Tim sukses tiga pasang calon presiden dan wakil presiden berdebat dalam satu forum. Saling serang dan mengkritisi kebijakan serta jargon masing-masing calon menjadi perdebatan utama.
Debat dengan tajuk ‘Perang Udara’ yang digelar Charta Politika ini berlangsung di Resto Sindang Reret, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Juni 2009.
Tim sukses SBY-Boediono yang diwakili Rizal Mallarangeng mempertanyakan apa kebijakan nyata yang disebut-sebut pro-rakyat? Jelas, pertanyaan ini ditujukan kepada tim sukses duet Megawati-Prabowo.
“Bukan bermain pada istilah-istilah besar yang hanya menjadi topeng. Apa kebijakan konkret pro-rakyat?” kata Rizal Mallarangeng, yang menjadi anggota Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono bidang Media.
Kubu Megawati-Prabowo menjawab. “Bukan bermain pada istilah-istilah. Ideologi jelas, kebijakan juga akan jelas. Apa yang dimaksud ekonomi kerakyatan sangat jelas,” kata Fadli Zon, yang juga Sekretaris Umum Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo.
Fadli menyerang balik. Menurut dia, kalau berbicara fakta, justru saat ini perlu dipertanyakan mengapa para petani kesulitan mendapatkan pupuk. “Dari sisi lain, pendidikan semakin mahal,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Kubu Mega-Prabowo juga tak lepas dari ‘serangan’ Tim JK-Wiranto. Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Tim Kampanye Jusuf Kalla-Wiranto, Poempida Hidayatullah, mempertanyakan kembali mengapa begitu lama keputusan untuk berkoalisi antara PDIP-Gerindra.
“Kalau sudah cocok chemistry-nya antara Megawati dan Prabowo, kenapa alot sekali koalisinya?” tanya Poempida. Fadli Zon tak tinggal diam. “Justru itu seninya, menyamakan semua persepsi, menyatukan persamaan,” jawab Fadli. “Apa karena sulit menempatkan posisi di kabinet?” tanya Poempida. “Kabinet itu nomor dua dan tiga,” tangkis Fadli Zon.
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) membantah dijadikan sebagai bemper bagi mantan Deputi V BIN Muchdi PR dalam menghadapi proses hukum tuduhan keterlibatannya dalam pembunuhan aktivis HAM Munir.
“Kami tidak merasa seperti itu. Keterlibatan beliau sejak dari awal. Kehadirannya kemarin ke kantor ini memang sesuai tugas dan kewajibannya selaku wakil ketua umum untuk menyambut kehadiran KPU melakukan verifikasi,” ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmat Muzaini, Jumat (20/6).
Menurut Muzaini, kehadiran Muchdi ke kantor DPP Partai Gerindra saat KPU melakukan verifikasi bukan untuk unjuk kekuatan. Namun memang sudah dijadwalkan dan merupakan satu kewajiban bagi Muchdi.
Bantahan dari Partai Gerindra ini disampaikan menanggapi penangkapan Muchdi PR di sebuah hotel berbintang di kawasan Jendral Sudirman, Jakarta, Kamis malam (19/6).
Kamis siang, saat beredar isu santer rencana penangkapan Muchdi, wartawan dari berbagai media segera menunggu di depan rumah Muchdi maupun di Bareskrim Mabes Polri. Namun Muchdi justru muncul di kantor DPP Partai Gerindra.
Wartawan yang menunggu di depan rumahnya juga tidak melihat ia keluar rumah. Baru diketahui sore harinya ternyata Muchdi berada di hotel sejak Rabu (18/6).
Muzaini menegaskan, tidak ada niatan dari mantan Danjen Kopassus ini untuk menghindari proses hukum dan menggunakan Partai Gerindra sebagai tameng berlindung.
“Beliau itu aktivitasnya masih seabrek. Partai ini belum memiliki kekuatan apa-apa. Masih banyak organisasi lain yang kuat yang beliau pimpin, seperti Tapak Suci Muhammadiyah misalnya. Beliau di sana pegang ketua umum. Kekuatannya besar di seluruh Indonesia. Tapi beliau tidak memanfaatkan itu. Itu bukan wataknya. Beliau itu orangnya gentleman, bertanggungjawab dan tidak suka memanfaatkan kekuasaan dan jabatannya,” jelas Muzaini panjang lebar tentang Muchdi PR.
