DPR menuntut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero melakukan audit operasional dan keuangan perusahaan sebagai buntut dari peristiwa pemadaman listrik massal di Pulau Jawa akhir pekan lalu.
“Harus ada audit terhadap operasi, operasional, audit keuangan kebijakan dan sebagainya yang bisa mengakibatkan blackout seperti tanggal 4 (Agustus) kemarin,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8).
Fadli juga meminta dilakukan investigasi mengusut tuntas penyebab blackout. Menurut dia, audit dan investigasi yang dilakukan PLN harus memiliki tenggat waktu.
“Jadi harus ada investigasi tapi harus ada limit harus ada waktunya. Kapan? Masa yang begini saja perlu setahun ya seminggu dua minggu lebih dari cukup,” imbuh dia.
Politikus Gerindra itu beralasan PLN dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada agar mempercepat proses investigasi. “Mestinya di zaman sekarang bisa kita lihat dengan kecanggihan teknologi segala macam bisa diketahui dong masalahnya itu apa?” tuntut Fadli.
Menurut Fadli, penjelasan awal yang disampaikan petinggi PLN bahwa pemadaman massal dipicu karena adanya jaringan yang terbakar karena terkena pohon tidak masuk akal. Dirinya sampai saat ini masih menunggu penjelasan yang lebih ilmiah.
“Penjelasan seperti pohon sengon itu nggak masuk akal. Tidak memberikan suatu penjelasan yang memadai,” kritik Wakil Ketum Gerindra itu. “Jangan kriminalisasi pohon sengon lah.”