Wakil Ketua DPR, Fadli Zon hanya tersenyum saat Anggota Komisi VII DPR RI, Inas Nasrullah, memberikan kritikan pedas kepada pimpinan DPR.
Fadli Zon yang saat itu terlibat perdebatan dengan Inas Nasrullah bahkan mengatakan kiritikan yang disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu sangat memalukan.
Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikan Fadli Zon saat menjadi narasumber di acara Indonesia Lawyers Club, Selasa (6/8/2019).
Perdebatan itu bermula saat Inas Nasrullah yang juga menjadi narasumber di acara tersebut memberikan tanggapannya mengenai peristiwa blackout yang terjadi belum lama ini.
Tanpa diduga, pimpinan Komisi VII DPR RI ini melayangkan kritikannya pada petinggi DPR, termasuk pada Fadli Zon.
Inas Nasrullah menyebut selama ini Menteri BUMN, Rini Soemarno, tidak diperbolehkan untuk hadir di Komisi VI DPR.
“Kita juga mohon maaf Pak Fadli harus mengkritik DPR juga,” kata Inas.
“Pak Fadli mengatakan bahwa tadi Menteri BUMN harus bertanggung jawab, yang menjadi persoalan sekarang bagaimana meminta pertanggungjawaban Menteri BUMN jika dia di-banned untuk tidak datang di Komisi VI?” lanjut Inas.
Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI itu menceritakan dirinya sudah dua kali menghadap pimpinan DPR untuk mencabut banned terhadap Rini Soemarno di DPR.
Namun, ia tidak mendapat respon apapun dari para pimpinan.
“Saya Wakil Ketua Komisi VI, dua kali saya datang menghadap kepada pimpinan DPR untuk bisa membawa ke paripurna untuk bisa menghadirkan kembali Bu Rini Soemarno.”
“Tapi gagal, surat berkali-kali masuk tolong Pak Fadli diluruskan, bagaimana kita kembali bisa memanggil Bu Rini Soemarno,” ucapnya.
Inas melanjutkan untuk meminta pertanggungjawaban Menteri BUMN itu, Fadli Zon harus membuka jalan bagi Rini Soemarno untuk bisa datang ke gedung DPR.
Dengan itu, Inas menyebut Rini Soemarno dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya di hadapan Komisi VI DPR RI.
“Itu yang saya minta, Pak Fadli minta sekarang Bu Menteri Rini bertanggung jawab, bawa (Rini Soemarno) ke Komisi VI, kita minta pertanggung jawabannya,” ucap Inas.
Lebih lanjut Inas menanyakan tentang tindak lanjut DPR setelah melakukan pengawasan terhadap kinerja BUMN.
Menurutnya, selama ini belum ada tindak lanjut yang jelas dari DPR untuk memaksimalkan hasil evaluasi yang telah dilakukan pada direksi BUMN.
“Kita juga harus mengkritik kepada DPR, saya DPR, saya merasakan tugas kita satu di antaranya adalah pengawasan.”
“Kita mengundang mitra-mitra salah satunya BUMN, Direktur Utama (dirut) BUMN kita undang,” ucapnya.
“Kita rapat kemudian keluarlah kesimpulan, meminta dirut ini begini, meminta PLN begini, selesai lalu tanda tangan,”tuturnya.
“Yang harus dipikirkan oleh DPR saat ini, tindak lanjutnya apa? tindak lanjut setelah pengawasan itu apa?” tanya Inas.
Mendengar pernyataan tersebut, Fadli Zon hanya tersenyum.
Inas yang tetap melanjutkan kritikannya menyatakan DPR harus melakukan tindak lanjut atas pengawasan yang dilakukan.
“Harus ada kewenangan dari DPR untuk menindaklanjuti pengawasan yang sudah dilakukan oleh DPR, kalau tidak ada ya percuma,” kata Inas.
Menanggapi kritikan tersebut, Fadli Zon selaku Wakil Ketua DPR RI, mencoba menanggapi.
“Saya luruskan dulu sedikit, kalau mengenai tadi Ibu Menteri BUMN itu tidak datang ke DPR itu adalah hasil dari rekomendasi Pansus Pelindo II, dan disahkan oleh paripurna,” ucap Fadli.
Namun belum sampai menyelesaikan jawabannya, Inas menyela penyataan Fadli.
Fadli tetap meneruskan penjelasannya bahwa selama ini pimpinan DPR tidak pernah menerima surat pencabutan banned Rini Soemarno.
“Selama ini tidak ada surat yang secara langsung hasil dari komisi enam kepada pimpinan untuk mengagendakan pencabutan,” kata dia.
“Ini jangan rancu, ini sangat memalukan ini karena seperti tidak mengerti mekanisme,” lanjutnya.