Komisi Pemilihan Umum ( KPU) telah menetapkan 575 calon legislatif terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024.
Penetapan dilakukan melalui rapat pleno terbuka di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2019).
Berikut daftar 10 caleg DPR RI yang mendapat suara terbanyak pada pemilu 2019 berdasarkan penetapan KPU:
1. Puan Maharani
Puan Maharani adalah caleg Partai PDI Perjuangan. Ia mencalonkan diri untuk daerah pemilihan Jawa Tengah V dan memeroleh sebanyak 404.034 suara.
Hasil itu membuat Puan menjadi caleg dengan suara terbesar pada Pemilu 2019.
Selain populer karena merupakan putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Puan juga saat ini masih menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Ia juga pernah beberapa kali terpilih sebagai anggota DPR.
2. Cornelis
Sama dengan Puan, Cornelis adalah caleg dari Partai PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat I.
Ia mendapatkan 285.797 suara pada Pemilu 2019. Cornelis populer di dapilnya, karena pernah menjabat Gubernur Kalimantan Barat dua periode.
3. Hidayat Nur Wahid
Hidayat Nur Wahid adalah caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) daerah pemilihan DKI Jakarta II.
Dalam pileg 2019, ia memeroleh sebanyak 281.372 suara. Hidayat juga sudah beberapa kali terpilih sebagai anggota DPR.
Saat ini, ia menjabat Wakil Ketua MPR.
Ia juga pernah mencalonkan diri dalam Pilgub DKI 2012. Namun, dia kalah dari pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama.
4. Roberth Rouw
Robert adalah mantan anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Pada Pileg 2019, Robert loncat ke Partai Nasdem.
Ia pun maju lewat dapil Papua. Ia meraih 274.426 suara di dapilnya.
5. Rano Karno
Rano Karno adalah caleg dari Partai PDI Perjuangan. Dia mencalonkan diri untuk daerah pemilihan Banten III.
Pemeran Si Doel ini memeroleh sebanyak 274.294 suara. Rano Karno cukup populer di dapilnya, karena pernah menjadi Wakil Gubernur serta Gubernur Banten.
6. Edhie Baskoro Yudhoyono
Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas maju dari Partai Demokrat.
Ia mencalonkan diri di daerah pemilihan Jawa Timur VII. Putra bungsu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ini memeroleh sebanyak 263.510 suara.
Sebelumnya, Ibas juga sudah beberapa kali menjadi politisi Senayan.
7. I Made Urip
I Made adalah caleg petahana PDI Perjuangan di dapil Bali.
Sebelumnya, Urip berkarir di Komisi IV DPR bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan.
Sebanyak 255.130 suara berhasil diperoleh Urip di Pulau Dewata.
8. Imron Amin
Imron Amin maju lewat Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Jawa Timur XI.
Ia lolos ke Senayan dengan perolehan suara sebanyak 242.437.
Imron Amin adalah adik dari Fuad Amin, mantan Ketua DPRD dan Bupati Bangkalan.
9. Fadli Zon
Fadli Zon adalah calon legislatif petahana dari Partai Gerindra.
Pada pemilu 2019, Fadli kembali maju lewat dapil Jawa Barat V.
Ia mendapat dukungan dari 230.524 pemilih. Fadli saat ini adalah Wakil Ketua DPR RI.
10. Achmad Baidowi
Baidowi adalah caleg petahana dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Ia maju lewat daerah pemilihan Jawa Timur XI.
Mantan wartawan salah satu media cetak nasional ini berhasil memeroleh sebanyak 227.170 suara.
575 calon legislatif terpilih telah ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Penetapan calon legislatif sebagai anggota DPR RI ini dilakukan melalui rapat pleno terbuka di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2019).
Berikut ini daftar 10 caleg DPR RI yang mendapat suara terbanyak pada pemilu 2019 berdasarkan penetapan KPU:
1. Puan Maharani
Puan Maharani adalah caleg Partai PDI Perjuangan.
