Rencana PLN memangkas gaji karyawan imbas padamnya listrik secara massal menuai kritik. Wakil Ketua DPR Fadli Zon amat tak setuju dengan wacana tersebut.
Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Raharjo Abumanan mengatakan kompensasi untuk pelanggan terkena imbas listrik padam massal yang dibayarkan PLN akan berpengaruh pada keuangan perusahaan listrik tersebut. Untuk mengatasi hal itu, manajemen berencana mengurangi gaji pegawai.
“(Keuangan minus dong?) Iya, makanya harus hemat lagi nanti, gaji pegawai kurangi,” kata Djokowi di DPR Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Djoko menyatakan ada beberapa jenis penghasilan pegawai dalam PLN. Salah satunya penghasilan berdasarkan prestasi. Penghasilan inilah yang bakal dikurangi.
“Di PLN itu, kalau kerjanya nggak bagus, potong gaji. Namanya nggak potong gaji, P2 diperhitungkan. PLN ada 3 (komponen penghasilan), P1 itu gaji dasar, P2 ini kalau prestasi dikasih, kalau nggak, nggak. Kayak gini (kejadian pemadaman massal) nih kemungkinan kena semua pegawai,” paparnya.
Bagi Fadli Zon, rencana tersebut amat tidak bijak. Kritik pun dilontarkannya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan rencana kebijakan memangkas gaji merupakan gambaran ketidakprofesionalan PLN.
“Suatu cara-cara yang tidak profesional. Masak, karyawan jadi korban, siapa yang tanggung jawab? Kalau misalnya sudah ada aturan kompensasi di undang-undang, aturan itu yang dimainkan, atau direksi ambil suatu diskresi, seperti ganti kerugian masyarakat, baik materiil maupun imateriil,” kata Fadli di gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (7/8).
Fadli menilai seharusnya PLN memberikan ganti rugi sesuai dengan jumlah kerugian tiap orang. Jangan diganti rugi dari biaya dasar penggunaan listrik saja, menurut hemat dia.
“Saya sih tidak fair, jadi karyawan PLN-nya gitu harus dilihat ini, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memberikan kesalahan. Jadi saya termasuk yang juga menyayangkan pernyataan Presiden dan kecewa terhadap PLN,” tegas Fadli.
“Yang harusnya kecewa itu adalah rakyat, rakyat kecewa terhadap pemerintah, terhadap PLN, terhadap BUMN, kok bisa terjadi ini. Presiden itu mengeksekusi, melihat itu misalnya apa, diberhentikan atau siapa, jadi bukan sebagai seperti pengamat gitu loh,” cetusnya.