ada pengusutan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab, penegak hukum harus bergerak untuk menyelesaikan masalah ini sehingga ada keadilan,” katanya.
Selain itu, Fadli juga meminta semua pihak untuk bisa menenangkan situasi ini. Sebab yang terjadi di Papua itu dipicu oleh isu sensitif. Sehingga mengakibatkan masyarakat di bumi cenderawasih ini marah.
“Kita teruskan pada pihak terkait, pada institusi kepolisian untuk segera mengusut pihak-pihak yang dianggap bisa memicu atau memprovokasi keadaan,” ungkapnya.
Selain itu, DPR juga berencana menggelar rapat dengan Tim Pemantauan Otsus Papua. Nantinya hasil dari rapat tersebut akan disampaikan ke pemerintah supaya kejadian di Papua saat ini tidak terulang lagi di kemudian hari.
“Nanti kami juga akan melakukan rapat dengan tim Pemantauan Otsus Papua, untuk menerima masukan-masukan sehingga kita bisa menyampaikan ke pihak pemerintah,” pungkasnya.
Sekadar informasi, kerusuhan di Manokwari, Papua Barat karena sebanyak 43 orang anggota aliansi mahasiswa Papua dibawa ke markas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dari asrama mereka di Jalan Kalasan, Sabtu, 17 Agustus 2019.
Penggerebekan itu diduga akibat kesalahpahaman setelah Bendera Merah Putih milik Pemerintah Kota Surabaya terjatuh di depan asrama. Hal ini pun lantas memicu kemarahan massyarakat di Manokwari sehingga kantor DPRD di Papua Barat dibakar.
Sejumlah interupsi menjadi pembuka Rapat Paripurna DPR RI hari ini, Selasa (20/8). Sejumlah anggota DPR menyampaikan perhatian dan kekhawatiran mengenai isu rasisme yang menyulut kemarahan masyarakat Papua.
Anggota legislatif Partai Demokrat Michael Wattimena menyampaikan protesnya terkait tindakan persekusi yang terjadi pada mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.
“Mahasiswa itu harusnya diproteksi, bukan justru dipersekusi. Kami minta kepada Kapolri mengusut siapa yang sebenarnya di balik kejadian ini,” ujar anggota dapil {a[ua Barat tersebut.
Tak hanya siapa pelaku sebenarnya penurunan dan pelemparan bendera merah putih ke selokan, Michael juga meminta agar kepolisian mengusut siapa yang memviralkan peristiwa tersebut.
Anggota fraksi Partai Gerindra asal Papua Steven Abraham juga ikut bersuara. Ia bahkan meminta ketegasan untuk mencopot jabatan siapa pun anggota TNI atau Polri yang terlibat dalam peristiwa rasisme terhadap mahasiswa asal Papua tersebut.
“Pemerintah jangan gampang saja mengatakan video-video itu hoax. Ini akan menimbulkan perpecahan jika tidak ditangani dengan cepat,” kata Abraham dalam Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon itu.
Adapun, demonstrasi dan kerusuhan terjadi di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat beberapa hari terakhir. Hal ini dipicu oleh beredarnya kabar dan video yang menunjukkan adanya pengepungan di asrama mahasiswa Papua di Surabaya oleh warga dan sejumlah aparat.
Peristiwa ini bahkan ditanggapi Presiden Joko Widodo. Ia meminta agar warga di Papua dan Papua Barat tak terpancing emosi dan bersabar menghadapi dugaan rasisme tersebut.
Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2018 untuk disahkan menjadi UU, hal ini diperoleh setelah pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pembahasan secara intensif dengan Badan Anggaran dalam beberapa hari terakhir ini.
Dalam laporan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran DPR (Banggar) Teuku Riefky Harsya, sebagian besar fraksi menyetujui RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2018 ini.
Adapun Fraksi Gerindra adalah salah satu yang memberikan penolakan dan Fraksi PKS memberikan minderheid nota atau menerima dengan catatan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tersebut.
“Fraksi PDIP, Golkar, Demokrat, PAN, PKB, PPP, Nasdem dan Hanura menyetujui atau menerima RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2018 untuk dilanjutkan dalam pembahasan tingkat II. Adapun Fraksi Gerindra belum dapat menyetujui pengesahan RUU tersebut. Sementara Fraksi PKS menyatakan minderheid nota atau menerima dengan catatan,” ujar Wakil Ketua Banggar Teuku Riefky Harsya di Ruang Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa, (20/08/2019).