Ia mencalonkan diri untuk daerah pemilihan Jawa Tengah V dan memeroleh sebanyak 404.034 suara.
Hasil itu membuat Puan menjadi caleg dengan suara terbesar pada Pemilu 2019.
Selain populer karena merupakan putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Puan juga saat ini masih menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Ia juga pernah beberapa kali terpilih sebagai anggota DPR.
2. Cornelis
Sama dengan Puan, Cornelis adalah caleg dari Partai PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat I.
Ia mendapatkan 285.797 suara pada Pemilu 2019.
Cornelis populer di dapilnya, karena pernah menjabat Gubernur Kalimantan Barat dua periode.
3. Hidayat Nur Wahid
Hidayat Nur Wahid adalah caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) daerah pemilihan DKI Jakarta II.
Dalam pileg 2019, ia memeroleh sebanyak 281.372 suara.
Hidayat juga sudah beberapa kali terpilih sebagai anggota DPR.
Saat ini, ia menjabat Wakil Ketua MPR.
Ia juga pernah mencalonkan diri dalam Pilgub DKI 2012.
Namun, dia kalah dari pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama.
4. Roberth Rouw
Robert adalah mantan anggota DPR RI dari Partai Gerindra.
Pada Pileg 2019, Robert loncat ke Partai Nasdem.
Ia pun maju lewat dapil Papua.
Ia meraih 274.426 suara di dapilnya.
5. Rano Karno
Rano Karno adalah caleg dari Partai PDI Perjuangan.
Dia mencalonkan diri untuk daerah pemilihan Banten III.
Pemeran Si Doel ini memeroleh sebanyak 274.294 suara.
Rano Karno cukup populer di dapilnya, karena pernah menjadi Wakil Gubernur serta Gubernur Banten.
6. Edhie Baskoro Yudhoyono
Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas maju dari Partai Demokrat.
Ia mencalonkan diri di daerah pemilihan Jawa Timur VII.
Putra bungsu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ini memeroleh sebanyak 263.510 suara.
Sebelumnya, Ibas juga sudah beberapa kali menjadi politisi Senayan.
7. I Made Urip
I Made adalah caleg petahana PDI Perjuangan di dapil Bali.
Sebelumnya, Urip berkarir di Komisi IV DPR bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan.
Sebanyak 255.130 suara berhasil diperoleh Urip di Pulau Dewata.
8. Imron Amin
Imron Amin maju lewat Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Jawa Timur XI.
Ia lolos ke Senayan dengan perolehan suara sebanyak 242.437.
Imron Amin adalah adik dari Fuad Amin, mantan Ketua DPRD dan Bupati Bangkalan.
9. Fadli Zon
Fadli Zon adalah calon legislatif petahana dari Partai Gerindra.
Pada pemilu 2019, Fadli kembali maju lewat dapil Jawa Barat V.
Ia mendapat dukungan dari 230.524 pemilih.
Fadli saat ini adalah Wakil Ketua DPR RI.
10. Achmad Baidowi
Baidowi adalah caleg petahana dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Ia maju lewat daerah pemilihan Jawa Timur XI.
Mantan wartawan salah satu media cetak nasional ini berhasil memeroleh sebanyak 227.170 suara.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon meminta pemerintah untuk terbuka terkait adanya pihak-pihak yang menunggangi gejolak di Papua yang terus terjadi hingga saat ini.
Hal itu dikatakan Fadli agar tak menimbulkan spekulasi.
“Saya mendengar pernyataan dari Menko Polhukam katanya ini ditunggangi oleh pihak tertentu, ada provokasi, harusnya ungkap dong siapa yang melakukan ini, jangan hanya bicara kemudian menimbulkan berbagai macam spekulasi,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2019).
Fadli menduga, tidak diungkapnya penunggang rusuh Papua, menunjukkan kegagalan pemerintah menangani konflik.