Pemerintahan sekarang dinilai tidak mampu menyelesaikan kasus Lapindo dan itu menjadi bukti bahwa pemerintahan sekarang tidak tegas. “Apa yang dilakukan? Kalau yang namanya melakukan itu sampai ada keputusan hingga selesai,” Kata Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Gerinda saat Rakernas Gerindra di Hotel Grand Kemang di Jakarta, Sabtu (23/5).
Fadli mengatakan Pemerintah seharusnya mengambil alih tanggung jawab sepenuhnya kasus Lapindo setelah itu menyelesaikan dengan pihak ketiga yang harus bertanggung jawab.”Harus ada keputusan dan setiap keputusan itu mengandung resiko. Jangan sampai seolah-olah pemerintah lepas tangan dan menyerahkan kepada swasta,” katanya.
Fadli juga menilai kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih tebang pilih.”Indonesia tetap menjadi negara terkorup di Asia. Lebih korup dari Filipina dan Thailand,” ucapnya.
Menurutnya, sekarang pemberantasan korupsi hanya mengintimidasi kepala-kepala daerah. “Kalau ada beking kasusnya ditempatkan paling bawah. Kalau ngga ada beking di tempatkan paling atas,” ucap Fadli.
Poros Indonesia Raya yang digagas Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) akan dijadikan kekuatan untuk mengimbangi kubu Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat dan Megawati Sukarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Hal itu ditegaskan Ketua Gerindra Suhardi saat mengikuti tabur bunga dan upacara penghormatan kepada para pahlawan di depan tugu TMP Kalibata, Jakarta, Jumat (6/2) bersama ratusan kader partai. “Ini (Poros Indonesia Raya) akan menjadi kekuatan alternatif yang dominan,” ujarnya.
Dalam acara yang bertepatan dengan hari ulang tahun pertama partai bernomor urut lima itu, Suhardi mengatakan, pihaknya terus melakukan diskusi terhadap tokoh-tokoh nasional, seperti Akbar Tanjung dan Amien Rais, tentang Indonesia baru, dengan sistem ekonomi baru, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Adapun kader partai berlambang burung garuda tersebut menabur bunga di makam Adam Malik, Sutan Syahrir, Agus Salim, pahlawan revolusi, dan lainnya. Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Fadli Zon, serta para dewan pembina, pengurus DPP, serta perangkat partai lainnya. Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang semula dijadwalkan memimpin tabur bunga, tidak hadir karena berhalangan.
Menurut Fadli, acara tersebut bertujuan untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan pejuang kemerdekaan menghadapi bangsa penjajah. “Selain itu, acara ini juga mengingatkan para kader Gerindra bahwa apa yang kita lakukan sekarang adalah meneruskan cita-cita mereka,” ujarnya, Jumat (6/2).
Fadli menambahkan, acara tabur bunga ini serentak diadakan di daerah-daerah. Selain tabur bunga, Partai Gerindra juga mengadakan bakti sosial guna memberikan bantuan kepada masyarakat miskin.
Kekerasan yang terjadi pada Mei 1998 tak hanya sekedar catatan hitam dalam lembaran sejarah Indonesia, tapi juga luka bagi para korban dan keluarga korban kekerasan. Termasuk masyarakat Tionghoa yang harta bendanya dirampas. Apalagi para perempuan Tionghoa korban pemerkosaan biadab.
Prabowo Subianto yang saat peristiwa tersebut menjabat sebagai Panglima Komando Angkatan Darat memberi penjelasan soal dugaan keterlibatannya.
“Saya memang dituduh melakukan banyak hal termasuk dituduh melakukan kudeta tapi bukti sejarah menunjukan saya tidak melakukan kudeta karena saya percaya pada prinsip-prinsip demokrasi,” kata dia depan masyarakat Tionghoa, termasuk beberapa LSM dan media massa berbahasa Mandarin di Restoran Nelayan, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu 13 Juni 2009.
Kata Prabowo, saat itu menjaga stabilitas jadi fokus utama. “Saat itu saya adalah pejabat dalam suatu pemerintahan, setelah itu ada pergantian rezim. Apa yang oleh satu pemerintahan disebut sebagai penahanan, oleh pemerintahan selanjutnya bisa diartikan sebagai penculikan,” kata dia.
