Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta managemen PLN dan polisi tidak mengkriminilisasi pohon sengon atas padamnya listrik secara total pada Minggu (4/8) lalu. Penyebab mati listrik perlu dilakukan investigasi mendalam.
“Harusnya yang bilang pohon sengon (penyebab listrik mati) ahli dong. Jangan krininalisasi pohon sengon lah,” kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2019).
Politisi Gerindra itupun memaklumi permintaan pihak PLN untuk memberikan waktu menyelidiki penyebab padamnya listrik itu. Fadli meminta PLN untuk memberikan batas waktu untuk menginvestigasi kejadian yang membuat 21 juta pelanggan PLN menderita.
“Menurut saya memang harus ada investigasi. Tapi investigasi ada limitnya mestinya di zaman sekarang bisa kita lihat dengan kecanggihan tekbologi segala macam bisa diketahui dong masalahnya itu apa. Ya harus ada investigasi dan audit terhadap operasional. Audit keuangan kebijakan yang bisa mengakibatkan blackout seperti tanggal 4 kemarin,” ucapnya.
Dikatakan Fadli, sangat berbahaya karena blackoutmenunjukkan negara Indonesia apalagi sebagai anggota negara G20, sangat lemah menghadapi persoalan yang elementer. “Persoalan penyediaan listrik karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak tanpa ada warning dan penjelasan,” tegasnya.
“Sampai sekarang pun belum ada penjelasan bahkan penjelasan seperti pohon sengon itu tidak masuk akal. Tidak memberikan suatu penjelasan yang memadai,” tandasnya.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon hanya tersenyum saat Anggota Komisi VII DPR RI, Inas Nasrullah, memberikan kritikan pedas kepada pimpinan DPR.
Fadli Zon yang saat itu terlibat perdebatan dengan Inas Nasrullah bahkan mengatakan kiritikan yang disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu sangat memalukan.
Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikan Fadli Zon saat menjadi narasumber di acara Indonesia Lawyers Club, Selasa (6/8/2019).
Perdebatan itu bermula saat Inas Nasrullah yang juga menjadi narasumber di acara tersebut memberikan tanggapannya mengenai peristiwa blackout yang terjadi belum lama ini.
Tanpa diduga, pimpinan Komisi VII DPR RI ini melayangkan kritikannya pada petinggi DPR, termasuk pada Fadli Zon.
Inas Nasrullah menyebut selama ini Menteri BUMN, Rini Soemarno, tidak diperbolehkan untuk hadir di Komisi VI DPR.
“Kita juga mohon maaf Pak Fadli harus mengkritik DPR juga,” kata Inas.
“Pak Fadli mengatakan bahwa tadi Menteri BUMN harus bertanggung jawab, yang menjadi persoalan sekarang bagaimana meminta pertanggungjawaban Menteri BUMN jika dia di-banned untuk tidak datang di Komisi VI?” lanjut Inas.
Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI itu menceritakan dirinya sudah dua kali menghadap pimpinan DPR untuk mencabut banned terhadap Rini Soemarno di DPR.
Namun, ia tidak mendapat respon apapun dari para pimpinan.
“Saya Wakil Ketua Komisi VI, dua kali saya datang menghadap kepada pimpinan DPR untuk bisa membawa ke paripurna untuk bisa menghadirkan kembali Bu Rini Soemarno.”
“Tapi gagal, surat berkali-kali masuk tolong Pak Fadli diluruskan, bagaimana kita kembali bisa memanggil Bu Rini Soemarno,” ucapnya.
Inas melanjutkan untuk meminta pertanggungjawaban Menteri BUMN itu, Fadli Zon harus membuka jalan bagi Rini Soemarno untuk bisa datang ke gedung DPR.
Dengan itu, Inas menyebut Rini Soemarno dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya di hadapan Komisi VI DPR RI.
“Itu yang saya minta, Pak Fadli minta sekarang Bu Menteri Rini bertanggung jawab, bawa (Rini Soemarno) ke Komisi VI, kita minta pertanggung jawabannya,” ucap Inas.
