Kebijakan pemerintah yang mematikan jaringan data telekomunikasi (internet), dinilai hanya menunda permasalahan penanganan kerusuhan di Papua dan tidak akan menyelesaikan persoalan.
Demikian dikemukakan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).
“Menurut saya tidak akan menyelesaikan masalah. Persoalannya itu hanya menunda masalah, sama blokir itu kan menunda,” katanya.
Karena itu, dia mengingatkan agar penangan permasalahan Papua tidak dengan cara-cara pemblokiran jaringan telekomunikasi. Hal itu, menurut dia, sama artinya menggampangkan penanganan permasalahan yang terjadi.
“Jadi harus kita hadapi (termasuk terhadap kebenaran informasi yang berkembang), jangan kita seolah-olah menggampangkan. Sebab ada akar persoalan yang sangat penting,” tegas dia.
Di sisi lain, imbuh Fadli, pemblokiran internet yang dilakukan pemerintah , justru akan membuat persoalan baru, yakni mengenai hak-hak masyarakat Papua yang merasa dibatasi ruang geraknya.
“Justru itu membuat masalah baru karen hak-hak masyarakat dikurangi seperti ini. Hak untuk mendapatkan akses internet itu hak dasar, tidak boleh seenaknya main delay,” ucap politikus Gerindra itu.
Oleh karena itu, Fadli menyarankan agar pemerintah menormalkan kembali jaringan data telekomunikasi di tanah Papua, supaya dapat diketahui secara detail aspirasi yang ingin oleh masyarakat maupun tokoh adat hingga mahasiswa di sana.
“Normalkan dong. kita dengarkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, mahasiswa. Maunya apa? Menurut saya harus diakhiri karen justru jadi perhatian dunia ‘something wrong’. Kita kayanya defensif mau menutupi informasi seperti jaman dulu. Dulu kan dibredel. Ini kan bredel bentuk baru namanya,” pungkas dia.