Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendorong agar ada proses audit untuk Perusahaan Listrik Negara (PLN) setelah adanya insiden mati listrik massal di sejumlah daerah di Pulau Jawa pada Minggu (4/8/2019).
Meski demikian, tidak mungkin pihak PLN sendiri yang melakukan penyelidikan atau investigasi, sehingga Fadli Zon mempertanyakan siapa pihak yang berhak menginvestigasi PLN.
Hal tersebut diungkapkan Fadli Zon dalam tayangan unggahan kanal YouTube Indonesia Lawyers Club, Selasa (6/8/2019).
Dalam pernyataannya, Fadli Zon menegaskan dirinya tidak memerlukan penjelasan teknis bagaimana listrik bisa mati secara tiba-tiba dan berkepanjangan seperti dalam kuliah elektro.
“Jadi, jelas ini adalah satu hal yang menurut saya tidak bisa diceritakan seperti dongeng tentang teori-teori elektro, yang menurut saya mungkin itu cocoklah kalau ada di bangku-bangku perkuliahan,” kata Fadli Zon.
Fadli Zon menyayangkan bagaimana bisa negara yang mengusung Revolusi Industri 4.0 bisa tak berdaya menghadapi peristiwa mati lampu.
“Yang jelas kita ini negara G20, yang selalu menggembar-gemborkan Revolusi Industri 4.0. Tetapi mengatasi persoalan pemadaman massal ini kita seperti tidak berdaya,” ucap Fadli Zon.
Menurutnya, ketidakberdayaan negara dalam menangani masalah ini menunjukkan kerapuhan dalam persoalan energi dan persoalan lain yang terkait.
“Dan ini menurut saya, menunjukkan kerapuhan kita sebagai sebuah negara di dalam persoalan energi, persoalan kedaulatan energi, dan persoalan-persoalan yang terkait dengannya,” ujarnya.
Bagi Fadli Zon, tidak seharusnya yang disorot malah hal-hal kecil seperti pohon sengon yang sempat disebut sebagai penyebab lompatan aliran listrik sehingga terjadi pemadaman.
“Ini kita harus dilihat dalam satu big picture, satu gambaran yang lebih besar, jangan melihat itu dalam satu gambaran yang kecil dan mencari-cari, mengkriminalisasi pohon sengon, dan sebagainya,” kata Fadli Zon.
Menurutnya, kebutuhan pangan, BBM, serta listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya tidak ada lagi masalah fatal yang terjadi.
“Karena menurut saya ini persoalan kita sebagai sebuah bangsa yang jumlah penduduknya 269 juta, harus mempunyai kedaulatan pada berbagai sektor public service yang dasar.”
“Pelayanan listrik ini dasar, pangan ini dasar, BBM ini dasar, saya kira tidak bisa ini ditolerir bisa terjadi di sebuah negara seperti Indonesia tanpa ada satu penjelasan, peringatan terlebih dahulu,” sesalnya.
Berdasarkan penjelasan dari pihak PLN, Fadli Zon menyimpulkan bahwa peristiwa pemadaman listrik bukan dari faktor force majeure atau bencana alam
Selain itu, adanya simpang siur informasi mengenai penyebab utama mati lampu dan lamanya waktu perbaikan membuat Fadli Zon berpikir ada yang salah di dalam direksi PLN.
“Pasti ada yang keliru dong dengan sistem yang ada di PLN, baik dari sisi perencanaan, mitigasi, kalau tadi dikatakan, mitigasi ini bencana mungkin, pengawasan, atau tentu juga pemeliharaan dan lain-lain,” ujar Fadli Zon.
Fadli Zon pun mempertanyakan kinerja PLN dan menurutnya harus segera diaudit atau diperiksa untuk mencari apa yang salah.
“Jadi jelas bahwa PLN sebagai perusahaan yang merupakan bagian dari BUMN dari sisi kinerja ini harus dipertanyakan, dari sisi governance dan sebagainya, dan ini harus ada satu audit, saya kira ini yang perlu dilakukan,” tuturnya.