Lebih lanjut Inas menanyakan tentang tindak lanjut DPR setelah melakukan pengawasan terhadap kinerja BUMN.
Menurutnya, selama ini belum ada tindak lanjut yang jelas dari DPR untuk memaksimalkan hasil evaluasi yang telah dilakukan pada direksi BUMN.
“Kita juga harus mengkritik kepada DPR, saya DPR, saya merasakan tugas kita satu di antaranya adalah pengawasan.”
“Kita mengundang mitra-mitra salah satunya BUMN, Direktur Utama (dirut) BUMN kita undang,” ucapnya.
“Kita rapat kemudian keluarlah kesimpulan, meminta dirut ini begini, meminta PLN begini, selesai lalu tanda tangan,”tuturnya.
“Yang harus dipikirkan oleh DPR saat ini, tindak lanjutnya apa? tindak lanjut setelah pengawasan itu apa?” tanya Inas.
Mendengar pernyataan tersebut, Fadli Zon hanya tersenyum.
Inas yang tetap melanjutkan kritikannya menyatakan DPR harus melakukan tindak lanjut atas pengawasan yang dilakukan.
“Harus ada kewenangan dari DPR untuk menindaklanjuti pengawasan yang sudah dilakukan oleh DPR, kalau tidak ada ya percuma,” kata Inas.
Menanggapi kritikan tersebut, Fadli Zon selaku Wakil Ketua DPR RI, mencoba menanggapi.
“Saya luruskan dulu sedikit, kalau mengenai tadi Ibu Menteri BUMN itu tidak datang ke DPR itu adalah hasil dari rekomendasi Pansus Pelindo II, dan disahkan oleh paripurna,” ucap Fadli.
Namun belum sampai menyelesaikan jawabannya, Inas menyela penyataan Fadli.
Fadli tetap meneruskan penjelasannya bahwa selama ini pimpinan DPR tidak pernah menerima surat pencabutan banned Rini Soemarno.
“Selama ini tidak ada surat yang secara langsung hasil dari komisi enam kepada pimpinan untuk mengagendakan pencabutan,” kata dia.
“Ini jangan rancu, ini sangat memalukan ini karena seperti tidak mengerti mekanisme,” lanjutnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon berharap partainya mendapatkan posisi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Fadli beralasan partainya merupakan pemenang kedua di pemilihan legislatif 2019 dari segi hasil perolehan suara.
“Kami berharap kalau bisa disepakati Gerindra sebagai partai kedua terbesar dalam perolehan popular vote ya, saya kira itu yang kami ingin harapkan,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2019.
Meski begitu, Fadli mengatakan masih banyak waktu untuk membahas paket pimpinan MPR bersama partai-partai lain. Dia mengklaim Gerindra akan melakukan penjajakan ke partai-partai lain.
“Saya kira ruang untuk melakukan komunikasi politik dan silahturahmi politik masih besar, jadi pasti akan berbicara dan akan duduk,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini.
Sebelumnya, Fadli Zon mengatakan Gerindra juga tak masalah jika tak mendapatkan posisi ketua MPR. Dia menganggap Gerindra masih bisa menempati posisi wakil ketua MPR.
Sebelum Fadli, Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid juga mengklaim partainya layak mendapatkan posisi ketua MPR. Sodik mengklaim diberikannya kursi ketua MPR kepada partainya tak terlepas dari semangat rekonsiliasi pascapemilihan presiden 2019.
“Semangat rekonsiliasi untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa ini pertama-tama harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR, terutama oleh para pemimpin partai politik, dalam menetapkan ketua MPR,” kata Sodik lewat keterangan tertulis, Jumat, 19 Juli 2019.
Posisi ketua MPR kini tengah menjadi incaran sejumlah partai politik. Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Golkar sejak lama blak-blakan menyasar posisi tersebut. Sejumlah petinggi di partai beringin bahkan mengklaim jabatan ketua MPR itu sudah dipastikan menjadi jatah Golkar.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyoroti belum adanya mekanisme pengawasan yang berfungsi memantau isu disabilitas di Indonesia. Fadli menyebut, hingga kini belum ada institusi atau lembaga yang dapat memastikan bahwa pemerintah melakukan hal terbaik untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam dunia kerja.