Seharusnya, di usia republik yang telah menginjak 74 tahun, permasalahan Papua sudah bisa diselesaikan.
“Jangan-jangan ini ketidakmampuan kita di dalam menangani persoalan ini, seharusnya sudah 74 tahun kita merdeka dan Papua juga sudah bergabung dengan kita sejak tahun 1969, harusnya sudah tidak ada lagi masalah, apalagi selama ini diklaim pembangunan di Papua itu sudah berhasil, infrastruktur dan lain-lain,” pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah mengaku mengetahui aktor penunggang yang membuat gejolak di Papua dan Papua Barat terus terjadi hingga saat ini.
Hal tersebut disampaikan Menko Polhukam Wiranto seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
“Saya terima laporan dari Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BIN, memang kerusuhan ini ada yang menunggangi, komporin, provokasi ada yang sengaja mendorong agar terjadi kekacauan,” ujar Wiranto
“Kami tahu siapa yang mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari kerusuhan dan kita peringatkan, siapapun dia, hentikan itu karena itu hanya ingin membuat suasana tidak stabil,” sambung Wiranto.
Namun terkait aktor penunggang tersebut dari dalam negeri atau luar negeri, Wiranto enggan menyebutnya dan akan segera ditangani.
“Saya enggak mau nyebut, tapi kami minta agar dihentikan,” ucap Wiranto.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon meminta pemerintah untuk terbuka terkait adanya pihak-pihak yang menunggangi gejolak di Papua yang terus terjadi hingga saat ini.
Hal itu dikatakan Fadli agar tak menimbulkan spekulasi.
“Saya mendengar pernyataan dari Menko Polhukam katanya ini ditunggangi oleh pihak tertentu, ada provokasi, harusnya ungkap dong siapa yang melakukan ini, jangan hanya bicara kemudian menimbulkan banyak sekali macam spekulasi,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2019).
Fadli menduga, tidak diungkapnya penunggang rusuh Papua, menunjukkan kegagalan pemerintah menangani konflik.
SBY dan AHY Beri Hormat Ala Militer di Depan Pemakaman Eyang Habibah
Seharusnya, di usia republik yang telah menginjak 74 tahun, permasalahan Papua sudah bisa diselesaikan.
“Jangan-jangan ini ketidakmampuan kita di dalam menangani masalah ini, seharusnya sudah 74 tahun kita merdeka dan Papua juga sudah bergabung dengan kita semenjak tahun 1969, harusnya sudah tidak ada lagi masalah, apalagi selama ini diklaim pembangunan di Papua itu sudah berhasil, infrastruktur dan lain-lain,” pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah mengaku mengetahui aktor penunggang yang membuat gejolak di Papua dan Papua Barat terus terjadi hingga saat ini.
Hal tersebut disampaikan Menko Polhukam Wiranto seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
“Saya terima laporan dari Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BIN, memang kerusuhan ini ada yang menunggangi, komporin, provokasi ada yang sengaja mendorong agar terjadi kekacauan,” ujar Wiranto
“Kami tahu siapa yang mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari kerusuhan dan kita peringatkan, siapapun dia, hentikan itu karena itu hanya ingin membuat suasana tidak stabil,” sambung Wiranto.
Namun terkait aktor penunggang tersebut dari dalam negeri atau luar negeri, Wiranto enggan menyebutnya dan akan segera ditangani.
“Saya enggak mau nyebut, tapi kami minta agar dihentikan,” ucap Wiranto.
Presiden Joko Widodo disarankan agar blusukan ke Papua dan Papua Barat. Tujuannya untuk meredakan ketegangan yang kini masih bergejolak.
Saran itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Jakarta, Sabtu (31/8/19).
“Presiden perlu datang segera ke Papua, blusukan lah,” ujar Fadli.
Fadli juga meminta pemerintah dan aparat untuk mengambil langkah cepat dan tepat agar konflik di Papua dan Papua Barat segara berakhir.