Namun Fadli Zon mengaku bingung soal siapa pihak yang pantas untuk melakukan investigasi terhadap direksi PLN.
“Dan juga kalau untuk kesimpulan akhir ya tentu harus ada investigasi.”
“Tapi persoalannya siapa yang melakukan investigasi itu? Jangan hanya persoalan ceritanya saja, harus ada investigasi. Tapi siapa yang melakukan investigasi?” ujarnya.
Sementara itu di kesempatan yang sama, Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani telah membentuk Tim Sembilan untuk melakukan investigasi.
Tim Sembilan itu terdiri dari berbagai kalangan yang akan melakukan investigasi secara detail dan komprehensif.
Dari Tim Sembilan, Sripeni berharap dapat menemukan penyebab utama dari pemadaman listrik dalam waktu yang cukup lama tersebut.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah menginvestigasi PT PLN (Persero) pasca-mati listrik di sebagian Pulau Jawa pada Minggu 4 Agustus 2019. Investigasi tersebut harus dilakukan secepat mungkin.
“Ya menurut saya memang harus ada investigasi, tapi investigasi ada limitnya (waktunya) masa yang gini aja perlu setahun ya seminggu dua minggu lebih dari cukup,” kata Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2019).
Fadli mengungkapkan, investigasi terhadap PT PLN (Persero) itu perlu dilakukan untuk mencari apa sumber masalah yang sebenarnya terjadi di perusahaan plat merah tersebut sehingga terjadi mati listrik. Apalagi, di era modern seperti sekarang ini seharusnya PLN bisa dengan cepat mengetahui apa yang menjadi masalah utama.
“Ya harus ada investigasi dan audit terhadap operasi, operasional. Audit keuangan kebijakan dan sebagainya yang bisa mengakibatkan blackout seperti tanggal 4 kemarin,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai matinya listrik kemarin sangat berbahaya mengingat menyangkut kepentingan orang banyak. Untuk itu, menurutnya PLN perlu menjelaskan kenapa hal itu terjadi.
“Tanpa ada warning peringatan tanpa ada penjelasan dan sampai sekarang pun belum ada penjelasan bahkan penjelasan seperti pohon sengon itu enggak masuk akal. Tidak memberikan suatu penjelasan yang memadai,” tuturnya.
Baru-baru ini, kasus drg Romi Syofpa Ismael menyita perhatian publik. Sosok Romi menjadi perbincangan setelah pemerintahan daerah (Pemda) Solok Selatan, Sumatera Barat menganulir kelulusannya sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2018.
Padahal, Romi berhasil lulus dengan nilai terbaik. Namun, kelulusannya dibatalkan setelah pemda Solok Selatan mengetahui Romi penyandang disabilitas.
Meski Pemerintah telah mengembalikan hak Romi pada Senin (5/8) melalui rapat koordinasi di Kantor Staf Presiden (KSP), tapi kasus ini harus menjadi pembelajaran. Ini karena para penyandang disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama seperti warga negara lain.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menilai sampai hari ini belum ada institusi atau lembaga yang dapat memastikan pemerintah melakukan hal terbaik untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam dunia kerja. Bahkan, pemerintah belum memiliki data yang bisa diandalkan untuk menggambarkan situasi penyandang disabilitas.
Padahal, Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mewajibkan peran pemerintah, baik Pemerintah Daerah, BUMN maupun BUMD untuk mempekerjakan penyandang disabilitas sebesar 2 persen dari jumlah pegawai. Bahkan, ada nilai tambah berupa insentif bagi perusahaan yang memperkerjakan penyandang disabilitas.
“Akan tetapi, pelaksanaannya saya kira masih belum direalisasikan,” kata Fadli, usai menjadi pembicara dalam seminar ‘Pendekatan Gender dan Disabilitas Dalam Legislasi Bidang Ketenagakerjaan’, di Ruang Abdoel Moeis, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/8).