“Pemerintah juga belum memiliki data yang bisa diandalkan untuk menggambarkan situasi penyandang disabilitas,” ujar Fadli, usai menjadi Keynote Speech dalam seminar “Pendekatan Gender dan Disabilitas Dalam Legislasi Bidang Ketenagakerjaan”, di Ruang Abdoel Moeis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2019).
Selain itu, politisi Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan, Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebenarnya telah mewajibkan peran pemerintah, baik Pemerintah Daerah, BUMN maupun BUMD untuk mempekerjakan penyandang disabilitas sebesar 2 persen dari jumlah pegawai. Terlebih, terdapat nilai tambah berupa insentif bagi perusahaan yang memperkerjakan penyandang disabilitas.
“Perintah dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ini sebetulnya sudah sangat jelas. Akan tetapi, pelaksanaannya saya kira masih belum direalisasikan. Masih banyak pekerjaan dan penghidupan yang layak itu tidak didapatkan oleh masyarakat kita terutama dari kalangan disabilitas,” ungkap Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini.
Untuk itu, Fadli menegaskan bahwa dirinya akan terus memperjuangkan kaum penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak yang sama di dalam dunia ketenagakerjaan Indonesia. “Hak kaum penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak yang sama di dalam dunia ketenagakerjaan Indonesia harus sepenuhnya. Karena itu, saya merasa perlu untuk memperjuangkan hal tersebut,” tandas Fadli.
Apalagi, Fadli menambahkan, Indonesia juga turut serta mengesahkan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) atau konvensi mengenai hak-hak disabilitas melalui UU Nomor 19 Tahun 2011. Maka, tutur Fadli, sudah kewajiban bagi dirinya untuk terus memperjuangkan pemenuhan hak-hak dari penyandang disabilitas.
“Ratifikasi CRPD tersebut menjadikan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang berkomitmen untuk mewujudkan secara optimal segala bentuk dari penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dari penyandang disabilitas sebagaimana tercantum dalam CRPD tersebut,” tutup Fadli.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan bahwa terjaminnya kesetaraan gender dan kaum disabilitas untuk mendapatkan hak yang sama di dunia kerja perlu mendapatkan satu peneguhan. Mereka merupakan warga negara yang juga berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak di Indonesia. Terlebih, Fadli mengungkapkan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan untuk memberikan keleluasaan fasilitas, khususnya bagi kalangan penyandang disabilitas.
Hal itu diungkapkan Fadli usai membuka serta menjadi Keynote Speaker dalam seminar “Pendekatan Gender dan Disabilitas Dalam Legislasi Bidang Ketenagakerjaan” yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, di Ruang Abdoel Moeis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8). Seminar ini turut menghadirkan sejumlah narasumber, seperti Anggota DPR RI serta perwakilan Kementerian dan Lembaga.
“Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terdapat perintah turunan dari aturan-aturan yang memberikan keleluasaan fasilitas bagi kalangan penyandang disabilitas. Ini untuk menjamin apa yang diharapkan oleh konstitusi kita bahwa setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak,” ujar Fadli.
Untuk itu, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini menjelaskan, sebagai pelaksanaan dari UU Penyandang Disabilitas tersebut, maka perlu adanya alokasi sebesar 2 persen di dalam formasi lapangan pekerjaan bagi kaum disabilitas sebagai bentuk afirmasi atau affirmative action.
Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Gerindra ini menyatakan, meski rumusan pasal-pasal dari UU Penyandang Disabilitas berkaitan dengan satu keberpihakan terhadap hak dari setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan, dalam pelaksanaannya, Fadli menyayangkan hal tersebut masih belum menjadi satu realitas sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara selama hampir 74 tahun Indonesia merdeka.