“Kalau ini dibiarkan saya kira akan mengancam wilayah NKRI, integritas kita, jadi tentu harus ada langkah-angkah yang cepat dan jitu,” paparnya.
Wakil Ketua Umum Gerindra ini menambahkan, untuk meredakan tensi yang masih memanas, eks Gubernur DKI Jakarta itu sebaiknya menemui seluruh elemen masyarakat, baik tokoh adat, tokoh lintas agama, di bumi Cendrawasih tersebut.
“Karena ini pertaruhan besar menurut saya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tukasnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai penanganan Presdien Joko Widodo yang sangat lambat terkait kerusuhan yang sudah menjalar di berbagai wilayah Papua dan Papua Barat belakangan ini. Melihat hal itu, Fadli meminta agar Jokowi datang ke Papua untuk melihat kondisi dan menyelesaikan persoalan secara langsung ketimbang hanya bekerja dari Jakarta.
“Dan presiden seharusnya datang ke sana. Lambat sekali, kenapa kok sampai sekarang belum ke papua? Kenapa harus nunggu sampai September? Sekarang dong datang,” kata Fadli saat ditemui di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Jumat (30/8).
Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut meminta agar pemerintah lebih serius dan memiliki keberpihakan dalam menangani persoalan kerusuhan Papua ketimbang mengurusi hal lain. Bahkan ia menilai jika selama ini Jokowi lebih sibuk mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Timur ketimbang mengurusi konflik di Papua.
“Malah pemindahan Ibu Kota, tidak penting-penting amat. Papua jauh lebih penting kita engage, kita hadapi persoalannya,” kata Fadli. Ia juga menyarankan agar Jokowi bisa mengeluarkan langkah strategi dalam waktu dekat untuk menyelesaikan konflik tersebut.
Misalnya dengan secepatnya mengundang berbagai elemen masyarakat Papua untuk duduk bersama membahas jalan keluar bagi konflik Papua. “Dengarkan apa mereka maunya,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Fadli juga turut mengkritiki pernyataan Jokowi terkait meletusnya kerusuhan yang terjadi di Jayapura, Papua, Kamis (29/8). Ia menilai jika pernyataan Jokowi yang menyerukan perdamaian tersebut seperti ajakan untuk melakukan halalbihalal bagi masyarakat yang pastinya tidak akan didengar.
“Lihat saja pernyataan presiden itu kan kaya ngajak halalbihalal. Mari kita saling maaf memaafkan dan sebagainya,” kata Waketum partai Gerindra. “Imbauan itu menurut saya nggak didengar. Kasus ini melebar kemana-kemana. Jadi harusnya dudukkan langkahnya secara lebih strategis.”
Seperti yang diberitakan sebelumya, aksi demo yang berujung rusuh kembali terjadi di Jayapura, Papua, pada Kamis (29/8) kemarin. Demo tersebut mengakibatkan situasi di kota tersebut menjadi mencekam hingga membuat aktivitas masyarakat lumpuh.
Situasi yang sempat memanas tersebut membuat pemerintah mengambil langkah nekat dengan mematikan akses komunikasi di Ibu Kota Provinsi Papua tersebut. Padahal sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mematikan akses internet di sana.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mempertanyakan tindakan aparat TNI/Polri yang tak menindak tegas insiden pengibaran bendera Bintang Kejora yang dilakukan oleh peserta aksi unjuk rasa mahasiswa Papua di seberang Istana Negara.
Ia mencurigai pihak aparat takut dalam menegakkan hukum pada massa aksi yang mengibarkan bendera tersebut.
“Kita harus dudukkan dulu masalah ini. Kenapa ini bisa bebas itu [pengibaran bendera Bintang Kejora]? Apakah tak ada penegakan hukum? Atau takut dalam menegakkan hukum? Atau memang membiarkan?” kata Fadli di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/8).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai pengibaran bendera Bintang Kejora itu menjadi persoalan tersendiri. Pengibaran Bendera Bintang Kejora itu menjadi sebuah pertanyaan besar yang harus disikapi serius oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini.