Dia menegaskan, hak kaum penyandang disabilitas terlibat dalam dunia ketenagakerjaan Indonesia harus sama. Apalagi Indonesia ikut serta mengesahkan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) atau konvensi mengenai hak-hak disabilitas melalui UU Nomor 19 Tahun 2011.
Ratifikasi CRPD tersebut menjadikan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang berkomitmen mewujudkan secara optimal segala bentuk dari penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dari penyandang disabilitas. Hal ini sebagaimana tercantum dalam CRPD tersebut.
Hal serupa diutarakan anggota Komisi IX DPR, Nova Riyanti Yusuf. Dia menegaskan sudah saatnya negara hadir dan menghentikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap kaum disabilitas dengan memberikan pelayanan publik yang baik.
“Kita memotong rantai pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap orang-orang penyadang disabilitas, di antaranya lewat public service,” kata dia.
Isu disabilitas harus ditangani oleh multi sektoral, minimal tiga lembaga negara yakni Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, serta Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga ini harus ikut dalam pembahasan RUU Pengawasan Ketenagakerjaan, agar hak-hak kaum disabilitas bisa terpenuhi.
Selain hak ketenagakerjaan, alokasi anggaran bagi penyadang disabilitas juga masih minim. Pada tahun 2018, Pemerintah hanya mengalokasikan 0,014 persen anggaran nasional untuk isu disabilitas, atau Rp323 miliar dari total anggaran nasional Rp2.400 triliun.
Nova mengutarakan, pemerintah harus punya komitmen kuat dari aspek regulasi, anggaran, dan pengawasan demi menghentikan diskriminasi pada kaum disabilitas.
Rencana PLN memangkas gaji karyawan imbas padamnya listrik secara massal menuai kritik. Wakil Ketua DPR Fadli Zon amat tak setuju dengan wacana tersebut.
Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Raharjo Abumanan mengatakan kompensasi untuk pelanggan terkena imbas listrik padam massal yang dibayarkan PLN akan berpengaruh pada keuangan perusahaan listrik tersebut. Untuk mengatasi hal itu, manajemen berencana mengurangi gaji pegawai.
“(Keuangan minus dong?) Iya, makanya harus hemat lagi nanti, gaji pegawai kurangi,” kata Djokowi di DPR Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Djoko menyatakan ada beberapa jenis penghasilan pegawai dalam PLN. Salah satunya penghasilan berdasarkan prestasi. Penghasilan inilah yang bakal dikurangi.
“Di PLN itu, kalau kerjanya nggak bagus, potong gaji. Namanya nggak potong gaji, P2 diperhitungkan. PLN ada 3 (komponen penghasilan), P1 itu gaji dasar, P2 ini kalau prestasi dikasih, kalau nggak, nggak. Kayak gini (kejadian pemadaman massal) nih kemungkinan kena semua pegawai,” paparnya.
Bagi Fadli Zon, rencana tersebut amat tidak bijak. Kritik pun dilontarkannya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan rencana kebijakan memangkas gaji merupakan gambaran ketidakprofesionalan PLN.
“Suatu cara-cara yang tidak profesional. Masak, karyawan jadi korban, siapa yang tanggung jawab? Kalau misalnya sudah ada aturan kompensasi di undang-undang, aturan itu yang dimainkan, atau direksi ambil suatu diskresi, seperti ganti kerugian masyarakat, baik materiil maupun imateriil,” kata Fadli di gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (7/8).
Fadli menilai seharusnya PLN memberikan ganti rugi sesuai dengan jumlah kerugian tiap orang. Jangan diganti rugi dari biaya dasar penggunaan listrik saja, menurut hemat dia.
“Saya sih tidak fair, jadi karyawan PLN-nya gitu harus dilihat ini, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memberikan kesalahan. Jadi saya termasuk yang juga menyayangkan pernyataan Presiden dan kecewa terhadap PLN,” tegas Fadli.