“Rumusan pasal-pasal di dalam konstitusi negara kita, UU Nomor 8 Tahun 2016 ini adalah rumusan pasal-pasal terkait dengan satu keberpihakan terhadap hak dari setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi belum menjadi satu realitas kehidupan kita meskipun kita telah merdeka selama hampir 74 tahun. Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), maka tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak,” pungkas legislator dapil Jawa Barat V itu.
Seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian (F-Golkar), Anggota Komisi IX DPR RI Nova Riyanti Yusuf (F-Demokrat), Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang (PUU) BK DPR RI Inosentius Samsul, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, dan beberapa narasumber lainnya.
Pusat Perancangan Undang-Undang (UU) Badan Keahlian (BK) DPR menyelenggarakan Seminar Nasional bertema “Pendekatan Gender dan Disabilitas Dalam Legislasi Bidang Ketenagakerjaan”.
Sebagai pembicara kunci, Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon menegaskan, kesetaraan gender dan disabilitas ini perlu tindakan nyata (affirmative action).
“Saya kira seminar nasional tentang penegakkan gender disabilitas di dalam legislasi tenaga kerja ini sangat penting. Dalam rangka menjamin apa yang diharapkan oleh konstitusi kita, bahwa setiap negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” kata Fadli seusai seminar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2019).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini secara khusus menyoroti pendekatan gender dan kaum disabilitas yang selama ini masih sekadar wacana saja. Menurutnua, hal ini perlu mendapatkan suatu afirmasi apalagi ada perintah di dalam UU Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
“Kan ada turunan-turunan, aturan-aturan yang memberikan keleleluasaaan fasilitas bagi penyandang disabilitas,” terang Fadli.
Karena itu Fadli menegaskan, perlu ada langkah nyata dalam pelaksanaan UU Penyandang Disabilitas itu. Khususnya dalam penyediaan lapangan kerja bagi kaum difabel.
“Jadi saya kira perlu ada pelaksanaan undang-undang tersebut termasuk penyediaan 2 persen di dalam lapangan pekerjaan merupakan suatu afirmasi, afarmative action,” tandasnya.
Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan partainya siap sendirian berada di luar pemerintahan meski dirinya yakin Gerindra tak akan bergabung ke koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf alias jadi oposisi. Menanggapi itu, Waketum Gerindra Fadli Zon mengatakan keputusan berkoalisi atau jadi oposisi diserahkan ke Prabowo Subianto.
“Kita melihat dan sudah mengambil keputusan bahwa menyangkut masalah penjajakan koalisi atau berada di luar pemerintahan itu diserahkan ke Ketua Dewan Pembina yaitu Pak Prabowo,” kata Fadli, Selasa (6/8/2019) malam.
Fadli menyatakan Prabowo bakal mempertimbangkan banyak hal sebelum menentukan sikap partai. Salah satu yang disebutnya menjadi pertimbangan Prabowo ialah bagaimana visi dan program Gerindra bisa diimplementasikan ke depannya.
“Tentu Pak Prabowo juga mempertimbangkan kalau ini demi kepentingan bangsa dan negara dan memang diperlukan dan kita bisa berbuat dengan visi misi maupun program yang kita miliki itu bisa terakomodasi dan bisa dieksekusi itu artinya kita memberikan suatu platform pada kepentingan yang lebih besar. Kepentingan bangsa dan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Dia menyebut masih ada waktu untuk mempertimbangkan sikap politik hingga pemerintahan baru dibentuk pada Oktober mendatang. Fadli menegaskan hubungan Gerindra dengan PKS sangat baik.
“Tidak ada masalah. Kita suda bekerja sama bertahun-tahun dalam berbagai peristiwa besar politik. Jadi kita mempunyai komunikasi politik dan silaturahim politik yang sangat baik,” ujarnya.
Sohibul sebelumnya menyatakan PKS siap jika nantinya sendirian berada di luar koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf alias jadi oposisi. Sohibul mengatakan PKS menjalankan logika dasar demokrasi dengan adanya check and balance. Sohibul juga menyinggung Gerindra, yang disebutnya sudah ada proses bergabung ke pemerintah.