“Pertanyaan bagaimana sikap kita menyikapi Papua ini? Apalagi di depan Istana Negara, kalau boleh sih nggak ada masalah,” kata dia.
Untuk itu Fadli menyarankan pemerintah segera melakukan kajian serius untuk menyikapi pengibaran bendera bintang kejora itu.
“Ini jadi bagian yang harus kita lakukan satu kajian terhadap bendera ini, ya selama itu merupakan aspirasi masyarakat dan dalam kerangka NKRI kenapa tidak,” kata dia.
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani sebelumnya mengatakan, pemerintah mencoba lebih hati-hati dalam merespons pengibaran bendera Bintang Kejora selama demonstrasi di sejumlah wilayah di Papua, termasuk yang terjadi di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/8).
Perempuan yang karib disapa Dani menambahkan, dalam menghadapi demonstrasi yang masif dan menjurus pada kerusuhan perlu perhitungan cermat.
Menurutnya, situasi yang masih memanas di beberapa wilayah di Papua bisa semakin besar jika pemerintah tidak cermat dalam merespons pengibaran bendera Bintang Kejora.
“Tindakan di satu tempat, kadangkala tidak bisa diterapkan di tempat lain berdasarkan urgensi, eskalasi, dan level kerawanan,” kata Dani kepada CNNIndonesia.com, Jumat (30/8).
Diketahui puluhan mahasiswa Papua mengibarkan bendera Bintang Kejora di tengah aksi unjuk rasa di seberang Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (28/8).
Aparat awalnya hanya membolehkan mahasiswa mengibarkan bendera Bintang Kejora di depan Mabes TNI AD dan gedung Kementerian Dalam Negeri. Akan tetapi, massa tetap memaksa hingga bendera itu akhirnya berkibar di depan istana.
Sekadar informasi, pengibaran bendera Bintang Kejora di depan istana negara itu baru pertama kali terjadi. Dari hasil penelusuran, selama ini tak pernah ada aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di depan istana di era pemerintahan sebelumnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi sangat lambat dalam menangani kerusuhan yang sudah menjalar di berbagai wilayah Papua dan Papua Barat belakangan ini.
Melihat hal itu, Fadli meminta agar Jokowi datang ke Papua untuk melihat kondisi dan menyelesaikan persoalan secara langsung ketimbang hanya bekerja dari Jakarta.
“Dan presiden seharusnya datang ke sana. Lambat sekali, kenapa kok sampai sekarang belum ke papua? Kenapa harus nunggu sampai September? Sekarang dong datang,” kata Fadli di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta pemerintah lebih serius dan memiliki keberpihakan dalam menangani persoalan kerusuhan Papua ketimbang mengurusi hal lain.
Ia menilai selama ini Jokowi justru sibuk mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Timur ketimbang mengurusi konflik di Papua.
“Malah pemindahan Ibu Kota, tidak penting-penting amat. Papua jauh lebih lenting kita engage, kita hadapi persoalannya,” kata dia.
Selain itu, Fadli menyarankan Jokowi bisa mengeluarkan langkah strategis dalam waktu dekat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Misalnya mengundang secepatnya berbsgai elemen masyarakat Papua untuk duduk bersama membahas jalan keluar bagi konflik Papua.
“Dengarkan apa mereka maunya,” kata dia.
Di sisi lain, Fadli turut mengkritik pernyataan Jokowi terkait meletusnya kerusuhan di Jayapura, Kamis (29/8) kemarin. Ia menilai pernyataan Jokowi yang menyerukan perdamaian itu seperti ajakan melakukan halalbihalal bagi masyarakat.