“Yang harusnya kecewa itu adalah rakyat, rakyat kecewa terhadap pemerintah, terhadap PLN, terhadap BUMN, kok bisa terjadi ini. Presiden itu mengeksekusi, melihat itu misalnya apa, diberhentikan atau siapa, jadi bukan sebagai seperti pengamat gitu loh,” cetusnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan cara-cara tidak profesional yang dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang berencana memangkas gaji karyawan untuk membayar kompensasi pelanggan.
Kompensasi itu akan diberikan kepada puluhan juta pelanggan listrik terdampak listrik padam (blackout) pada Minggu (4/8/2019).
Menurut Fadli, mustinya PLN tidak mengorbankan gaji karyawan untuk pemberian ganti rugi tersebut.
Ia menilai rencana tersebut tidak adil dan mendesak PLN mencari pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa pemadaman listrik selama berjam-jam itu.
“Ada suatu cara-cara yang tidak profesional. Masa karyawan jadi korban. Siapa yang tanggung jawab, kalau misalnya sudah ada aturan kompensasi di undang-undang, aturan itu yang dimainkan. Atau direksi mengambil diskresi seperti ganti kerugian masyarakat baik materil maupun immateril. Saya kira sih tidak fair… jadi karyawan PLN-nya begitu. Harus dilihat ini siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang memberikan kesalahan,” ucap Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/8/2019).
Wakil Ketua DPR yang juga politikus Partai Gerindra Fadli Zon menyoroti kompensasi yang diberikan kepada pelanggan terdampak, juga harus adil dan setara.
Fadli pun meminta, PLN memberikan kompensasi ganti rugi yang sesuai dan memadai, sehingga bukan sekadar pemotongan tarif listrik. Menurutnya, banyak kerugian materiil yang dialami masyarakat saat terjadinya pemadaman tersebut.
“Kompensasi seharusnya yang adil sehingga mereka yang dirugikan merasa ada perlakuan adil. Kalau pun itu harus diganti dengan listrik, ya harus memadai dong, bukan hanya 10 atau 15 persen sesuai jumlah kerugiannya,” tutur Fadli.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menambahkan, Menteri BUMN harus segera bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Ia pun juga menyesalkan, adanya pergantian silih berganti direksi di tubuh PLN dan menduga ada permasalahan di perusahaan “pelat merah” itu.
“Menteri BUMN juga harus bertanggung jawab. Ini kan di bawah menteri BUMN. Jangan diam-diam saja. Kalau sedang melakukan ibadah haji, misalnya, saya kira kita tahulah ini belum puncaknya. Salah satunya di sisi penempatan direksi yang sampai tiga kali ganti pelaksana tugas. Ini menandakan ada masalah di situ, masalah profesionalitas, masalah governance, ada apa ini?” Fadli heran.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon merespon terkait wacana PLN yang akan melakukan investigasi terhadap blackout (pemadaman listrik total). Fadli mengatakan perlu adanya investigasi komprehensif terhadap peristiwa blackout di sebagian Pulau Jawa pada Minggu (4/8/2019) lalu.
Investigasi tidak hanya mencari penyebab matinya listrik saja, namun juga sampai kinerja SDM serta keuangan PLN tersebut.
“Ya harus ada investigasi dan audit terhadap operasi, operasional. Audit keuangan kebijakan, dan sebagainya yang bisa mengakibatkan blackout seperti tanggal 4 kemarin,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (7/8/2019).
Kemudian, Fadli juga berharap investigasi yang dilakukan tidak molor atau lama. Investigasi harus ada batasan waktunya. Menurutnya, investigasi dilakukan lebih cepat lebih baik.
“Mestinya di zaman sekarang bisa kita lihat dengan kecanggihan teknologi segala macam bisa diketahui dong masalahnya itu apa,” ujar nya.