“Kami melihat partai lain tidak ada yang siap. Ya udah, kami lah. Ya kalau sekarang Gerindra sudah ada proses ke sana (merapat ke pemerintah), ya, udah kami sebagai the last resource. Kita ini tumpuan terakhir dari terbangunnya demokrasi yang berkualitas,” ujar Sohibul Iman di Hotel Mercure Jakarta Batavia, Jakarta Barat, Senin (5/8).
Meski demikian, dia yakin Gerindra yang dipimpin Prabowo tak akan merapat ke pemerintah. Sohibul yakin Prabowo akan ingat ajakannya untuk tetap menjadi oposisi.
“Khusus untuk Gerindra, saya berulang kali tegaskan sebagai sahabat, saya masih punya keyakinan ujung-ujungnya nggak kok, dia (Gerindra) nggak ke sana, insyaallah bersama PKS,” ucap Sohibul.
Indonesia selalu berbicara mengenai perkembangan revolusi industri 4.0 atau era kecerdasan buatan.
Namun, kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon, apa yang dikoar-koarkan itu tidak sejalan dengan kenyataan yang terjadi di tanah air. Apalagi, jika menilik insiden pemadaman listrik yang terjadi di setengah pulau terpadat pada Minggu (4/8) lalu.
“Yang jelas kita ini negara G-20 yang selalu menggembar-gemborkan revolusi Industri 4.0, tetapi mengatasi persoalan pemadaman massal ini kita seperti tidak berdaya,” ucapnya dalam acara diskusi di ILC, Selasa (6/8) malam.
Bahkan kata Fadli, ketidakmampuan negara dalam mengatasi listrik menunjukkan kerapuhan di dalam persoalan energi.
Padahal, Indonesia sebagai negara yang memiliki 269 juta penduduk harus memiliki kedaulatan di dalam sektor yang mendasar ini.
Pelayanan listrik ini dasar, pangan ini dasar, BBM ini dasar,” paparnya.
Menurutnya, pemadaman listrik tidak bisa ditoleriasai karena merugikan rakyat banyak. Apalagi, tidak ada pemberitahuan sebelumnya.
“Saya kira tidak bisa ini ditolerir bisa terjadi di sebuah negara seperti Indonesia,” tutup waketum DPP Partai Gerindra itu.
Indonesia merupakan anggota dari kelompok negara maju yang tergabung dalam G-20. Di forum itu, Indonesia selalu berbicara mengenai perkembangan revolusi industri 4.0 atau era kecerdasan buatan.
Namun, kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon, apa yang dikoar-koarkan itu tidak sejalan dengan kenyataan yang terjadi di tanah air. Apalagi, jika menilik insiden pemadaman listrik yang terjadi di setengah pulau terpadat pada Minggu (4/8) lalu.
“Yang jelas kita ini negara G-20 yang selalu menggembar-gemborkan revolusi Industri 4.0, tetapi mengatasi persoalan pemadaman massal ini kita seperti tidak berdaya,” ucapnya dalam acara diskusi di ILC, Selasa (6/8) malam.
Bahkan kata Fadli, ketidakmampuan negara dalam mengatasi listrik menunjukkan kerapuhan di dalam persoalan energi.
Padahal, Indonesia sebagai negara yang memiliki 269 juta penduduk harus memiliki kedaulatan di dalam sektor yang mendasar ini.
“Pelayanan listrik ini dasar, pangan ini dasar, BBM ini dasar,” paparnya.
Menurutnya, pemadaman listrik tidak bisa ditolerir karena merugikan rakyat banyak. Apalagi, tidak ada pemberitahuan sebelumnya.
“Saya kira tidak bisa ini ditolerir bisa terjadi di sebuah negara seperti Indonesia,” tutup waketum DPP Partai Gerindra itu.
Mbah Moen Meninggal, Deretan Ucapan Duka Cita dari Tokoh Publik, Mulai Fadli Zon Hingga Susi
“Banyak sekali hadiah yang Mbah Moen telah berikan kepada saya. Surban Mbah, kerudung, uang di amplop kecil… belum lagi hadiah imaterial yang begitu banyak… dalam derai airmata, saya mensyukuri semua hadiah Mbah Moen. Terimakasih atas kasihsayang, Mbah kepada saya…”
Kabar duka datang dari Organisasi Masyarakat Nahdlatul UIama atau NU, Kiai Miamun Zubair dikabarkan meninggal dunia pada Selasa (6/8/2019).
