Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai penanganan Presdien Joko Widodo yang sangat lambat terkait kerusuhan yang sudah menjalar di berbagai wilayah Papua dan Papua Barat belakangan ini. Melihat hal itu, Fadli meminta agar Jokowi datang ke Papua untuk melihat kondisi dan menyelesaikan persoalan secara langsung ketimbang hanya bekerja dari Jakarta.
“Dan presiden seharusnya datang ke sana. Lambat sekali, kenapa kok sampai sekarang belum ke papua? Kenapa harus nunggu sampai September? Sekarang dong datang,” kata Fadli saat ditemui di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Jumat (30/8).
Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut meminta agar pemerintah lebih serius dan memiliki keberpihakan dalam menangani persoalan kerusuhan Papua ketimbang mengurusi hal lain. Bahkan ia menilai jika selama ini Jokowi lebih sibuk mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Timur ketimbang mengurusi konflik di Papua.
“Malah pemindahan Ibu Kota, tidak penting-penting amat. Papua jauh lebih penting kita engage, kita hadapi persoalannya,” kata Fadli. Ia juga menyarankan agar Jokowi bisa mengeluarkan langkah strategi dalam waktu dekat untuk menyelesaikan konflik tersebut.
Misalnya dengan secepatnya mengundang berbagai elemen masyarakat Papua untuk duduk bersama membahas jalan keluar bagi konflik Papua. “Dengarkan apa mereka maunya,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Fadli juga turut mengkritiki pernyataan Jokowi terkait meletusnya kerusuhan yang terjadi di Jayapura, Papua, Kamis (29/8). Ia menilai jika pernyataan Jokowi yang menyerukan perdamaian tersebut seperti ajakan untuk melakukan halalbihalal bagi masyarakat yang pastinya tidak akan didengar.
“Lihat saja pernyataan presiden itu kan kaya ngajak halalbihalal. Mari kita saling maaf memaafkan dan sebagainya,” kata Waketum partai Gerindra. “Imbauan itu menurut saya nggak didengar. Kasus ini melebar kemana-kemana. Jadi harusnya dudukkan langkahnya secara lebih strategis.”
Seperti yang diberitakan sebelumya, aksi demo yang berujung rusuh kembali terjadi di Jayapura, Papua, pada Kamis (29/8) kemarin. Demo tersebut mengakibatkan situasi di kota tersebut menjadi mencekam hingga membuat aktivitas masyarakat lumpuh.
Situasi yang sempat memanas tersebut membuat pemerintah mengambil langkah nekat dengan mematikan akses komunikasi di Ibu Kota Provinsi Papua tersebut. Padahal sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mematikan akses internet di sana.