Bahkan menurut Fadli, investigasi harus bisa selesai dalam waktu dekat ini. “Jadi harus ada investigasi tapi harus ada limit harus ada waktunya. Kapan? Masa yang gini aja perlu setahun ya seminggu dua minggu lebih dari cukup,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan investigasi peristiwa blackout (mati total) di Jawa dan Bali pada Minggu, (4/8/2019). Hasil investigasi nantinya akan dilaporkan ke Komisi VII DPR RI.
”Kami memohon waktu untuk melakukan langkah assement atau investigasi dan kami sepakat untuk melaporkan hasil-hasil investigasi ini secara berkala kepada komisi VII,” kata Sripeni usai rapat tertutup dengan Komisi VII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (6/8/2019) kemarin.
Dalam melakukan investigasi tersebut, pihaknya kata Sripeni akan melibatkan pihak luar. Pakar yang dilibatkan termuta para pakar dan akademisi di bidang kelistrikan dan transmisi.
“Tentunya pakar ini kan berarti dari luar yang mengerti tentang kesisteman kelistrikan, apakah dari perguruan tinggi dan sebagai macam supaya ini fair. Kami ingin adanya narasumber dari luar,” katanya.
Sripeni mengatakan bahwa lamanya investigasi belum bisa diketahui. Pasalnya investigasi akan dilakukan secara komprehensif agar kejadian serupa tidak terulang. Investigasi yang dilakukan tidak hanya untuk mencari penyebab Blackout saja melainkan juga untuk meningkatkan kualitas jaringan serta transmisi kelistrikan.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang politik hukum dan HAM, Fadli Zon mengapresiasi rencana diselenggarakannya Third World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) yang akan digelar pada 4-5 September 2019 mendatang di Bali.
“Ini momen yang sangat baik untuk membuktikan komitmen DPR RI dalam isu-isu SDGs (Sustainable Development Goals) pada world parliamentary forum pertama kali di Bali tahun 2017 lalu. Ketika itu fokus pembahasan ada pada point ke 16 yakni terkait good governance.” ujar Fadli Zon dalam sambutannya pada acara embassy briefing the third world parliamentary forum sustainable development di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (7/8/2019).
Kemudian, lanjut Fadli, pada world parliamentary forum yang ke dua di Bali tahun 2018 lalu, lebih menekankan pada point ke 17 yakni sustainable energy. “Sementara dalam forum kali ini DPR RI lebih banyak bidang yang akan menjadi fokus pembahasan nanti,” ucap Fadli
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengaku bahwa sejatinya perlu banyak peran dari DPR RI atau parlemen dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ini. Tidak heran jika dalam WPFSD ketiga mendatang DPR RI akan mengusung tema “Combating Inequality through Social and Financial Inclusion”.
Sementara itu Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf menjelaskan bahwa tema tersebut diambil berdasarkan kondisi yang terjadi di seluruh dunia saat ini. Dimana dinamika politik menimbulkan perubahan kebijakan ekonomi serta perdagangan. Sehingga pada akhirnya menghasilkan kesenjangan dalam bidang sosial dan ekonomi di berbagai lapisan masyarakat di dunia.
Sebagai negara demokrasi terbesar Indonesia memiliki visi memajukan nilai-nilai demokrasi, terutama dalam mempromosikan fungsi parlemen yang responsif, akuntabel, dan transparan. Intinya, demokrasi harus bertujuan membawa kesejahteraan dan perdamaian di masyarakat, bukan perpecahan.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang politik hukum dan HAM, Fadli Zon mengapresiasi rencana diselenggarakannya Third World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) yang akan digelar pada 4-5 September 2019 mendatang di Bali.
“Ini momen yang sangat baik untuk membuktikan komitmen DPR RI dalam isu-isu SDGs (Sustainable Development Goals) pada world parliamentary forum pertama kali di Bali tahun 2017 lalu. Ketika itu fokus pembahasan ada pada point ke 16 yakni terkait good governance.” ujar Fadli Zon dalam sambutannya pada acara embassy briefing the third world parliamentary forum sustainable development di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (7/8).