“Lihat saja pernyataan presiden itu kan kaya ngajak halalbihalal. Mari kita saling maaf memaafkan dan sebagainya. Imbauan itu menurut saya nggak didengar. Kasus ini melebar kemana-kemana. Jadi harusnya dudukkan langkahnya secara lebih strategis,” kata dia.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi sangat lambat dalam menangani kerusuhan yang sudah menjalar di berbagai wilayah Papua dan Papua Barat belakangan ini.
Melihat hal itu, Fadli meminta agar Jokowi datang ke Papua untuk melihat kondisi dan menyelesaikan persoalan secara langsung ketimbang hanya bekerja dari Jakarta.
“Dan presiden seharusnya datang ke sana. Lambat sekali, kenapa kok sampai sekarang belum ke papua? Kenapa harus nunggu sampai September? Sekarang dong datang,” kata Fadli di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Jumat (30/8).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta pemerintah lebih serius dan memiliki keberpihakan dalam menangani persoalan kerusuhan Papua ketimbang mengurusi hal lain.
Ia menilai selama ini Jokowi justru sibuk mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Timur ketimbang mengurusi konflik di Papua.
“Malah pemindahan Ibu Kota, tidak penting-penting amat. Papua jauh lebih lenting kita engage, kita hadapi persoalannya,” kata dia.
Selain itu, Fadli menyarankan Jokowi bisa mengeluarkan langkah strategis dalam waktu dekat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Misalnya mengundang secepatnya berbsgai elemen masyarakat Papua untuk duduk bersama membahas jalan keluar bagi konflik Papua.
“Dengarkan apa mereka maunya,” kata dia.
Di sisi lain, Fadli turut mengkritik pernyataan Jokowi terkait meletusnya kerusuhan di Jayapura, Kamis (29/8) kemarin. Ia menilai pernyataan Jokowi yang menyerukan perdamaian itu seperti ajakan melakukan halalbihalal bagi masyarakat.
“Lihat saja pernyataan presiden itu kan kaya ngajak halalbihalal. Mari kita saling maaf memaafkan dan sebagainya. Imbauan itu menurut saya nggak didengar. Kasus ini melebar kemana-kemana. Jadi harusnya dudukkan langkahnya secara lebih strategis,” kata dia
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai sikap pemerintah yang mematikan jaringan data telekomunikasi (internet) hanya menunda permasalahan penanganan kerusuhan di Papua.
“Menurut saya tidak akan menyelesaikan masalah. persoalannya itu hanya menunda masalah, sama blokir itu kan menunda,” kata Fadli kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (29/8).
Ia mengingatkan agar penangan permasalahan Papua tidak dengan cara-cara pemblokiran seperti itu. Jangan sampai, sambung Fadli, pemerintah justru seperti menggampangkan penanganan tersebut.
“Jadi harus kita hadapi (termasuk terhadap kebenaran informasi yang berkembang), jangan kita seolah-olah menggampangkan, sebab ada akar persoalan yang sangat penting,” tegas dia.
Di sisi lain, imbuh Fadli, pemblokiran yang dilakukan pemerintah , justru akan membuat persoalan baru, yakni mengenai hak-hak masyarakat Papua yang merasa dibatasi ruang geraknya.
“Justru itu membuat masalah baru karen hak-hak masyarakat dikurangi seperti ini. Hak untuk mendapatkan akses internet itu hak dasar, tidak boleh seenaknya main delay,” ucap politikus Gerindra itu.
Oleh karena itu, Fadli menyarankan agar pemerintah menormalkan kembali jaringan data telekomunikasi di tanah Papua, supaya dapat diketahui secara detail aspirasi yang ingin oleh masyarakat maupun tokoh adat hingga mahasiswa di sana.
“Normalkan dong. kita dengarkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, mahasiswa. maunya apa.menurut saya harus diakhiri krn justru jadi perhatian dunia something wrong. kita kayanya defensif mau menutupi informasi seperti jaman dulu. dulu kan dibredel. ini kan bredel bentuk baru namanya,” pungkas dia.