Pemuka agama sekaligus politikus yang akrab disapa Mbah Moen tersebut menghembuskan nafas terakhirnya saat melakukan rangkaian ibadah haji.
Kabar ini pun dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani.
“Iya, saya mendapat kabar dari Mekkah,” ujar Arsul Sani.
Ia melanjutkan, kabar itu didapat langsung dari putra Mbah Moen, yakni Taj Yasin yang juga merupakan wakil gubernur Jawa Tengah.
“Dikonfirmasi putra beliau, Gus Yasin, Wagub Jateng,” lanjut Arsul Sani.
Setelah kabar ini terdengar sampai Indonesia, banyak ucapan duka cita yang datang dari para politisi dan tokoh Tanah Air.
Satu di antaranya yakni ucapan duka dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD yang mencuitkan kalimat duka di akun Twitter resminya, @mohmahfudmd.
Tak hanya cuitan, Mahfud MD membuat utas yang menceritakan pengalaman pribadinya saat bertemu dengan Mbah Moen.
Ia pun bercerita, sambil berbisik Mbah Moen berpesan kepadanya tentang suatu hal saat bertemu di satu acara di Yogyakarta.
Menteri Susi Pudjiastuti pun turut memberikan ucapan duka melalui akun Twitternya @susipudjiastuti.
Di matanya, Mbah Moen adalah tokoh besar Indonesia yang mempersatukan bangsa.
“Innalillahi wa innailaihi rajiuun. Indonesia kehilangan tokoh besar dan pemersatu bangsa.” tulis @susipudjiastuti.
Putri dari mendiang Kiai Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Alissa Wahid mengunggah sebuah foto saat dirinya bersama Mbah Moen.
Lewat cuitan @AlissaWahid, ia menceritakan banyak menerima hadiah dari Mbah Moen, mulai dari surban, kerudung, bahkan uang yang dibungkus dalam amplop kecil.
“Banyak sekali hadiah yang Mbah Moen telah berikan kepada saya. Surban Mbah, kerudung, uang di amplop kecil… belum lagi hadiah imaterial yang begitu banyak… dalam derai airmata, saya mensyukuri semua hadiah Mbah Moen. Terimakasih atas kasihsayang, Mbah kepada saya…” tulis @AlissaWahid pada Selasa (6/8/2019) pukul 10.03 WIB.
Politikus Fadli Zon juga memberikan ungkapan bela sungkawa melalui akun Twitternya @fadlizon.
“Innalillahi Wainnailaihi raajiun. Turut berduka cita atas wafatnya KH Maimoen Zubair di Mekkah. Smg alm Mbah Moen diterima di tempat terbaik di sisi Allah SWT n husnul khotimah. Amin,” tulisnya pada pukul 09.30 WIB.
Dari pantauan TribunPalu.com nama Mbah Moen menjadi trending topic di Twitter.
Hingga pukul 10.14 WIB, sebanyak 15,5 ribu cuitan pengguna Twitter yang mencantumkan nama Mbah Moen.
Informasi yang beredar, KH Maemoen Zubair wafat pada Selasa (6/8/2019) pukul 04.17 waktu setempat.
Ketua Robithoh Ma’ahid Islamiyyah (RMI) PBNU, Abdul Ghofar Rozin atau Gus Rozin, juga membenarkan kabar tersebut.
“Benar, 30 menit yang lalu,” kata Gus Rozin yang juga Staf Khusus Presiden Joko Widodo pada Tribunjateng.com.
KH Maimeon Zubair atau Mbah Moen wafat di usia 90 tahun.
Salah satu tokoh sepuh di PPP itu lahir pada 28 Oktober 1928.
Saat ini dia dikenal sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al Anwar di Sarang, Rembang, Jawa Tengah.