Kemudian, lanjut Fadli, pada world parliamentary forum yang ke dua di Bali tahun 2018 lalu, lebih menekankan pada point ke 17 yakni sustainable energy. “Sementara dalam forum kali ini DPR RI lebih banyak bidang yang akan menjadi fokus pembahasan nanti,” ucap Fadli
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengaku bahwa sejatinya perlu banyak peran dari DPR RI atau parlemen dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ini. Tidak heran jika dalam WPFSD ketiga mendatang DPR RI akan mengusung tema “Combating Inequality through Social and Financial Inclusion”.
Sementara itu Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menjelaskan bahwa tema tersebut diambil berdasarkan kondisi yang terjadi di seluruh dunia saat ini. Dimana dinamika politik menimbulkan perubahan kebijakan ekonomi serta perdagangan. Sehingga pada akhirnya menghasilkan kesenjangan dalam bidang sosial dan ekonomi di berbagai lapisan masyarakat di dunia.
Sebagai negara demokrasi terbesar Indonesia memiliki visi memajukan nilai-nilai demokrasi, terutama dalam mempromosikan fungsi parlemen yang responsif, akuntabel, dan transparan. Intinya, demokrasi harus bertujuan membawa kesejahteraan dan perdamaian di masyarakat, bukan perpecahan.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon membahas kerugian fatal yang diakibatkan dari padamnya listrik PLN di sejumlah daerah di Pulau Jawa pada Minggu (4/8/2019).
Fadli Zon menyinggung soal dampak listrik mati yang di antaranya kematian ikan koi serta pohon sengon yang sempat disebut jadi penyebab aliran listrik mati.
Hal tersebut diungkapkan Fadli Zon dalam tayangan unggahan kanal YouTube Indonesia Lawyers Club, Selasa (6/8/2019).
Setelah mendengar penjelasan teknis narasumber yang lain tentang penyebab pemadaman listrik PLN, Fadli Zon mengaku mengantuk.
“Saya agak mengantuk sebetulnya, mendengar tadi begitu banyak teori, cerita, dan dongeng yang disampaikan oleh para narasumber-narasumber sebelumnya,” ujar Fadli Zon.
Fadli Zon tampak tidak ingin bergelut dengan teori kelistrikan dan lebih memilih fokus pada akibat yang terjadi pada masyarakat terdampak.
“Yang jelas, di mata masyarakat, ini adalah sebuah pamadaman massal, yang kemudian disebut sebagai blackout, yang telah merugikan kehidupan sehari-hari, yang tadi juga sudah disebutkan,” kata Fadli Zon.
Fadli Zon menyebut kerugian yang disebabkan pemadaman listrik itu, di antaranya puluhan ikan koi milik Sejarawan JJ Rizal yang mati kehabisan oksigen.
“Angkanya kita belum tahu berapa, kalau di PLN tadi hanya menyebut sekitar Rp 90 miliar ya, tapi di masyarakat kita belum tahu.”
“Mungkin ikan koinya saudara JJ Rizal kalau harganya Rp 3 juta kalau dikali 40 ya sudah Rp 120 juta kerugiannya,” terang Fadli Zon.
Fadli Zon mengaku prihatin terhadap korban yang kehilangan banyak hal dari padamnya listrik itu.
“Padahal itu begitu banyak ikan koi yang meninggal, belum tadi yang kebakaran,” kata Fadli Zon.
“Belum kerugian morel,” sahut Karni Ilyas sang pembawa acara.
“Belum kerugian morel, ada kasih sayang terhadap ikan koi,” ujar Fadli Zon.
“Imateriel,” sahut Karni Ilyas lagi sambil tersenyum.
Menanggapi kematian ikan koi JJ Rizal, Fadli Zon menyebut pemadaman listrik ini seolah pembantaian terhadap ikan koi.
