Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) membantah dijadikan sebagai bemper bagi mantan Deputi V BIN Muchdi PR dalam menghadapi proses hukum tuduhan keterlibatannya dalam pembunuhan aktivis HAM Munir.
“Kami tidak merasa seperti itu. Keterlibatan beliau sejak dari awal. Kehadirannya kemarin ke kantor ini memang sesuai tugas dan kewajibannya selaku wakil ketua umum untuk menyambut kehadiran KPU melakukan verifikasi,” ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmat Muzaini, Jumat (20/6).
Menurut Muzaini, kehadiran Muchdi ke kantor DPP Partai Gerindra saat KPU melakukan verifikasi bukan untuk unjuk kekuatan. Namun memang sudah dijadwalkan dan merupakan satu kewajiban bagi Muchdi.
Bantahan dari Partai Gerindra ini disampaikan menanggapi penangkapan Muchdi PR di sebuah hotel berbintang di kawasan Jendral Sudirman, Jakarta, Kamis malam (19/6).
Kamis siang, saat beredar isu santer rencana penangkapan Muchdi, wartawan dari berbagai media segera menunggu di depan rumah Muchdi maupun di Bareskrim Mabes Polri. Namun Muchdi justru muncul di kantor DPP Partai Gerindra.
Wartawan yang menunggu di depan rumahnya juga tidak melihat ia keluar rumah. Baru diketahui sore harinya ternyata Muchdi berada di hotel sejak Rabu (18/6).
Muzaini menegaskan, tidak ada niatan dari mantan Danjen Kopassus ini untuk menghindari proses hukum dan menggunakan Partai Gerindra sebagai tameng berlindung.
“Beliau itu aktivitasnya masih seabrek. Partai ini belum memiliki kekuatan apa-apa. Masih banyak organisasi lain yang kuat yang beliau pimpin, seperti Tapak Suci Muhammadiyah misalnya. Beliau di sana pegang ketua umum. Kekuatannya besar di seluruh Indonesia. Tapi beliau tidak memanfaatkan itu. Itu bukan wataknya. Beliau itu orangnya gentleman, bertanggungjawab dan tidak suka memanfaatkan kekuasaan dan jabatannya,” jelas Muzaini panjang lebar tentang Muchdi PR.