Adapun realisasi APBN 2019, sebagaimana yang disepakati antara Banggar dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah pendapatan negara sebesar Rp 1.943,7 triliun, sementara itu realisasi belanja negara sebesar Rp 2.213,1 triliun. Sehingga defisit anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp 269,4 triliun.
Selain itu, Banggar juga memberikan catatan apresiasi terhadap keberhasilan pemerintah yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018. “Capaian pemerintah yang memperoleh WTP atas LKPP tahun 2018 layak diapresiasi.
Namun WTP bukan segalanya untuk menggambarkan kinerja pemerintah, namun lebih karena compliance atau kepatuhan peraturan perundang-undangan maupun standar akuntansi pemerintahan,”terang Teuku Riefky.
Usai mendengar laporan yang disampaikan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menanyakan kepada hadirin rapat terkait persetujuan RUU ini, serentak hadirin paripurna pun memberikan persetujuannya. “Apakah laporan Badan Anggaran DPR tentang RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2018 dapat disetujui?” tanya Fadli Zon. “Setuju,” jawab seluruh hadirin Paripurna.
Menteri Keuangan Sri Mulyani yang turut hadir dalam pembahasan ini pun memberikan apresiasi kepada DPR RI atas sinergi baik yang selama ini telah dibangun selama perancangan, pelaksanaan hingga laporan pertanggungjawaban APBN 2018 ini. “Kami mengucapkan terima kasih kepada dewan atas sinegi yang dilakukan, dengan demikian berakhir pula siklus pembahasan APBN tahun 2018 ini,” pungkas Sri Mulyani.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Polri untuk mengusut siapa saja, pihak yang terlibat dalam peristiwa pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya yang berbuntut kericuhan di Manokwari.
“Ada cooling down dan juga ada pengusutan terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggungjawab,” ungkap Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).
Insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya awalnya dari tersebarnya kabar dugaan perusakan bendera Merah Putih. Disitulah diduga ada tindakan persekusi dan rasisme kepada mahasiswa Papua Terjadi.
Karena itu, Fadli juga meminta Polri mencari siapa pelaku yang melecehkan bendera Indonesia hingga ucapan rasisme kepada mahasiwa Papua itu.
“Investigasi juga terhadap dugaan-dugaan mungkin dianggap pelecehan terhadap bendera merah putih kita atau juga yang melakukan ucapan yang rasis,” tegas dia.
Fadli berharap melalui aparat penegak hukumlah dapat ditemukan titik terang untuk mengetahui siapa-siapa saja yang terlibat dalam peristiwa pengepungan tersebut.
“Saya kira penegakan hukum adalah salah satu cara yang baik untuk menyelesaikan masalah sehingga ada keadilan,” tandas Fadli.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan, dirinya siap ditugaskan menjadi Wakil Ketua DPR periode 2019-2024.
Dia mengatakan, lebih nyaman ditempatkan sebagai Wakil Ketua DPR RI karena bisa menyalurkan aspirasi rakyat seperti yang dilakukannya di periode 2014-2019. “Saya siap saja kalau dicalonkan lagi, namanya menjalankan tugas dari partai,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Dirinya mengaku telah mendapatkan masukan dari para konstituen di daerah pemilihannya, meminta dirinya kembali menjadi Wakil Ketua DPR. Dirinya secara pribadi lebih ingin menjadi Pimpinan DPR karena bebas menyuarakan aspirasi rakyat.
“Agar lebih kritis, karena kekritisan itu penting bagi pemerintah, bahkan kalau Prabowo menjadi Presiden di Pilpres 2019, sangat penting ada suara kritis di DPR,” ujarnya seperti dilansirkan Antaranews.
Selain itu Fadli membantah hanya ada dua nama kandidat calon Wakil Ketua DPR dari Gerindra yaitu dirinya dan Sufmi Dasco Ahmad.
Namun dia mengatakan keputusan akhir ada pada Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra,
“Saya kira mungkin ada juga nama-nama lain, jangan-jangan ada 10 nama, itu tidak masalah,” katanya.
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan bahwa sikap politik Gerindra belum tentu akan diputuskan dalam Rakernas yang rencananya digelar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada 21 September mendatang.
“Mengenai resminya saya kira tentu akan pada waktunya, belum tentudi Rakernas ini,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, (14/8/2019).
Menurut Fadli waktu untuk menentukan sikap partai masih panjang. Yang pasti menurutnya pembahasan dan pengkajian sikap Gerindra tersebut akan intensif dilakukan pada akhir September hingga awal Oktober 2019.