Sebagai Pangkostrad, kata Prabowo, dia mengambil tanggung jawab. “Itu bukan proyek dan suruhan saya,” kata dia. Prabowo lalu mengaku sudah ada rekonsiliasi. “Namun, saya juga minta maaf,” kata dia.
Selain menjawab pertanyaan pengunjung soal peristiwa Mei 1998, Prabowo juga membagi-bagikan buku berjudul ‘Huru-hara Mei 1998’ karya Fadli Zon, yang saat ini menjadi Wakil Ketua Umum Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Kerusuhan terjadi di Indonesia pada 13 Mei – 15 Mei 1998, khususnya di ibu kota Jakarta dan beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti di mana empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998.
Pada kerusuhan ini banyak toko-toko dan perusahaan-perusahaan dihancurkan oleh amuk massa. Selain itu banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa juga menjadi sasaran amuk massa, terutama di Jakarta dan Surakarta. Juga terdapat puluhan wanita keturunan Tionghoa yang diperkosa dalam kerusuhan tersebut.
Pada peringatan 11 tahun peristiwa Mei 1998, sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) di kantor Kontras mengadakan ‘May Tribunal’, sebagai representasi pengadilan rakyat. Mereka menuntut Pengadilan HAM ad hoc mengadili pihak-pihak yang bertanggungjawab atas peristiwa itu.
Mantan Pangkostrad Letjen (Purn) Prabowo Subianto hanya tersenyum sumringah saat dikonfirmasi tentang poster dirinya berduet dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Prabowo sempat tersontak kaget, dan kembali hanya bisa tertawa lebar terkait hal itu.
“Hahahaha…itu cuma untuk berita headline ya? Hehe,” ujar Prabowo Subianto sambil tertawa terkekeh-kekeh yang ditemu secara khusus oleh Persda Network, Kamis (14/2) usai bertemu dengan petani teladan di kantornya.
Prabowo seakan menghindar ketika dikonfirmasi tentang poster yang beredar di Yogyakarta yang menyandingkan dirinya dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Lagi-lagi, Prabowo tertawa lepas. “Hahaha, kita ini sedang berbicara subsidi pupuk. Kok tanya soal 2009 sih. Boleh dong sekali- sekali headline-nya petani,” tukas Prabowo enggan mengometari lebih lanjut.
Dalam pertemuannya dengan para petani unggulan dari lima provinsi, Provinsi Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur serta Provinsi Jambi, Prabowo mengingatkan kesejahteraan, termasuk kesejahteraan para petani yang tak akan terwujud bila tak bisa merasakan hidup tentram.
Prabowo memberikan jaminan HKTI yang dipimpinnya siap membela para petani. Prabowo juga menyayangkan sikap pemerintahan yang membuka impor di sektor pertanian sebesar-besarnya. Ia kemudian mengimbau kepada para politikus, dan para pimpinan partai untuk lebih peduli dengan nasib para petani.
“Kita menolak impor, bukan karena sok nasionalis. Tapi, para petani kita belum mampu bersaing dengan petani-petani negara maju. Para petani negara lain dibela pemerintahnya, tapi, kita tidak. Menolak impor dengan mempertimbangkan risiko,” sesal Prabowo seraya mengingatkan harga pangan di seluruh dunia makin membumbung tinggi.
Hingga saat ini, iklan Prabowo di beberapa stasiun televisi dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum HKTI masih terus ditayangkan. Prabowo, dalam iklannya itu mengimbau agar rakyat Indonesia membeli produk-produk bahan makanan dari dalam negeri.
Dalam iklan berdurasi sekitar satu menit, Prabowo digambarkan sedang menyapa para petani. Selain itu, ditampilkan pula gambar kegiatan para petani di Indonesia. Narasi dari iklan tersebut adalah suara dari Prabowo. Konsep dari iklan “Prabowo dan Petani Indonesia” mirip dengan konsep saat Prabowo berkampanye jelang Pemilu Presiden 2004. Intinya, mengajak rakyat Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan.