“Dan ini sebuah pembantaian terhadap ikan koi dan juga mungkin yang lain-lain gitu ya,” tuturnya yang membuat para hadirin tertawa.
Fadli Zon kembali menegaskan bahwa dirinya tidak memerlukan penjelasan teknis bagaimana listrik bisa mati secara tiba-tiba dan berkepanjangan seperti dalam kuliah elektro.
“Jadi, jelas ini adalah satu hal yang menurut saya tidak bisa diceritakan seperti dongeng tentang teori-teori elektro, yang menurut saya mungkin itu cocoklah kalau ada di bangku-bangku perkuliahan,” kata Fadli Zon.
Fadli Zon menyayangkan bagaimana bisa negara yang mengusung Revolusi Industri 4.0 bisa tak berdaya menghadapi peristiwa mati lampu.
“Yang jelas kita ini negara G20, yang selalu menggembar-gemborkan revolusi industri 4.0. Tetapi mengatasi persoalan pemadaman massal ini kita seperti tidak berdaya,” ucap Fadli Zon.
Menurutnya, ketidakberdayaan negara dalam menangani masalah ini menunjukkan kerapuhan dalam persoalan energi dan persoalan lain yang terkait.
“Dan ini menurut saya, menunjukkan kerapuhan kita sebagai sebuah negara di dalam persoalan energi, persoalan kedaulatan energi, dan persoalan-persoalan yang terkait dengannya,” ujarnya.
Bagi Fadli Zon, tidak seharusnya yang disorot malah hal-hal kecil seperti pohon sengon yang sempat disebut sebagai penyebab lompatan aliran listrik sehingga terjadi pemadaman.
“Ini kita harus dilihat dalam satu big picture, satu gambaran yang lebih besar, jangan melihat itu dalam satu gambaran yang kecil dan mencari-cari, mengkriminalisasi pohon sengon, dan sebagainya,” kata Fadli Zon.
Menurutnya, kebutuhan pangan, BBM, serta listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya tidak ada lagi masalah fatal yang terjadi.
Fadli Zon meyakini pemadaman listrik tanpa penjelasan dan peringatan ini sebagai dampak kekeliruan PLN.
Untuk itu, Fadli Zon menyarankan agar PLN diaudit dan diinvestigasi agar ditemukan titik permasalahannya.
DPR menuntut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero melakukan audit operasional dan keuangan perusahaan sebagai buntut dari peristiwa pemadaman listrik massal di Pulau Jawa akhir pekan lalu.
“Harus ada audit terhadap operasi, operasional, audit keuangan kebijakan dan sebagainya yang bisa mengakibatkan blackout seperti tanggal 4 (Agustus) kemarin,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8).
Fadli juga meminta dilakukan investigasi mengusut tuntas penyebab blackout. Menurut dia, audit dan investigasi yang dilakukan PLN harus memiliki tenggat waktu.
“Jadi harus ada investigasi tapi harus ada limit harus ada waktunya. Kapan? Masa yang begini saja perlu setahun ya seminggu dua minggu lebih dari cukup,” imbuh dia.
Politikus Gerindra itu beralasan PLN dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada agar mempercepat proses investigasi. “Mestinya di zaman sekarang bisa kita lihat dengan kecanggihan teknologi segala macam bisa diketahui dong masalahnya itu apa?” tuntut Fadli.
Menurut Fadli, penjelasan awal yang disampaikan petinggi PLN bahwa pemadaman massal dipicu karena adanya jaringan yang terbakar karena terkena pohon tidak masuk akal. Dirinya sampai saat ini masih menunggu penjelasan yang lebih ilmiah.
“Penjelasan seperti pohon sengon itu nggak masuk akal. Tidak memberikan suatu penjelasan yang memadai,” kritik Wakil Ketum Gerindra itu. “Jangan kriminalisasi pohon sengon lah.”