“Nanti saya kira intensitas tinggi di akhir september kan DPR baru dilantik pas 1 Oktober tapi pemerintahan baru dibentuk setelah 20 Oktober dan setelah presiden dilantik, jadi saya kira waktunya masih cukup panjang sekitar 2 bulanan lagi,” katanya.
Meskipun demikian menurut Fadli penjajakan komunikasi yang dilakukan Gerindra dengan partai lain, baik itu yang saat ini berada di dalam koalisi pemerintah maupun di luar pemerintah terus dilakukan. Penjajakan tersebut mulai gencar dilakukan pada akhir September.
Sebelumnya, Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa partainya kini sedang mengkaji tiga opsi sikap politik ke depan. Tiga opsi tersebut yakni berkoalisi di pemerintahan, berkoalisi di parlemen, serta menjadi partai oposisi.
“Koalisi di pemerintahan, koalisi di parlemen, atau oposisi di pemerintahan, di luar untuk pengawasan, itu hal yang mulia,” ujar Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (9/8/2019).
Dari ketiga opsi tersebut, peluang semuanya masih sangat terbuka. Keinginan akar rumput Gerindra pun menurutnya bermacam-macam. Mulai dari yang mengusulkan berjuang di dalam pemerintah, berjuang di jalur oposisi, atau di tengah-tengah, yakni cukup berkoalisi di parlemen saja.
“Kalau kami di dalam, kami ingin visi misi program pak Prabowo-Sandi, Adil-Makmur bisa diimplementasikan untuk kepentingan bangsa. Kalau kami di luar, kami mau koreksi pemerintah agar ke depan lebih baik,” katanya.
Menurut Riza, yang harus menjadi fokus bukanlah berada di dalam pemerintahan atau oposisi. Melainkan kontribusi apa yang bisa diberikan untuk bangsa dan negara.
“Kalau kami di dalam (pemerintahan) cuma masuk dan duduk tapi engga berkontribusi apalagi malah korupsi, itu engga baik untuk rakyat, lebih baik di luar berikan kritik dan konstruktif. Sebaliknya di luar (pemerintahan) tapi cuma bisa teriak-teria dan engga bisa berikan masukan konstruktif kan engga baik juga,” tuturnya.
Riza mengatakan, kemungkinan ketiga opsi tersebut akan diputuskan pada Rakernas pada September mendatang. Prabowo yang diberi kewenangan memutuskan sikap politik akan mendiskusikannya dengan pengurus serta kader Gerindra.
“Sampai saat ini kita belum bicara soal koalisi atau oposisi, kami di internal juga belum mendiskusikan hal itu, mungkin di bulan September kami ada event nasional untuk mendiskusikanya,” katanya,
Menurutnya dalam event nasional yang masih dimatangkan konsepnya tersebut, ada tiga agenda yang akan digelar partai Gerindra. Pertama yakni evaluasi Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019, persiapan Pilkada 2020, serata terkahir menetukan sikap politik partai Gerindra ke depan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, dirinya siap apabila ditunjuk kembali menjadi kandidat wakil ketua DPR dari Partai Gerindra untuk periode 2019-2014.
Saat ini, Fadli Zon memang menjabat wakil ketua DPR. Namun, untuk periode mendatang ia menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
“Ya saya sih siap saja kalau dicalonkan lagi, namanya tugas, kan,” ucap Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
“Nanti tergantung pada Ketua Dewan Pembina, kepada Pak Prabowo,” kata dia.
Fadli Zon mengatakan, dia ingin memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, ia merasa lebih cocok berada di DPR.
“Tapi rasanya sih saya lebih cocok menyuarakan suara rakyat, lah. Ya berarti di DPR konsituen saya, maunya di DPR,” ujarnya.
Fadli mengatakan, dia lebih memilih mengisi posisi wakil ketua DPR daripada kursi pimpinan MPR.
Sebab, apabila menjadi wakil ketua DPR, dirinya lebih bebas menyampaikan aspirasi rakyat dan mengkritisi kebijakan pemerintah.
“Saya sih lebih memilih di DPR. Karena di DPR kita bisa lebih bebas menyuarakan suara rakyat, lebih bebas dalam menyampaikan aspirasi rakyat. Kita juga bisa lebih kritis, dan kekritisan itu juga penting bagi pemerintah,” ucapnya.
Dalam Pemilihan Legislatif 2019, Fadli Zon dipastikan lolos ke parlemen.
Fadli maju dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V, meliputi Kabupaten Bogor. Dia memperoleh 230.524 suara di dapilnya.