Teman dekat Prabowo, Falli Zon yang tak lain Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies (IPS) dalam perbincangan khusus dengan Persda Network, Rabu (6/2) malam lalu, tidak menampik bila dalam pertarungan Pilpres 2009 nanti, Prabowo ikut maju. Kalau untuk maju (Pilpres 2009), masih melihat peluang ke depan. Yang jelas, Prabowo sampai saat ini sebagai dewan penasihat Golkar. Tentunya, masih melihat mekanismenya seperti apa nanti karena sekarang ini belum jelas. Tapi, kalau merupakan sebuah panggilan bagi kepentingan nasional kan, pasti siapa pun harus mau memperbaiki bangsa ini. Sudah pastilah, yang jadi pertimbangan utamanya adalah dari Partai Golkar,” jelasnya.
“Secara politik kita tidak tahu apakah Mas Prabowo tetap maju kalau ada capres dari Partai Golkar juga. Kalau melihat dari pengalaman-pengalaman yang lalu, selalu ada yang namanya peluang. Sehingga melihat peluang itu ke depan dan belum bisa diramal sekarang begitu saja. Politik ke depan, tentu akan berjalan secara dinamis,” lanjut Fadli Zon lagi.
Tim sukses pasangan capres-cawapres Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto sangat yakin dapat bertarung dan sukses di Pemilu Presiden. Meskipun salah satu rivalnya adalah pasangan incumbent atau yang masih menjabat, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.
“Kami sangat optimistis,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, yang hadir dalam pertemuan tim pemenangan pemilu PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, di Kantor Badan Pemenangan Pemilu PDIP, di Jalan Cut Dik Tiro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 18 Mei 2009.
PDI Perjuangan dan Partai Gerindra meyakini bahwa masih banyak masyarakat yang menginginkan adanya perubahan. Maka itu, tim sukses Mega-Prabowo sudah mempersiapkan segala hal dalam persaingan melawan dua kandidat lainnya, SBY-Boediono dan JK-Wiranto. “Karena masyarakat menginginkan perubahan,” ujar Fadli.
Dalam rapat itu tampak hadir beberapa petinggi dari dua partai. Fungsionaris PDI Perjuangan yang hadir dalam rapat antara lain, Panda Nababan, Gayus Lumbuun, Ganjar Pranowo, dan Arif Budimanta.
Sementara dari Partai Gerindra hadir Ketua Umum, Suhardi, Wakil Ketua Umum, Fadli Zon, anggota Dewan Pembina Gerindra, Hasim Djojohadikusumo, Ketua DPP Partai Gerindra, Halida Hatta, dan beberapa fungsionaris lainnya.
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menuding data kemiskinan yang ditampilkan Partai Demokrat dalam iklan politiknya tak akuntabel. Hanura dan Gerindra mengatakan, data kemiskinan Demokrat yang didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tak sesuai dengan data Bank Dunia yang lebih berlaku global.
“Masalahnya data incumbent bisa digoreng,” ujar Ketua Umum Gerindra Fadli Zon dalam diskusi publik bertajuk ‘Dengan Iklan Politik Menuju Kontrak Politik’ di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, Rabu (19/11).
Fadli menambahkan bahwa dalam iklan poliitik harus ada akuntabilitas, termasuk soal data. Masyarakat tentunya akan lebih memilih iklan mana yang mewakili dirinya pada saat ini.
Sementara itu, Ketua DPP Hanura Indro Tjahyono mengatakan Hanura sudah menyanggah data kemiskinan yang ditampilkan Demokrat melalui iklan politik juga. “Ini yang coba kita advokasi. Kalau politikus sudah salah melihat angka saya kira kebijakannya akan salah,” ujar Indro.
Ketua Departemen Politik Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, tanggung jawab etis seharusnya berbasis pada data. Menurut Anas, data juga sangat penting untuk menyanggah iklan politik oposisi.
“Silahkan parpol lain kalau mau debat atau kritik. Itu hak untuk semua partai untuk ambil jalannya sendiri. Kalau kita mau kritik ya dengan data juga supaya publik tahu mana yang benar. Itu jadi sehat dan menyehatkan bukan sindir-menyindir,” ujar Anas.
Kritikan pedas langsung dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon. Ia menuding, sikap ngotot Jaksa Agung Hendarman Supandji yang akan melakukan kasasi terhadap putusan bebas Muchdi Pr tak lain sebagai lahan ‘jualan’ Presiden SBY untuk menaikkan popularitasnya jelang perhelatan Pemilu 2009. Kasus Munir, dianggap Fadli Zon juga sebagai alat untuk menutupi kelemahan pemerintahan SBY-JK yang tidak mampu memberikan perekonomian yang lebih baik kepada rakyatnya.
“Saya mendapatkan banyak masukan dari para ahli hukum, bahwa seseorang yang sudah divonis bebas, maka tidak bisa dilakukan kasasi lagi. Pak Muchdi kan divonis bebas murni, jadi akan sulit untuk dilakukan kasasi. Bagi kami, putusan terhadap pak Muchdi sudah berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang ada dan cukup adil. Jadi, sikap Jaksa Agung yang ngotot ingin kasasi, tak akan mungkin berhasil,” kata Fadli Zon dalam perbincangan khusus dengan Persda Network, Senin (5/1).
“Secara politik, kasus Munir ini memang terkesan untuk jualan dalam menghadapi Pemilu nanti. Kasus ini, terus dimainkan sengaja, untuk menutupi kegagalan pemerintahan ini dalam memperbaiki ekonomi, membuat rakyatnya bisa hidup baik. Seolah-olah, pemerintahan ini berhasil menegakkan hukum, padahal banyak masalah HAM yang sampai saat ini tak juga terselesaikan,” tandas Fadli Zon.
Fadli Zon kemudian memberi saran kepada Jaksa Agung Hendarman Supandji untuk tidak menggunakan uang negara bila tetap ingin mengajukan kasasi atas vonis bebas Muchdi Pr. Fadli beralasan, uang negara akan terkuras hanya untuk mengajukan kasasi yang belum tentu akan berhasil.
“Lebih baik Jaksa Agung menggunakan dana pribadi saja untuk mengajukan kasasi. Para pakar hukum yang sudah saya mintai pendapatnya, masalah ini sangat sulit untuk bisa memenangkan kasasi. Jadi, rencana kasasi ini lebih pada nuansa politisnya, atau politik pencitraan saja. Apalagi Jaksa Agung bertanggung jawab kepada presiden. Harusnya, putusan ini dihargai. Kecuali kalau Jaksa Agung pakai uang pribadi, bolehlah,” cetus Fadli Zon.
Fadli meyakini, rencana Jaksa Agung untuk melakukan kasasi, hanyalah didasari adanya tekanan dari pihak asing yang secara jelas. Apalagi, kata Fadli sebelumnya juga terungkap adanya tekanan dari parlemen Amerika Serikat terkait kasus ini.
“Bagi saya, pemerintah telah melakukan diskriminasi terhadap kasus-kasus hukum yang lain. Kalau kita lihat, kasus HAM lain, misalnya kasus Trisakti, kasus kerusuhan Mei, sampai sekarang tak jelas penyelesaiannya. Terkesan, pemerintah hanya melayani permintaan salah satu LSM,” kata Fadli.
“Pak Muchdi punya hak untuk mendapatkan kepastian hukum, tidak dipermainkan oleh berbagai manuver politik, apalagi kasus ini dijadikan sebagai bagian dari politik pencitraan jelang Pemilu,” tegasnya.
Diantara para pasangan kandidat presiden dan wakil presiden, kedatangan pasangan Megawati Sukarnoputri – Prabowo (MegaPro) ke gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) tampak paling meriah, Sabtu pagi 30 Mei 2009. MegaPro disertai para buruh, tani, pemulung, dan aktivis partai.
Dari kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, MegaPro tiba di KPU paling akhir ketimbang pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto. Mereka berkumpul untuk menyaksikan pengundian nomor urut pasangan kandidat presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum Juli mendatang.
Namun kedatangan MegaPro, yang tiba dengan bus carter, sangat meriah. Di belakang mereka juga diiringi sejumlah bus yang mengangkut para buruh, tani, pemulung, dan aktivis partai. Mereka pun ditemani iring-iringan motor yang membawa bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Sedangkan para fungsionaris partai PDIP dan Gerindra yang mengiringi MegaPro diantaranya Gayus Lumbuun, Halida Hatta, Fadli Zon, Guruh Soekarnoputra, Tjahjo Kumolo, dan lain-lain. Tampak pula Mokhtar Pakpahan dari Partai Buruh.
Gayus menyatakan seusai dari KPU belum tahu apa agenda Megawati selanjutnya karena kemarin malam baru tiba dari Solo, jadi perlu waktu beristirahat. “Mengenai kampanye MegaPro baru hari akan dibahas roadshow nya seperti apa,” kata Gayus.
